Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 20201229023336_532.pptx
Similar to 20201229023336_532.pptx (20)
20201229023336_532.pptx
- 1. KONSULTASI PUBLIK II Upaya merumuskan Strategi pencapaian Indikator TPB Wonosobo, 23 Desember 2020
- 2. Latar Belakang • Kondisi pembangunan lingkungan hidup yang perlu berkembang namun terbatasi sumber daya lingkungan • Perlunya menjamin terakomodasinya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan • Perlunya mengevaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mengakomodasi perkembangannya dalam rencana pembangunan
- 3. Tujuan KLHS RPJMD Tujuan Penyusunan KLHS RPJMD adalah sebagai berikut: 1. Melakukan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD; 2. Sebagai instrumen untuk menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD; 3. Memanfaatkan hasil KLHS RPJMD dalam penyusunan dokumen RPJMD.
- 4. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Sumber: Pasal 1 angka 10 UU 32/2009 adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program
- 6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial 1. Tanpa Kemiskinan 2. Tanpa Kelaparan 3. Kehidupan Sehat & Sejahtera 4. Pendidikan Berkualitas 5. Kesetaraan Gender Pilar Lingkungan 6. Air Bersih & Sanitasi Layak 11. Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab 13. Penanganan Perubahan Iklim 14. Ekosistem Lautan 15. Ekosistem Daratan Pilar Ekonomi 7. Energi Bersih & Terjangkau 8. Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi 9. Industri, Inovasi, & Infrastruktur 10. Berkurangnya Kesenjangan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Pilar Hukum & Tata Kelola 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh LINGKUNGAN EKONOMI SOSIAL
- 7. Pasal 6
- 9. HASIL AKHIR KLHS RPJMD? Rekap kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Untuk melihat posisi dan menentukan Langkah pencapaian TPB Penjelasan tiap-tiap target TPB https://bit.ly/Metadata TPB
- 10. HASIL AKHIR KLHS RPJMD? Skenario pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang wujud akhirnya berbasis program/kegiatan/indikator kegiatan baik oleh pemerintah maupun oleh non-pemerintah
- 11. Tingkat Ketercapaian Indikator TPB • Terdapat 215 indicator yang tercatat bisa diaplikasikan di Kabupaten Wonosobo • Indikator ini diperiksa ketercapaiannya, ketersediaan data untuk menentukan tingkat capaian, maupun kewenangan No Indikator Jumlah 1 Tercapai 77 2 Tidak Tercapai 38 3 Tidak ada data 82 4 Bukan Kewenangan 18 Total 215 Tercapai 36% Tidak Tercapai 18% Tidak ada Data 38% Bukan Kewenangan 8% Tingkat Ketercapaian Indikator TPB
- 12. What to do? • Indikator yang sudah tercapai berarti performa sudah baik dan bisa melakukan business as usual dengan menjaga performa dan memperhatikan kualitas dan kinerja lingkungan untuk mencegah degradasi • Indikator yang tidak tercapai memerlukan evaluasi dalam pelaksanaan pencapaiannya dan memerlukan strategi dalam pencapaian indicator tersebut hingga tenggat masa SDGs berakhir • Indikator yang tidak ada data belum bisa distrategikan sehingga yang mungkin adalah penyediaan data (salah satunya melalui mainstreaming indikator TPB/SDGs dalam penyusunan Renstra/RPJM) • Indikator yang bukan kewenangan dikoordinasikan dengan tingkatan pemerintah yang memiliki kewenangan
- 13. Indikator yang belum tercapai No Indikator Target 1 PDRB Per Kapita Meningkat jadi 50 juta 2 Jumlah Penduduk Miskin ( 2 indicator) 7-8% 3 Rumah Tangga Miskin yang penerangan dari utama dari listrik 100% 4 Proporsi pengeluaran utama anggaran pemerintah yang disetujui Meningkat 5 IRBI Menurun menjadi 30% 6 DesTaNa yg terbentuk Meningkat 7 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi PDRB menurut sumber Meningkat No Indikator Target 8 Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB Di atas 12% 9 Proprosi Anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik Meningkat 10 APM SMP 82.2% 11 APK SD 114,09% 12 APK SMP 106.94% 13 Rata-rata lama sekolah 8,8 tahun 14 Persentase merokok pada umur < 18 tahun Menurun menjadi 5,4% 15 Proporsi peserta SJSN Kesehatan Meningkat 95% 16 Angka Kematian Neonatal Menurun
