Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sistem  Pengawasan Administrasi Publik Ahmad Buchari
KONTRAK BELAJAR <ul><li>Perkuliahan 14 x tatap muka </li></ul><ul><li>UTS dengan bobot 30% </li></ul><ul><li>Tugas dengan ...
KETENTUAN PERKULIAHAN <ul><li>Pakaian rapi bersepatu. </li></ul><ul><li>Terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan ...
CONTOH PERHITUNGAN UNTUK NILAI AKHIR <ul><li>Seorang mahasiswa mendapatkan nilai-nilai untuk suatu mata kuliah adalah seba...
HASIL PENILAIAN <ul><li>Dari 80 sampai dengan 100 Nilai A </li></ul><ul><li>Dari 70 sampai dengan 79 Nilai B </li></ul><ul...
Sistem  Pengawasan Administrasi Publik Sistem
Apakah SISTEM…..????? <ul><li>Konsep yang menjelaskan: </li></ul><ul><li>Suatu kompleksitas dari saling ketergantungan ant...
Pengertian Sistem <ul><li>S ekumpulan elemen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk fungsi tertentu.   </...
Pengertian  Sistem Menurut Beberapa Para Ahli.   <ul><li>Buckley  : </li></ul><ul><li>Sistem adalah suatu kebulatan atau t...
Gambar SISTEM SISTEM HUBUNGAN SALING TERGANTUNG SUB SISTEM
<ul><li>Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka ...
Tujuan Sistem <ul><li>Tujuan suatu sistem adalah untuk mencapai suatu tujuan (goal) atau mencapai suatu sasaran (objective...
KLASIFIKASI SISTEM <ul><li>a. Sistem Abstrak (Abstract System) dan Sistem Fisik (Physical System) .  Sistem abstrak adalah...
KLASIFIKASI SISTEM <ul><li>c. Sistem Tertentu (Deterministic System) dan Sistem Tak Tentu (Probabilistic System) .  Sistem...
KARAKTERISTIK SISTEM <ul><li>A . Komponen (components) </li></ul><ul><li>Terdiri dari sejumlah komponen yang saling berint...
KARAKTERISTIK SISTEM <ul><li>E . Masukan (input) </li></ul><ul><li>Adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem, yang dap...
ANALISIS DAN DESAIN SISTEM <ul><li>Analisis sistem sangat bergantung pada teori sistem umum sebagai sebuah landasan konsep...
Tahapan dalam  menganalisis sistem :   <ul><li>1. Definisikan masalahnya. </li></ul><ul><li>Bagian sistem yang mana yang t...
Apa yang dimaksud dengan dinamika sistem Sosial Politik ? <ul><li>Dapat dipandang sebagai suatu hubungan sebab akibat dian...
Pengaruh dari luar atau dari dalam itu dpt mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan  (disequilibrium)  sistem yg kemudia...
Kebijakan dasar politik Nasional dalam sistem Manajemen Kenegaraan RI <ul><li>MELETAKAN AZAS UMUM  </li></ul><ul><li>PENYE...
Sistem  Pengawasan Administrasi Publik Pengawasan
PENGAWASAN <ul><li>“ Pengawasan” adalah segala yang berkaitan dengan proses penilikan, penjagaan serta pengarahan yang dil...
Alasan melakukan pengawasan adalah :   <ul><li>1. Kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perencanaan. </li></ul>...
Tujuan  Pengawasan : <ul><li>Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah (aturan yang berlak...
Ruang Lingkup Pengawasan <ul><li>a. Sumber daya ( resources = in put ) yang terkenal dengan 5 M. </li></ul><ul><li>b. Pros...
Proses Pengawasan   <ul><li>1.  Pengawasan adalah usaha menetapkan standar, melakukan pemeriksaan hasil, pembandingan hasi...
Teknik atau Cara Pengawasan   <ul><li>a). Pengawasan secara langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpina...
Macam-macam Pengawasan <ul><li>Tergantung dari cara melihatnya, ada berbagai macam bentuk pengawasan. Pengawasan dapat dil...
1). Berdasarkan orang yang menjalankan pengawasan, dikenal:   <ul><li>1. Pengawasan internal </li></ul><ul><li>2. Pengawas...
2). Berdasarkan bidang yang diawasi, dikenal:   <ul><li>1. Pengawasan terhadap penggunaan keuangan </li></ul><ul><li>2. Pe...
3). Berdasarkan kapan pengawasan itu dijalankan, dikenal:   <ul><li>1. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakuk...
Sesuai dengan PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat e...
Tujuan  Pengawasan di Pemerintahan <ul><li>Tujuan Pengawasan adalah mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa dan ...
Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Fungsional   <ul><li>1. Di Pusat </li></ul><ul><li>Menteri Kesehatan melalui Inspektur Je...
Sasaran Pengawasan Fungsional   <ul><li>1. Di Pusat </li></ul><ul><li>Menteri Kesehatan melakukan pengawasan fungsional te...
Kegiatan Pengawasan Fungsional oleh Unit Pengawasan Fungsional   <ul><li>1. Audit Operasional </li></ul><ul><li>Audit terh...
Kegiatan Pengawasan Fungsional oleh Unit Pengawasan Fungsional <ul><li>2. Audit Investigasi </li></ul><ul><li>Audit invest...
Kegiatan Pengawasan Fungsional oleh Unit Pengawasan Fungsional <ul><li>3. Evaluasi </li></ul><ul><li>Kegiatan evaluasi ter...
Kegiatan Pengawasan Fungsional oleh Unit Pengawasan Fungsional <ul><li>4. Non Audit </li></ul><ul><li>Kegiatan Non Audit d...
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (BINWAS) Pembinaan penyelengaraan pemerintahan daerah  dilaks oleh Pemerintah, meliputi  {Ps. 217...
<ul><li>Pemberian bimbingan, supervisi & konsultasi pelaks urpem </li></ul>d.  Diklat dilaks berkala dan/atau sewaktu-wakt...
<ul><li>Pengawasan (Was) </li></ul><ul><li>Was atas penyeleng pemerintahan daerah dilaks oleh Pem meliputi  </li></ul><ul>...
Penghargaan & Sanksi Pem memberikan penghargaan dlm penyeleng pemerintahan daerah {Ps.219 (1)} Sanksi diberikan oleh Pem d...
Penghargaan & Sanksi Pem memberikan penghargaan dlm penyeleng pemerintahan daerah {Ps.219 (1)} Sanksi diberikan oleh Pem d...
10 Karakteristik Good Governance <ul><li>1.  PARTICIPATION </li></ul><ul><li>2.  RULE OF LAW </li></ul><ul><li>3.  TRANSPA...
1. Participation <ul><li>Setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui...
<ul><li>2.  RULE OF LAW  ; </li></ul><ul><li>Kerangka hukum yang adil dan  </li></ul><ul><li>dilaksanakan tanpa pilih bulu...
<ul><li>4.  RESPONSIVENESS  ; </li></ul><ul><li>Lembaga-lembaga dan proses-proses harus senantiasa melayani stakeholder. <...
<ul><li>6.  EQUITY ; </li></ul><ul><li>Semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama u...
8.  ACCOUNTABILITY  ; <ul><li>Para pembuat keputusan dalam  pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat ( civil society ) b...
Akuntabilitas meliputi: <ul><li>(1) Akuntabilitas organisasi /  administrasi </li></ul><ul><li>(2) Akuntabilitas legal </l...
9.  STRATEGIC VISION  ; <ul><li>Para pemimpin maupun publik harus mempunyai perispektif /pandangan  dan pengembangan keman...
10. BEBAS DARI KKN <ul><li>(CORRUPTION )  : KORUPSI </li></ul><ul><li>( MONOPOLY OF POWER )  : MONOPOLI  KEKUASAAN </li></...
GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT REFORM PAKET PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG  KEUANGAN NEGARA  UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2...
Ruang  Lingkup Keuangan Negara UU NO 17 TAHUN 2003 UU NO 31 TAHUN 1999  JO.  UU NO 20 TAHUN 2001 <ul><li>Hak negara untuk ...
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA <ul><li>Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara harus ...
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA <ul><li>Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka: </li>...
KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN GANTI RUGI   Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003   Pasal 34   Pasal 35   Undang-...
KERUGIAN NEGARA/DAERAH Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat ...
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945   Pemeriksaan atas pengelolaan dan ta...
DEFINISI Pemeriksaan  adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objekti...
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN   BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni: Pemeriksaan keuangan ...
Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu  standar pemeriksaan . Standar dimaksud disu...
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN <ul><li>Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat: </li></ul><ul><li>meminta dokumen  y...
HASIL PEMERIKSAAN Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada...
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada setiap orang yang diserahi tugas un...
KEBEBASAN DAN KEMADIRIAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN   Dalam rangka menciptakan kebebasan dan kemandirian sebagaimana yang di...
BENTUK-BENTUK KORUPSI Bentuk – Bentuk Korupsi <ul><li>Penyalahgunaan wewenang </li></ul><ul><li>Pembayaran fiktif </li></u...
Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi <ul><li>Tanggungjawab profesi, moral dan sosial yang rendah </li></ul><ul><li>Sanksi ya...
Upaya Memberantas KKN <ul><li>Meninjau/menyempurnakan pendapat peraturan, perundang-undangan disegala bidang </li></ul><ul...
Akibat yang Ditimbulkan <ul><li>Merusak mental aparat/masyarakat (budaya instan) </li></ul><ul><li>Menurunkan/menghilangka...
Hambatan Utama Pemberantasan Korupsi   Aspek Struktural   <ul><li>Lemahnya koordinasi </li></ul><ul><li>Ego Sektor a al / ...
Lingkaran Korupsi Politik dan Korupsi Birokratik <ul><li>Nominasi </li></ul><ul><li>Politisasi Birokrasi </li></ul><ul><li...
JAMU TOLAK KORUPSI UNTUK  PEJABAT DAN POLITISI
<ul><li>BEBERAPA KEBERHASILAN  PELAYANAN PUBLIK DI KAB/KOTA </li></ul><ul><li>Di Kabupaten jembrana semua penduduk diasura...
SUKSESNYA SUATU PROGRAM TERGANTUNG PADA  8 K <ul><li>KOMITMEN </li></ul><ul><li>2. KONSEPSI </li></ul><ul><li>3. KONSISTEN...
KONSEP DASAR Beda Utama dari Pemerintah  (Government)  dengan Tata Pemerintahan  (Governance)  adalah : Pemerintah  (Gover...
Hubungan antara Pemerintah  (Government)  dengan Tata Pemerintahan  (Governance) Hubungan antara Pemerintah  (Government) ...
Membangun  BIROKRASI YANG BERWAWASAN  Entrepreneur  dalam rangka mewujudkan   Tata Pemerintahan yang Baik  (Good Governanc...
KALAU MAU PASTI BISA…… KESIMPULAN <ul><li>Pelayanan Publik yang baik dimulai dengan adanya perubahan paradigma birokrasi :...
Hambatan Umum Pelaksanaan  Good Governance <ul><li>Terlalu dominannya pemerintah dalam perencanaan,  dan penyelenggaraan p...
Good Governance  Berhadiah <ul><li>Mohammad ibrahim, punya cara unik memacu GOOD GOVERNANCE di Benua Afrika. Dia menawarka...
“ The Mo Ibrahim Prize For Achievement In African Leadership” <ul><li>Adalah program sosial yg didirikan pertengahan th 20...
Sistem  Pengawasan Administrasi Publik Administrasi Publik
Pengertian Administrasi <ul><li>Administrasi   adalah kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan.  Ada bebe...
