Dokumen tersebut membahas nilai-nilai anti korupsi dalam Islam dan agama lain. Islam melarang korupsi karena merusak sistem sosial dan ekonomi. Pelaku korupsi dapat dihukum seperti pencuri berat. Sejarah Islam mencontohkan pemberantasan korupsi sejak zaman khulafaur Rasyidin. Tokoh-tokoh Muslim juga dikenal hidup sederhana.
2. Slide 2
Disclaimer:
Materi ini merupakan bahan ajar mata kuliah wajib Anti-Korupsi di Universitas Paramadina, yang disusun
oleh tim pengajar Universitas Paramadina bekerjasama dengan CSRC (Center for the Study of Religion
and Culture) UIN Syarif Hidayatullah. Materi ini merupakan public goods, dimana publik dipersilakan untuk
menggunakan materi ini sebagai bahan ajar atau sebagai referensi, tanpa dikenakan royalti dan tanpa
perlu ijin dari penyusun materi. Materi ini akan disempurnakan dari waktu ke waktu, untuk meningkatkan
effektifitas dan effisiensi pembelajaran Anti-Korupsi bagi para mahasiswa.
3. Satuan Acara Perkuliahan
1. Kontrak Belajar Pendidikan Anti Korupsi
Pengertian Korupsi dan Prinsip-Prinsip Antikorupsi , Bentuk-Bentuk Korupsi
2. Faktor-faktor Penyebab Korupsi
3. Studium General 1 : Korupsi dalam Politik
4. Teknik Investigasi
5. Dampak Masif Korupsi terhadap Eksistensi Bangsa dan Negara
6. Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Lintasan Sejarah
Lembaga-lembaga Anti-korupsi Non-pemerintah
7. Studium General 2 : Perspektif Agama tentang Korupsi (enrichment, bukan materi SG)
8. Pemberantasan Korupsi di Negara lain
9. Pendidikan dan Korupsi
10. Film dan Diskusi
11. - 13 Presentasi Investigasi Report (3 batch)
14. Kunjungan studi ke Pengadilan Tipikor
15. Presentasi Best Investigative Reports
16. UAS
4. Slide 4
si Bahasan
Hubungan antara Agama dan Korupsi
Nilai-Nilai Normatif Islam Mengenai Anti-korupsi
Hukuman Bagi Pelaku Korupsi dalam Islam
Pemberantasan Korupsi dalam Sejarah Klasik Islam
Keteladanan Tokoh Muslim Klasik
Dunia Islam Kontemporer dalam Perspektif Anti-korupsi
Nilai-Nilai Anti-korupsi dalam Agama dan Tradisi Lain
Content
5. Slide 5
ubungan Antara Agama & Korupsi
Teten Masduki: “Keberhasilan negara-negara yang
dinilai bersih seperti Finlandia terkait dengan dua faktor:
political will pemerintahnya yang kuat dan
masyarakatnya yang tidak tolerans terhadap korupsi”.
Sikap tolerans atau tidaknya suatu kelompok sosial
terhadap tindak korupsi terkait dengan kebudayaan
(sistem kepercayaan/nilai/agama yang dipraktikkan).
Agama &
Korupsi
6. Slide 6
ilai2 Normatif Islam mengenai Anti Korupsi
Hadis Riwayat (HR) Ahmad: “Allah melaknat orang yang
memberi suap, penerima suap, dan broker suap yang
menjadi penghubung diantara keduanya”.
Suap mengkibatkan orang lemah kehilangan
hak/kesempatan.
Suap karena terpaksa, menurut sebagian ahli, juga
diharamkan, karena mencegah bahaya harus
didahulukan daripada mengambil maslahat
Larangan
Suap
HR Bukhari: Hadiah yang diperoleh Ibn al-Lutbiyyah
sebagai pejabat publik dinilai Nabi sebagai milik negara.
HR Ahamad: “Hadiah bagi pejabat adalah ghulul
(korupsi)”
Larangan
Hadiah bagi
Pejabat
1
2
7. Slide 7
ilai2 Normatif Islam mengenai Anti-Korupsi
Korupsi dalam hal ini merusak sistem politik, ekonomi,
dan hukum. QS. 7:55: “Janganlah kalian berbuat
kerusakan di muka bumi setelah (Allah)
memperbaikinya”. Lihat juga QS. 7: 85.
