Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar perpajakan. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan definisi pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, hukum pajak, tata cara pemungutan pajak, dan tarif pajak.

1. DASAR-DASAR
PERPAJAKAN
Mata Kuliah: Perpajakan
Teuku Hendra H.Y, SSTP., M.Ec.Dev
Meri Yanti, SE., M.Ec.Dev., Ak

2.  Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU
Nomor 28 Tahun 2007)
 Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada
kas negara untuk membiaya pengeluaran rutin dan surplus-
nya digunakan untuk public saving yang merupakan
sumber utama untuk membiayai public investment ( Prof.
Dr. Rochmat Spemitro, S.H)
DEFINISI PAJAK

3.  Fungsi BUDGETAIR (Sumber Keuangan Negara)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan
pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin
maupun pembangunan, sehingga pemerintah berupaya
untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dengan
cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak
 Fungsi REGULAREND (Pengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai
tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
FUNGSI PAJAK

4.  Hukum Pajak MATERIIL
Norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan,
dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak,
siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar
pajaknya
 Hukum Pajak FORMIL
Peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk
mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan
HUKUM PAJAK

5.  Menurut GOLONGAN
Pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu Pajak Langsung
dan Pajak Tidak Langsung
 Menurut SIFAT
Pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu Pajak Subyektif
dan Pajak Obyektif
 Menurut LEMBAGA PEMUNGUTAN
Pajak dikelompokkan menjadi 2 yaitu Pajak Pusat dan
Pajak Daerah
JENIS PAJAK

6.  Pajak Langsung
Pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan
tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang
lain atau pihak lain. Artinya pajak harus menjadi beban
Wajib Pajak yang bersangkutan
Misal: PPh (pajak penghasilan)
 Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga
Misalnya: PPN
JENIS PAJAK – Menurut Golongan

7.  Pajak Subyektif
Pajak yang pengenaanya memerhatikan keadaan pribadi Wajib
Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan
subjeknya
Misal: PPh (keadaan pribadi Wajib Pajak seperti status
perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya)
 Pajak Obyektif
Pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya baik berupa
benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan
timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan
keadaan pribadi Wajib Pajak maupun tempat tinggalnya
Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
JENIS PAJAK – Menurut Sifat

8.  Pajak Pusat
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara pada umumnya
Misal: PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea Materai dan Bea Perolehan
Hak atas Tanas dan Bangunan (BPHTB)
 Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat
I (pajak provinsi), maupun daerah tingkat II (pajak
kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah masing-masing
Misalnya: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, Pajak
Restoran
JENIS PAJAK – Menurut Lembaga Pemungut

9.  Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada
orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan
penghasilan adlah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat
digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan
nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka
penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium,
hadiah, dan lain sebagainya
 Bea Meterai
Pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta
notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang
memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai
dengan ketentuan.
PAJAK PUSAT

10.  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan
tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat
namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB
diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun
Kabupaten/Kota
 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB
dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan
BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah
baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan
PAJAK PUSAT

11.  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang
mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.
Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa
Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN
adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%.
Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya
 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong
mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak
yang tergolong mewah adalah Barang tersebut bukan merupakan barang
kebutuhan pokok; atau Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
atau Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi; atau Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan
status; atau Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral
masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
PAJAK PUSAT

12.  STELSEL Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel, yaitu
Stelsel Nyata, Stelsel Anggapan, dan Stelsel Campuran
 Asas Pemungutan Pajak
Terdapat 3 asas pemungutan pajak, yaitu Asas Domisili,
Asas Sumber, dan Asas Kebangsaan
 Sistem Pemungutan Pajak
Terdapat 3 sistem pemungutan pajak, yaitu Official
Assessment System, Self Assessment System, dan With
Holding System
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