Pengertian Administration “ The process of getting things done through others” OBJECTIVES PEOPLE ADMINISTRATION Yang Akan ...
Pengertian Administrasi  Menurut Beberapa Para Ahli.   <ul><li>Administrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat pada ...
Komponen dalam Administrasi   <ul><li>1. Planning / Rencana / Program Kerja </li></ul><ul><li>Bagian penting dalam penyele...
PERUBAHAN PARADIGMA ADMINISTRASI <ul><li>Khun’s paradigm vs Lakatos’ research programmes </li></ul><ul><li>Thomas Khun: </...
HENRI FAYOL: BAPAK ADMINISTRASI <ul><li>Perlunya kemampuan administratif dari seorang pemimpin </li></ul><ul><li>Pimpinan ...
14 Prinsip Administrasi menurut Fayol (Industrial and General Administration ) <ul><li>Division of work </li></ul><ul><li>...
REFORMASI ADMINISTRASI <ul><li>Nigro & Nigro: </li></ul><ul><li>“ Reformasi administrasi dimulai mulai akhir abad 19”    ...
Pengertian Publik <ul><li>Pengertian publik sering diartikan sebagai umum, masyarakat atau negara.  </li></ul><ul><li>Peng...
PENGERTIAN  PUBLIK UMUM MASYARAKAT NEGARA/ PEMERINTAH - Public  Service -Public  Ownership -Public  Service -Public  Inter...
Pengertian Administrasi Publik <ul><li>Administrasi publik, seperti yang dirumuskan oleh Pfiffner dan Presthus (1967), ada...
ORGANISASI  PUBLIK <ul><li>Pengertian organisasi : </li></ul><ul><li>* James D Mooney : </li></ul><ul><li>Organisation is ...
KOMUNIKASI  PUBLIK <ul><li>* Pengertian Komunikasi : </li></ul><ul><li>“  Proses kegiatan penataan, berupa penyampaian inf...
VISI  DAN  MISI DALAM MANAJEMEN PUBLIK <ul><li>VISI  = CARA PANDANG JAUH KE DEPAN </li></ul><ul><li>KRITERIA  SEBUAH VISI ...
MISI  : PERNYATAAN APA YANG HARUS    DICAPAI OLEH  SUATU  O RGANISASI. <ul><li>DALAM SEBUAH MISI HARUS TERKANDUNG : </li><...
Perumusan Kebijakan <ul><li>Untuk menghasilkan kebijakan yang “efektif” seorang pemimpin harus memiliki kemampuan : </li><...
Constraint Of Public Policy (Faktor yang menghambat Public Policy) <ul><li>Cultur Constraint :  Pemahaman pelaku kebijakan...
Bentuk-bentuk Kebijakan Public <ul><li>Routine Formulation :  Merupakan kebijakan yang mengikut bentuk-bentuk (form) yang ...
PUBLIC ADMINISTRATION & POLITIC <ul><li>PUBLIC ADMINISTRATION </li></ul><ul><li>Melakukan kegiatan usaha-usaha lembaga pem...
PANDANGAN TENTANG  ADMINISTRASI   DAN MANAJEMEN : <ul><li>1.  ADMINISTRASI LEBIH LUAS DARI MANAJEMEN (MILLON BROWN): </li>...
Ada Tujuh Ciri Khusus dari Administrasi Publik : <ul><li>Tidak dapat dielakkan (unavoidable). </li></ul><ul><li>Senantiasa...
Fungsi-fungsi administrasi publik  <ul><li>planning,  </li></ul><ul><li>organizing,  </li></ul><ul><li>commanding,  </li><...
Konsep Administrasi Publik.   Konsep Administrasi Publik administrasi  pembangunan   kebijakan publik  pelayanan publik   ...
5 grand Strategy <ul><li>Menciptakan inovasi kepemerintahan  entrepreuneur  dengan pelayanan publik yang prima </li></ul><...
BADAN PELAYANAN TERPADU (BPT) <ul><li>SETELAH : </li></ul><ul><li>Waktu, biaya jelas & pasti </li></ul><ul><li>Dijamin tid...
double CONTROL DINAS Terkait BUMD Tim pemantau &  Pembina Independen Masyarakat BAWASDA/ INSPEKTUR Badan Pelayanan Terpadu...
Keberhasilan Organisasi <ul><li>karakteristik organisasi,  </li></ul><ul><li>karakteristik lingkungan,  </li></ul><ul><li>...
PENGERTIAN KINERJA <ul><li>Kinerja adalah suatu hasil kerja dari seseorang atau kelompok organisasi yang merupakan  perfor...
SIFAT PENG GOLONGAN   KINERJA <ul><li>Kongkrit adalah hasil kerja yang mudah dan langsung dapat dilihat, dibuktikan dan da...
DIMENSI-DIMENSI KINERJA <ul><li>Kesetiaan </li></ul><ul><li>Prestasi kerja </li></ul><ul><li>Kejujuran </li></ul><ul><li>K...
Ciri Utama Organisasi Berkinerja <ul><li>Organisasi berkinerja mempunyai arah yang jelas untuk ditempuhnya. tercermin pada...
Efektivitas Manajerial Dalam Konsep  Managemen Of Interlinkages   <ul><li>Kepentingan investor </li></ul><ul><li>Konsumen ...
<ul><li>Efektivitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pen g ertian terjadinya suatu akibat yang dikehendaki   </li><...
Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan <ul><li>Organisasi,  </li></ul><ul><li>Pengorganisasian dan Kinerja Pegawai.  </l...
Pengukuran kinerja <ul><li>membuat komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya segera,  </li></ul><ul><li>perlakukan pe...
<ul><li>Indikator adalah ukuran kwantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang ...
Indikator Kinerja <ul><ul><li>Inputs  Adalah Segala Sesuatu yang dibutuhkan agar pelksanaan kegiatan dapat berjalan untuk ...
<ul><li>C. DAFTAR PUSTAKA </li></ul><ul><li>1.  A. Nurjaman , Organisasi & ManajemenPemerintahan ,2003.UMM Press.Malang. <...
<ul><li>8.Kristiadi, JB. 1998. Pemberdayaan Birokrasi dalam  Pembangunan Sinar Harapan, Jakarta. </li></ul><ul><li>9.Kotle...
TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA <ul><li>Rasulullah SAW berwasiat : </li></ul><ul><li>“ ...muslim yang beruntung adalah ia y...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sistem pengawasan administrasi publik

31,864 views

Published on

Published in: Education, Technology

Sistem pengawasan administrasi publik

  1. 1. Sistem Pengawasan Administrasi Publik Ahmad Buchari
  2. 2. KONTRAK BELAJAR <ul><li>Perkuliahan 14 x tatap muka </li></ul><ul><li>UTS dengan bobot 30% </li></ul><ul><li>Tugas dengan bobot 15 </li></ul><ul><li>Quis dengan bobot 15 % </li></ul><ul><li>UAS dengan bobot 40 % </li></ul>
  3. 3. KETENTUAN PERKULIAHAN <ul><li>Pakaian rapi bersepatu. </li></ul><ul><li>Terlambat lebih dari 15 menit tidak diperkenankan masuk. </li></ul><ul><li>Ijin ketidakhadiran disampaikan langsung. </li></ul><ul><li>Pengumpulan tugas mandiri diluar waktu yang ditentukan mengurangi bobot tugas 50%. </li></ul>
  4. 4. CONTOH PERHITUNGAN UNTUK NILAI AKHIR <ul><li>Seorang mahasiswa mendapatkan nilai-nilai untuk suatu mata kuliah adalah sebagai berikut : </li></ul><ul><li>Absensi 65 </li></ul><ul><li>Tugas-tugas dan Quis 65 </li></ul><ul><li>UTS 80 </li></ul><ul><li>UAS 70 </li></ul><ul><li>Maka nilai akhir mahasiswa tersebut adalah : </li></ul><ul><li>Absebsi 10 % x 65 = 6,5 </li></ul><ul><li>Tugas & Quis 20 % x 65 = 13 </li></ul><ul><li>UTS 30 % x 80 = 24 </li></ul><ul><li>UAS 40 % x 70 = 28 </li></ul><ul><li>J u m l a h = 71,5 Maka Nilainya adalah B dengan ketentuan sebagai berikut : </li></ul>
  5. 5. HASIL PENILAIAN <ul><li>Dari 80 sampai dengan 100 Nilai A </li></ul><ul><li>Dari 70 sampai dengan 79 Nilai B </li></ul><ul><li>Dari 60 sampai dengan 69 Nilai C </li></ul><ul><li>Dari 50 sampai dengan 59 Nilai D </li></ul><ul><li>Dari 00 sampai dengan 49 Nilai E </li></ul>
  6. 6. Sistem Pengawasan Administrasi Publik Sistem
  7. 7. Apakah SISTEM…..????? <ul><li>Konsep yang menjelaskan: </li></ul><ul><li>Suatu kompleksitas dari saling ketergantungan antar bagian-bagian,komponen-komponen, dan proses-proses yang melingkupi aturan-aturan tata hubungan yang dapat dikenali. </li></ul><ul><li>Suatu tipe serupa dari saling ketergantungan antar kompleksitas tersebut dengan lingkungan sekitarnya. </li></ul>
  8. 8. Pengertian Sistem <ul><li>S ekumpulan elemen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk fungsi tertentu. </li></ul><ul><li>Dari segi Etimologi, kata sistem sebenarnya berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Systema”, yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan “SYSTEM”, yang mempunyai satu pengertian yaitu sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan yang tidak terpisahkan. </li></ul><ul><li>Menurut filsuf Stoa, bahwa sistem adalah gabungan dari keseluruhan langit dan bumi yang bekerja bersama-sama, sehingga dapat kita lihat bahwa sistem terdiri dari unsur-unsur yang bekerja sama membentuk suatu keseluruhan dan apabila salah satu unsur tersebut hilang atau tidak berfungsi, maka gabungan keseluruhan tersebut tidak dapat lagi kita sebut suatu sistem. </li></ul><ul><li>Sistem berasal dari bahasa Latin (systema) dan bahasa Yunani (sustema) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. </li></ul>
  9. 9. Pengertian Sistem Menurut Beberapa Para Ahli. <ul><li>Buckley : </li></ul><ul><li>Sistem adalah suatu kebulatan atau totalitas yang berfungsi secara utuh, disebabkan adanya saling ketergantungan diantara bagian-bagiannya. (A whole that functions as a whole by virtue of interdependence of its parts). </li></ul><ul><li>H. Kerzner : </li></ul><ul><li>Sistem adalah sekelompok komponen yang terdiri dari manusia dan/atau bukan manusia (non-human) yang diorganisir dan diatur sedemikian rupa sehingga komponen-komponen tersebut dapat bertindak sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan, sasaran bersama atau hasil akhir. Pengertian ini, mengandung arti pentingnya aspek pengaturan dan pengorganisasian komponen dari suatu sistem untuk mencapai sasaran bersama, karena bila tidak ada sinkronisasi dan koordinasi yang tepat, maka kegiatan masing-masing komponen, sub-sistem, atau bidang dalam suatu organisasi akan kurang saling mendukung. </li></ul>
  10. 10. Gambar SISTEM SISTEM HUBUNGAN SALING TERGANTUNG SUB SISTEM
  11. 11. <ul><li>Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (QS 61:4, Ash Shaff) </li></ul>
  12. 12. Tujuan Sistem <ul><li>Tujuan suatu sistem adalah untuk mencapai suatu tujuan (goal) atau mencapai suatu sasaran (objectives). Goal meliputi ruang lingkup yang luas, sedangkan objectives meliputi ruang lingkup yang sempit. </li></ul>
  13. 13. KLASIFIKASI SISTEM <ul><li>a. Sistem Abstrak (Abstract System) dan Sistem Fisik (Physical System) . Sistem abstrak adalah &quot;sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik&quot;. (Contoh : Sistem Teologia). Sistem fisik adalah &quot;sistem yang ada secara fisik&quot;. (Contoh : Sistem Komputer). </li></ul><ul><li>b. Sistem Alamiah (Natural System) dan Sistem Buatan Manusia (Human Made System) . Sistem alamiah adalah &quot;sistem yang terjadi melalui proses alam dan tidak dibuat manusia&quot;. (Contoh : Sistem Perputaran Bumi). Sistem buatan manusia adalah &quot;sistem yang dirancang oleh manusia dan melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin&quot;. (Contoh : Sistem Informasi). </li></ul>