Larangan
Merusak
QS 3: 161: “Barang siapa yang melakukan ghulûl dalam
harta rampsasan perang, maka pada hari kiamat ia akan
datang dg membawa apa yang telah dikhianatinya itu”
HR Abu Daud: “Barang siapa yang diangkat menjadi
karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri
upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih
dari upah yang semestinya adalah korupsi (ghulûl)”.
HR Bukhari-Muslim: pelaku ghulûl haram baginya
surga, walaupun barang yang dikorup senilai kayu siwâk
(semacam sikat gigi).
Larangan
Mengambil
Harta Org
Lain dgn
Cara Khianat
2
4
8. Slide 8
ilai2 Normatif Islam mengenai Anti-Korupsi
Karena pejabat publik, dalam batas terentu,
melanjutkan tugas kenabian, maka ia harus bersifat jujur
HR. Bukhari-Muslim: Berbohong ciri orang munafik
HR. Bukhari-Muslim: Kebohongan akan melahirkan
kebohongan lain dan perbuatan dosa lainnya.
Keharusan
Jujur
QS. 28:26 (syarat minimal pejabat publik: al-qawiyy
(kuat [memiliki kapasitas fisikal, emosional, dan
intelektual]) dan al-amîn (terpercaya [Etis/tidak khianat).
QS 4:58 dan QS. 8: 27 dan QS. 4: 107 melarang tindak
penyelewengan dari tanggungjawab
HR. Ahmad: Ketiadaan akuntabilitas adalah ketiadaan
iman dan tidak komitmen dengan janji (termasuk kontrak
sosial) adalah ketiadaan agama.
HR Bukhari: ... “Allah akan meminta pertangungjawaban
setiap penguasa prihal hak-hak rakyatnya”.
Keharusan
Amanah
5
6
9. Slide 9
ilai2 Normatif Islam mengenai Anti-Korupsi
Keadilan (memberikan hak kepada yang berhak) harus
ditegakkan, sekalipun kepada orang yang dibenci (QS.
16: 90, 4; 135, 60:8, dan 5: 8).
Menegakkan keadilan merupakan fungsi utama
kenabian (QS. 57: 25)
Alam ini, baik alam raya (kauniyah) maupun alam sosial
tercipta dan berjalan di atas keseimbangan (QS. 17: 16).
Keadilan akan membawa pada ketaqwaaan (QS. 5: 8)
dan ketaqwaan membawa pd kemakmuran (QS 7:96)
Keharusan
Menegakan
Keadilan
7
10. Slide 10
ilai2 Normatif Islam mengenai Anti-Korupsi
Walaupun di depan Allah semua orang adalah sama,
tetapi yang membedakannya adalah tingkat
ketaqwaannya (QS. 49: 13).
QS. 18: 30: “Allah tidak akan menyia-nyiakan orang
yang paling baik amal (karya)-nya”
Islam mengakui perbedaan capaian ekonomi karena
usaha (QS. 16: 71, 43: 32), membedakan derajat orang
yang berilmu dengan yang tidak (QS. 39: 9, 58: 11) dan
menyebut reward berdasarkan upayanya (QS 6: 132,
17: 84, 55: 60).
Meski Islam mensunnahkan sedekah kepada kerabat
(QS 2: 177), tetapi kekerabatan tidak berlaku untuk hal-
hal publik (QS. 4: 135, 5: 8).
Keharusan
Menegakan
Meritokrasi
8
11. Slide 11
ilai2 Normatif Islam mengenai Anti-Korupsi
“Jangan kalian memakan harta (yang diperoleh) secara
batil” (QS. 2: 188).
Hadis Nabi: Tidaklah suatu daging yang tumbuh dalam
diri seseorang dari harta haram, kecuali akan dilahap api
Neraka.
Ada hubungan antara prilaku dg apa yang dimakan.
Larangan
Memakan
Barang
Haram
9
Meski Qur’an mengakui kecenderungan alamiah
manusia pada kekayaan material (QS. 3:14), tetapi
menyebut dunia (materi) sebagai tipuan, permainan, dan
ujian (QS. 3: 185, 6:32). Manusia dianjurkan agar tidak
terperdaya oleh dunia.
HR Ibn Majah: Nabi menganjurkan tidak tamak (rakus) &
bersikap zuhud, karena hidup di dunia hanya sebentar
(HR. Bukhari).
