Pemberdayaan Masyarakat Mengatasi Bahaya narkoba (P4GN) Novy Khayra
Pengetahuan tentang bahaya narkoba dan cara mengatasinya melalui program P4GN yang digagas oleh BNN. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi aktif terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bersama pemerintah
Materi Penyuluhan dari BNNK Kuningan terhadap 50 Desa bekerja sama dengan Pemuda inti anti narkoba bentukan Kemenpora. Copyright by Novy Khusnul Khotimah
Pemberdayaan Masyarakat Mengatasi Bahaya narkoba (P4GN) Novy Khayra
Pengetahuan tentang bahaya narkoba dan cara mengatasinya melalui program P4GN yang digagas oleh BNN. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi aktif terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bersama pemerintah
Materi Penyuluhan dari BNNK Kuningan terhadap 50 Desa bekerja sama dengan Pemuda inti anti narkoba bentukan Kemenpora. Copyright by Novy Khusnul Khotimah
KPPPA bekerjasama dengan ECPAT Indonesia sejak tahun 2018, telah berhasil menyusun Pedoman Desa/Kelurahan Bebas dari Pornografi. Pedoman tersebut disusun berdasarkan hasil assesmen ditingkat kelurahan/desa, yang melibatkan stakeholder desa/kelurahan, organisasi masyarakat dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hingga ditahun 2019 KPPPA dengan ECPAT Indonesia telah membentuk dan mendampingi 9 Desa/Kelurahan yang telah mendeklarasikan menjadi Desa bebas dari pornografi anak. Dimana Desa-Desa tersebut bersama masyarakat bahu membahu membangun sistem pencegahan dan penanganan serta perlindungan anak dari pornografi.
Berdasarkan pada keberhasilan tersebut KPPPA dengan ECPAT Indonesia kembali akan melanjutkan program kerjasama di tahun 2021 dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Pornografi anak di Indonesia, dengan membangun sistem perlindungan anak dari bahaya pornografi berbasis Desa/Kelurahan.
KPPPA bekerjasama dengan ECPAT Indonesia sejak tahun 2018, telah berhasil menyusun Pedoman Desa/Kelurahan Bebas dari Pornografi. Pedoman tersebut disusun berdasarkan hasil assesmen ditingkat kelurahan/desa, yang melibatkan stakeholder desa/kelurahan, organisasi masyarakat dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hingga ditahun 2019 KPPPA dengan ECPAT Indonesia telah membentuk dan mendampingi 9 Desa/Kelurahan yang telah mendeklarasikan menjadi Desa bebas dari pornografi anak. Dimana Desa-Desa tersebut bersama masyarakat bahu membahu membangun sistem pencegahan dan penanganan serta perlindungan anak dari pornografi.
Berdasarkan pada keberhasilan tersebut KPPPA dengan ECPAT Indonesia kembali akan melanjutkan program kerjasama di tahun 2021 dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Pornografi anak di Indonesia, dengan membangun sistem perlindungan anak dari bahaya pornografi berbasis Desa/Kelurahan.
1. Kebijakan yang dilakukan Pemda dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan jiwa yang bersifat promotif :
Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Salah satu upaya Promotif primer adalah dengan berorientasi pada kelompok masyarakat yang belum mengalami masalah maupun gangguan jiwa.
Lembaga yang menjadi target utama dalam meningkatkan Kesehatan jiwa yang yaitu pada : Keluarga, Lembaga Pendidikan, Tempat Kerja, Masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Media Massa, Lembaga Keagaaman dan tempat ibadah; dan Lembaga Pemasyarakatan yang membutuhkan upaya promotif kesehatan jiwa, di antaranya dengan melaksanakan kebijakan operasional kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat dan diharapkan akan mampu dan memandirikan masyarakat melalui edukasi peningkatan ketahanan mental/jiwa terutama dalam Pola Asuh, Life skill dan Pencegahan perilaku berisiko/Napza/Perilaku Bunuh diri.