  14. 14. KLASIFIKASI SISTEM <ul><li>c. Sistem Tertentu (Deterministic System) dan Sistem Tak Tentu (Probabilistic System) . Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi, interaksi diantara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluarannya dapat diramalkan (Contoh : Sistem Komputer melalui program). Sistem tak tentu adalah &quot;sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas&quot;. </li></ul><ul><li>d. Sistem Tertutup (Closed System) dan Sistem Terbuka (Open System) Sistem tertutup adalah &quot;sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya&quot;. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak diluarnya (kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup), yang ada hanyalah relatively closed system. Sistem terbuka adalah &quot;sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya&quot;. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya, sehingga harus memiliki sistem pengendalian yang baik. </li></ul>
  15. 15. KARAKTERISTIK SISTEM <ul><li>A . Komponen (components) </li></ul><ul><li>Terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian, dimana setiap subsistem tersebut memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>B . Batas sistem (boundary) </li></ul><ul><li>Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut. </li></ul><ul><li>C . Lingkungan luar sistem (environments) </li></ul><ul><li>Adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Lingkungan yang menguntungkan harus tetap dijaga dan dipelihara, sebaliknya lingkungan yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak ingin terganggu kelangsungan hidup sistem. </li></ul><ul><li>D . Penghubung (interface) </li></ul><ul><li>Merupakan media penghubung antar subsistem, yang memungkinkan sumbar-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran (output) dari satu subsistem akan menjadi masukan (input) untuk subsistem lainnya melalui penghubung disamping sebagai penghubung untuk mengintegrasikan subsistem-subsistem menjadi satu kesatuan. </li></ul>
  16. 16. KARAKTERISTIK SISTEM <ul><li>E . Masukan (input) </li></ul><ul><li>Adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem, yang dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan masukan sinyal (signal input). Masukan perawatan adalah energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi, sedangkan masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran. Sebagai contoh di dalam sistem komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. </li></ul><ul><li>F . Keluaran (output) </li></ul><ul><li>Adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain. Misalnya untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan hasil sisa pembuangan , sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. </li></ul><ul><li>G . Pengolah (process) </li></ul><ul><li>Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan oleh manajemen. </li></ul><ul><li>H . Sasaran (objectives) atau tujuan (goal) </li></ul><ul><li>Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan bersila bila mengenai sasaran atau tujuannya. </li></ul>
  17. 17. ANALISIS DAN DESAIN SISTEM <ul><li>Analisis sistem sangat bergantung pada teori sistem umum sebagai sebuah landasan konseptual. Terdapat banyak pendekatan untuk analisis sistem dan pada dasarnya semunya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memahami sistem yang rumit kemudian melakukan modifikasi dengan beberapa cara. </li></ul><ul><li>Hasil modifikasi dapat berupa subsistem baru, komponen baru atau serangkaian transformasi baru dan lain-lain. </li></ul><ul><li>Tujuannya adalah untuk memperbaiki berbagai fungsi di dalam sistem agar lebih efisien, untuk mengubah sasaran sistem, untuk mengganti output, untuk mencapai tujuan yang sama dengan seperangkat input yang lain atau untuk melakukan beberapa perbaikan serupa. </li></ul>
  18. 18. Tahapan dalam menganalisis sistem : <ul><li>1. Definisikan masalahnya. </li></ul><ul><li>Bagian sistem yang mana yang tidak memuaskan ?. Apakah input telah mengalami perubahan bentuk, harga atau ketersediannya ?. Apakah output kurang memuaskan ?. Apa tujuan usaha analisis sistem ?. </li></ul><ul><li>2. Pahami sistem tersebut dan buat definisinya. </li></ul><ul><li>Karena sistem mempunyai hirarki (terdapat subsistem di dalam sistem yang lebih besar) dan saling berhubungan dengan lingkungannya, maka akan sulit untuk dapat merumuskan secara tepat apa saja komponen sistem yang sedang dipelajari. Tindakan ini selanjutnya dapat diperinci lebih lanjut dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut untuk mendapatkan pemahaman tentang sistem. </li></ul><ul><li>a. Apa yang menjadi variabel-variabel (komponen sistem) ? </li></ul><ul><li>b. Bagaimana tiap variabel tersebut saling berhubungan dan juga dengan lingkungan? </li></ul><ul><li>c. Apa yang menjadi batasan sistem, yaitu dimana sistem akan berakhir serta apa rumusan pengembangannya ? </li></ul><ul><li>3. Alternatif apa saja yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan modifikasi sistem tersebut ? Pilihan apa saja yang tersedia untuk memperbaiki sistem, berapa biayanya serta apakah hal tersebut dapat diterapkan ?. </li></ul><ul><li>4. Pilih salah satu alternatif yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya. </li></ul><ul><li>5. Terapkan alternatif tersebut. </li></ul><ul><li>6. Jika memungkinkan harus mencoba mengevaluasikan dampak dari perubahan yang telah dilakukan terhadap sistem. </li></ul>
  19. 19. Apa yang dimaksud dengan dinamika sistem Sosial Politik ? <ul><li>Dapat dipandang sebagai suatu hubungan sebab akibat diantara berbagai variable , baik yang bersifat linier maupun non linier . </li></ul><ul><li>Adalah suatu kondisi dimana sistem tersebut berubah dari satu kondisi ke kondisi yg lain karena adanya tekanan, dorongan </li></ul><ul><li>Atau pengaruh dari faktor2 eksternal seperti gejala alam, perkemb teknologi, maupun kekuatan-kekuatan sosial politik lainnya. </li></ul>
  20. 20. Pengaruh dari luar atau dari dalam itu dpt mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan (disequilibrium) sistem yg kemudian dikoreksi dg berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan utk memperoleh keseimbangan sos- pol yg baru. <ul><li>Contoh : Gerakan seluruh masyarakat menentang </li></ul><ul><li>penjajahan , melahirkan angkatan 45 </li></ul><ul><li>Gerakan Pemuda pelajar, mahasiswa </li></ul><ul><li>yang didukung oleh ABRI pada Th 1966 </li></ul><ul><li>telah melahirkan Angkatan 66 </li></ul><ul><li>Gerakan mahasiswa 1997/1998 dengan </li></ul><ul><li>dukungan masy telah melahirkan </li></ul><ul><li>gerakan reformasi sekarang ini. </li></ul>
  21. 21. Kebijakan dasar politik Nasional dalam sistem Manajemen Kenegaraan RI <ul><li>MELETAKAN AZAS UMUM </li></ul><ul><li>PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK </li></ul><ul><li>(GOOD GOVERNANCE) YANG MELIPUTI; </li></ul><ul><li>Azas Kepastian Hukum </li></ul><ul><li>Azas Penyelenggaraan Negara </li></ul><ul><li>Azas Kepentingan Umum </li></ul><ul><li>Azas Keterbukaan </li></ul><ul><li>Azas Proporsionalitas </li></ul><ul><li>Azas Profesionalitas Dan </li></ul><ul><li>Azas Akuntabilitas </li></ul><ul><li>Azas Efisiensi, Dan Azas Efektifitas (UU 32/2004 </li></ul>(UU 28/1999)
  22. 22. Sistem Pengawasan Administrasi Publik Pengawasan
  23. 23. PENGAWASAN <ul><li>“ Pengawasan” adalah segala yang berkaitan dengan proses penilikan, penjagaan serta pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, agar objek yang diawasi berjalan menurut semestinya. </li></ul><ul><li>Pengawasan adalah fungsi atau tugas dari pimpinan untuk mencocokan sampai di manakah program atau rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan. Dengan pengawasan akan diketahui adanya kekurangan, hambatan-hambatan, kelemahan, kesalahan, dan kegagalan untuk kemudian dicari jalan mengatasinya. </li></ul><ul><li>Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas / pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan </li></ul>
  24. 24. Alasan melakukan pengawasan adalah : <ul><li>1. Kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perencanaan. </li></ul><ul><li>2. Kemungkinan terjadinya kesalahfahaman pihak perencana dan pelaksana. </li></ul><ul><li>3. Kemungkinan kurangnya penjabaran pekerjaan. </li></ul><ul><li>4. Kemungkinan bawahan kurang menguasai pekerjaan </li></ul>
  25. 25. Tujuan Pengawasan : <ul><li>Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah (aturan yang berlaku) </li></ul><ul><li>Menertibkan kordinasi kegiatan . Kalau pelaksana pengawasan banyak , jangan ada objek pengawasan dilakukan berulang-ulang , sebaliknya ada objek yang tak pernah tersentuh pengawasan. </li></ul><ul><li>Mencegah pemborosan dan penyimpangan . Karena pengawasan mempunyai prinsip untuk melindungi masyarakat, maka pemborosan dana yang ditanggung masyarakat harus dicegah oleh penyimpangan yang dilakukan pihak kedua. Misalnya harga obat nama dagang yang sepuluh kali obat nama obat generic dengan komposisi dan kualitas yang sama ,pada hal yang berbeda hanya promosinya saja , maka wajarkah biaya promosi yang demikian besar dan cara-cara demikian perlu dipertahankan sebagai prinsip pengawasan yang melindungi masyarakat. </li></ul><ul><li>Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan . Tujuan akhir suatu pekerjaan yang professional adalah terciptanya kepuasan masyarakat ( konsumen ), Masyarakat puas akan datang kembali dan mengajak teman-teman nya , sehingga meningkatkan produksi / penjualan yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan. </li></ul><ul><li>Membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi . Jika barang atau jasa yang dihasilkan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, maka masyarakat tidak saja percaya pada pemberi jasa, tapi juga pada institusi yang memberikan perlindungan pada masyarakat dan akhirnya percaya pula pada kepemimpinan organisasi. </li></ul>
  26. 26. Ruang Lingkup Pengawasan <ul><li>a. Sumber daya ( resources = in put ) yang terkenal dengan 5 M. </li></ul><ul><li>b. Prosesnya yang mempunyai prosedur tetap dengan standard an cara kerja yang baik sehingga menghasilkan produk yang bermutu. </li></ul><ul><li>c. Hasil ( out put ) baik secara kualitatif dan kuantitatif . </li></ul><ul><li>Masyarakat percaya saja akan mutu kemanfaatan dan keamanan produk yang dihasilkan , karena itu perlu dilakukan internal audit oleh bagian quality control nya dan eksternal audit oleh institusi pengawas. </li></ul><ul><li>d. Aturan lain yang ditetapkan. </li></ul><ul><li>Ada jenis produk tertentu yang kalau sampai ke konsumen memerlukan jalur yang perizinan . Produk ini mempunyai efek utama , efek samping, dosis, kontra-indikasi, interaksi ataupun sifat resistensi dan toleransi. Aturan dimana kompetensi diperlukan harus ditegakkan bukan disalahgunakan sehingga pengawasan itu bersifat adil. </li></ul>