- 14. Indikator yang belum tercapai No Indikator Target 17 Jumlah eliminasi kusta seluruh wilayah 18 Unmet need pelayanan Kesehatan Menurun menjadi 9,91% 19 Cakupan JKN Meningkat 95% 20 Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas Meningkat 21 Jumlah rumah tangga penerima bantuan tunai / PKH Menurun 22 PPH 92,5 23 Jumlah Wisatawan Manca Meningkat 24 Peserta PROPER yang mencapai minimal ranking biru Meningkat 25 Jumlah limbah B3 yang terkelola Meningkat 26 Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak (2 indicator) 100% No Indikator Target 27 Sampah perkotaan tertangani Di atas 80% 28 Proporsi Anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik Meningkat 29 Jumlah IPLT Meningkat 30 ASFR / Angka kelahiran pada perempuan 15-19 th (2 indktr) Menurun menjadi 38 31 Median usia kawin perempuan 25-49 th Meningkat menjadi 21th 32 Perempuan di Kursi parlemen Meningkat 33 Perempuan di posisi managerial Meningkat 34 Rumah tangga dengan akses minum layak 100 % 35 Proporsi penduduk korban kejahatan kekerasan Menurun
- 15. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian TPB Indikator Simpulan Permasalahan Gambaran Arah Kebijakan PDRB per kapita. 1. Kesenjangan desa-kota 2. belum tereksplornya pembangunan dari kacamata tingkat kesenjangan 3. perlunya penegakan UMR 1. Peningkatan hubungan industrial yang baik 2. pengembangan dan pemerataan pusat kegiatan untuk meningkatkan kesempatan kerja 3. pendataan indeks kesenjangan secara tabular dan spasial Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 1. Belum tercapainya penanganan permasalahan- permasalahan lain yang menjadi akar kemiskinan 2. terdapat 8 area prioritas penanggulangan kemiskinan sebagai list permasalahan penyebab kemiskinan 3. perlunya koordinasi kepedulian dan komperhensivitas dalam penanggulangan kemiskinan 1. Peningkatan kesempatan kerja 2. peningkatan kualitas pekerjaan 3. peningkatan partisipasi pendidikan 4. pemerataan pusat kegiatan 5. pengembangan strategi / kebijakan berbasis kesenjangan spasial 6. peningkatan koordinasi dan komperhensivitas antar pihak dalam pengentasan kemiskinan 7. pelibatan dan penguatan masyarakat terutama yang memiliki kesempatan lebih untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan
- 16. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian TPB Indikator Simpulan Permasalahan Gambaran Arah Kebijakan Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. 1. Rekayasa penggunaan listrik gratis (pinjam nama utk listrik gratis) 2. ada kendala subsidi bantuan listrik ESDM Provinsi yang harus langsung satu kelompok 1. Aplikasi penyediaan listrik untuk rumah tangga miskin berbasis BNBA di data DTKS Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 1. Belum tercapainya penanganan permasalahan-permasalahan lain yang menjadi akar kemiskinan 2. terdapat 8 area prioritas penanggulangan kemiskinan sebagai list permasalahan penyebab kemiskinan 3. perlunya koordinasi kepedulian dan komperhensivitas dalam penanggulangan kemiskinan 1. Peningkatan kesempatan kerja 2. peningkatan kualitas pekerjaan 3. peningkatan partisipasi pendidikan 4. pemerataan pusat kegiatan 5. pengembangan strategi / kebijakan berbasis kesenjangan spasial 6. peningkatan koordinasi dan komperhensivitas antar pihak dalam pengentasan kemiskinan 7. pelibatan dan penguatan masyarakat terutama yang memiliki kesempatan lebih untuk berperan dalam
- 17. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian TPB Indikator Simpulan Permasalahan Gambaran Arah Kebijakan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Perlunya peningkatan kesadaran aktif kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan bencana untuk melindungi diri dari bencana (baik berupa relokasi maupun peningkatan kapasitas / ketahanan terhadap bencana) 1. Pengembangan Destana 2. sosialisasi RPB 3. pertimbangan disinsentif bagi warga yang berada di kawasan rawan bencana Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk. (menunggu kepastian data)