Kegiatan yang dilakukan dalam upaya promotif diantaranya :
a) Advokasi, sosialisasi dan promosi kesehatan jiwa (psikoedukasi);
b) Penyediaan materi dan media KIE;
c) Pemberdayaan masyarakat dalam Kesehatan jiwa melalui pelatihan kader;
d) Membuat inovasi dan terobosan baru dalam mensosialisasikan dan mendekatkan akses layanan kesehatan jiwa kepada masyarakat yaitu dengan membuat Layanan Psikososial dan Kesehatan Jiwa ;
e) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor, organisasi profesi, akademisi, pemerhati masalah kesehatan jiwa, dan lain- lain.
Dalam kerangka regulasi, untuk meningkatkan peran serta Pemerintah daerah dalam menghadapi masalah kesehatan jiwa masyarakat, maka Pemerintah Daerah Maluku dengan menerbitkan kebijakan terkait yaitu :
1. SK Gubernur Maluku Nomor 182 Tahun 2022 tentang TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (TPKJM) Provinsi Maluku yang bertugas merumuskan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat melalui pendekatan multi disiplin dan peran serta masyarakat, guna meningkatkan kondisi Kesehatan Jiwa Masyarakat yang optimal di wilayahnya.
2. SK Gubernur Maluku Nomor 183 Tahun 2022 tentang TIM DUKUNGAN KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL (DKPJS) PROVINSI MALUKU yang bertugas untuk : Melakukan Psychological First Aid (PFA) dan follow up PFA pada anggota masyarakat/komunitas yang membutuhkan pada saat terjadi Kedaruratan (permasalahan kesehatan masyarakat, bencana alam, konflik sosial, permasalahan hukum dan lainnya), Membentuk jejaring dukungan kesehatan jiwa dan psikososial dengan lintas sektor terkait, Melakukan edukasi, pendampingan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi pandemi maupun bencana lainnya dan Melakukan kegiatan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial untuk masyarakat, kelompok khusus yang membutuhkan melalui la
1. UPAYA MEWUJUDKAN ASN
BERSIH NARKOBA (BERSINAR)
Oleh:
BRIGJEN POL. DRS. MOHAMAD ARIS PURNOMO
KEPALA BNNP JAWA TIMUR
PROVINSI JAWA TIMUR
2. CURRICULUM VITAE
BRIGJEN POL Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO
TTL : Pemalang, 19 Juli 1966
Riwayat Jabatan :
1.Wakapolda Sulawesi Tengah, 2016 – 2018
2.KA BNNP Maluku, 2018 - 2019
3.KA BNNP Kalimantan Selatan, 2019 - 2020
4.Direktur TPPU Deputi Pemberantasan, 2020 - 2021
5.KA BNNP Jatim April 2021 - sekarang
3. JIKA NARKOBA SUDAH DIKIRIM
KE INDONESIA
DALAM HITUNGAN TON.
ITU BUKAN LAGI PENYELUNDUPAN
TAPI PENGEBOMAN
PERTANDA PERANG SUDAH DIMULAI.
SADARLAH...
DAN BERSIAP SIAGALAH !
INDONESIA DARURAT NARKOBA
4.
5. LINGKUNGAN INDIVIDU PADA SETIAP LAPISAN MASYARAKAT
Masyarakat pedesaan &
petani
menanam dan
memasok tanaman
bahan baku narkotika
Pengusaha di bidang farmasi
& kimia menyalahgunakan izin
untuk memproduksi dan
mengedarkan narkotika
Masyarakat
Pesisir &
Perbatasan
melakukan
penyelundupan
Perusahaan dalam
bidang transportasi
& logistik.
Melakukan
pengiriman ilegal
Dokter & Apoteker
menyalahgunakan
wewenang dalam
menulis resep
Masyarakat daerah
kumuh & miskin
mendapatkan manfaat
ekonomi dengan
melindungi pengedar
Masyaraka
t
Perkotaan
Remaja &
Mahasisw
a
Anak
Usia
Sekolah
Pekerja Seni &
Dunia Hiburan
Atlet/
Olahragawan
Produksi
Distribusi
Konsumsi
Setiap lapisan masyarakat
berpotensi menjadi bagian dari rantai nilai
bisnis penyalahgunaan narkotika.