  27. 27. Proses Pengawasan <ul><li>1. Pengawasan adalah usaha menetapkan standar, melakukan pemeriksaan hasil, pembandingan hasil dengan standar, penentuan penyimpangan dan tindakan perbaikan. </li></ul><ul><li>2. Apabila tak ada penyimpangan, dilakukan tindakan mempertahan-kan situasi (maintain the situation); apabila ada penyimpangan dilakukan maka digunakan manajemen pengecualian dengan tindakan perbaikan bila penyimpangan adalah masalah dan tindakan mengambil kesempatan yang terbuka bila situasi yang dihadapi memberikan kesempatan. </li></ul><ul><li>3. Pengawasan dapat intern (disiplin diri dan latihan tanggung jawab) dan ekstern (pengawasan prakegiatan, pengarahan, ya/tidak dan pasca-kegiatan). </li></ul><ul><li>4. Pengawasan bertalian erat dengan perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengkoordinasian. </li></ul><ul><li>5. Pengawasan perlu agar kita dapat menanggulangi kesulitan yang timbul karena adanya perubahan, kekompleksan sistem, kesalahan, dan delegasi. </li></ul><ul><li>6. Hal yang penting dalam pengawasan adalah keseimbangan antara kebebasan individual dengan pengawasan organisatoris. </li></ul>
  28. 28. Teknik atau Cara Pengawasan <ul><li>a). Pengawasan secara langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Pengawasan cara ini juga disebut observasi sendiri. </li></ul><ul><li>b). Pengawasan secara tidak langsung, dilaksanakan lewat pembuatan laporan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ada dua macam/jenis laporan: pertama laporan yang dibuat untuk menjelaskan kemajuan dari sebagaian atau seluruh bidang kegiatan yang biasa disebut progress report, dan kedua laporan yang menyangkut keadaan dari suatu bidang tertentu: keuangan, perlengkapan, kekayaan, dan sebagainya. </li></ul>
  29. 29. Macam-macam Pengawasan <ul><li>Tergantung dari cara melihatnya, ada berbagai macam bentuk pengawasan. Pengawasan dapat dilihat dari sudut orang yang menjalankan pengawasan (subyek), bidang yang diawasi (obyek), dan dari segi waktu atau kapan pengawasan itu dijalankan. </li></ul>
  30. 30. 1). Berdasarkan orang yang menjalankan pengawasan, dikenal: <ul><li>1. Pengawasan internal </li></ul><ul><li>2. Pengawasan eksternal </li></ul><ul><li>3. Pengawasan langsung </li></ul><ul><li>4. Pengawasan tidak langsung </li></ul><ul><li>5. Pengawasan formal </li></ul><ul><li>6. Pengawasan informal (social control) </li></ul>
  31. 31. 2). Berdasarkan bidang yang diawasi, dikenal: <ul><li>1. Pengawasan terhadap penggunaan keuangan </li></ul><ul><li>2. Pengawasan terhadap mutu dan jumlah produksi atau hasil kerja </li></ul><ul><li>3. Pengawasan terhadap efisiensi waktu kerja </li></ul><ul><li>4. Pengawasan terhadap personal atau petugas </li></ul>
  32. 32. 3). Berdasarkan kapan pengawasan itu dijalankan, dikenal: <ul><li>1. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atau untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. </li></ul><ul><li>2. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, dengan tujuan untuk mencegah terulangnya kembali kejadian yang sama. </li></ul>Kapan Dilak- sanakan
  33. 33. Sesuai dengan PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat empat jenis pengawasan, yaitu: <ul><li>1. Pengawasan Represif </li></ul><ul><li>Jenis pengawasan ini dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan Daerah baik berupa Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat maupun Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. </li></ul><ul><li>2. Pengawasan Fungsional </li></ul><ul><li>Jenis pengawasan ini dilakukan oleh Lembaga / Badan / Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. </li></ul><ul><li>3. Pengawasan Legislatif </li></ul><ul><li>Jenis pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya. Pengawasan legislatif atas pelaksanaan kebijakan daerah dilakukan melalui fraksi, komisi dan alat kelengkapan lain yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD . </li></ul><ul><li>4. Pengawasan Masyarakat </li></ul><ul><li>Jenis pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat, baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi kemasyarakatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota. Pengawasan Masyarakat dilakukan melalui pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah maupun DPRD. </li></ul>
  34. 34. Tujuan Pengawasan di Pemerintahan <ul><li>Tujuan Pengawasan adalah mewujudkan aparatur negara yang bersih, berwibawa dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), sedangkan sasaran pengawasan adalah memberantas KKN di lingkungan aparatur negara yang didukung dengan penegakan peraturan, peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur negara baik di Pusat maupun Daerah. </li></ul>
  35. 35. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Fungsional <ul><li>1. Di Pusat </li></ul><ul><li>Menteri Kesehatan melalui Inspektur Jenderal Depkes dan Pimpinan Badan / Unit yang diberi tugas melaksanakan pengawasan melakukan pengawasan fungsional sesuai dengan bidang kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. </li></ul><ul><li>2. Di Provinsi </li></ul><ul><li>Gubernur selaku wakil Pemerintah melalui Badan / Lembaga Pengawasan Daerah Provinsi melakukan pengawasan fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. </li></ul><ul><li>3. Di Kabupaten / Kota </li></ul><ul><li>Bupati / Walikota melalui Badan / Lembaga Pengawasan Daerah Kabupaten / Kota melakukan pengawasan fungsional atas kegiatan Pemerintah Kabupaten / Kota. </li></ul>
  36. 36. Sasaran Pengawasan Fungsional <ul><li>1. Di Pusat </li></ul><ul><li>Menteri Kesehatan melakukan pengawasan fungsional terhadap: </li></ul><ul><li>* Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidangnya; </li></ul><ul><li>* Efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang kesehatan. </li></ul><ul><li>2. Di Provinsi </li></ul><ul><li>Gubernur melakukan pengawasan fungsional di bidang kesehatan terhadap: </li></ul><ul><li>* Kinerja aparatur Pemerintah Daerah Provinsi; </li></ul><ul><li>* Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten / Kota dalam bidang kesehatan. </li></ul><ul><li>3. Di Kabupaten / Kota </li></ul><ul><li>Bupati / Walikota melalui Badan / Lembaga Pengawasan Daerah Kabupaten / Kota melakukan pengawasan fungsional atas kegiatan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam bidang kesehatan. </li></ul>
  37. 37. Kegiatan Pengawasan Fungsional oleh Unit Pengawasan Fungsional <ul><li>1. Audit Operasional </li></ul><ul><li>Audit terhadap tugas pokok dan fungsi Institusi Kesehatan dan Unit Vertikal di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. </li></ul><ul><li>Audit terhadap tugas pokok dan fungsi Proyek Pembangunan Sektoral </li></ul><ul><li>Audit terhadap laporan akuntabilitas instansi-instansi dilingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 99/Menkes-Kesos/SK/II/200, tanggal 6 Pebruari 2001. </li></ul><ul><li>Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Operasional. </li></ul>
  38. 38. Kegiatan Pengawasan Fungsional oleh Unit Pengawasan Fungsional <ul><li>2. Audit Investigasi </li></ul><ul><li>Audit investigasi pelaksanaannya berupa Audit Khusus yang bertujuan untuk mengungkapkan atau mendeteksi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan kasus-kasus lainnya baik berdasarkan pengaduan masyarakat maupun berdasarkan permintaan Pimpinan . </li></ul><ul><li>Jenis Audit Investigasi meliputi : </li></ul><ul><li>Audit khusus kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK/KKN) </li></ul><ul><li>Audit khusus kasus berdasarkan pengaduan masyarakat </li></ul><ul><li>Audit khusus terhadap pelanggaran disiplin pegawai (PP 30/1980) </li></ul><ul><li>Audit khusus terhadap perhitungan anggaran </li></ul><ul><li>Audit khusus berdasarkan permintaan Pimpinan </li></ul><ul><li>Audit khusus tertentu </li></ul><ul><li>Audit khusus terhadap penyelenggaraan kegiatan Jaring Pengaman Sosial – Bidang Kesehatan </li></ul><ul><li>Audit khusus terhadap penyelenggaraan Dana Kompensasi Sosial (DKS) </li></ul><ul><li>Pemantauan tindak lanjut hasil Audit Investigasi. </li></ul>
  39. 39. Kegiatan Pengawasan Fungsional oleh Unit Pengawasan Fungsional <ul><li>3. Evaluasi </li></ul><ul><li>Kegiatan evaluasi terhadap proyek-proyek besar yang sudah diselesaikan dan program-program Kesehatan, dimaksudkan untuk memperoleh penilaian secara utuh pelaksanaan program / proyek mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pemanfaatan hasil yang dicapai untuk selanjutnya dijadikan umpan balik atau bahan penyempurnaan bagi perencanaan serta pelaksanaan program / proyek berikutnya. Jenis kegiatan evaluasi adalah : </li></ul><ul><li>Evaluasi proyek-proyek besar di lingkungan Kesehatan yang sudah selesai. </li></ul><ul><li>Evaluasi program-program prioritas Kesehatan </li></ul><ul><li>Pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi. </li></ul>
  40. 40. Kegiatan Pengawasan Fungsional oleh Unit Pengawasan Fungsional <ul><li>4. Non Audit </li></ul><ul><li>Kegiatan Non Audit dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit agar berjalan secara efektif dan efisien. Jenis kegiatan Non Audit adalah: </li></ul><ul><li>Penyusunan Pedoman Pengawasan Program Bidang Kesehatan </li></ul><ul><li>Sosialisasi Pedoman Pengawasan Program Bidang Kesehatan. </li></ul><ul><li>Penyusunan Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan. </li></ul><ul><li>Sosialisasi Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Kesehatan. </li></ul><ul><li>Asistensi implementasi penggunaan pedoman untuk Aparat Pengawasan Fungsional Daerah </li></ul><ul><li>Gelar Pengawasan/Kapita Selekta Pengawasan. </li></ul><ul><li>Rapat Kerja Pengawasan </li></ul><ul><li>Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan </li></ul>
  41. 41. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (BINWAS) Pembinaan penyelengaraan pemerintahan daerah dilaks oleh Pemerintah, meliputi {Ps. 217(1)}: <ul><li>Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan </li></ul><ul><li>Pemberian pedoman & standar pelaks urpem </li></ul>dilaks berkala pd tk Nas, Regional/Prov {Ps 217 (2)} mencakup aspek ren, laks, tata laks, pendanaan, kualitas, dal & was {Ps 217 (3)} .
