Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PIS-PK OPTIMAL
Similar to PIS-PK OPTIMAL (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PIS-PK OPTIMAL
- 1. KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK ) dan pada Masa Pandemi Covid-19 DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
- 2. BIODATA NAMA : ERNAWATI, S.Kep Ners, M.AP TTL : MAGELANG, 23 SEPTEMBER 1965 PENDIDIKAN: S2 INSTANSI : DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT PENGALAMAN KERJA: 1. PUSKESMAS SALAMAN II KAB. MAGELANG 2. DINAS KESEHATAN KAB.BANDUNG 3. RSUD SOREANG KAB. BANDUNG 4. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
- 3. DESKRIPSI SINGKAT • Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat • Pelaksanakan Program Indonesia Sehat diselenggarakan melalui pendekatan keluarga • Integrasi upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan target / focus keluarga, berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga. • Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. • Pelaksanaan PIS-PK saat ini disesuaikan dengan masa pandemi covid-19 dan AKB 2
- 4. • TPU : peserta mampu memahami kebijakan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga ( masa pandemi Covid-19) • TPK : Peserta mampu memahami : 1. Kebijakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga • Pembangunan kesehatan Pilar Program Indonesia sehat, Paradigma sehat ,JKN • Konsep Pendekatan Keluarga • Pelaksanaan Pendekatan Keluarga • Peran Puskesmas dalam Pendekatan Keluarga 2. Penguatan Puskesmas melalui pendekatan keluarga yang holistic • Pengenalan SPM,Penguatan UKBM • Gerakan Masyarakat Hidup Sehat • Penguatan P2PTM 3. Pelaksanaan PIS-PK di masa pandemi Covid-19 4. Anti Korupsi 3
- 5. 1. KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
- 6. A r a h K e b i j a k a n & S t r a t e g i B i d a n g K e s e h a t a n ( R PJ M N 2 0 2 0 - 2 0 2 4 ) Meningkatkanpelayanankesehatanmenujucakupankesehatan semestaterutamapenguatanpelayanankesehatan dasar(PrimaryHealthCare) denganmendorongpeningkatan upayapromotif dan preventif didukungolehinovasi danpemanfaatanteknologi,melalui optimalisasi penguatan pelayanankesehatandasar melalui pendekatan keluarga Mengukur perubahan perilaku masyarakat untuk hidup sehat sehingga diperoleh SDM unggul Pengutan yankes dasar dan rujukan Indikator RPJMN: Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dengan cakupan 100% intervensi keluarga.
- 7. 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dengan cakupan kunjungan keluarga dan intervensi 100% keluarga di wilayahnya, pada akhir tahun berjalan Indika tor RPJ MN: Jumlah kabupaten/ko ta yang melaksanaka n Progra m Indonesia Sehat dengan Pe ndeka tan Keluarga (PIS -PK) dengan cakupan 100% inter vensi ke luarga . Definisi Operasional 200 300 400 514 Target Capaian 105 72* Arah Kebijakan & Strategi Bidang Kesehatan Jabar 27 ? 27 27 27 27
- 8. 43.059 dalam perawatan •Nasional 180.646 Terkonfirmasi Jumlah Kasus Terkonfirmasi dan Kasus Dalam Perawatan .... 129.971 sembuh Peran FKTP sangat fundamental dalam penanganan COVID-19 Sumber data: Dashboard Gugus Tugas pada https://www.covid19.go.id/ 2 September 2020 pukul 18.00 WIB JAWA BARAT 9.579 Terkonfirmasi ( data dari RS Online yg diolah divisi manajemen Fasyankes, 19 Sept 2020) Angka Sembuh 69,77% ( data dari divisi manajemen Fasyankes, 19 Sept 2020) 1.151 Dalam perawatan ( data dari RS Online yg diolah divisi manajemen Fasyankes, 19 Sept 2020 )
- 9. Pusat Kesehatan Masyarakat PE RME NKES N OMOR 4 3 TAHUN 2 0 1 9 10.134 Puskesmas di Indonesia 1094 Puskesmas di Provinsi JawaBarat 1074 Puskesmas teregistrasi Data Pusdatin per 31 Des 2019
- 10. Puskesmas Pada Masa Pandemi COVID-19 serta Adaptasi Kebiasaan Baru Adaptasi Layanan UKM UKP Pencegahan & pengendalian COVID-19 pemberian pelayanan kesehatan yang efektif dan aman PREVENT – DETECT - RESPONS Fungsi Puskesmas
- 11. TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 2 UU 36/2009) 11 Pasal 46 : Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat Pasal 47 : Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
- 12. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN ❑ Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1) ❑ Pembangunan Kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. 12
- 13. SEHAT – KESEHATAN 13 a. Hak atas kesehatan. b. Hak yang sama memperoleh akses sumber daya kesehatan. c. Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. d. Hak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. e. Hak mendapatkan lingkungan yang sehat f. Hak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan g. Hak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya a. Ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (pelaksanaannya meliputi UKP, UKM, dan pembangunan berwawasan kesehatan) b. Menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. c. Berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. d. Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. e. Turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.
