1. PENGAWASAN
DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILU TAHUN 2024
VERIFIKASI FAKTUAL
1
RAHMAT HIDAYAT, S.Pd.I
ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN CIREBON
Selasa, 07 Februari 2023
2. DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum;
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2004;
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah;
Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan
terhadap kebenaran dokumen persyaratan
dukungan dengan objek di lapangan sebagai
persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal
anggota DPD.
4. Jumlah dukungan sesuai dengan
jumlah penduduk
Dukungan dari pemilih dengan
domisili di daerah pemilihan
Usia minimal 17 tahun, dan sudah atau
pernah kawin jika belum 17 tahun
tidak memiliki pekerjaan sebagai
prajurit Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, aparatur sipil negara,
Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Kepala Desa,
Perangkat Desa, atau jabatan lain
Seorang pendukung tidak dibolehkan
memberikan dukungan kepada lebih
dari 1 (satu) orang bakal calon anggota
DPD.
Seorang pendukung tidak dibolehkan
melakukan perbuatan curang untuk
menyesatkan seseorang dengan
memaksa, menjanjikan, atau
memberikan uang atau materi lainnya
untuk memperoleh dukungan bagi
pencalonan anggota DPD dalam
Pemilu.
DUKUNGAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD
5. METODE VERFAK
• Menemui pendukung
di tempat tinggalnya
• Mengumpulkan
pendukung di Kantor
PPS
1.
LANGSUN
G
•Sarana
Teknologi
Informasi
2.
TIDAK
LANGSUNG
7. Dukungan berasal dari jabatan yang tidak diperkenankan
Dukungan dari nama yang sama terhadap lebih dari 1 bakal anggota DPD (Adm)
Dukungan tidak diakui pemilik KTP (Adm dan/atau pid)
TMS menjadi MS oleh penyelenggara (kode etik)
POTENSI PELANGGARAN
8. Pasal 518 UU No. 7 Tahun 2017
Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU
Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan. Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam
pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau
pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261
ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan
administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Pasal 519 UU No. 7 Tahun 2017
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan
curang untuk menyesatkan seseorang, dengan
memaksa, dengan menjanjikan atau dengan
memberikan uang atau materi lainnya untuk
memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD
dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah).
Pasal 520 UU No. 7 Tahun 2017
Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat
atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang
yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen
palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal
260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
ANCAMAN PIDANA
9. MATEGORI TMS, BMS, MS DALAM
VERIFIKASI FAKTUAL CALON DPD
• Ketidaksesuaian antara nama, NIK, Tanggal Lahir, Jenis
Kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap dengan lembar
kerja yang dimiliki KPU
• Pendukung berprofesi yang dilarang
• Menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan
merupakan pendukung bakal calon anggota DPD
TMS
• Kesesuaian antara nama, NIK, Tanggal Lahir, jenis
kelamin pekerjaan dan alamat lengkap pendukung
antara identitas dengan Lembar kerja yang dimiliki
KPU
• Pekerjaan bukan merupakan perkerjaan yang dilarang
• Pendukung menyatakan kebenaran dukungan kepada
bakal calon DPD
MS
10. CATATAN DAN TINDAK LANJUT STATUS MS DAN TMS
• KESESUAIAN IDENTITAS :
a) Dalam hal terdapat perbedaan pekerjaan antara LK dengan identitas, dukungan
dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila pekerjaan pendukung secara factual termasuk
kategori pekerjaan yang dilarang
b) Dalam hal terdapat perbedaan pekerjaan antara LK dengan identitas, dukungan
dinyatakan memenuhi syarat jika pekerjaan pendukung secara factual tidak masuk dalam
kategori pekerjaan yang dilarang
11. CATATAN DAN TINDAK LANJUT STATUS MS DAN
TMS
• KEBENARAN DUKUNGAN:
a) Jika pendukung memberi pernyataan tidak mendukung kepada bakal calon dan tidak
berkenan membubuhkan tanda tangan pada Form MODEL LK.FERFAK,
PENDUKUNG.DPD-PPS :
- bila ada keluarga pendukung atau warga setempat yang bersedia menjadi saksi dan
membubuhkan tanda tangan maka pemilih dinyatakan tidak mendukung sehingga
dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan KPU menuangkan hasil tersebut dalam
kolom keterangan serta dapat didukung dengan dokumentasi berupa rekaman video.
- bila ada tidak ada keluarga pendukung atau warga setempat yang bersedia menjadi
saksi dan membubuhkan tanda tangan maka pemilih dinyatakan tidak mendukung
sehingga dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan KPU menuangkan hasil
tersebut dalam kolom keterangan serta dapat didukung dengan dokumentasi berupa
rekaman video dalam kasus ini verifikator dapat dianggap menjadi saksi.
b) Dalam hal terdapat pendukung yang pada saat dilakukan verfak diketahui telah
meninggal dunia sejak bakal calon menyerahkan dukungan minimal pemilih, maka
dukungan dinyatakan memenuhi syarat.
