Download to read offline
More Related Content
Similar to Wilayah Perairan Indonesia.pdf
Wilayah Perairan Indonesia.pdf
- 1.
- 3. Pengertian Wilayah Perairan Adalahperairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk wilayah perairan Indonesia yang meliputi wilayah yuridiksi. Wilayah perairan Indonesia mencakup ⅔ luas seluruh wilayah Indonesia. Indonesia juga dikenal mempunyai garis pantai terpanjang di dunia yaitu 81.900 km dan luas perairan pantai mencapai 5,8 juta km2
- 4. Pengertian Perairan Adalah suatukumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau.
- 5. Wilayah Yuridiksi Perairan Adalahwilayah diluar wilayah negara yang terdiri dari ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), Landas Kontinen dan Zona Tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- 6. Landasan Hukum PerairanIndonesia UU no 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, kedaulatan negara RI diperairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Luas wilayah perairan Indonesia diperkirakan mencapai 3.166.163 km2
- 7. Pengertian Laut teritorial,perairan kepulauan dan perairan pedalaman Indonesia Laut Teritoral Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia. Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dan garis air rendah di pantai-pantai Indonesia
- 8. Perbatasan Wilayah YuridiksiIndonesia Wilayah yuridiksi Indonesia berbatasan dengan wilayah yuridiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Batas-batas koordinat wilayah yuridiksi ditentukan berdasarkan perjanjian bilateral atau trilateral ketika berbatasan dengan negara lain.
- 9. Wilayah yuridiksi Indonesia a.Zona Tambahan Indonesia b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia c. Landas Kontinen Indonesia
- 10. Wilayah yuridiksi Indonesia a.Zona Tambahan Indonesia Adalah zona yang lebarnya 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
- 11. Wilayah yuridiksi Indonesia B.Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
- 12. Wilayah yuridiksi Indonesia C.Landas Kontinen Indonesia Meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari area dibawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorial diukur.
- 13. Hukum Internasional Indonesia sebagainegara kepulauan tunduk pada hukum internasional yang telah ditandatangani pada Konferensi Hukum Laut Internasional III tahun 1982 yang diselenggarakan oleh PBB dalam hal ini UNCLOS (united conference on the law of the sea) di Jamaika. Konferensi tersebut ditandatangani oleh 119 peserta dari 117 negara dan 2 organisasi kebangsaan di dunia pada tanggal 10 Desember 1982
- 14. Batas Wilayah NKRImenurut UU No.43 Tahun 2008 1. Di darat berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste 2. Di laut berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura dan Timor Leste 3. Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan dilaut
- 15.
- 16. Perbatasan Negara RIdengan Malaysia Perbatasan ini berdasarkan pada perjanjian : 1. Perjanjian RI - Malaysia tentang penetapan garis batas landas Kontinen kedua negara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang ditandatangani tanggal 27 Oktober 1969 dan diratifikasi dengan Keppres No.89 Tahun 1969 berlaku mulai 7 November 1969 2. Penetapan garis batas laut wilayah RI - Malaysia di selat Malaka pada tanggal 7 Maret 1970 di Jakarta dan diratifikasi dengan UU No.2 Tahun 1971 tanggal 10 Maret 1971
- 17. Perbatasan Negara RIdengan Thailand Perbatasan ini berdasarkan pada perjanjian RI dengan Thailand tentang penetapan garis batas landas kontinen kedua negara di Selat Malaka dan Laut Andaman. Ditandatangani tanggal 17 Desember 1971 dan berlaku mulai 7 April 1972. Perjanjian tersebut diratiifikasi dengan Keppres No.21 Tahun 1972
- 18. Perbatasan Negara RIdengan Malaysia dan Thailand Perbatasan ini berdasarkan pada perjanjian RI dengan Malaysia dan Thailand tentang penetapan garis batas landas kontinen bagian Utara. Ditandatangani 21 Desember 1971 dan berlaku mulai 16 Juli 1973. Perjanjian ini telah diratifikasi dengan Keppres No.20 Tahun 1972
- 19. Perbatasan Negara RIdengan Singapura Perbatasan ini berdasarkan pada perjanjian RI dengan Singapura tentang perbatasan maritim yang telah dilaksanakan sejak tahun 1973 yang menetapkan 6 titik koordinat sebagai batas dua negara. Perjanjian tersebut diratifikasi dengan UU No.7 Tahun 1973. Perjanjian penentuan batas maritim disebelah barat dan timur Selat Singapura dilakukan perjanjian trilateral antara Indonesia, Singapura dan Malaysia yang dilaksanakan pada tanggal 8 - 9 Februari 2012 di Bali
- 20. Perbatasan Negara RIdengan Vietnam Perbatasan Indonesia - Vietnam di Laut Cina Selatan telah tercapai kesepakatan terutama batas landas kontinen pada tanggal 6 Juni 2002. Tetapi belum diratifikasi oleh Indonesia. Dan pada tanggal 25 - 28 Juli 2011 diadakan perjanjian lagi untuk membahas tentang batas ZEE di Laut Cina Selatan, di Hanoi Vietnam.
