Wilayah perairan Indonesia mencakup 2/3 luas wilayah Indonesia dan merupakan yang terpanjang di dunia. Wilayah ini terdiri atas laut teritorial selebar 12 mil laut, perairan kepulauan di garis pantai, dan perairan pedalaman. Indonesia juga memiliki hak atas ZEE sejauh 200 mil laut dan landas benua berdasarkan UNCLOS 1982.
3. Pengertian Wilayah Perairan
Adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan
laut teritorial, termasuk wilayah perairan Indonesia
yang meliputi wilayah yuridiksi.
Wilayah perairan Indonesia mencakup ⅔ luas seluruh
wilayah Indonesia.
Indonesia juga dikenal mempunyai garis pantai
terpanjang di dunia yaitu 81.900 km dan luas
perairan pantai mencapai 5,8 juta km2
4. Pengertian Perairan
Adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah
tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau
mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis
(tergenang) seperti danau.
5. Wilayah Yuridiksi Perairan
Adalah wilayah diluar wilayah negara yang terdiri
dari ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), Landas Kontinen
dan Zona Tambahan dimana negara memiliki hak-hak
berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan hukum internasional.
6. Landasan Hukum Perairan Indonesia
UU no 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,
kedaulatan negara RI diperairan Indonesia meliputi
laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan
pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial,
perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar
laut dan tanah dibawahnya termasuk sumber kekayaan
alam yang terkandung didalamnya.
Luas wilayah perairan Indonesia diperkirakan mencapai
3.166.163 km2
7. Pengertian Laut teritorial, perairan kepulauan dan
perairan pedalaman Indonesia
Laut Teritoral Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil
laut yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia.
Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang
terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa
memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang
terletak pada sisi darat dan garis air rendah di
pantai-pantai Indonesia
8. Perbatasan Wilayah Yuridiksi Indonesia
Wilayah yuridiksi Indonesia berbatasan dengan wilayah
yuridiksi Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua
Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.
Batas-batas koordinat wilayah yuridiksi ditentukan
berdasarkan perjanjian bilateral atau trilateral ketika
berbatasan dengan negara lain.
10. Wilayah yuridiksi Indonesia
a. Zona Tambahan Indonesia
Adalah zona yang lebarnya 24 mil laut yang diukur dari
garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
11. Wilayah yuridiksi Indonesia
B. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut
teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia
dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari
mana lebar laut teritorial diukur.
12. Wilayah yuridiksi Indonesia
C. Landas Kontinen Indonesia
Meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari area dibawah
permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial,
sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga
pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200
mil laut dari garis pangkal laut teritorial diukur.
13. Hukum Internasional
Indonesia sebagai negara kepulauan tunduk pada hukum
internasional yang telah ditandatangani pada Konferensi
Hukum Laut Internasional III tahun 1982 yang diselenggarakan
oleh PBB dalam hal ini UNCLOS (united conference on the law
of the sea) di Jamaika. Konferensi tersebut ditandatangani
oleh 119 peserta dari 117 negara dan 2 organisasi kebangsaan
di dunia pada tanggal 10 Desember 1982
14. Batas Wilayah NKRI menurut UU No.43 Tahun 2008
1. Di darat berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini dan
Timor Leste
2. Di laut berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini,
Singapura dan Timor Leste
3. Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan
dilaut
16. Perbatasan Negara RI dengan Malaysia
Perbatasan ini berdasarkan pada perjanjian :
1. Perjanjian RI - Malaysia tentang penetapan garis batas
landas Kontinen kedua negara di Selat Malaka dan Laut
Cina Selatan yang ditandatangani tanggal 27 Oktober 1969
dan diratifikasi dengan Keppres No.89 Tahun 1969 berlaku
mulai 7 November 1969
2. Penetapan garis batas laut wilayah RI - Malaysia di selat
Malaka pada tanggal 7 Maret 1970 di Jakarta dan
diratifikasi dengan UU No.2 Tahun 1971 tanggal 10 Maret
1971
17. Perbatasan Negara RI dengan Thailand
Perbatasan ini berdasarkan pada perjanjian RI dengan
Thailand tentang penetapan garis batas landas kontinen kedua
negara di Selat Malaka dan Laut Andaman. Ditandatangani
tanggal 17 Desember 1971 dan berlaku mulai 7 April 1972.
