presentasi pemprov

1. Dr. Janry H. U. P. Simanungkalit, S.Si., M.Si.
Direktur Kompensasi ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN
EVALUASI JABATAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA/TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
DALAM KERANGKA MANAJEMEN ASN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2. Pokok Materi
01
02
03

3. Latar Belakang

5. (Historical Background)

6. Pembatasan Honor-honor yang terkait
ouput kegiatan dan tidak memenuhi kriteria
pembentukan tim untuk dialihkan sebagai
Tunjangan Kinerja
Pengurangan Perjalanan Dinas
dialihkan untuk Tunjangan Kinerja
Tunjangan Kinerja harus dikaitkan
dengan capaian kinerja sejak tunjangan
tersebut dibayarkan
Honor
Perjalanan
Dinas
Kinerja
Tunjangan khusus/lainnya diintegrasikan
dalam Tunjangan Kinerja, apabila terjadi
penurunan penghasilan, sepanjang dasar
hukumnya kuat, dapat diberikan Tunjangan
Selisih Penghasilan
Tunjangan
Khusus
Kebijakan
Perpres 81/2010

7. KELAS JABATAN
KEMENDAGRI
(75 %)
LAN
(75 %)
BKN
(70 %)
123 Th 2018 126 Tahun 2017 123 Tahun 2017
17 33.240.000 33.240.000 29.085.000
16 27.577.500 25.577.500 20.695.000
15 19.280.000 19.280.000 14.721 .000
14 17.064.000 17.064.000 11.670.000
13 10.936.000 10.936.000 8.562.000
12 9.896.000 9.896.000 7.271.000
11 8.757.600 8.757.600 5.183.000
10 5.979.200 5.979.200 4.551.000
9 5.079.200 5.079.200 3.781.000
8 4.595.150 4.595.150 3.319.000
7 3.915.950 3.915.950 2.928.000
6 3.510.400 3.510.400 2.702.000
5 3.134.250 3.134.250 2.493.000
4 2.985.000 2.985.000 2.350.000
3 2.898.000 2.898.000 2.216.000
2 2.708.250 2.708.250 2.089.000
1 2.531.250 2.531.250 1.968.000

9. Pangkat adalah kedudukan yang
menunjukkan tingkat seseorang
PNS berdasarkan jabatannya dalam
rangkaian susunan kepegawaian
dan digunakan sebagai dasar
penggajian.
(PP 99 Th 2000)
Pangkat adalah kedudukan yang
menunjukan tingkatan Jabatan
berdasarkan tingkat kesulitan,
tanggungjawab, dampak, dan
persyaratan kualifikasi pekerjaan yang
digunakan sebagai dasar penggajian
(Psl 46 PP No. 11 Th 2017)

10. Arah Kebijakan Perubahan Sistem Penggajian PNS
(UU ASN)
GAJI POKOK
TUNJ. JABATAN
TUNJ. KELUARGA
TUNJ. PANGAN
TUNJ. LAINNYA:
Tunj Resiko, THR,
etc
UANG MAKAN
HONORARIUM
EXISTING
KOMPONEN PENGHASILAN
PNS
Perubahan Komponen
Penghasilan
TUNJ. KINERJA
GAJI
UU ASN

11. 1. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada
PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
2. Gaji sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai dengan beban
kerja, tanggung-jawab, dan resiko pekerjaan.
3. Gaji sebagaimana dimaksud pada angka 2 pelaksanaannya
dilakukan secara bertahap.
(Pasal 79 UU ASN)
PRINSIP DASAR PENGGAJIAN PNS
(UU 5 Tahun 2014)
Sistem Penggajian berbasis Jabatan

12. Pemerintah WAJIB membayar gaji yang Adil & Layak kepada PNS serta
menjamin kesejahteraan PNS.
Dibayarkan sesuai dg Beban Kerja, Tanggung Jawab & Risiko Pekerjaan.
Gaji PNS diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup PNS.
EVALUASI
JABATAN
Tanggung-
jawab
Beban
Kerja
Resiko
Pekerjaan
Pangkat  Kelas Jabatan  Harga Jabatan

13. PERUBAHAN SISTEM PENGGAJIAN BERBASIS PANGKAT MENJADI BERBASIS
HARGA JABATAN

14. Pelaksanaan
Evaluasi Jabatan

15. Landasan Hukum
a.Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34
Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi
Jabatan PNS
Jo. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 39
Tahun 2013.
b. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
PNS.