13.  STELSEL Nyata (Riil)
Pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi.
Misalnya: PPh maka objek pajaknya adalah penghasilan sehingga pajak
dipungut pada akhir tahun setelah semua penghasilan sesungguhnya dalam
suatu tahun pajak diketahui
 STELSEL Anggapan (Fiktif)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-
undang
Misalnya: Penghasilan suatu tahun (2011) dianggap sama dengan penghasilan
tahun sebelumnya (2010) sehingga besarnya pajak terutang pada tahun
berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang
bersangkutan
 STELSEL Campuran
Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara Stelsel Nyata dengan
Stelsel Anggapan.
Misalnya: Pajak pada awal tahun dihitung nerdasarkan Stelsel Anggapan dan
pada akhir tahun dihitung berdasarkan Stelsel Nyata
STELSEL PAJAK

14.  Asas Domisili
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang
bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam
maupun luar negeri
Misal: Amin bertempat tinggal di Indonesia, tahun 2011 memperoleh
penghasilan dari Indonesia sebesar Rp100 juta dan dari luar negeri sebesar
Rp500 juta, maka dikenakan pajak tahun 2011 sebesar Rp600 juta
 Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atas
penghasilan yang bersumber dari wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal
Wajib Pajak
Misal: Mr King adalah WNA dan pada bulan Maret 2011 memperoleh
penghasilan dari Indonesia sebesar Rp150 juta dan dari luar negeri sebesar
Rp50 juta, maka dikenakan pajak tahun 2001 di Indonesia sebesar Rp150 juta
 Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara
Misal: Pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang
bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia
ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

15.  OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur
perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang
setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-udangan
perpajakan yang berlaku
 SELF ASSESSMENT SYSTEM
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-udangan perpajakan yang berlaku.
Sistem ini yang diterapkan di INDONESIA
 WITH HOLDING SYSTEM
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-udangan
perpajakan yang berlaku. Sistem ini yang diterapkan di INDONESIA
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

16.  Ajaran Materiil
Utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-udang
perpajakan. Pada konsep ini maka seseorang akan secara aktif
menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan ajaran ini
konsisten dengan penerapan Self Assessment System
 Ajaran Formil
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak
oleh fiskus (Pemerintah). Pada konsep ini maka seseorang
dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus
dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat
diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut dan konsep ini
konsisten dengan penerapan Official Assessment System
TIMBULNYA UTANG PAJAK

17.  Tarif TETAP
Tarif berapa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar
pengenaan pajak.
 Tarif PROPORSIONAL
Tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun
dasar pengenaan pajaknya
TARIF PAJAK
No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak
1. Rp1.000.000 Rp6.000
2. Rp2.000.000 Rp6.000
No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Utang Pajak
1. Rp1.000.000 10% Rp100.000
2. Rp2.000.000 10% Rp200.000

18.  Tarif PROGRESIF
Tarif berupa persentase tertentu yang semakin meingkat dengan semakin
meingkatnya dasar pengenaan pajak. Ada 3 tarif progresif yaitu:
1. Tarif Progresif – Proporsional, yaitu tarif berupa persentase tertentu yang
semakin meningkat dengan meningkatknya dasar pengenaan pajak
2. Tarif Progresif – Progresif, yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin
meningkat dengan meningkatknya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan
persentase tersebut juga semakin meningkat
TARIF PAJAK
No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikan % Tarif
1. Sampai dengan Rp10 juta 15% -
2. Diatas Rp10 juta s.d Rp25 juta 25% 10%
3 Diatas Rp25 juta 35% 10%
No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikan % Tarif
1. Sampai dengan Rp10 juta 10% -
2. Diatas Rp10 juta s.d Rp25 juta 15% 10%
3. Diatas Rp25 juta 30% 15%

19.  Tarif PROGRESIF
3. Tarif Progresif – Degresif, yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin
meningkat dengan meningkatknya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan
persentase tersebut semakin menurun
4. Tarif Degresif, (menurun), yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin
menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak
TARIF PAJAK
No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak Kenaikan % Tarif
1. Rp50 juta 10% -
2. Rp100 juta 15% 5%
3 Rp200 juta 18% 3%
No Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak
1. Rp50 juta 30%
2. Rp100 juta 20%
3 Rp200 juta 10%

20. TERIMA KASIH