12. 45 Kasus
50 Tersangka
GANJA :
11.464,95 gram
SABU : 10.107,396 gram
BNNP POLDA
5.965 Kasus
7.349 Tersangka
6.010 Kasus
7.399 Tersangka
TOTAL
13.
14. Mengapa Orang Pakai Narkoba ?
Untuk Kesenangan
Merasa Lebih Baik
Kebanyakan jenis narkoba mengakibatkan perasaan senang yang sangat intens,
eforia yang dirasakan di awal kemudian akan diikuti dengan dampak lain
tergantung jenis yang digunakan.
Orang yang mengalami stres, depresi, ataupun gejala kegelisahan lainnya,
mengkonsumsi narkoba utk mengurangi perasaan tersebut.
Memperoleh Stamina
Sebagian merasa perlu untuk meningkatkan performa fisik / kognitif
Rasa ingin Tahu
Umum terjadi dikalangan remaja, adanya peer presure, dsbnya
15. PROSES SESEORANG
KETERGANTUNGAN NARKOBA
7
MENINGGAL DUNIA
Terjadi kematian karena timbulnya
berbagai penyakit atau over dosis
1
KOMPROMI
Menentang narkoba tidak tegas
Mau bergaul dengan pemakai narkoba
2
COBA – COBA
Segan menolak tawaran
Ikut – ikutan memakai narkoba
Untuk mencoba
3
TOLERANSI
Setelah memakai beberapa kali
tubuh menjadi toleran, perlu menambah
dosis yang lebih besar, agar mendapatkan
efek yang dikehendaki
4
KEBIASAAN
Penggunaan narkoba sudah
Menjadi kebiasaan yang mengikat
dan mulai berpengaruh pada
kehidupan sosial si pengguna
5
KETERGANTUNGAN
Keterikatan pada narkoba sudah mendalam
Kalau berhenti atau dosis kurang, timbul
gejala putus obat
6
INTOKSIFIKASI
Keracunan karena penyalahguna narkoba
mengalami kerusakan pada organ tubuh
dan otak
16.
17. Perubahan Perilaku dan Sikap :
- S angat emosi onal /mudah ter si ng gung
- Br utal
- Menjauh dari Keluar ga
- T i dak patuh terhada p nasehat
- A pati s
- Par anoi d
- S eri ng Berbohong/Banyak al asan
Per ubahan Fi si k :
- M ata mer ah
- Bicar a pelo
- S empoyongan
- M engantuk
- T i dak mer awat Di ri
Di temukan al at yg di gunakan
untuk meng gunakan nar koba :
- al at sunti k
- Bong/al at hi sa p
- ker tas pa pi r
Per ubahan Teman /di cari /di t el pon
or ang ti dak di kenal
Kebutuhan Uang Meningkat/mer ong r ong
kel uar ga
Ciri-ciri penyalahguna narkoba
26. FOTO TERSANGKA
FOTO BARANG BUKTI
FOTO PENANGKAPAN
PENGUNGKAPAN KASUS NARKOTIKA DENGAN MODUS
MELALUI EKSPEDISI
27.
28. UU NO 35 TH 2009
tentang NARKOTIKA
INPRES NO 2 TH 2020
tentang RAN P4GN TH 2020-
2024
SE KEMENPANRB NO.50 TH2017
tentang PELAKSANAAN P4GN DI
LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH
33. ❑ TIDAK ADANYA REGULASI
❑ TIDAK ADANYA KEGIATAN EDUKASI
DAN SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA
❑ TIDAK ADANYA PELATIHAN SDM
❑ TIDAK ADANYA KERJASAMA DENGAN
BNN ATAUPUN POLRI
❑ KURANG PAHAMNYA TERHADAP
STATUS HUKUM
(PENYALAHGUNAAN NARKOBA
DI LINGKUNGAN KERJA)
34. ➢ REGULASI
➢PROGRAM P4GN (PENCEGAHAN)
➢PEMBENTUKAN SATGAS/RELAWAN
ANTI NARKOBA
➢JAMINAN PERLINDUNGAN
➢FASILITAS KONSULTASI
➢MEMBANGUN SINERGI DAN
KEMITRAAN
35. Bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman
dan sehat bagi komunitas pegawai.