- 18. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian TPB Indikator Simpulan Permasalahan Gambaran Arah Kebijakan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. 1. Perbaikan budaya untuk dapat mau melanjutkan sekolah dibandingkan dengan bekerja 2. perlunya ada pemerataan pusat kegiatan untuk dapat lebih lanjut menarik masyarakat ke dalam lapangan kerja yang mensyaratkan pendidikan minimal SMA / sederajat 1. Peningkatan minat sekolah pada anak dan orang tua 2. pemerataan pusat kegiatan dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. Angka sudah baik, upaya selanjutnya adalah pendataan lebih rinci terkait murid yang umurnya di atas dan di bawah kelompok umur usia SD Pendataan murid yang bersekolah di luar usia sekolah Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. 1. Perbaikan budaya untuk dapat mau melanjutkan sekolah dibandingkan dengan bekerja 2. perlunya ada pemerataan pusat kegiatan untuk dapat lebih lanjut menarik masyarakat ke dalam lapangan kerja yang mensyaratkan pendidikan minimal SMA / sederajat 1. Peningkatan minat sekolah pada anak dan orang tua 2. pemerataan pusat kegiatan dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan
- 19. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian TPB Indikator Simpulan Permasalahan Gambaran Arah Kebijakan Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. 1. Perbaikan budaya untuk dapat mau melanjutkan sekolah dibandingkan dengan bekerja 2. perlunya ada pemerataan pusat kegiatan untuk dapat lebih lanjut menarik masyarakat ke dalam lapangan kerja yang mensyaratkan pendidikan minimal SMA / sederajat 1. Peningkatan minat sekolah pada anak dan orang tua 2. pemerataan pusat kegiatan dalam rangka meningkatkan lapangan pekerjaan Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. 1. Adanya budaya merokok pada orang tua yang berpotensi ditirukan anak 2. Belum adanya pembatasan penjualan/distribusi rokok pada usia di bawah 18 tahun 1. Gerakan Anti Merokok 2. Penetapan Kawasan Bebas Rokok dan ruang khusus merokok
- 20. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian TPB Indikator Simpulan Permasalahan Gambaran Arah Kebijakan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 1. Permasalahan data kemiskinan yang belum menjadi dasar PBI oleh pusat 2. Belum adanya pemahaman masyarakat terkait manfaat kolektif premi pembayaran jaminan kesehatan 1. Pemutakhiran data PBI 2. Sosialisasi manfaat kolektif jaminan kesehatan Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. 1. Perlunya pendampingan dan pendidikan lebih lanjut terkait perawatan neonatal dan kesehatan ibu hamil 2. peningkatan fasilitas PONED dan PONEK 1. Inisiasi gerakan peduli ibu dan anak 2. peningkatan fasilitas kesehatan yang memiliki PONEK dan PONED Jumlah kecamatan dengan eliminasi Kusta. (data sedang diproses kembali)
- 21. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian TPB Indikator Simpulan Permasalahan Gambaran Arah Kebijakan Unmet need pelayanan kesehatan. Potensi keengganan untuk berobat terkait dengan biaya berobat dan biaya transport 1. Peningkatan kesejahteraan 2. pemerataan fasilitas kesehatan 3. gerakan Desa Tanggap Berobat 4. pemutakhiran data penerima Jaminan Kesehatan, Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. Terjadi penurunan dari angka 100% sehingga diasumsikan ada permasalahan dari sisi logistik Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. Terdapat peningkatan pada 2017-2018 diperkirakan karena adanya perbaikan data masyarakat yang tergolong dalam penerima bantuan tunai bersyarat / PKH. Upaya penurunan angka PKH sudah semakin baik. 1. Pemutakhiran data kepesertaan PKH 2. pengembangan KUBE untuk membantu keluarga PKH lulus dari program PKH 3. pemberian insentif untuk keluarga yang lepas dari PKH
