PRESENTASI OMBUSMAN DAN KOMITE DISABILITAS REPUBLIK INDONESIA PADA TAHUN 2022

1. KOMITE DISABILITAS DAERAH BALI
IMPLEMENTASI PERDA 9 TAHUN 2015
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANGDISABILITAS
DALAM PENGUATAN LAYANAN PUBLIK TERHADAP DISABILITAS
SARANA PRASARANA, KOPETENSI PENYELENGGARA LAYANAN PUBLIK DAN PENGLOLAAN
PENGADUAN
Oleh : Drs. I Nyoman Dana, M.Erg
Wk. Ketua KDD
Inna Sindhu Beach Sanur, 4 Agustus 2022

2. KOMITE DISABILITAS DAERAH BALI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS
Pergub No 67 Tahun 2017 tentang Komite Daerah
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas
SK. Gubernur Bali Nomor 229/03-C/HK/2020 tanggal 4 Maret
2020 Tentang Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas, Provinsi Bali
DASAR HUKUM KOMITE

3. KOMITE DISABILITAS DAERAH ADALAH LEMBAGA
DAERAH INDEPENDEN YANG MEMPUNYAI
KEDUDUKAN HUKUM DAN MELAKSANAKAN FUNGSI
PENGKAJIAN DAN PENELITIAN, PENYULUHAN, DAN
PEMANTAUAN HAK ASASI DAN KEBEBASAN DASAR
PENYANDANG DISABILITAS
1. Komite memberi pendampingan dan layanan bantuan hukum
serta Pelanggaran Hak Penyandang Disabilitas baik secara pribadi
maupun kelompok setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang
termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau
kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi,
membatasi, dan atau mencabut hak Penyandang Disabilitas yang
dijamin peraturan perundang-undangan.
STRATEGI

4. 2. Mengurangi Diskriminasi setiap pembedaan,
pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas
dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada
pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau
pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
3. Menerima Pengaduan dengan penyampaian fakta dan
data oleh seseorang atau kelompok baik secara tertulis, lisan
atau menggunakan bahasa isyarat dan gambar (dalam bentuk
visual) mengenai dugaan adanya pelanggaran hak
Penyandang Disabilitas kepada Komite Daerah Disabilitas
agar ditindaklanjuti dan diselesaikan.
4. Mengeluarkan Rekomendasi dan saran yang dibuat
oleh Komite Daerah Disabilitas berdasarkan hasil
pengumpulan fakta dan kajian yang dilakukan, melalui
mediasi proses penyelesaian pengaduan dugaan pelanggaran
hak Penyandang Disabilitas melalui mediator, Komunikasi
dalam proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Komite
Daerah Disabilitas dalam rangka penyelesaian permasalahan
terkait penyandang disabilitas.

5. 1. Mendorong dan mengadvokasi pengarusutamaan Penyandang
Disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik;
2. Membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas dalam semua aspek kehidupan;
3. Mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan dan partisipasi
penuh bagi Penyandang Disabilitas.
4. Mediasi, komunikasi, dan informasi antara Penyandang
Disabilitas dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/ Kota;
5. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan terjadinya
pelanggaran hak-hak Penyandang Disabilitas;
6. Mendorong program terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas di Perangkat Daerah Provinsi dan
Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota; dan
7. Pemantauan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.
LANGKAH-LANGKAH

6. PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK DASAR
PENYANDANG DISABILITAS :
PENDIDIKAN , KESEHATAN, REHABILITASI,
KETENAGAKERJAAN, AKSESBILITAS, PERUMAHAN, EKONOMI,
HUKUM, POLITIK, ADAT, AGAMA DAN BUDAYA
Pendidikan, Pasal 6 – 12 Perda 9 Tahun 2015
1. Pemahaman pengertian inklusif adalah Bhineka Tunggal Ika
sebagai prinsip kehidupan bermasyarakat dan bernegara kepada
Birokrat dan pelaksana pendidikan
2. Penetapan target pencapaian inklusif peripurna di Bali
(misalnya dalam 5 tahun ke depan) berikut tahapan program
tahunan beserta indikator capaian tiap tahun, sehingga progres
penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat diukur secara
kuantitas, dan kualitas (tidak hanya normatif)
3. Penguatan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif berupa fasilitasi
kebutuhan kelembagaan dan penyelenggaraan program sesuai
pasal 10 Perda No 9 Tahun 2015sehingga proses dukungan
(suporting) terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif dapat
dilakukan secara efektif.