  42. 42. <ul><li>Pemberian bimbingan, supervisi & konsultasi pelaks urpem </li></ul>d. Diklat dilaks berkala dan/atau sewaktu-waktu baik scr menyeluruh kpd seluruh daerah maupun kpd daerah tertentu sesuai kebutuhan {Ps.217(4)} dilaks berkala atau sewaktu-waktu dgn memperhatikan susunan pemerintahan {Ps.217 (6)} e. Ren, lit, bang, pemantauan & ev pelaks urpem dilaks berkala bagi Kdh / Wkl Kdh, anggota DPRD, perangkat daerah, PNSD, & Kades {Ps. 217 (5)} Pelaksanaan dpt dilakukan kerjasama dgn PT & Lembaga Penelitian {Ps. 217 (7)}
  43. 43. <ul><li>Pengawasan (Was) </li></ul><ul><li>Was atas penyeleng pemerintahan daerah dilaks oleh Pem meliputi </li></ul><ul><li>{Ps 218 (1)} : </li></ul><ul><li>Was atas pelaks urpem di daerah </li></ul>dilaks oleh aparat was intern Pem sesuai per per UU an {Ps.218(2)} <ul><li>Was thd perda dan Per Kdh </li></ul>
  44. 44. Penghargaan & Sanksi Pem memberikan penghargaan dlm penyeleng pemerintahan daerah {Ps.219 (1)} Sanksi diberikan oleh Pem dlm penyeleng pemerintahan daerah {Ps.220(1)} Diberikan kpd pemerintahan daerah, Kdh dan/atau Wkl Kdh, anggota DPRD, perangkat daerah, PNSD, Kades, Anggota BPD dan Masy {Ps.219 (2)} Diberikan kpd pemerintahan daerah, Kdh dan/atau Wkl Kdh, anggota DPRD, perangkat daerah, PNSD,dan Kades {Ps.220(2)}
  45. 45. Penghargaan & Sanksi Pem memberikan penghargaan dlm penyeleng pemerintahan daerah {Ps.219 (1)} Sanksi diberikan oleh Pem dlm penyeleng pemerintahan daerah {Ps.220(1)} Diberikan kpd pemerintahan daerah, Kdh dan/atau Wkl Kdh, anggota DPRD, perangkat daerah, PNSD, Kades, Anggota BPD dan Masy {Ps.219 (2)} Diberikan kpd pemerintahan daerah, Kdh dan/atau Wkl Kdh, anggota DPRD, perangkat daerah, PNSD,dan Kades {Ps.220(2)}
  46. 46. 10 Karakteristik Good Governance <ul><li>1. PARTICIPATION </li></ul><ul><li>2. RULE OF LAW </li></ul><ul><li>3. TRANSPARENCY </li></ul><ul><li>4. RESPONSIVENESS </li></ul><ul><li>5. CONSENSUS ORIENTATION </li></ul><ul><li>6. EQUITY </li></ul><ul><li>7. EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY </li></ul><ul><li>8. ACCOUNTABILITY </li></ul><ul><li>9. STRATEGIC VISION </li></ul><ul><li>10. BEBAS DARI KKN </li></ul>
  47. 47. 1. Participation <ul><li>Setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitamate yang mewakili kepentingannya, yang dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif </li></ul>
  48. 48. <ul><li>2. RULE OF LAW ; </li></ul><ul><li>Kerangka hukum yang adil dan </li></ul><ul><li>dilaksanakan tanpa pilih bulu, terutama untuk HAM </li></ul><ul><li>3. TRANSPARENCY ; </li></ul><ul><li>Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses,lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, yang dapat dipahami dan dimonitor </li></ul>
  49. 49. <ul><li>4. RESPONSIVENESS ; </li></ul><ul><li>Lembaga-lembaga dan proses-proses harus senantiasa melayani stakeholder. </li></ul><ul><li>5. CONSENSUS ORIENTATION ; </li></ul><ul><li>Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. </li></ul>
  50. 50. <ul><li>6. EQUITY ; </li></ul><ul><li>Semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. </li></ul><ul><li>7. EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY ; </li></ul><ul><li>Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia </li></ul>
  51. 51. 8. ACCOUNTABILITY ; <ul><li>Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat ( civil society ) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini tergantung kepada organisasinya dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal, atau eksternal organisasi dan atau untuk kepentingan umum. </li></ul>
  52. 52. Akuntabilitas meliputi: <ul><li>(1) Akuntabilitas organisasi / administrasi </li></ul><ul><li>(2) Akuntabilitas legal </li></ul><ul><li>(3) Akuntabilitas politik </li></ul><ul><li>(4) Akuntabilitas profesional </li></ul><ul><li>(5) Akuntabilitas moral </li></ul>kuntabilitas
  53. 53. 9. STRATEGIC VISION ; <ul><li>Para pemimpin maupun publik harus mempunyai perispektif /pandangan dan pengembangan kemanusiaan yang luas dan pandangan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan manusia seutuhnya. </li></ul>
  54. 54. 10. BEBAS DARI KKN <ul><li>(CORRUPTION ) : KORUPSI </li></ul><ul><li>( MONOPOLY OF POWER ) : MONOPOLI KEKUASAAN </li></ul><ul><li>( DISCRETION BY OFFICIALS ) PENYALAHGUNAAN </li></ul><ul><li>KEBEBASAN BERTINDAK PEJABAT </li></ul><ul><li>( ACCOUNTABILITY / TRANSPERENCY ) : </li></ul><ul><li>PERTANGGUNGJAWABAN / TRANSPARANSI </li></ul>C = M + D – A / T Say No To KKN !
  55. 55. GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT REFORM PAKET PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEUANGAN NEGARA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004
  56. 56. Ruang Lingkup Keuangan Negara UU NO 17 TAHUN 2003 UU NO 31 TAHUN 1999 JO. UU NO 20 TAHUN 2001 <ul><li>Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; </li></ul><ul><li>Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; </li></ul><ul><li>Penerimaan Negara; </li></ul><ul><li>Pengeluaran Negara; </li></ul><ul><li>Penerimaan Daerah; </li></ul><ul><li>Pengeluaran Daerah; </li></ul><ul><li>Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; </li></ul><ul><li>Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; </li></ul><ul><li>Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. </li></ul>Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan , termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: 2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. <ul><li>dalam penguasaan, pengurusan, dan </li></ul><ul><li>pertanggungjawaban pejabat lembaga </li></ul><ul><li>Negara, baik di tingkat pusat maupun di </li></ul><ul><li>daerah; </li></ul>
  57. 57. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA <ul><li>Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan di bidang keuangan negara yang meliputi perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban </li></ul>
  58. 58. PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA <ul><li>Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka: </li></ul><ul><li>Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab dari segi manfaat/hasil ( outcome ) atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD. </li></ul><ul><li>Pimpinan unit organisasi kementrian negara/lembaga bertanggung jawab dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan ( output ) atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN, demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. </li></ul>Terdapat sanksi yang berlaku bagi Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota, serta Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD . Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif , serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.
  59. 59. KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN GANTI RUGI Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 34 Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Pasal 3 Pasal 12 A Pasal 12 B Pasal 12 C Pasal 13
  60. 60. KERUGIAN NEGARA/DAERAH Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai . Diatur Dalam Pasal 59 Sampai Dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  61. 61. PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945 Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 71 Ayat (2) Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 27 Ayat (8) Laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 35 Ayat (2) Pemeriksaan ekstern terhadap BLU dilaksanakan oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  62. 62. DEFINISI Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
  63. 63. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni: Pemeriksaan keuangan , adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan kinerja , adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu , adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.
  64. 64. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan . Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan. Saat ini standar pemeriksaan dimaksud sedang dalam proses penyusunan (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara/SPKN), dan selama SPKN tersebut belum secara resmi diberlakukan maka dalam melakukan pemeriksaan digunakan Standar Audit Pemerintahan (SAP) tahun 1995 sebagai standar audit keuangan negara. STANDAR PEMERIKSAAN
  65. 65. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN <ul><li>Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat: </li></ul><ul><li>meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. </li></ul><ul><li>mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. </li></ul><ul><li>melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena sesuatu hal. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan, pemusnahan, atau penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung. </li></ul><ul><li>meminta keterangan kepada seseorang. Dalam rangka meminta keterangan, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang. Permintaan keterangan dilakukan oleh pemeriksa untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksa. Yang dimaksud dengan seseorang adalah perseorangan atau badan hukum . </li></ul><ul><li>memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel (contoh) fisik obyek yang dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/atau melengkapi informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan. </li></ul><ul><li>melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. </li></ul>
  66. 66. HASIL PEMERIKSAAN Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa ( audited financial statements ) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana , Undang-Undang 15 Tahun 2004 mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-Undang 15 Tahun 2004 menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum (tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan)
  67. 67. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada setiap orang yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara (pejabat) untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD. Kepada pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  68. 68. KEBEBASAN DAN KEMADIRIAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Dalam rangka menciptakan kebebasan dan kemandirian sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, BPK telah mengajukan Rancangan Undang-Undang sebagai amandemen Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, terutama menyangkut hal-hal berikut: Kemandirian dan kebebasan dalam hal memilih dan memberhentikan Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota BPK Kemandirian dan kebebasan dalam menyusun struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan tidak lagi dibatasi oleh aturan yang dibuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Kemandirian dan kebebasan dalam mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang dimiliki, dalam hal: 1. Kode Etik 2. Menambah, mengurangi, menggunakan, mendidik dan mengorganisasikan personel-personel yang dimiliki 3. Menentukan kualifikasi dan tingkat posisi serta rentang penggajian 4. Perlindungan hukum terhadap tenaga-tenaga pemeriksa yang dimiliki Kemandirian dalam pemeriksaan Kemandirian dalam anggaran
