Dokumen tersebut membahas transformasi pengaturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia sejak Putusan MK tahun 2004, termasuk dinamika pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perppu No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

1. Pelanggaran dalam Pemilukada
dan Penanganannya Secara
Hukum
Muktiono, SH., M.Phil.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: muktiono@ub.ac.id, muktiono@Hotmail.com

2. Transformasi Pengaturan
• Putusan MK Nomor 72–73/PUU/2004  Dari Rezim Pemerintah Daerah (UU
32/2004) menjadi bagian dari Rezim Pemilu  diatur dalam UU
Pemilukada tersendiri
• Alasan  Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk
mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945 
“…mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-
undang”
• Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala
daerah dan wakil kepala daerah secara langsung …”

3. Transfomasi Pengaturan:
Dinamika Penyelenggaraan
• Internasional Crisis Group (ICG)  Tahun 2010, ± 10 persen dari 200
Pemilukada diwarnai aksi kekerasan (Mojokerto, Jawa Timur, Tana Toraja di
Sulawesi Selatan dan Toli-toli di Sulawesi Tengah)
 lemahnya posisi penyelenggara Pemilu (KPUD, Panwaslu) dan konflik
antar peserta Pilkada
• Terdapat 170 Penetapan Hasil Pemilukada diperkarakan ke MK oleh
Pasangan Calon yang kalah.

4. Transformasi Pengaturan:
Menuju “Emergency”
• Bagian VIII UU. No. 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah jo. UU No. 12 / 2008 ttg
Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004
• UU No. 22/2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada Tidak
Langsung)
• UU No. 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah
• Perppu No. 1/2014 ttg Pemilihan Guberur, Bupati, dan Walikota
• Pasal 205  Mencabut UU No. 22/2014
• Pasal 204  Peraturan Pelaksana masih berlaku sepanjang tidan bertentangan dengan
Perppu No. 1/2014

5. Pelanggaran Pemilukada
• Bab XX Perppu No. 1/2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:
1. Pelanggaran Kode Etik;
2. Pelanggaran Administrasi;
3. Penyelesaian Sengketa;
4. Tindak Pidana Pemilihan;
5. Sengketa Tata Usaha Negara;
6. Perselisihan Hasil Pemilih

6. Pelanggaran Kode Etik
• Pelanggaran etika oleh Penyelenggara Pemilihan  Sumpah Jabatan
• Lembaga penyelesaian  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP)

7. Pelanggaran Administrasi
• Pelanggaran terkait tata cara atau tata laksana secara administrativ dalam setiap
tahapan Pemilihan
• Rekomendasi atas terjadinya pelanggaran administrasi dibuat oleh Bawaslu Provinsi
dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota  Wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi
dan/atau KPU Kabupaten/Kota  Diselesaikan
• Jangka Waktu Pemeriksaan dan Pemutusan Pelanggaran Administrasi oleh KPU
(Provinsi, Kabupaten, Kota)  maksimal 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi diterima
• Jika tidak ditindaklanjuti  Sanksi Peringatan lisan/tertulis oleh Bawaslu Provinsi
dan/atau Panwas Kabupaten/Kota

8. Penyelesaian Sengketa
• Sengketa Pemilihan:
Sengketa antarpeserta Pemilihan
Sengketa antarpeserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan
• Lembaga Penyelesai Sengketa  Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota
• Waktu penyelesaian (memeriksa dan memutus)  maksimal 12 (dua belas) hari sejak
laporan atau temuan diterima
• Proses: Menerima Sengketa  Mengkaji  Mempertemukan  Musyawarah dan
Mufakat  Kesepakatan (Keputusan bersifat final dan mengikat )

9. Tindak Pidana Pemilihan
• Tindak Pidana baik yang berupa pelanggaran maupun kejahatan terhadap
ketentuan Pemilihan
• Penyidik Polisi  hasil dan berkas perkara  Penuntut Umum (maksimal 14
(empat belas) hari sejak laporan diterima)
• Penuntut Umum (PU) mempunyai waktu maksimal 3 (tiga) hari jika ingin
mengembalikan berkas perkara ke Penyidik Polisi  Penyidik Polisi
maksimal 3 (tiga) hari  Penuntut Umum

10. Tindak Pidana Pemilihan
• Hukum Acara Peradilan di PN  KUHAP, kecuali ditentukan lain oleh Perppu
• Majelis Hakim merupakan Majelis Khusus untuk perkara tindak pidana Pemilihan
• Waktu perkara diterima sampai diputus  maksimal 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas
perkara
• Waktu mengajukan banding  maks. 3 (tiga) hari setelah pembacaan putusan
• Pelimpahan berkas banding oleh PN ke PT maks. 3 (tiga) hari setelah permohonan banding
diterima
• PT memeriksa dan memutus  Maks. 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima
• Putusan banding oleh PT bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain)

11. Tindak Pidana Pemilihan
• Putusan Pengadilan maks. 3 (tiga) hari setelah dibacakan harus sudah
disampaikan ke PU  Jaksa setelah menerima Maks. 3 (tiga) hari harus
melaksanakan isi putusan
• Putusan  Mempengaruhi perolehan suara  maks. 5 hari sebelum KPU
(Provinsi/Kabupaten/Kota) menetapkan hasil Pemilihan harus sudah selesai
 Wajib ditindaklanjuti oleh KPU (Provinsi/Kabupaten/Kota)
• Salinan Putusan harus diterima KPU (Provinsi/Kabupate/Kota) pada hari
yang sama dengan saat dibacakannya Putusan

12. Sengketa Tata Usaha Negara
• Sengketa TUN akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten/Kota
• Dilakukan setelah seluruh upaya administrative di Bawaslu Pronisi dan/atau Panwas
Kabupaten/Kota telah dilakukan
• Gugatan maks. 3 (tiga) hari setelah Keputusan Bawaslu/Panwas dikeluarkan  jika tidak,
gugatan tidak dapat diterima dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi
• Gugatan Lengkap  PTTUNmaks. 21 (dua puluh satu hari) harus diperiksa dan diputus 
Upaya hukum hanya berupa Kasasi ke MA  maks. 30 hari diputus  Final dan mengikat
 maks. 7 (tujuh) hari KPU harus melaksanakan isi Putusan (PTTUN atau MA)
• Majelis Hakim di PTTUN maupun MA adalah Mejelis Khusus TUN

13. Perselisihan Hasil Pemilihan
• Perselisihan antara KPU (Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan Peserta Pemilihan 
Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
• Penetapan  Signifikan mempengaruhi: masuk ke putaran berikutnya maupun penetapan
calon terpilih
• Permohonan Pembatalan Penetapan  Pengadilan Tinggi (ditunjuk MA)
• Waktu 3 x 24 jam sejak pengumuman penetapan
• Pengajuan dilengkapi alat bukti dan Surat Keputusan Penetapan
• Batas perbaikan jika Permohonan tidak lengkap  3 x 24 jam
• Putusan dibuat maks. 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima

14. Perselisihan Hasil Pemilihan
• Permohonan Keberatan Putusan PT ke MA  maks. 3 (tiga) hari sejak
putusan dibacakan
• MA  Maks. 14 (empat belas) hari memutus sejak permohonan keberatan
diterima
• Putusan MA bersifat final dan mengikat
• KPU (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menindaklanjuti putusan PT atau
MA