16. Historikal
PermenPAN RB
No.34/2011
&
Perka BKN No.
21 Tahun 2011
• Format Berita
Acara
• Kelas Jab
untuk Tukin
PP MANAJEMEN
PNS
Workshop
Nasional
Analisis Jab.,
Analisis Beban
Kerja, dan Evaluasi
Jab.
UU ASN
2020
2018 - 2019
2017
2014
2013
2012
2011
PermenPAN RB
No.39/2013
Format Surat
Persetujuan
PELAKSANAAN
EVALUASI
JABATAN
Pusat 100% &
Daerah < 10%
Percepatan
Penyelesaian
Tahap I
Percepatan
Penyelesaian
Tahap II
Zona
Aceh dan Papua

17. Evaluasi
Jabatan
Ragam Metode Evaluasi Jabatan
HAY
MERCER
Dan
lain-lain...
FES
TOWER-
WATSON
Tower-Watson Global
Grades (1980)
Factor Evaluation System
(Sept., 1977), menggantikan metode
sebelumnya: Classification Principles
and Policies (1963) - US OPM
HayGroup
(1950)
PC Mercer
(1970)
• Eurocomp
• Job Ranking
• Job Classification
• Point Method
• Factor Comparison
FES merupakan basis dalam Perka BKN
& Permen.PAN-RB (sebelumnya BKN
sudah menerbitkan Perka BKN No. 46B /
2003 untuk Pelaksanaan Evaluasi
Jabatan)

18. Prinsip Evaluasi Jab.
Yang dievaluasi adalah JABATAN bukan
Orang/Pegawai
Jabatan-jabatan yang telah ditetapkan
Intellectual Judgement
(bukan matematis)
Proses pembahasan dan kesepakatan tim
(melalui proses validasi 3 pihak :
Kem PAN & RB, BKN dan Instansi ybs.)

19. Evaluasi
Jabatan
Tahapan PelaksanaanEvaluasi Jabatan
Persiapan Pelaksanaan
Penetapan
Hasil Evaluasi
a. Tim EvJab
1) Pengarah
2) Pelaksana
b.Inventarisasi
Informasi
Jabatan (Anjab)
c.Klasifikasi Jab.
a.Penyusunan Peta
Jabatan
b.Penyusunan
Informasi Faktor
Jabatan
c.Tabel Penilaian
Jabatan
a.Validasi Nilai &
Kelas Jab.
b.Penetapan
Hasil Evajab.
Perubahan
Tusi Jabatan
dan/atau
Struktur
Organisasi, dll

20. Kriteria Faktor Jab.
1)Ruang Lingkup dan Dampak Pekerjaan
Jabatan (5 level);
2) Pengaturan Organisasi (3 level);
3) Wewenang Penyeliaan (3 level);
4) Hubungan Personal yang harus dilakukan (4A
Sifat Hub. – 4B Tujuan Hub.  4 level);
5) Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (8
level).
6) Kondisi Lain (6 Level) + Situasi Khusus
(Lihat Anak Lampiran I Perka BKN No. 21 Th 2014, atau
Lihat Lampiran PermenPAN dan RB No. 34 Th 2011)
Managerial Positions
JPT, Administrator, dan Pengawas
Non-Managerial Positions
Fungsional dan Pelaksana
1) Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan (9 level);
2) Pengawasan yang diterima (5 level);
3) Pedoman/Panduan Kerja (5 level);
4) Kompleksitas Pekerjaan (6 level);
5) Ruang Lingkup dan Dampak Pekerjaan Jabatan
(6 level);
6) Hubungan Personal yang harus dilakukan
(4 level);
7) Tujuan Hubungan (4 level);
8) Persyaratan/Tuntutan Fisik (3 level);
9) Lingkungan Kerja (3 level).
(Lihat Anak Lampiran II Perka BKN No 21 Th 2011)
(Lihat Lampiran menpan No 34 Tahun 2011)