- 14. SEHAT – KESEHATAN 14 a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau b.Tersedianya lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. c. Tersedianya sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat d.Tersedianya akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan. e. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. f. Tersedianya segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. g. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
- 15. UU NOMOR 52 TAHUN 2009 : PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA ❑Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. (Pasal 1) ❑Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. ❑Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat (Pasal 1). 15
- 16. VISI DAN MISI PRESIDEN 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dlm budaya PROGRAM INDONESIA SEHAT PROGRAM INDONESIA PINTAR PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA PENGUATAN YANKES PARADIGMA SEHAT JKN RENSTRA 2015-2019 3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA D T P K KELUARGA SEHAT PENDEKATAN KELUARGA 7
- 17. Add Your Title PROGRAM INDONESIA SEHAT PENGUATAN YANKES JAMINAN KES NASIONAL PARADIGMA SEHAT •Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan •Promotif & Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan •Pemberdayaan masyarakat • Peningkatan Akses • Peningkatan Mutu • Regionalisasi Rujukan • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu dan Kendali Biaya • Sasaran: PBI dan Non PBI 1. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat shg terwujud bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera. 2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Penerapan pendekatan Continuum of care Intervensi berbasis risiko Kesehatan (health risk) 17 Indikator •Kota Sehat •Kecamatan Sehat Indikator • Akreditasi Puskesmas • Akreditasi RSUD Indikator: Total coverage Tanda kepesertaan : KIS (Kartu Indonesia Sehat)
- 18. 18 PARADIGMA SEHAT 1.Diutamakan Promotif & Preventif 2.Menjaga lebih baik dari pada mengobati 3.Prioritas pendanaan pada pemenuhan kegiatan promotif-preventif, baru digunakan untuk kuratif 4.Pemberdayaaan masyarakat dan Penguatan UKBM
- 19. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 19 Merupakan Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang -Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong
- 20. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 20 Peserta : Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Kelompok Peserta BPJS Kesehatan 1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan. → orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. 2. Bukan PBI jaminan kesehatan. → (pekerja penerima upah, bukan pekerja penerima upah, bukan pekerja, pensiun) dan anggota keluarganya
- 21. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) 21 Mendapat kartu peserta dan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang berkerjasama dengan BPJS kesehatan Membayar iuran dan melapor kepada PBJS Kesehatan saat pindah domisili atau pindah kerja Pelayanan kesehatan mencakup : penyuluhan kesehatan, pencegahan, pengobatan, KB, imunisasi, rawat inap dan pelayanan obat dan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis
- 22. Pendaftaran di kantor BPJS terdekat Nomor kode pendaftaran Pembayaran (kantor pos, ATM/setor tunai di bank BNI, BRI dan Mandiri, Pengambilan kartu anggota 22 - Isi formulir - Fotocopy KTP - Fotocopy kartu keluarga - Pas foto 3x4 berwarna 2 lembar Peserta Pekerja mandiri
- 23. Keseimbangan sehat - sakit • JKN → terutama untuk menyembuhkan yang sakit • Penerapan paradigma sehat → membuat yang sehat makin sehat, tidak menjadi sakit • Untuk itu dikembangkan aspek sehat → dibuat pendekatan keluarga dengan tujuan menyehatkan keluarga • Dibuat indikator keluarga sehat sebagai ukuran tingkat kemajuan keluarga sehat di tiap wilayah 23