- 21. Perbatasan Negara RIdengan Filipina Dilangsungkan perjanjian selama 6 kali dan dalam perundingan di Manado, Filipina sudah mengakui pulau Miangas milik Indonesia sepenuhnya. Perundingan tentang garis batas maritim Indonesia-Filipina dilakukan pada Bulan Desember 2005 di Batam.
- 22. Perbatasan Negara RIdengan India Perjanjian tentang Batas Landas kontinen sudah dilakukan pada tanggal 8 Agustus 1974 dan diratifikasi dengan Keppres No.5 Tahun 1974 yang meliputi perbatasan antara Pulau Sumatera dengan Nicobar. Perpanjangan batas landas kontinen pada tanggal 14 Januari 1977 yang meliputi Laut Andaman dan Samudera Hindia, diratifikasi dengan Keppres No.26 Tahun 1977 Perbatasan Indonesia-Thailand-India dalam batas landas kontinen didaerah barat laut pulau Nicobar diadakan perjanjian pada tgl 22 Juni 1978 di New Delhi dan diratifikasi dengan Keppres No.25 Tahun 1978
- 23. Perbatasan Negara RIdengan Australia a. Perjanjian RI dengan Australia dalam penetapan batas dasar laut Arafuru, di depan pantai selatan Pulau Papua serta didepan pantai Papua. Ditandatangani tanggal 18 Mei 1971 dan diberlakukan tanggal 19 November 1973 b. Perjanjian RI dengan Australia tentang batas-batas dasar laut di daerah wilayah laut Timor dan laut Arafuru yg ditandatangani tanggal 18 Mei 1971 dan berlaku tanggal 9 Oktober 1972 c. Pembatasan landas kontinen dan ZEE yang menyangkut pulau Ashmore dan Cartier serta pulau Christmas pada perjanjian tanggal 14 Maret 1979
- 24. Perbatasan Negara RIdengan Palau Perbatasan RI dan Palau terletak disebelah utara pulau Papua. Perjanjian dilaksanakan pada 29 Februari - 1 Maret 2012 di Manila mengenai Zona Perikanan ZEE
- 25. Perbatasan Negara RIdengan Timor Leste Belum pernah dilakukan perundingan untuk menentukan batas wilayah perairan karena penyelesaian batas darat pun belum tuntas.
- 26.
- 27. UU No.1 Tahun2009 tentang Penerbangan Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan diatas wilayah daratan dan perairan Indonesia. NKRI berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia. Yaitu berhak mengendalikan ruang udara nasionalnya serta tidak satupun pesawat udara asing, baik sipil maupun militer diperbolehkan mempergunakan ruang udara nasional Indonesia kecuali setelah mendapat izin atau telah diatur dalam perjanjian. Hal ini berdasarkan Konvensi Chicago 1944 tentang organisasi penerbangan sipil internasional.
- 28. Pasal 1 KonvensiParis 1919 Wilayah negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi diwilayah udaranya, seperti untuk kepentingan radio, satelit dan penerbangan.
- 29.