- 22. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian TPB Indikator Simpulan Permasalahan Gambaran Arah Kebijakan Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. Tren dalam pengupayaan PPH sudah semakin baik, berbagai upaya sudah dilaksanakan dan variasi jenis pangan sudah disosialisasikan, sehingga untuk indikator ini lebih pada BAU Program pemanfaatan pekarangan untuk sumber bahan pangan Jumlah wisatawan mancanegara. Belum ada upaya segmentasi / penetapan target pasar wisatawan mancanegara sehingga upaya untuk spesifik mengundang wisatawan mancanegara belum maksimal Pengembangan masterplan pariwisata yang sudah melakukan segmentasi terhadap calon wisatawan Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU Jumlah industri yang wajib PROPER sudah maksimal (100%), upaya berikutnya adalah mengajak industri kecil menengah untuk mulai memikirkan mengenai PROPER, salah satunya melalui pengembangan insentif Pengembangan insentif bagi industri kecil menengah yang mau berpartisipasi pada Pra PROPER
- 23. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian TPB Indikator Simpulan Permasalahan Gambaran Arah Kebijakan Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 1. Belum ada upaya pemilahn limbah B3 yang dihasilkan oleh rumah tangga dan usaha 2. angka besaran pada tahun sebelumnya volatile karena besaran buangan limbah B3 memang tidak konstan 1. Sosialisasi pengelolaan limbah B3 domestik 2. pensyaratan pengelolaan limbah B3 pada sistem perijinan 3. penyusunan standar teknis pemanfaatan ruang yang mengatur mengenai B3 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. - Akan dimaksimalkan untuk dibantu penyelesainnya oleh desa yang diikuti dengan peningkatan kapasitas pengelolaan sanitasi supaya terjadi keberlanjutan. - Berbeda-bedanya kondisi kawasan mengakibatkan penanganan penyediaan sanitasi memerlukan langkah yang berbeda- beda. 1. Pengembangan SPALD Komunal 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sanitasi
- 24. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian TPB Indikator Simpulan Permasalahan Gambaran Arah Kebijakan Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 1. Permasalahan delineasi perkotaan yang akan ditangani persampahannya 2. terbatasnya TPA 3. upaya pemilahan sampah yang belum diikuti dengan kapasitas SDM (baik pengetahuan ataupun motivasi), 4. perlunya mainstreaming pengelolaan persampahan 1. Perbaikan sistem dalam penanganan persampahan 2. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan 3. Pengarus utamaan pengelolaan persampahan 4. Pengembangan circular economy Jumlah wilayah yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT baru satu dan sudah bermasalah karena terkena bencana longsor dari TPA, sedang diupayakan pengembangan baru, perlu ada pertimbangan pengembangan IPLT selain di Wonorejo 1. Pengembangan IPLT baru 2. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sanitasi
- 25. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian TPB Indikator Simpulan Permasalahan Gambaran Arah Kebijakan Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). 1. Perkawinan anak 2. kurang bervariasinya lapangan pekerjaan 3. kemampuan ekonomi yang terbatas 4. kurangnya fasilitasi aktualisasi diri 1. Sosialisasi Perbup Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak 2. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada tingkat SMP (dan SMA) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. 1. Perkawinan anak 2. kurang bervariasinya lapangan pekerjaan 3. kemampuan ekonomi yang terbatas 4. kurangnya fasilitasi aktualisasi diri 1. Sosialisasi Perbup Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak 2. Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada tingkat SMP (dan SMA)