7. 4. Pencabutan SK Kepala Dinas Dikpora tentang Penunjukan
Sekolah Inklusif, karena bertentangan dengan UU 19 tahun 2011
dan UU no 8 tahun 2016 yang menyatakan bahwa semua lembaga
pendidikan tidak boleh menolak peserta didik difabel. Penerbitan
Pergub yang antara lain berisi keharusan semua sekolah untuk
mau menerima difabel sebagai peserta didik dan memberikan
layanan yang layak kepada peserta didik.
5. Fasilitasi dan dorongan pemenuhan sarana dan aksesibilitas
pembelajaran bagi difabel di sekolah inklusif kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota
6. Memberikan tunjangan beasiswa untuk difabel dan anak dari
orang tua yang difabel yang berprestasi disamping memberikan
beasiswa untuk pendidik
Bidang Kesehatan, Pasal 34 - 46 Perda 9 Tahun 2015
1. Penggunaan UU no 19/2011 untuk menderogasi UU no 40/2004
untuk merubah Pergub agar melegitimasi seluruh difabel mendapat
Jamkesus untuk layanan kesehatan di kelas 3 dapat dilakukan
(tanpa membedakan kaya miskin) dan memotong birokrasi
mekanisme layanan jamkesus menjadi sesingkat- singkatnya.
2. Dibangun Basis Data Elektronik tentang keberadaan Difabel yang
terbuka. Seperti SMPD Kemensos RI
3. Dibentuk Tim Koordinasi Peyelenggaraan Layanan Kesehatan bagi
Difabel antara Bapel Jamkesos, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,
Puskesmas, Rumah Sakit untuk percepatan, layanan afirmasi,dan
peningkatan kualitas layanan
4. Pelatihan petugas layanan kesehatan di puskesmas dan Rumah
sakit tentang sistem komunikasi dengan difabel dan layanan
afirmatif lain yang diperlukan
5. Penyelenggaraan program promotif dan prefentif tentang
pencegahan terjadinya difabel bagi masyarakat, Layanan homecare
bagi difabel yang tidak mampu melakukan mobilitas dan
Penyediaan obat untuk penyandang difabel mental, cp, epilepsi di
Rumah sakit, Puskesmas, dan Dokter keluarga

8. Ketenagakerjaan, Pasal 13-33 Perda No. 9 Tahun 2015
1. Penyesuaian Pasal yang menyangkut kuota difabel yang menjadi PNS (antara UU no 8 tahun
2016 dengan Perda No.9 tahun 2015)
2. Penyelenggaraan Job Fair ditingkatkan frekuensinya dan perlu diadakan persamaan persepsi
antara para pengusaha yang mengikuti Job Fair serta saat mulai perencanaan, penyelenggaraan,
dan evaluasinya harus melibatkan organisasi difabel
3. Frekuensi dan Variasi pelatihan kerja harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan penilaian
kebutuhan difabel (dibentuk sistim penilaian kebutuhan yang efektif yang bukan hanya dengan
proposal yang diajukan difabel misalnya dengan tes bakat, minat, dan ketrampilan yang dimiliki
difabel)
4. Peningkatan sistem pemantuan dan pendampingan pada perusahaan swasta untuk
mempercepat pencapaian kuota 1% bagi tenaga kerja difabel.
5. Bekerjasama dengan Dinas Perindag, serta lembaga permodalan untuk melakukan sistem
akses permodalan, produksi dan pemasaran yang terlindungi (tidak dilepaskan di pasar bebas)
6. Pelibatan organisasi difabel dalam pelaksanaan pasar kerja untuk penjangkauan yang lebih
luas. Dinas Naker Propinsi dan Kab/kota agar bersinergi dalam melaksanakan Bursa Kerja bagi
Difabel
7. Pemberian penghargaan kepada pengusaha kecil (yang jumlah karyawannya kurang dari 100
orang) yang telah mempekerjakan difabel

9. Seni, Budaya dan Olahraga Pasal 47- 49 Perda No. 9 Tahun 2015
1. Dimasukkannya pengembangan bahasa isyarat dan huruf Braille
sebagai bagian dari tugas pusat studi bahasa
2. Dinas Kebudayaan melibatkan dan memberikan porsi pada difabel
pada aktivitas kesenian dan kebudayaan
3. Perlunya sosialisasi dan maindstreaming isu - isu disabilitas dalam
media komunikasi massa
Keagamaan dan Adat, Pasal 50 Perda No 9 Tahun 2015
1. Dinsos mendorong Kemenag untuk menerbitkan kebijakan bagi
perwujudan akses fisik dan non fisik peribadatan bagi difabel
dalam melakukan peribadatan
2. Memberikan pelatihan kepada para bendesa adat tatacara
pelayanan terhadap para disabilitas
3. Diberi persamaan hak dan kewajiban bagi disabilitas dalam
pelaksanaan adat setempat
Politik, Pasal 52 – 57 Perda No 9 Tahun 2015
1. Memberikan kesempatan kepada disabilitas dalam
menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan
pada furum yg tdak terbatas
2. Dapat memanfaatkan fasilitas umum dalam
menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan bagi
disabilitas
3. Pada setiap organisasi apapun bentuknya disabilitas agar
diberikan kesempatan yang sama
4. Memberikan kesempatan disabilitas sebagai
pemimpin organisasi dari semua level