21. Evaluasi
Jabatan
Hasil Evaluasi Jabatan
Nilai Jabatan
dan
Klasifikasi
Jabatan
Evaluasi
Jabatan
(Struktural dan
Fungsional)
JS JF
F1 F1
F2 F2
F3 F3
F4 F4
F5 F5
F6 F6
F7
F8
F9
Tingkat/
Kelas Jabatan
Nilai Jabatan
17 4.055 s/d Keatas
16 3.605 s/d 4.050
15 3.155 s/d 3.600
14 2.755 s/d 3.150
13 2.355 s/d 2.750
12 2.105 s/d 2.350
11 1.855 s/d 2.100
10 1.605 s/d 1.850
9 1.355 s/d 1.600
8 1.105 s/d 1.350
7 855 s/d 1.100
6 655 s/d 850
5 455 s/d 650
4 375 s/d 450
3 305 s/d 370
2 245 s/d 300
1 190 s/d 240
Peringkat
Jabatan

22. Kebijakan Pemberian
Tunjangan Kinerja/
TPP

23. •Konstruksi Yuridis
•Arah Kebijakan
•Prinsip
•Implementasi

24. PP No.7/1977 ttg Peraturan Gaji PNS (Pasal 19)
.................. “apabila ada alasan-alasan yang kuat, kepada PNS dapat diberikan
tunjangan-tunjangan lain”.
Perpres No. 81/2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010 –
2025
Perpres Tunjangan Kinerja
Masing-masing K/L
Psl. 63 PP No. 58/2005
dicabut dengan
Psl. 58 PP No.12/2019
Ttg Pengelolaan Keuangan Daerah
Pertimbangan beban kerja, tempat
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan
profesi, prestasi
Kerja, dan/atau pertimbangan
objektif lainnya
Perkada berpedoman PP?
Persetujuan Mendagri pertimbangan Menkeu
Kepala Daerah nakal: penundaan/ dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum
Tentang Pedoman Penghitungan
Tunjangan Kinerja PNS

25. Fakta:
Bentuk pemberian tambahan penghasilan setiap Daerah berbeda-beda (variatif), terutama dari aspek :
1. Penetapan (eselon/golru)
2. Tata Cara Pemberian (presensi pegawai)
Koordinasi & Supervisi Bidang Pencegahan Komisi
Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK)
PUSH FACTOR

26. PEDOMAN PENDAMPINGAN
PENERAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)
PADA PEMERINTAH DAERAH
Oleh:
TIM KOORDINASI & SUPERVISI
BIDANG PENCEGAHAN KPK

27. II. PENERAPAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
2.1. DASAR HUKUM TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
1) Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menyatakan bahwa:
(1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS,
(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan
resiko pekerjaan,
(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap,
(4) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
negara,
(5) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
daerah.
2) Pasal 63 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri
sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

28. 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta perubahannya Nomor 21 Tahun
2001 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Lampiran A. VIII Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan Kode Rekening Belanja Daerah pada Kode Rekening
5.1.1.02 Bab Tambahan, yakni penganggaran bagi tambahan penghasilan bagi pegawai negeri
sipil di daerah mengacu pada kriteria:
a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja,
b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas,
c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja,
d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi,
e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
4) Peraturan Menteri PAN dan RB No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai
Negeri Jo. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 39 Tahun 2013, dan
5) Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS.

29. Manfaat Tunjangan
1. Pegawai merasa mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintah.
2. Meningkatkan motivasi kerja pegawai, terutama untuk tunjangan kesejahteraan yang dikaitkan dengan
kinerja.
3. Menghilangkan istilah meja ‘mata air’ dan meja ‘air mata’, atau ‘lahan basah’ dan ‘lahan kering’.
4. Menghilangkan rasa iri diantara pegawai yang sering terlibat dalam proyek dan yang tidak pernah terlibat
dalam proyek (karena tupoksi memang tidak memungkinkan).
5. Meningkatkan pendapatan pegawai, sehingga standart biaya hidup minimal bisa dicapai, terutama untuk
pegawai staf dan fungsional, sehingga tercipta 'pemerataan pendapatan‘ secara proporsional.
6. Menunjukkan rasa kebersamaan, karena 'kerelaan' dari pejabat yang dengan ikhlas 'pendapatannya
berkurang' demi untuk 'menambah pendapatan' staf.
7. Seiring dengan semakin meningkatnya kemampuan ekonomi negara, maka perlu juga dipikirkan perihal
peningkatan kesejahteraan para ASN di daerah.
8. Memberikan ketenangan bathin kepada ASN karena mendapatkan tambahan penghasilan secara “legal”.
II.3. PRINSIP PELAKSANAAN TPP