Larangan
Memakan
Barang
Haram
10
12. Slide 12
ilai2 Normatif Islam mengenai Anti-Korupsi
HR Turmudzi dan Ahmad: “Dosa adalah sesuatu yang
membuat hati gundah dan takut dilihat orang” (dilakukan tidak
transparan).
Keharusan melibatkan publik (transparan) dalam memutuskan
persoalan publik lewat musyawarah (QS. 3: 159 dan 42: 38).
Transparansi sebagai media akuntabiltas (amânah)
Transaksi ekonomi dengan bukti tertulis tidak meragukan dan
lebih kuat dari persaksian (QS. 2: 282)
Keharusan
Transparansi
11
Perintah amar ma’rûf dan nahyi munkar (QS3:104) sebagai
prasyarat untuk menjadi umat terbaik (QS. 3: 110).
HR Ibn Majah: Jihad yang paling utama adalah menyampaikan
kebenaran di depan penguasa yang zalim.
Al-Qur’an menolak kediktatoran Namrudz dan Fir’aun (QS. 2:
258, 44: 31) dan mengecam rakyatnya yang membebek (QS.
28:8, 40, 11: 97-98).
Larangan
Memakan
Barang
Haram
12
13. Slide 13
ilai2 Normatif Islam mengenai Anti-Korupsi
HR. Abdurrahman bin Zubair: Penggajian ideal (dalam
kontrak kerja) adalah gaji yang memungkinkan pekerja
punya rumah, keluarga, pembantu, dan kendaraan.
Pengambilan gaji di luar aturan kontrak adalah korupsi
(ghulul).
Kelayakan
Gaji dalam
Hadits
13
14. Slide 14
ukum Bagi Pelaku Korupsi
Prinsipnya hukuman bagi pelaku korupsi: ta’zîr (hukuman
setimpal dan menjerakan menurut ijtihâd hakim)
Pelaku korupsi yang nilainya minimal 93,6 gram emas
hukumannya: potong tangan. Ini dianalogkan dengan
pencurian, meski karakternya agak berbeda (QS. 5:38).
Korupsi dalam jumlah besar = perampokan (hirâbah).
Hukumannya: minimal potong tangan kanan dan kaki kiri,
maksimal hukuman mati dan salib (QS. 5: 33).
Imam Syafi’i, Abu Yusuf, Malik, dan Ahmad: pelaku korupsi
harus dijatuhi hukuman dan ganti rugi (mengembalikan uang
yang dikorup).
Komisi isu-isu terkini NU membolehkan jenazah koruptor tidak
disalatkan.
Penegakan hukum bagi pelaku korupsi dilarang tebang pilih
(hanya dikenakan kepada yang lemah saja [HR Turmudzi])
Hukuman
Bagi
Koruptor
15. Slide 15
emberantasan Korupsi dalam Sejarah Islam
Umar bin Khattab (634-644 M) menjatuhkan hukuman cambuk
100 kali dan penjara 1 tahun kepada Mu’iz bin Abdullah,
karena memalsukan stempel dan mengambil harta negara.
Abdul Malik bin Marwan (685-705 M) mendirikan wilâyah al-
mazhâlim (WM), yaitu lembaga pengawas yang berwenang
menggelar peradilan terhadap kezaliman (termasuk korupsi)
oleh pejabat publik dan keluarganya. WM dapat bertindak
tanpa menunggu gugatan.
Kedudukan WM semakin kuat pada masa Umar bin Abdul Aziz
(717-720 M). Ia mengembalikan seluruh harta rakyat yang
diambil para penguasa sebelumnya.
Kelembagaan WM terus berfungsi pada masa Dinasti
Abbasyiah (750-1258 M), terutama masa al-Mahdi, Harun ar-
Rasyid, dan al-Ma’mun, hingga Dinasti Turki Usmani (1300 M-
1924).
…..dalam
Sejarah
Klasik
Islam
16. Slide 16
eteladanan Tokoh Muslim Klasik
Nabi yang hidup sederhana, tidak bergelimang harta,
hingga wafatnya
Umat bin Khattab hanya mempunyai 2 pakaian dan
hanya mengambil gaji untuk ukuran kebutuhan hidup
orang biasa, meski pada masanya negara kaya raya
Umar bin ‘Abd al-Aziz mematikan lampu saat bekerja di
kantornya, karena putranya datang untuk urusan
keluarga
Para sufi yang zahid seperti Hasan al-Basri dan Ibrahim
bin Adham
Keteladanan
Tokoh
Muslim
Klasik
17. Slide 17
unia Islam Kontemporer – Anti Korupsi
Menurut laporan TI 2005, negara Muslim yang paling korup:
Bangladesh (terkorup I bersama Chad [skor 1,7]). Yang
terkorup, bukan saja negara sekuler (Mesir, Syiria, Turki , dan
Indonesia (skornya 2,2), tetapi juga neo Islam, yang
menerapkan hukum pidana Islam (Pakistan dan Sudan).