Melindungi dan mempromosikan pola hidup sehat dan aman,
sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan memperkuat
kinerja organisasi secara berkelanjutan.
Melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan
pegawai dengan menawarkan dukungan bagi pegawai yang
bermasalah.
PENERAPAN KEBIJAKAN
LINGKUNGAN KERJA BERSIH NARKOBA
OLEH PIMPINAN TEMPAT KERJA
36. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai
tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri,
keluarga, dan orang lain, serta konsekuensi terhadap karir
pegawai yang melakukan penyalahgunaan narkoba,
terlibat dalam kasus-kasus narkoba di lingkungan kerja.
Meningkatkan disiplin, moral dan motivasi pegawai.
Meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai.
Mengurangi resiko kecelakaan kerja.
37. Mendorong para pegawai yang menjadi
penyalahguna narkoba (pecandu murni), dan
keluarganya untuk secara sukarela melaporkan diri
kepada BNN/Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)
guna memperoleh perawatan, rehabilitasi, sehingga
dapat pulih dan tidak kambuh kembali.
38. Pimpinan Kementerian/Lembaga/Kepala OPD /Perusahaan berkonsultasi
dengan pegawai untuk menerapkan kebijakan lingkungan kerja bersih narkoba
→ diberlakukan kepada seluruh pegawai (termasuk Pimpinan/Direksi).
Menetapkan perilaku apa saja yang dilarang.
Adanya keharusan bagi pegawai untuk melaporkan kepada atasan apabila ada
rekan kerja terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba, terlibat dalam
peredaran gelap narkoba, atau terkait kasus narkoba.
Adanya perlindungan terhadap identitas pelapor dan terlapor.
Kerahasiaan data terlapor dijaga, hanya dibuka untuk tujuan profesional dan
keperluan proses hukum.
PROSES PENERAPAN LINGKUNGAN KERJA BERSIH NARKOBA
39. Adanya rekomendasi bersih narkoba dari dokter bagi pegawai yang akan
mengalami kenaikan pangkat atau promosi jabatan.
Apa konsekuensi bila ada pegawai yang melanggar kebijakan yang telah
ditetapkan → penerapan sanksi secara tegas kepada pegawai yang
bersangkutan.
Membuat program agar pegawai yang menjadi penyalahguna narkoba
memperoleh kesempatan untuk direhabilitasi.
Menguatkan ketentuan, peraturan yang terkait dengan keselamatan kerja,
dan menghimbau kepada pegawai untuk melaksanakan pola hidup sehat
dalam kehidupan sehari-hari.
40. MILIKI KETAHANAN DIRI
ANTI NARKOBA DENGAN
CARA
Tingkatkan
iman
Tegas menolak
Narkoba (Jangan
pernah
Mencoba)
Bergaul
secara
sehat Hadapi
masalah
dengan tenang
Jadikan
keluarga
sebagai
tempatmu
bercerita
Terlibat dalam
kegiatan positif
41. “Kepribadian yang tangguh dan bertanggung jawab
kepada diri sendiri dan orang lain adalah aspek
penting yang bisa membantu seseorang siap
menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan
termasuk menolak penyalahgunaan narkoba”
Inspirated by : ahrs83/ops
44. ALAMAT BNNPJAWA TIMUR
Jl. Raya Sukomanunggal No.55-56, RT 04/RW
01 Kel/Kec. Sukomanunggal,
Kota Surabaya
031 99143279
0811 3197272
Informasi Layanan BNNP Jawa Timur dapat
diakses melalui :
Instagram:
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT
SILAHKAN HUBUNGI BNNP JAWA TIMUR
TELEPON
SMS CENTER
simpelbnnpjatim.com
@infobnnp_jatim