  69. 69. BENTUK-BENTUK KORUPSI Bentuk – Bentuk Korupsi <ul><li>Penyalahgunaan wewenang </li></ul><ul><li>Pembayaran fiktif </li></ul><ul><li>Kolusi/persekongkolan </li></ul><ul><li>Biaya perjalanan dinas fiktif </li></ul><ul><li>Suap/uang pelicin </li></ul><ul><li>Pengutan tidak resmi </li></ul><ul><li>Penyalahgunaan fasilitas/inventaris kantor </li></ul><ul><li>Imbalan tidak resmi </li></ul><ul><li>Pemberian fasilitas secara tidak adil </li></ul><ul><li>Bekerja tidak sesuai ketentuan dan prosedur </li></ul><ul><li>Tidak disiplin waktu </li></ul><ul><li>Komisi atas transaksi jual beli yang tidak disetor ke Kas Negara </li></ul><ul><li>Menunda / memperlambat pembayaran </li></ul><ul><li>Pengumpulan dana taktis </li></ul><ul><li>Penyalahgunaan anggaran </li></ul><ul><li>Menerima hadiah, sumbangan/hibahberkaitan dengan tugas/jabatan </li></ul><ul><li>Mark up harga beli/menurunkan harga jual </li></ul><ul><li>Merubah dan memanfaatkan kelemahan sistem teknologi informasi </li></ul><ul><li>Menurunkan kualitas/spesifikasi teknis/mengurangi volume </li></ul><ul><li>Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi. </li></ul>
  70. 70. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi <ul><li>Tanggungjawab profesi, moral dan sosial yang rendah </li></ul><ul><li>Sanksi yang lemah penerapan hukum yang tidak konsisten dari Institusi penegak hukum, institusi pemeriksa yang tidak bersih/independen. </li></ul><ul><li>Rendahnya disiplin/kepatuhan terhadap peraturan </li></ul><ul><li>Kehidupan yang konsumtif, boros dan serakah (untuk memperkaya diri) </li></ul><ul><li>Lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan </li></ul><ul><li>Kurangnya keteladanan dari atasan/pimpinan </li></ul><ul><li>Hilangnya rasa malu ber KKN </li></ul><ul><li>Wewenang yang besar tidak diikuti evaluasi laporan kinerja </li></ul><ul><li>Kesempatan yang terbuka </li></ul><ul><li>Lemahnya pengawasan Eksternal </li></ul><ul><li>Belum efektifnya pengawasan masyarakat lembaga legislative. </li></ul><ul><li>Peraturan tidak jelas </li></ul><ul><li>Budaya memberi upeti/tips </li></ul><ul><li>Pengaruh lingkungan sosial </li></ul><ul><li>Penghasilan yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang layak </li></ul><ul><li>Sikap permisif/serba membolehkan dalam masyarakat, dan sungkan untuk saling mengingatkan. </li></ul><ul><li>Rendahnya kepedulian terhadap kehidupan masyarakat </li></ul><ul><li>Lemah penghayatan dan pengamalan agama. </li></ul>
  71. 71. Upaya Memberantas KKN <ul><li>Meninjau/menyempurnakan pendapat peraturan, perundang-undangan disegala bidang </li></ul><ul><li>Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku korupsi </li></ul><ul><li>Meningkatkan komitmen, konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku korupsi </li></ul><ul><li>Menata kembali organisasi, memperjelas/mempertegas visi, misi, tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap instansi </li></ul><ul><li>Menyempurnakan sistem Ketatalaksanaan meliputi : perumusan kebijakan, perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasipertanggungjawaban kinerja serta kualitas pelayanan masyarakat. </li></ul><ul><li>Memperbaiki manajemen Kepegawaian (penerimaan, penempatan, pengembangan, kesejahteraan, jaminan hari tua) </li></ul><ul><li>Mengembangkan budaya kerja/tertib/malu melakukan KKN </li></ul><ul><li>Melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) </li></ul><ul><li>Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem Pengendalian Manajemen, Pengawasan fungsional/berjenjang dan memperdayakan pengawasan masyarakat. </li></ul><ul><li>Meningkatkan transparansi, Akuntabilitas dan Pelayanan Prima. </li></ul>
  72. 72. Akibat yang Ditimbulkan <ul><li>Merusak mental aparat/masyarakat (budaya instan) </li></ul><ul><li>Menurunkan/menghilangkan kepercayaan, citra dan martabat </li></ul><ul><li>Ekonomi biaya tinggi, investasi rendah, laporan kerja/usaha rendah </li></ul><ul><li>Hasil pembangunan tidak dinikmati sebagian besar masyarakat, sebaliknya lebih banyak untuk penguasa yang akhirnya akan menimbulkan kesenjangan sosial </li></ul><ul><li>Kualitas prestasi kerja/kinerja aparat rendah </li></ul><ul><li>Output tidak optimal/tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu/tepat standar </li></ul><ul><li>Peraturan/prosedur tidak dapat ditegakan </li></ul><ul><li>Kekuasaan dan kewenangan berkuasa melalui uang </li></ul>
  73. 73. Hambatan Utama Pemberantasan Korupsi Aspek Struktural <ul><li>Lemahnya koordinasi </li></ul><ul><li>Ego Sektor a al / Instansional </li></ul><ul><li>Lemahnya pelaksanaan SPI </li></ul><ul><li>Belum efektifnya pelaksanaan TLHP </li></ul>Aspek Kultural Kurangnya komitmen, konsistensi, kompetensi dan professional SDM Aspek Instrumental Masih adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang belum mendukung upaya pemberantasan KKN Aspek Manajemen <ul><li>Kualitas kepemimpinan yang kurang komitmen, konsisten dan tegas </li></ul><ul><li>Kurang dukungan teknologi informasi. </li></ul>
  74. 74. Lingkaran Korupsi Politik dan Korupsi Birokratik <ul><li>Nominasi </li></ul><ul><li>Politisasi Birokrasi </li></ul><ul><li>Kontrak, konsesi, lisensi </li></ul><ul><li>Suap, kickback </li></ul>5. Sumbangan Pemilu, Suap 6. Sumbangan Pemilu, candidacy buying 7. Setoran ke Partai Partai Politik Politisi Birokrasi Kroni Bisnis Proyek, Konsesi, Lisensi 1 2 3 4 5 6 7
  75. 75. JAMU TOLAK KORUPSI UNTUK PEJABAT DAN POLITISI
  76. 76. <ul><li>BEBERAPA KEBERHASILAN PELAYANAN PUBLIK DI KAB/KOTA </li></ul><ul><li>Di Kabupaten jembrana semua penduduk diasuransikan kesehatan (JKJ)- pengobatan di PKM, RSUD, Dokter swasta gratis, SDN,SMPN dan SMAN gratis, KTP gratis. </li></ul><ul><li>Di Kabupaten Tanahdatar Sumbar, semua penduduk telah dijamin asuransi kesehatan </li></ul><ul><li>Demikian pula di Kab Tarakan Kaltim </li></ul><ul><li>Pelay Perizinan terpadu satu pintu di Kab. Sragen, Kota Cimahi dll </li></ul>
  77. 77. SUKSESNYA SUATU PROGRAM TERGANTUNG PADA 8 K <ul><li>KOMITMEN </li></ul><ul><li>2. KONSEPSI </li></ul><ul><li>3. KONSISTENSI </li></ul><ul><li>4. KONSEKUENSI </li></ul><ul><li>5. KONTINUITAS </li></ul><ul><li>6. KEBERANIAN </li></ul><ul><li>7.KEJUJURAN </li></ul><ul><li>8. KERJA KERAS </li></ul>
  78. 78. KONSEP DASAR Beda Utama dari Pemerintah (Government) dengan Tata Pemerintahan (Governance) adalah : Pemerintah (Government) lebih berkaitan dengan lembaga yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola administrasi pemerintahan. Tata Pemerintahan (Governance) lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. Dengan demikian cakupan tata pemerintahan (Governance) lebih luas dari Pemerintah (Government).
  79. 79. Hubungan antara Pemerintah (Government) dengan Tata Pemerintahan (Governance) Hubungan antara Pemerintah (Government) dengan Tata Pemerintahan (Governance) dapat di ibaratkan “ Hubungan antara rumput dengan padi. Jika kita hanya menanam rumput, maka padi tidak akan tumbuh. Tapi kalau kita menanam padi, maka rumput akan tumbuh dengan sendirinya”. Sehingga : Jika kita hanya menciptakan pemerintah (Government) yang baik, maka tata pemerintahan (Governance) yang baik tidak akan tumbuh. Tapi jika kita menciptakan Tata Pemerintahan (Governance) yang baik, maka Pemerintah (Government) yang baik juga akan tercipta.
  80. 80. Membangun BIROKRASI YANG BERWAWASAN Entrepreneur dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Peningkatan Kualitas Hidup dan Pelayanan Umum Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Membangun partisipasi Penegakan Hukum Transparansi Kesetaraan Wawasan kedepan Akuntabilitas Pengawasan Efisiensi & Efektifitas Profesionalisme Prinsip-Prinsip Good Governance back
  81. 81. KALAU MAU PASTI BISA…… KESIMPULAN <ul><li>Pelayanan Publik yang baik dimulai dengan adanya perubahan paradigma birokrasi : Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat </li></ul><ul><li>Diperlukan komitmen seluruh komponen, baik eksekutif, birokrasi, legislatif dan masyarakat untuk mewujudkan Pelayanan Publik yang baik </li></ul><ul><li>Dukungan sarana prasarana dan profesionalisme SDM untuk menunjang pelayanan publik </li></ul>
  82. 82. Hambatan Umum Pelaksanaan Good Governance <ul><li>Terlalu dominannya pemerintah dalam perencanaan, dan penyelenggaraan pembangunan </li></ul><ul><li>Kurang efektifnya fungsi kontrol </li></ul><ul><li>Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak transparan </li></ul><ul><li>Budaya masyarakat belum mendukung </li></ul><ul><li>Budaya birokrasi yang berorintasi kepada atasan (bapak isme, abis) </li></ul><ul><li>Gaji dan pendapatan serta jaminan masa depan pns yang belum baik </li></ul><ul><li>Indonesia belum memiliki hukum administrasi </li></ul>
  83. 83. Good Governance Berhadiah <ul><li>Mohammad ibrahim, punya cara unik memacu GOOD GOVERNANCE di Benua Afrika. Dia menawarkan hadiah sebesar USD 5.000.000 bagi pemimpin negara yg sukses menyelenggarakan kepemerintahan yang terbaik di Afrika. Ditambah USD 200.000 (Rp 2 M) setiap tahun seumur hidup </li></ul>USD 5JUTA (RP 46 MILYAR)
  84. 84. “ The Mo Ibrahim Prize For Achievement In African Leadership” <ul><li>Adalah program sosial yg didirikan pertengahan th 2006, mirip Noble prize bedanya Noble prize diperebutkan semua tokoh sedunia, The Mo Prize hanya untuk Afrika, hadiahnya jauh lebih besar. (Noble Cuma USD 1,3 Juta (Rp 11,8 M) </li></ul><ul><li>Dewan Juri: Koffi Annan (mantan sekjen PBB), Martti Ahtisaari (Presd Finlandia), Bah Diallo (Penasihat Khusus Dirjen Unesco), Ngozi Okonjo-Iweala (MenluNigeria), Mary Robinson (Mantan Presiden Irlandia/Mantan Komisioner Ham PBB), Salim Ahmed Salim (Sekjen Orgs Persatuan Afrika) . Koffi Annan sbg Ketua </li></ul>chievement
  85. 85. Sistem Pengawasan Administrasi Publik Administrasi Publik
  86. 86. Pengertian Administrasi <ul><li>Administrasi adalah kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Ada beberapa unsur administrasi yaitu organisasi, manajemen, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pekerjaan kantor, tata hubungan/komunikasi, dan hubungan masyarakat. </li></ul>
  87. 87. Pengertian Administration “ The process of getting things done through others” OBJECTIVES PEOPLE ADMINISTRATION Yang Akan Dicapai Orang Yang Akan Mencapainya Berubah-ubah Sesuai Dengan Perkembangan Perilaku Dan Kinerjanya Berubah Akibat Perkembangan