- 26. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian TPB Indikator Simpulan Permasalahan Gambaran Arah Kebijakan Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah Pemahaman responsif gender dan pendidikan politik pada perempuan yang belum berhasil 1. Pendidikan responsif gender 2. pengembangan role model responsif gender Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. Pemahaman responsif gender dan pendidikan politik pada perempuan yang belum berhasil 1. Pendidikan responsif gender 2. pengembangan role model responsif gender Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 1. Ketersediaan CAT 2. pengusahaan air yang terbatasi topografi 3. kebutuhan akan sistem lokal / komunal 1. Pengembangan SPAMDes / SPAM Komunal / PAMSIMAS 2. pembatasan penetapan lokasi sebagai kawasan peruntukan permukiman jika bermasalah pada supply air baku setempat Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Perlunya upaya aktif dalam memastikan kesehatan mental warga 1. Pengarus utamaan kesehatan jiwa / mental 2. peningkatan kerukunan masyarakat
- 27. Diagram Permasalahan Pencapaian TPB Kemiskinan Tingkat Pendidikan (APM, APK, RLS) Pendapatan (PDRB per kapita) Ketidak merataan pendapatan Terganjal akibat pemenuhan kebutuhan dasar Kesehatan dan Sarpras Lingkugnan Kerawanan Bencana (IRBI, Destana) Keberlanjutan Lingkungan Legitimasi Pemerintah (proporsi PAD thd PDRB, realisasi APBD) Layanan Kesehatan Sanitasi Kelembagaan Pemerintah Kemitraan dan Ketaaan terhadap Perda Sosial Budaya dan KB (Median usia kawin, ASFR) Keberpihakan pada Masyarakat Kepedulian Terhadap Lingkungan Jaminan kesehatan Didukung Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
- 28. Strategi Penanganan • Incremental: menyelesaikan ranting masalah untuk secara bertahap menyelesaikan akar masalah • Sistemik: Mengkaitkan antar komponen pohon masalah untuk menyelesaikan masalah secara sistem • Kolaboratif: Melakukan proses pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas (empowerment) melalui gotong royong berbasis kepedulian • Mengutamakan keberlanjutan / sustainability kondisi lingkungan hidup seperti apa?
- 29. Kajian Muatan Kajian Muatan adalah serangkaian kajian yang memperhitungkan enam elemen Lingkungan Hidup yang penting untuk dipertimbangkan dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, meliputi: 1. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup 2. Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup 3. Kinerja Jasa Ekosistem 4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 5. Intensitas dan Tingkat Adapatsi Perubahan Iklim 6. Keanekaragaman Hayati
- 30. Kapasitas daya dukung daya tampung KEMAMPUAN LAHAN 29% 38% 14% 8% 11% 0% Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV Kelas V Kelas VI Kelas kemampuan lahan Intensitas dan macam penggunaan meningkat Cagar alam Hutan Penggembalaan Pertanian Terbat as Sedang Intensif Terbat as Sedan g Intens if Sangat intensi f Hambatan meningkat dan pilihan pengguna an lahan berkurang I II III IV V VI VII VIII
- 31. Perkiraan Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup LAHAN KRITIS 34% 7% 53% 6% Persentase Klasifikasi Lahan Kritis Agak Kritis Kritis Potensial Kritis Tidak Kritis
- 32. Perkiraan Dampak Dan Resiko Lingkungan Hidup RAWAN BENCANA Ancaman Rangking Paling Sering terjadi Rangking Paling Berdampak Tanah longsor 1 III Gas beracun 5 II Banjir 6 V Erupsi Gunungapi 7 I Kebakaran Hutan dan Lahan 3 VI Kekeringan 4 VII Puttng Beliung 2 IV
- 33. Kinerja Jasa Ekosistem • Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian & perkebunan untuk pangan, hasil peternakan. 23% 5% 20% 45% 7% Penyediaan Pangan Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi Sedang Tinggi
- 34. Kinerja Jasa Ekosistem Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan 46% 10% 4% 28% 12% Penyediaan Air Bersih Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi Sedang Tinggi
- 35. Kinerja Jasa Ekosistem kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya 42% 41% 0% 17% 0% Budaya Ruang Hidup Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi Sedang Tinggi