Kecuali Saudi Arabia (nilai 3,4) dan Kuwait (4,7), negara kaya
penghasil minyak agak/cikup bersih. Oman (skornya 6,3), UEA
(6,2), Qatar (5,9), dan Bahrain (5,8).
Keteladanan
Tokoh
Muslim
Klasik
Mengapa
Korupsi
Marak?
Rendahnya standar penggajian.
Lemahnya political will pemerintahannya dalam menciptakan
good governance
Toleransi Masyarakatnya terhadap tindak korupsi
Lemahnya kontrol terhadap pejabat publik.
Dalam kontek Indonesia, faktor lainnya: lembaga legislatif
menjadi super body; otonomi daerah dan pilkada; lembaga
peradilan yang korup.
18. Slide 18
ilai2 Anti-Korupsi Agama & Kepercayaan Lain
Kitab Eksodus: “Suap janganlah kau terima, sebab suap
membuat buta mata orang-orang yang melihat dan
memutarbalikan perkara orang-orang yang benar”. Lihat
juga Kitab Eksodus 23: 8.
Bible juga menegaskan bahwa ciri orang yang berada
dalam jalan yang benar adalah tidak tersentuh uang suap
dan ciri raja yang zalim adalah memakan harta suap.
Tradisi Kristiani juga menekankan hidup sederhana,
bahkan para rahib Kristiani menjauhi kehidupan duniawi
dengan mengasingkan diri di biara-biara dan padang
pasir
Kristiani
19. Slide 19
ilai2 Anti-Korupsi Agama & Kepercayaan Lain
Soma Dewa, guru India abad ke-10: Uang suap: pintu
masuk ke dosa. Raja yang penipu, akan ditinggalkan
rakyat dan tidak akan hidup lama.
Pemikiran India: tinggi rendahnya korupsi lebih
tergantung pada faktor sejarah, sosiologis, dan lainya
daripada ancaman hukuman.
Ajaran Hindu menekankan hidup sederhana, bahkan
mendorong untuk meninggalkan dunia dengan cara
mendekatkan diri pada Tuhan guna mencapai persatuan
Atman dengan Brahman
Ajaran Budha menekankan pengendalian nafsu dan
berusaha melepaskan diri dari nafsu demi mencapai
Nirwana. Para biksu Budha pun, hidup sederhana
India & Hindu
20. Slide 20
ilai2 Anti-Korupsi Agama & Kepercayaan Lain
Konfusionisme (551-478 SM) lebih percaya pada upaya
mendekatkan diri kepada Tuhan, pengendalian diri, dan
pendidikan etika, daripada pembentukan dan penegakan
hukum, dalam pembinaan moral bangsa.
Konfusianisme
21. Slide 21
ilai2 Anti-Korupsi Agama & Kepercayaan Lain
Hukum Hammurabi di Babilonia (naik tahta 1200 SM)
mengancam tindak korupsi tertentu dengan hukuman mati.
Di Yunani Kuno, isu korupsi digunakan untuk menjatuhkan
martabat seorang prajurit dan negarawan yang baik, seperti
yang dilakukan seorang jaksa kepada seorang negarawan
bernama Kimon 463 M.
Di Kerajaan Romawi Kuno dikenal kasus Gaius Verres (115-34
SM), gubernur yang melakukan korupsi dan berhasil menyuap
para senator yang menjadi hakim. Namun, ia tidak dapat
menyentuh hakim ketua, Cicero. Ia lalu meninggalkan Roma dan
bermukim di Masilla dengan hidup mewah dari uang korupsi,
sebelum dijatuhi hukuman.
Di Korea Selatan tahun 1996 telah terjadi pengadilan korupsi
dua mantan presidennya
Di Cina akhir-akhir ini dikenal ungkapan Perdana Menteri Cina,
Zhu Rongji (1998): “Peti mati untuk koruptor”.
Tradisi Lain