Perjanjian tersebut diratiifikasi dengan Keppres No.21 Tahun
1972
18. Perbatasan Negara RI dengan Malaysia dan Thailand
Perbatasan ini berdasarkan pada perjanjian RI dengan
Malaysia dan Thailand tentang penetapan garis batas landas
kontinen bagian Utara. Ditandatangani 21 Desember 1971 dan
berlaku mulai 16 Juli 1973. Perjanjian ini telah
diratifikasi dengan Keppres No.20 Tahun 1972
19. Perbatasan Negara RI dengan Singapura
Perbatasan ini berdasarkan pada perjanjian RI dengan
Singapura tentang perbatasan maritim yang telah dilaksanakan
sejak tahun 1973 yang menetapkan 6 titik koordinat sebagai
batas dua negara. Perjanjian tersebut diratifikasi dengan UU
No.7 Tahun 1973.
Perjanjian penentuan batas maritim disebelah barat dan timur
Selat Singapura dilakukan perjanjian trilateral antara
Indonesia, Singapura dan Malaysia yang dilaksanakan pada
tanggal 8 - 9 Februari 2012 di Bali
20. Perbatasan Negara RI dengan Vietnam
Perbatasan Indonesia - Vietnam di Laut Cina Selatan telah
tercapai kesepakatan terutama batas landas kontinen pada
tanggal 6 Juni 2002. Tetapi belum diratifikasi oleh
Indonesia. Dan pada tanggal 25 - 28 Juli 2011 diadakan
perjanjian lagi untuk membahas tentang batas ZEE di Laut
Cina Selatan, di Hanoi Vietnam.
21. Perbatasan Negara RI dengan Filipina
Dilangsungkan perjanjian selama 6 kali dan dalam perundingan
di Manado, Filipina sudah mengakui pulau Miangas milik
Indonesia sepenuhnya.
Perundingan tentang garis batas maritim Indonesia-Filipina
dilakukan pada Bulan Desember 2005 di Batam.
22. Perbatasan Negara RI dengan India
Perjanjian tentang Batas Landas kontinen sudah dilakukan pada
tanggal 8 Agustus 1974 dan diratifikasi dengan Keppres No.5 Tahun
1974 yang meliputi perbatasan antara Pulau Sumatera dengan Nicobar.
Perpanjangan batas landas kontinen pada tanggal 14 Januari 1977 yang
meliputi Laut Andaman dan Samudera Hindia, diratifikasi dengan
Keppres No.26 Tahun 1977
Perbatasan Indonesia-Thailand-India dalam batas landas kontinen
didaerah barat laut pulau Nicobar diadakan perjanjian pada tgl 22
Juni 1978 di New Delhi dan diratifikasi dengan Keppres No.25 Tahun
1978
23. Perbatasan Negara RI dengan Australia
a. Perjanjian RI dengan Australia dalam penetapan batas dasar laut
Arafuru, di depan pantai selatan Pulau Papua serta didepan
pantai Papua. Ditandatangani tanggal 18 Mei 1971 dan
diberlakukan tanggal 19 November 1973
b. Perjanjian RI dengan Australia tentang batas-batas dasar laut di
daerah wilayah laut Timor dan laut Arafuru yg ditandatangani
tanggal 18 Mei 1971 dan berlaku tanggal 9 Oktober 1972
c. Pembatasan landas kontinen dan ZEE yang menyangkut pulau Ashmore
dan Cartier serta pulau Christmas pada perjanjian tanggal 14
Maret 1979
24. Perbatasan Negara RI dengan Palau
Perbatasan RI dan Palau terletak disebelah utara pulau Papua.
Perjanjian dilaksanakan pada 29 Februari - 1 Maret 2012 di Manila
mengenai Zona Perikanan ZEE
25. Perbatasan Negara RI dengan Timor Leste
Belum pernah dilakukan perundingan untuk menentukan batas wilayah
perairan karena penyelesaian batas darat pun belum tuntas.
27. UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan diatas wilayah
daratan dan perairan Indonesia.
NKRI berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udara
Republik Indonesia. Yaitu berhak mengendalikan ruang udara
nasionalnya serta tidak satupun pesawat udara asing, baik
sipil maupun militer diperbolehkan mempergunakan ruang udara
nasional Indonesia kecuali setelah mendapat izin atau telah
diatur dalam perjanjian. Hal ini berdasarkan Konvensi
Chicago 1944 tentang organisasi penerbangan sipil
internasional.
28. Pasal 1 Konvensi Paris 1919
Wilayah negara-negara merdeka dan berdaulat berhak
mengadakan eksplorasi dan eksploitasi diwilayah udaranya,
seperti untuk kepentingan radio, satelit dan penerbangan.