  88. 88. Pengertian Administrasi Menurut Beberapa Para Ahli. <ul><li>Administrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, pemerintah atau swasta, sipil atau militer, besar atau kecil (White, 1958). </li></ul><ul><li>Administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama guna menyelesaikan tugas bersama (Simon, 1958). </li></ul><ul><li>Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan usaha kelompok individu guna mencapai tujuan bersama (Newman, 1963). </li></ul><ul><li>Administrasi berasal dari bahasa Belanda, “Administratie” yang merupakan pengertian Administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya). Kegiatan ini dalam bahasa Inggris disebut : Clerical works (FX.Soedjadi, 1989). </li></ul><ul><li>Administrasi dalam arti luas, berasal dari bahasa Inggris “Administration” , yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan (S.P. Siagian, 1973) </li></ul>
  89. 89. Komponen dalam Administrasi <ul><li>1. Planning / Rencana / Program Kerja </li></ul><ul><li>Bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi adalah harus ada program kerja yang dibuat sesuai dengan keputusan rapat tentang apa yang akan menjadi tujuan untuk dikerjakan (untuk jangka waktu tertentu). </li></ul><ul><li>2. Organisasi </li></ul><ul><li>Perlu ada pengaturan otoritas dan tugas sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan dengan tepat oleh orang yang tepat dengan cara yang bertanggungjawab. </li></ul><ul><li>3. Pendelegasian </li></ul><ul><li>Pembagian tugas harus dilakukan mengingat bahwa setiap orang mempunyai keahlian/ketrampilan yang berbeda dengan orang lain. </li></ul><ul><li>4. Personel / Staf </li></ul><ul><li>Harus ada cukup orang untuk melakukan tugas-tugas yang sudah direncanakan, oleh karena itu perlu ada pertanggungjawaban dari masing-masing orang yang terlibat didalamnya </li></ul><ul><li>5. Koordinasi </li></ul><ul><li>Tugas-tugas yang tidak dikoordinasi dengan baik akan menyebabkan pekerjaan yang tumpang tindih sehingga menghasilkan kerja yang tidak efektif dan efisien. </li></ul><ul><li>6. Pelaporan </li></ul><ul><li>Pertanggungjawaban dari setiap bagian perlu dilakukan agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegagalan-kegagalan yang terjadi sehingga dapat diusahakan perbaikan-perbaikan yang perlu diadakan di masa yang akan datang. </li></ul><ul><li>7. Budget </li></ul><ul><li>Memprediksi jumlah keuangan yang dibutuhkan, dan yang mampu didapatkan, dan yang mampu dipertanggungjawabkan adalah sangat penting untuk menentukan seberapa jauh program kerja dapat dilaksanakan supaya tidak macet di tengah jalan. </li></ul>
  90. 90. PERUBAHAN PARADIGMA ADMINISTRASI <ul><li>Khun’s paradigm vs Lakatos’ research programmes </li></ul><ul><li>Thomas Khun: </li></ul><ul><li>“ A pradigm is made up general theoritical assumptions and laws and techniques for their application that the members of particular scientific community adopt” </li></ul><ul><li>“ A paradigm will `always be sufficiently imprecise and open-ended to leave plenty of that kind of work be done” </li></ul><ul><li>Bernard Phillips: </li></ul><ul><li>“ Paradigms are sets of assumption, implicit or explicit, about phenomena” </li></ul><ul><li>Pemikiran Administrasi telah mengalami 5 perubahan paradigma : </li></ul>
  91. 91. HENRI FAYOL: BAPAK ADMINISTRASI <ul><li>Perlunya kemampuan administratif dari seorang pemimpin </li></ul><ul><li>Pimpinan perlu administrative ability dan bawahan perlu technical ability </li></ul><ul><li>Mengemukakan elemen administrasi dalam proses management meliputi: </li></ul><ul><li>Planning </li></ul><ul><li>Organizing </li></ul><ul><li>Commanding </li></ul><ul><li>Coordinating </li></ul><ul><li>Controling </li></ul><ul><li> Mengemukakan 14 prinsip administrasi </li></ul>
  92. 92. 14 Prinsip Administrasi menurut Fayol (Industrial and General Administration ) <ul><li>Division of work </li></ul><ul><li>Authority and responsibility </li></ul><ul><li>Discipline </li></ul><ul><li>Unity of command </li></ul><ul><li>Unity of management </li></ul><ul><li>Subordination of individual interest to the common good </li></ul><ul><li>Renumeration of the staff </li></ul><ul><li>Centralization </li></ul><ul><li>The hierarchy </li></ul><ul><li>Order </li></ul><ul><li>Equity </li></ul><ul><li>Stability of staff </li></ul><ul><li>Initiative </li></ul><ul><li>Esprit de corps </li></ul>
  93. 93. REFORMASI ADMINISTRASI <ul><li>Nigro & Nigro: </li></ul><ul><li>“ Reformasi administrasi dimulai mulai akhir abad 19”  Paradigma Pertama </li></ul><ul><li>Hasil pengamatan terhadap praktek tentang penempatan orang-orang dalam jabatan pemerintahan yang tidak tepat </li></ul><ul><li>Dipelopori peguruan tinggi yang membuka pendirian ilmu administrasi yang lulusannya menjadi pejabat-pejabat kuci atau pimpinan-pimpinan yang melakukan reformasi administrasi dalam lembaga-lembaga pemerintahan </li></ul><ul><li>Reformasi administrasi dipelopri Universitas yang lulusannya melakukan perubahan dalam kegiatan praktis pemerintahan </li></ul><ul><li>Setelah Perang Dunia II reformasi administrasi diartikan sebagai perkembangan adminstrasi dengan perubahan-perubahan paradigma </li></ul>
  94. 94. Pengertian Publik <ul><li>Pengertian publik sering diartikan sebagai umum, masyarakat atau negara. </li></ul><ul><li>Pengertian publik dalam istilah administrasi publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. </li></ul>
  95. 95. PENGERTIAN PUBLIK UMUM MASYARAKAT NEGARA/ PEMERINTAH - Public Service -Public Ownership -Public Service -Public Interest <ul><li>-PublicSector </li></ul><ul><li>-Public </li></ul><ul><li>Finance </li></ul><ul><li>-Publ.Admi- </li></ul><ul><li>nistration </li></ul>
  96. 96. Pengertian Administrasi Publik <ul><li>Administrasi publik, seperti yang dirumuskan oleh Pfiffner dan Presthus (1967), adalah sebuah disiplin ilmu yang terutama mengkaji cara-cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai politik. </li></ul><ul><li>Dwight Waldo [1949] mengemukakan bahwa administrasi publik adalah gabungan antara seni dan ilmu-ilmu pemerintahan yang akhirnya berkembang menjadi seni dan ilmu-ilmu manajemen, </li></ul><ul><li>Hal tersebut sejalan dengan gagasan awal Wilson dalam Shafritz dan Hyde (1992) yang dianggap sebagai orang yang membidani lahirnya ilmu administrasi publik modern di Amerika Serikat. Wilson mengemukakan bahwa disiplin administrasi publik merupakan produk perkembangan dari ilmu politik , </li></ul><ul><li>Meskipun demikian, pendapat umum beranggapan bahwa administrasi publik adalah bagian dari proses politik. </li></ul><ul><li>A dministrasi publik adalah sebuah sistem besar yang tidak dapat diukur/digeneralisasi semata-mata oleh keberhasilan kecil yang tidak simultan. </li></ul>
  97. 97. ORGANISASI PUBLIK <ul><li>Pengertian organisasi : </li></ul><ul><li>* James D Mooney : </li></ul><ul><li>Organisation is the form of every human association for the attainment of common purpose </li></ul><ul><li>Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan bersama. </li></ul><ul><li>* Chester L Barnard : </li></ul><ul><li>Organisation is a system of cooperative activities of two or more person something intangible and impersonal, largely a matter of relationship. </li></ul><ul><li>Organisasi adalah sistem kerja sama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi. </li></ul><ul><li>* Dwight Waldo : </li></ul><ul><li>Organisation is the structure of authoritative and habitual personal interrelation in an administrative system. </li></ul><ul><li>Organisasi adalah struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi. </li></ul>
  98. 98. KOMUNIKASI PUBLIK <ul><li>* Pengertian Komunikasi : </li></ul><ul><li>“ Proses kegiatan penataan, berupa penyampaian informasi, baik menggunakan, suara, lambang, isyarat ataupun warna dari satu orang atau beberapa orang kepada orang lain untuk suatu tujuan tertentu”. </li></ul><ul><li>*Komunikasi Publik : “Adalah komunikasi yang berkenaan dengan pelayanan publik”. </li></ul><ul><li>* Fungsi komunikasi publik : Menciptakan kerja sama dan koordinasi </li></ul>
  99. 99. VISI DAN MISI DALAM MANAJEMEN PUBLIK <ul><li>VISI = CARA PANDANG JAUH KE DEPAN </li></ul><ul><li>KRITERIA SEBUAH VISI : </li></ul><ul><li>MEMILIKI ORIENTASI YANG JELAS. </li></ul><ul><li>MENJADI ACUAN SEMUA KOMPONEN ORGANISASI. </li></ul><ul><li>HASIL KOMITMEN DAN ASPIRASI SEMUA KOMPONEN ORGANISASI. </li></ul><ul><li>FLEKSIBEL DALAM MENGHADAPI DINAMIKA YANG TERJADI DI MASYARAKAT. </li></ul><ul><li>HARUS DISOSIALISASIKAN PADA SELURUH ANGGOTA ORGANISASI. </li></ul>
  100. 100. MISI : PERNYATAAN APA YANG HARUS DICAPAI OLEH SUATU O RGANISASI. <ul><li>DALAM SEBUAH MISI HARUS TERKANDUNG : </li></ul><ul><li>Produk Dan Pelayanan Yang Akan Dihasilkan. </li></ul><ul><li>Sasaran Dari Kebijakan Yg Diprioritaskan. </li></ul><ul><li>Pengembangan Pemikiran Untuk Masa Yg Akan Datang. </li></ul>
  101. 101. Perumusan Kebijakan <ul><li>Untuk menghasilkan kebijakan yang “efektif” seorang pemimpin harus memiliki kemampuan : </li></ul><ul><li>Introspection : Melihat secara mendalam keadaan dan kekuatan serta kewenangan dari Pejabat yang akan melaksanakan kebijakan tesebut. </li></ul><ul><li>Retrospection : Melihat hal-hal yang telah terjadi untuk mempelajari masalah yang identik pada masa lalu. </li></ul><ul><li>Feasibility : Melihat ke depan dan membuat konfigurasi keadaan yang diinginkan berdasarkan data, konsep serta realita yang ada. </li></ul>
  102. 102. Constraint Of Public Policy (Faktor yang menghambat Public Policy) <ul><li>Cultur Constraint : Pemahaman pelaku kebijakan tentang azas negara, norma dan keyakinan-keyakinan yang hidup dalam masyarakat, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan </li></ul><ul><li>Structural Constraint : Kedudukan dan kekuasaan dari pelaku kebijakan, batas kewenangan organisasi, termasuk keterbatasan pengaruh terhadap badan-badan dalam pemerintahan. Sustainable. </li></ul>
  103. 103. Bentuk-bentuk Kebijakan Public <ul><li>Routine Formulation : Merupakan kebijakan yang mengikut bentuk-bentuk (form) yang telah ada yang selalu dipergunakan, Karena dipakai secara berulang maka menimbulkan suatu form yang dapat ditandai dengan kode-kode. Misalnya untuk Akademik, tentang kenaikan gaji, kode A, Kemahasiswaan C. </li></ul><ul><li>Analogous Formulation : Perumusan tetap bertitik tolak dari kebijakan yang ada, hanya ada penambahan atau penyesuaian-penyesuaian tertentu. Dengan cara ini dapat dilakukan perumusan pemecahan masalah baru. Sehingga dapat dilakukan perumusan beberapa alternatif terhadap masalah yang dihadapi. </li></ul><ul><li>Creative Formulation : Cara ini menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan tidak terikat sama sekali dengan kebijakan yang ada tetapi betul-betul menggunakan pemikiran dan pertimbangan yang terus berkembang. Up To date (in)/Urgent </li></ul>
  104. 104. PUBLIC ADMINISTRATION & POLITIC <ul><li>PUBLIC ADMINISTRATION </li></ul><ul><li>Melakukan kegiatan usaha-usaha lembaga pemerintah mulai dari perencanaaan sampai dengan tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan, termasuk pengawasan terhadap jalannya kegiatan </li></ul>POLITIC Upaya untuk menguasai dan memelihara kekuasaan sesuai dengan cita-cita yang dikehendaki RASIONAL – EFISIENSI - EFEKTIF PENGUASAAN - KEMAPANAN