30. Berdasarkan
Undang-Undang ASN
& RPP GTF

31. Overview
KOMPENSASI TOTAL PNS
(UU No. 5 TH 2014 ttg ASN)
Fasilitas Kompensasi Total PNS
Jaminan
Hari Tua
Jaminan
Pensiun
Tunjangan
Kinerja
Penghargaan
• Tanda Kehormatan
• Kenaikan Pangkat Istimewa
• Kesempatan Prioritas
Pengembangan Kompetensi
• Kesempatan menghadiri Acara
• Resmi dan/atau Acara Kenegaraan
Gaji
Perlindungan
• Jaminan Kesehatan
• Jaminan Kecelakaan Kerja
• Jaminan Kematian
• Bantuan Hukum
Tunjangan
Kemahalan
Penyederhanaan/Simplikasi Komponen Penghasilan
1 2
3

32. Arah Kebijakan Tunjangan Kinerja
(draf RPP GTF)
TUNJANGAN KINERJA TERTENTU (2)
DISKRESI PRESIDEN UNTUK KONDISI TERTENTU
(c/: bagi yang mengalami penurunan penghasilan, atau tambahan bagi
yg bertugas di daerah konflik/pulau kecil terluar)
TUNJANGAN KINERJA (1)
PRINSIP: BERUPA INSENTIF/BONUS TERTENTU
PEMBERIANNYA DIDASARKAN PADA
CAPAIAN KINERJA Basis
Pemberian:
Hasil
Penilaian
Kinerja

33. • ALIGNMENT (sesuai dengan bobot pekerjaan/keahlian/kompetensi)
…Refers to the pay relationship among different jobs/skills/competencies within an organization
• CONTRIBUTION (harus dikaitkan kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi)
…Refers to the employee’s contribution to organization performance
• COMPETITIVENESS (mampu menghadirkan tren positif untuk pencapaian kinerja)
…Refers to the pay relationship among organization

35. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
besarannya didasarkan pada hasil evaluasi
jabatan dan capaian kinerja PNS.
1. PENGERTIAN

36. Untuk menentukan besaran tunjangan kinerja PNS yang adil,
objektif, transparan, dan konsisten sesuai dengan berat
ringannya suatu jabatan, maka penghitungan tunjangan kinerja
harus didasarkan pada nilai atau kelas suatu jabatan yang
diperoleh melalui proses evaluasi jabatan.
2. PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA
Sesuai dengan Pencapaian Kinerja PNS
Pembayaran

37. A. Penetapan Besaran Tunjangan Kinerja
Variabel Penetapan Besaran
Tunjangan Kinerja
Evaluasi Jabatan
Penilaian Tingkat Faktor
Jabatan
Kelas dan Nilai Jabatan
Penetapan Besaran
Tunjangan Kinerja
Menpan
RB
Menkeu
Data Collector
Capaian RB
Job
Pricing
Pedoman Penghitungan
Tunjangan Kinerja PNS
“Kelas dan Nilai Jabatan yg telah
divalidasi digunakan sebagai dasar
penghitungan Tunjangan Kinerja”
Dilakukan dengan memberikan Indeks
Besaran Rupiah tertentu untuk setiap
Nilai Jabatan, dengan formula:
TK = NJ X IDrp
TK = Tunjangan Kinerja
NJ = Nilai Jabatan
Idrp = Indeks Besaran Rupiah
ttg Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri

38. NO JABATAN
KELAS
JABATAN
NILAI JABATAN
INDEX
(Rp ,-)
TUNJANGAN
KINERJA
1 2 3 4 5 6 = (4X5)
1 Sekretaris Utama 17 4.585 5.000 22.925.000
2 Direktur Peraturan Perundang-undangan 15 3.645 5.000 18.225.000
3 Direktur Kepangkatan dan Mutasi 15 3.205 5.000 16.025.000
4 Kepala Subdit Peraturan Perundang-undangan II 12 2.285 5.000 11.425.000
5 Kepala Subdit Kepangkatan & Mutasi II 11 2.020 5.000 10.100.000
6
Kepala Seksi Penyiapan Perancangan Peraturan
Perundang-undangan Bidang Hak Kepegawaian,
Gaji dan Tunjangan
9 1.430 5.000 7.150.000
7 Kepala Seksi kepangkatan dan Mutasi I.A 8 1.165 5.000 5.825.000
8
Pengolah Bahan Perancangan Peraturan
Perundang-undangan
7 940 5.000 4.700.000
9 Pemroses Mutasi kepegawaian 5 590 5.000 2.950.000
Contoh Perhitungan