10. Bantuan Hukum, Pasal 58 Perda No 9 Tahun 2015
1. Gubernur, Bupati dan Walikota dan Lembaga bantuan hukum
memberikan pelatihan tatacara pendampingan hukum kepada
masyarakat
2. Disabilitas yg memiliki gelar dibudang hokum agar supaya
diberi kesempatan sebagai pendampingan hukum di kepulisian
dan pengadilan
3. Dalam penjatuhan sanksi adat kepada disabilitas agar supaya
tdak melebihi dari dan tetap mengacu pada peraturan
gubernur, hukum acara pidana secara nasional
Rehabilitasi, Pasal 69 – 75 Perda 9 Tahun 2015
1. Gubernur, Bupati dan Walikota penyelenggaran rehabilitasi
yang berbasis masyarakat meliputi, rehabilitasi social,
pemberdayaan dan perlindungan social
2. Meningkatkan pelayanan pemberian alat bantu gerak dan
non gerak bagi disabilitas yang ada di masyarakat
3. Terpenuhuinya kebutuhan rehabilitasi bagi disabilitas seperti
; bimbingan mental dan fisik, bimbingan social, ekonomi dan
terafi psikologis
4. Memberikan pelatihan pemberdayaan ekonomi produktif
dan inovatif bagi disabilitas sesuai kemampuan

11. Aksesbilitas, Pasal 76- 81 Perda No. 9 Tahun 2015
1. Harus segera dibuat standart yang baku untuk
kendaraan modifikasi difabel dan bekerjasama dengan
bengkel yang ditunuk
2. Dishubkominfo, harus mengimplementasikan perda no 9 th
2015 dan mengacu Perda Layanan Publik No 5/2014 adanya pasal
tentang aksesibilitas, pemberi layanan publik harus memberikan
aksebilitas bagi difabel
3. Memberikan sinyal suara, dan lambang dengan bentuk berbeda
untuk APILL, menyediakan Pelican Cross untuk penyeberangan
Mengacu Perda Layanan Publik No 5/2014 adanya pasal tentang
aksesibilitas, pemberi layanan publik harus memberikan
aksebilitas bagi difabel
4. Disusunnya tahapan berupa program tahunan untuk mencapai
aksesibilitaas paripurna selama 10 th
Penetapan sanksi bagi pelanggar aksesibilitas publik bagi yang
belum memenuhi atau merussak fasilitas yang aksesibel tersebut.

12. JENIS PENYANDANG DISABILITAS.
TUNA DAKSA, TUNA INTELEKTUAL, TUNA
RUNGU WICARA (TULI), TUNA NETRA DAN GANDA
PENYEBAB DISABILITAS
LAHIR, SAKIT, KECELAKAAN DAN OBAT
Disabilitas Intelektual
Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-
anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata.
Akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga
merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai
kondisi emosional dan mental.
Disabilitas Daksa/Fisik
Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang
membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih
atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik
lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain
dari kehidupan sehari-hari.

13. 3. Disabilitas Rungu Wicara
Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada
salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama
pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan
pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa
terganggu.
4. Disabilitas Netra
Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada
salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada
penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan
pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa
terganggu.

14. PENGUATAN LAYANAN PUBLIK TERHADAP
DISABILITAS
SARANA PRASARANA, KOPETENSI PENYELENGGARA
LAYANAN PUBLIK DAN PENGLOLAAN PENGADUAN
KATAGORI LAYANAN PUBLIK
KEPATUHAN TINGGI/ZONA HIJAU
KEPATUHAN SEDANGI/ZONA KUNING
KEPATUHAN RENDAH/ZONA MERAH

15. 1 Nama lengkap Drs. I Nyoman Dana, M.Erg
2 Nomor KTP 5103022904600001
3 Nomor NPWP 25.824.818.6-906.000
4 Nomor Rekening Bank BCA 7730328693
5 Pekerjaan saat ini Wk. Ketua Komite Disabilitas Daerah, Pekerja
Sosial di Yayasan Bunga Bali dan Pegawai Negeri
Sipil (Dosen) di Institut Seni Indonesia Denpasar
6 Tempat Lahir / Tgl. Lahir Penarungan, 29 April 1960
7 Jenis Kelamin Pria
8 A g a m a Hindu
9 Status perkawinan Kawin
10 Alamat
rumah
a. Jalan Br. Blungbang
11 b. Kelurahan / Desa Penarungan
12 c. Kecamatan Mengwi
d. Kabupaten / Kota Badung
13 e. Propinsi Bali
14 Nomor Telepon 081338723770 dan 087761447001
15 Alamat E-Mail ybb_denpasar@yahoo.co.id
DATA DIRI