- 36. Efisiensi Pemanfaatan SDA Kemampuan ekosistem dalam memberikan manfaat kepada manusia dalam menyediakan sumberdaya genetik. Sumberdaya genetik tersebut dapat berupa keanekaragam flora dan fauna. 3% 8% 2% 36% 51% Penyediaan Sumberdaya Genetik Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi Sedang Tinggi
- 37. Efisiensi Pemanfaatan SDA Ekosistem memberikan jasa produksi primer berupa produksi oksigen dan penyediaan habitat spesies 5% 8% 2% 48% 37% Pendukung Produksi Primer Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi Sedang Tinggi
- 38. Adaptasi terhadap Perubahan Iklim Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca & karbon 17% 1% 6% 30% 46% Pengaturan Iklim Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi Sedang Tinggi
- 39. Tingkat Ketahanan Dan Potensi Keanekaragaman Hayati Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity) di antara makhluk hidup dari semua sumber, 25% 14% 2% 46% 13% Pendukung Biodiversitas Rendah Sangat Rendah Sangat Tinggi Sedang Tinggi
- 40. Apakah Upaya Pencapaian TPB sudah sesuai dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas? • Pada Konsultasi Publik, telah dilakukan pengumpulan isu pembangunan berkelanjutan • Isu ini telah disarikan dan dikelompokkan dalam 10 kelompok isu Pembangunan Berkelanjutan seperti yang tertuang di bagian kanan 1. Permasalahan Tata Kota 2. Permasalahan pelayanan pemerintahan 3. Tingginya angka kemiskinan 4. Alih fungsi lahan 5. Pertanian yang kurang ramah lingkungan 6. Terbatasnya dukungan UMKM 7. Kerusakan lingkungan 8. Menurunnya kualitas dan kuantitas air 9. Permasalahan pengolahan limbah, sampah dan sanitasi 10.Belum termanfaatkannya potensi energi 11.Kerawanan bencana 12.Kemitraan antar daerah
- 41. Perbandingan Isu KLHS RPJMD dengan Isu KLHS RTRW No KLHS RTRW KLHS RPJMD 1 Maraknya kegiatan pertambangan di lereng gunung dan sungai Kerusakan lingkungan, Alih Fungsi Lahan 2 Tingginya angka kemiskinan Tingginya angka kemiskinan 3 Aktivitas pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi Pertanian yang kurang ramah lingkungan 4 Intensitas banjir limpasan semakin meningkat Kerusakan lingkungan, Kerawanan Bencana, Alih Fungsi Lahan 5 Menurunnya kualitas dan kuantitas air Menurunnya kualitas dan kuantitas air 6 Kawasan budidaya berada di kawasan rawan bencana Kerawanan bencana 7 Pengelolaan sampah belum optimal Permasalahan pengolahan limbah, sampah dan sanitasi 8 Pengembangan pariwisata berkelanjutan belum optimal Terbatasnya dukungan pengembangan ekonomi kecil menengah, Permasalahan Pelayanan Pemerintahan 9 Semrawutnya tata kota pusat pertumbuhan Permasalahan Tata Kota 10 Ketimpangan kawasan perdesaan dan perkotaan Kemitraan antar daerah 11 Sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai - 12 - Belum termanfaatkannya potensi energi
- 42. Perbandingan Isu KLHS RPJMD dengan Isu Pencapaian TPB (Ada dalam file excel)
- 43. Keterkaitan dengan Isu COVID-19
- 44. Keterkaitan dengan Isu COVID-19
- 45. Keterkaitan dengan Isu COVID-19
- 46. Keterkaitan dengan Isu COVID-19 Indikator TPB yang akan terhambat oleh isu COVID-19 • PDRB Per Kapita • Kemiskinan • Proporsi pendapatan pemerintah dan Pajak terhadap PDRB • Rumah tangga yang mendapat bantuan tunai bersyarat / PKH • Jumlah Wisatawan Mancanegara • Persentase sampah perkotaan
- 47. Keterkaitan dengan Isu COVID-19 Indikator TPB yang akan terdukung oleh isu COVID-19 • Peserta Jaminan Kesehatan • Unmet Need Pelayanan Kesehatan • Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin
- 48. Agenda Acara Hari Ini • Pengumpulan masukan terhadap penggalian permasalahan dan gambaran arah kebijakan (alternatif) • Penyepakatan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas pasca Konsultasi Publik I (terkait perbedaan isu dengan indikator TPB) • Penyepakatan dampak COVID-19 terhadap pencapaian indikator TPB
- 49. Matur nuwun!