39. b. Pembayaran Tunjangan Kinerja
Pembayaran
Tunjangan Kinerja
+
• Daily Report
• Supervisor &
Director
Approval
• Tingkat
Kehadiran
• Cuti
• Hukuman
Disiplin
Contoh di BKN

40. 40

42. PENATAAN JABATAN
PELAKSANA DI
LINGKUNGAN INSTANSI
PEMERINTAH
(Berdasarkan Peraturan MENPANRB Nomor 41 Tahun 2018)
Dr. Janry H. U. P. Simanungkalit, S.Si., M.Si., Direktur Kompensasi ASN –
BKN

43. Contoh Peta Jabatan (Evajab)

44. HISTORIKAL
STANDARISASI JABATAN
PELAKSANA

45. JABATAN PELAKSANA
Dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan PNS yang
menunjukkan kesamaan:
Karakteristik
Pola Kerja
Mekanisme
Ditetapkan
"Nomenklatur Jabatan Pelaksana"

46. NOMENKLATUR
JABATAN PELAKSANA
Tugas Jabatan
Kualifikasi Pendidikan
Formal dan/atau Profesi
Kompetensi (Sesuai
Kebutuhan Organisasi)

47. NOMENKLATUR
JABATAN
PELAKSANA
digunakan sebagai acuan bagi
Instansi Pemerintah untuk:
• Penyusunan dan
Penetapan Kebutuhan;
• Penentuan Pangkat dan
Jabatan;
• Penggajian dan
Tunjangan;
• Pemberhentian.
• Pengembangan Karier;
• Pengembangan
Kompetensi;
• Penilaian Kinerja;

48. INSTANSI TEKNIS
MENGUSULKAN:
• Perubahan / Penyempurnaan;
• Nomenklatur Jabatan Pelaksana
Baru
DISAMPAIKAN PPK
KEPADA MENTERI
disertai dengan:
• peta jabatan;
• analisis jabatan;
• analisis beban kerja.
Mengusulkan penetapan nomenklatur Jabatan
Pelaksana yang diusulkan oleh K/L dan Pemerintah
Daerah.
Usulan minimal memuat:
a. Klasifikasi jabatan
b. Nomenklatur jabatan;
c. Tugas Jabatan;
d. Uraian tugas jabatan;
e. Syarat jabatan;
f. Hasil kerja/output jabatan;
g. Kualifikasi pendidikan dan/atau profesi;
h. Kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural;
i. Kedudukan jabatan/peta jabatan; dan

49. Esensi Standarisasi Jabatan Pelaksana
1
• Nomenklatur Jabatan
2
• Persyaratan Jabatan (Kualifikasi Pendidikan
dan Kompetensi)
3
• Tugas Jabatan (peran, tanggung jawab,
wewenang, hasil kerja jabatan)
4
• Kelas Jabatan

50. Pasal 56 (Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana)
1. Setiap PNS yang memenuhi syarat jabatan mempunyai kesempatan
yang sama untuk diangkat dalam JA yang lowong (termasuk Jabatan
Pelaksana)
2. PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam jab Pelaksana.
3. PyB mengusulkan pengangkatan PNS dalam jab Pelaksana kepada PPK
setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi
Pemerintah, yg dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara
kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja,
kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan jender,
suku, agama, ras, dan golongan.

51. ISU DALAM IMPLEMENTASI
Bagaimana kualifikasi pegawai (Pelaksana) di
Instansi Bapak/Ibu saat ini?
a. Overqualified
b. Sesuai Standarisasi
c. UnderQualified

52. Pasal 167 s/d 171 (Manajemen Karir – Profil PNS)
1. Instansi Pemerintah harus terlebih dahulu menyusun:
a. standar kompetensi Jabatan; dan
b. profil PNS.
2. Profil PNS tersebut memuat:
a. data personal;
b. kualifikasi;
c. rekam jejak jabatan;
d. kompetensi;
3. Kompetensi dimaksud merupakan informasi mengenai kemampuan PNS dalam melaksanakan
tugas Jabatan.
4. Dalam rangka menyediakan informasi mengenai kompetensi PNS dalam profil PNS, setiap PNS
harus dinilai melalui uji kompetensi.
5. Uji kompetensi PNS dapat dilakukan oleh assessor internal pemerintah atau bekerjasama
dengan assessor independen dan dilakukan secara berkala.

53. TERIMA KASIH