  105. 105. PANDANGAN TENTANG ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN : <ul><li>1. ADMINISTRASI LEBIH LUAS DARI MANAJEMEN (MILLON BROWN): </li></ul><ul><li>- ADMINISTRATOR : PENGAMBIL KEBIJAKAN </li></ul><ul><li>- MANAJER : PELAKSANA KEBIJAKAN </li></ul><ul><li>2. ADMINISTRASI SAMA DENGAN MANAJEMEN </li></ul><ul><li>(DALE YORDER,DIMOCK AND KOENIG): </li></ul><ul><li>- FUNGSI MANAJEMEN = FUNGSI ADMINISTRASI </li></ul><ul><li>3. ADMINISTRASI LEBIH SEMPIT DARI MANAJEMEN. </li></ul><ul><li>- DIARTIKAN SEBAGAI KETATAUSAHAAN /CLERICAL WORK. </li></ul>
  106. 106. Ada Tujuh Ciri Khusus dari Administrasi Publik : <ul><li>Tidak dapat dielakkan (unavoidable). </li></ul><ul><li>Senantiasa mengharapkan ketaatan (expect obedience). </li></ul><ul><li>Mempunyai Prioritas (has priority). </li></ul><ul><li>Mempunyai pengecualian (has exceptional). </li></ul><ul><li>Puncak pemimpin politik(top management political). </li></ul><ul><li>Sulit diukur (difficult to measure). </li></ul><ul><li>Terlalu banyak mengharapkan dari administrasi publik (more is expected of public administration). </li></ul>
  107. 107. Fungsi-fungsi administrasi publik <ul><li>planning, </li></ul><ul><li>organizing, </li></ul><ul><li>commanding, </li></ul><ul><li>coordinating dan </li></ul><ul><li>controlling </li></ul><ul><li>Planning, </li></ul><ul><li>Organizing, </li></ul><ul><li>Staffing, </li></ul><ul><li>Directing, </li></ul><ul><li>Coordinating, </li></ul><ul><li>Reporting dan </li></ul><ul><li>Budgeting. </li></ul>
  108. 108. Konsep Administrasi Publik. Konsep Administrasi Publik administrasi pembangunan kebijakan publik pelayanan publik birokrasi publik 1. pengertian birokrasi 2. debirokrasi 3. deregulasi direncanakan tentang peningkatan kualitas pelayanan yang didasarkan pada keinginan pelanggan dan upaya peningkatan pelayanan dapat di lakukan dengan menerapakan Total Quality Managemen (TQM). dibahas tentang hal-hal yang mendorong perkembangan kebijakan p ublik di negara- negara barat 1. pengertian administrasi 2. pembangunan 3. administrasi pembangunan
  109. 109. 5 grand Strategy <ul><li>Menciptakan inovasi kepemerintahan entrepreuneur dengan pelayanan publik yang prima </li></ul><ul><li>Membangun SDM yang unggul dan berdaya saing. </li></ul><ul><li>Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat yang berbasis desa. </li></ul><ul><li>Memandirikan masyarakat untuk sehat jasmani, rohani & peduli kelestarian lingkungan </li></ul><ul><li>Mendayagunakan inovasi Iptek untuk meningkatkan kualitas, produktifitas & efisiensi pembangunan yang berkelanjutan. </li></ul><ul><li>SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) </li></ul><ul><li>Penyusunan / pelaksanaan </li></ul><ul><li>APBD berbasis : </li></ul><ul><li>SUSTAINABLE PROGRAM </li></ul><ul><li>MEMILIKI IMPACT </li></ul><ul><li>VALUE ADDED </li></ul>PRODUKTIF EFISIEN EFEKTIF
  110. 110. BADAN PELAYANAN TERPADU (BPT) <ul><li>SETELAH : </li></ul><ul><li>Waktu, biaya jelas & pasti </li></ul><ul><li>Dijamin tidak ada pungli </li></ul><ul><li>Seluruh ijin diproses bersamaan, selesai di satu tempat, maksimal waktu 10 hari (selesai semua) </li></ul><ul><li>Mudah, cepat, transparan, nyaman </li></ul><ul><li>Survey kepuasan pelanggan memperoleh score index 83% </li></ul><ul><li>(sangat memuaskan) </li></ul><ul><li>Secara kuantitatif 65 % lebih cepat selesai, 35 % tepat waktu </li></ul><ul><li>SEBELUM : </li></ul><ul><li>Waktu & biaya tidak jelas </li></ul><ul><li>Pungli dianggap hal yang wajar </li></ul><ul><li>Melalui banyak instansi & berurutan </li></ul><ul><li>Pelayanan yang tidak memuaskan </li></ul>
  111. 111. double CONTROL DINAS Terkait BUMD Tim pemantau & Pembina Independen Masyarakat BAWASDA/ INSPEKTUR Badan Pelayanan Terpadu/ (One Stop Service) Dikontrol dengan sistem online Salah satu kunci untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pelaksanaan pengawasan melekat dan double control , melalui laporan langsung ( online ), pengawasan masyarakat, atau melalui sidak.
  112. 112. Keberhasilan Organisasi <ul><li>karakteristik organisasi, </li></ul><ul><li>karakteristik lingkungan, </li></ul><ul><li>karakteristik pekerja, dan </li></ul><ul><li>kebijakan dan praktek manajemen”. </li></ul>(Steers, 1985:9)
  113. 113. PENGERTIAN KINERJA <ul><li>Kinerja adalah suatu hasil kerja dari seseorang atau kelompok organisasi yang merupakan performance (penampilan) orang / organisasi tersebut secara keseluruhan, sehingga kinerja akan memberikan suatu warna atau ciri khas tertentu yang menjadi kebanggaan orang atau suatu organisasi. </li></ul><ul><li>Iskandar (2001 : 187) </li></ul>
  114. 114. SIFAT PENG GOLONGAN KINERJA <ul><li>Kongkrit adalah hasil kerja yang mudah dan langsung dapat dilihat, dibuktikan dan dapat diukur secara kuantitatif. </li></ul><ul><li>Abstrak adalah hasil kerja yang tidak dapat dilihat dan diperlukan proses yang rumit untuk mengukurnya, seperti tanggungjawab, loyalitas dan lain-lain. </li></ul>
  115. 115. DIMENSI-DIMENSI KINERJA <ul><li>Kesetiaan </li></ul><ul><li>Prestasi kerja </li></ul><ul><li>Kejujuran </li></ul><ul><li>Kedisiplinan </li></ul><ul><li>Kreatifitas </li></ul><ul><li>Kerjasama </li></ul><ul><li>Kepemimpinan </li></ul><ul><li>Kepribadian </li></ul><ul><li>Prakarsa </li></ul><ul><li>Kecakapan </li></ul><ul><li>Tanggungjawab </li></ul>
  116. 116. Ciri Utama Organisasi Berkinerja <ul><li>Organisasi berkinerja mempunyai arah yang jelas untuk ditempuhnya. tercermin pada visi. </li></ul><ul><li>Manajemen yang berhasil menjadikan organisasi berkinerja tinggi selalu berupaya agar dalam organisasi tersedia tenaga-tenaga berpengetahuan dan keterampilan tinggi disertai oleh semangat kewirausahaan. </li></ul><ul><li>Pada organisasi berkinerja, para manajenya membuat komitmen kuat pada suatu rencana aksi stratejik. </li></ul><ul><li>Orientasi organisasi berkinerja adalah “hasil” dan memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya efektifitas dan produktifitas yang meningkat. </li></ul><ul><li>Adanya komitmen yang mendalam pada strategi yang telah ditentukan dan berupaya agar strategi tersebut membuahkan hasil yang diharapkan. </li></ul>Siagian
  117. 117. Efektivitas Manajerial Dalam Konsep Managemen Of Interlinkages <ul><li>Kepentingan investor </li></ul><ul><li>Konsumen </li></ul><ul><li>Tenaga kerja </li></ul><ul><li>Negara </li></ul><ul><li>Lingkungan </li></ul><ul><li>Generasi yang akan datang </li></ul>Praxy Fernandes
  118. 118. <ul><li>Efektivitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pen g ertian terjadinya suatu akibat yang dikehendaki </li></ul><ul><li>( Dasrmakusumah, 1994 : 26 ) </li></ul>“ Efektivitas kerja sebagai The deegre to wich an organization realized it’s goals” tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi ( Atmosudirdjo, 1996 : 78)
  119. 119. Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan <ul><li>Organisasi, </li></ul><ul><li>Pengorganisasian dan Kinerja Pegawai. </li></ul><ul><li>Manajemen, </li></ul><ul><li>Fungsi-fungsi manajemen dan pengorganisasian </li></ul>
  120. 120. Pengukuran kinerja <ul><li>membuat komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya segera, </li></ul><ul><li>perlakukan pengukuran kinerja sebagai proses yang berkelanjutan ( on going procsess ), </li></ul><ul><li>sesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi. Ukuran kinerja tersebut adalah indikator kinerja. Dengan demikian tanpa adanya indikator kinerja, sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja organisasi. </li></ul>LAN RI, (2000:9)
  121. 121. <ul><li>Indikator adalah ukuran kwantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan </li></ul>
  122. 122. Indikator Kinerja <ul><ul><li>Inputs Adalah Segala Sesuatu yang dibutuhkan agar pelksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undang, dan sebagainya. </li></ul></ul><ul><ul><li>outputs adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. </li></ul></ul><ul><ul><li>outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluar kegiatan pada jangka menengah (efek langsung), </li></ul></ul><ul><ul><li>benefit adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan </li></ul></ul><ul><ul><li>impacts adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. </li></ul></ul>Supriatna (2000:78) mengutip Inpres No.7 Tahun 1999
  123. 123. <ul><li>C. DAFTAR PUSTAKA </li></ul><ul><li>1. A. Nurjaman , Organisasi & ManajemenPemerintahan ,2003.UMM Press.Malang. </li></ul><ul><li>2. Fitzsimmons, James A & Mona. J. Fitzsimmons, 1994 Service Management for competitive Advantage, Mc graw-Hill inc. Newyork. </li></ul><ul><li>3. Farnham, Davis and Sylvia Norton, 1993, Managing in New Publik Srvice, Mc. Millans Press, London. </li></ul><ul><li>4.a.Gasperz, Vincent, 1997, Management kualitas ; Penerapan konsep kualitas dalam Manajemen Bisnis. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. </li></ul><ul><li>4.b.Gaster, Lucy, 1997. quality in Public Service, open university Press, Buckingham, Philadephia. </li></ul><ul><li>5.a.Hodge, Grame, 1993, Minding Everybody’s Business Performance Management in Public Sector Agency, Public Sector Management Institute. Monasti University. </li></ul><ul><li>5.b.Hughes,Owen,1998, Public Management & Administration. Antony Rowe Ltd,Chipenham. </li></ul><ul><li>6. Jabra, Joseph. G & Dwivendi OP. 1993. Public Service Accountability, A. Comprehensive Perpective kumarian press Inc. </li></ul><ul><li>7.a.Kencana, Inu, dkk. Ilmu Administrasi Publik .1999,Rineka Cipta.Jakarta. </li></ul><ul><li>7.b.Kevitt, Davit, 1998, Managing core Public Service, Black Well Publisher . </li></ul>
  124. 124. <ul><li>8.Kristiadi, JB. 1998. Pemberdayaan Birokrasi dalam Pembangunan Sinar Harapan, Jakarta. </li></ul><ul><li>9.Kotler, Philip, 1997. Marketing Manajemen, Analysis, Planning, Implementation & Controll, Prentice Hall International, New Jersey </li></ul><ul><li>10.Lovelock, Christopher H. 1992. Managing Service, Prentice Hall Inc, Englewood cliffs. New Jersey </li></ul><ul><li>11.Moenir AS. 1998. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara Jakarta. </li></ul><ul><li>12.Ndraha, Taliziduhu, 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jakarta, Rineka Cipta. </li></ul><ul><li>13.Osborne, David & Ted Gabler, 1992, Reiventing Government, New York A William Patrick Book. </li></ul><ul><li>14.Parasuraman, A, Zeithaml, VA, and Berry L. L. 1998. Serqual : A Multiple item scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of Retoiling, Vol-bu. </li></ul><ul><li>15.Roger, Steve, 1993. Performance Management in Loal Government Jessica kingsley Publisher. London </li></ul><ul><li>16.Skelcher, Chris, 1992. Managing For Service Quality Longman. </li></ul><ul><li>17.Tjiptono, Fandi, 2000. Manajemen Jasa, Andi Jogjakarta. </li></ul>
  125. 125. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA <ul><li>Rasulullah SAW berwasiat : </li></ul><ul><li>“ ...muslim yang beruntung adalah ia yang hari ini lebih baik dari pada kemarin”. </li></ul>

×