- 24. PERMENKES NO 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSKESMAS ( pasal 1) ❑Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. ❑Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. ❑Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- 25. PERMENKES 43 TAHUN 2019 tentang PUSKESMAS (pasal 2) 1)Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan diPuskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dengan masyarakat yang: a.memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat; b. mampu menjangkau Pelayanan Kesehatan bermutu; c. hidup dalam lingkungan sehat; dan d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 1) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat. 2) Kecamatan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan untuk mencapai kabupaten/kota sehat. 25
- 26. (1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi: a. paradigma sehat; b. pertanggungjawaban wilayah; c. kemandirian masyarakat; d. ketersediaan akses pelayanan kesehatan; e. teknologi tepat guna; dan f. keterpaduan dan kesinambungan. (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. (3)Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. PERMENKES NO 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSKESMAS
- 27. PERMENKES NO 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSKESMAS
- 28. PENDEKATAN KELUARGA Cara kerja Puskesmas yang tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga2 di wilayah Kerjanya (tidak hanya mengandalkan UKBM Yg Ada) →Pendekatan Pelayanan yang Mengintegrasikan UKM & UKP →Secara Berkesinambungan →Target Keluarga →Didasari Data & Informasi Dari Profil Kesehatan Keluarga Dg Tujuan: 1. Meningkatkan Akses Keluarga Terhadap Pelayanan Kesehatn Yang Komprehensif 2. Mendukung Pencapaian SPM Kab/Kota & SPM Provinsi 3. Mendukung Pelaksanaan JKN 4. Mendukung Tercapainya Program Indonesia Sehat 28
- 29. Mekanisme Puskesmas – Keluarga – UKMB 29 Puskesmas Keluarga UKBM: Posyandu, PAUD, UKS, Poskestren, Upaya Kes Kerja, Posbindu PTM, dll Keluarga Keluarga Keluarga Keluarga
- 30. Apa yang baru? 1. Pendekatan keluarga sudah pernah dilakukan seperti pada program Perkesmas (keperawatan kesehatan masyarakat) dan PHBS tatanan rumah tangga. 2. Yang baru adalah: • Cakupannya: total coverage, Puskesmas harus mempunyai database kesehatan seluruh keluarga di wilayah kerjanya • Substansinya: 12 indikator terpilih mewakili 4 masalah kesehatan prioritas yang akan ditanggulangi selama 5 tahun ini 30
- 31. Pro-aktif menjangkau keluarga • Balita yang tidak datang penimbangan ke posyandu, segera dilakukan kunjungan rumah → agar dapat dilakukan deteksi dini keadaan balita ybs. • Pro-aktif ke keluarga harus dilakukan untuk menemukan 2/3 penderita PTM (hipertensi) yang belum sadar bahwa mereka menderita PTM tersebut • Pendekatan keluarga secara total diperlukan 31
- 33. Paket Informasi Kesehatan Keluarga (PINKESGA) DAN LAIN2 SESUAI KEBUTUHAN LOKAL 35
- 34. Pelaksanaan Pendekatan Keluarga dengan Konsep Wilayah IKS KECAMATAN IKS PUSKESMAS IKS DESA / KELURAHAN IKS RW IKS RT IKS KELUARGA 37
- 35. Siklus Pendekatan Keluarga Pendataan Analisa Intervensi masalah kesehatan Pemantauan dan Evaluasi 38
- 36. 36 MANAJEMEN PROG/YAN KES. P1 PERENCANAAN P2 PENGGERAKAN - PELAKSANAAN P3 PENGAWASAN- PENGENDALIAN - PENILAIAN 1. MENGUMPULKAN & MENGOLAH DATA 2. IDENTIFIKASI MAS.KES.& POTENSI PEMECAHAN 3. MENENTUKAN PRIORITAS MASALAH KESEHATAN 4. MEMBUAT RUMUSAN MASALAH KESEHATAN 5. MENCARI PENYEBAB MASALAH KESEHATAN 6. MENENTAPKAN CARA PEMECAHAN MASALAH 7. MENYUSUN & MENGUSULKAN RUK 8. MENYUSUN RPK LOKAKARYA MINI (LOKMIN) PELAKSANAAN RPK PELAKSANAAN PENDEKATAN KELUARGA TERINTEGRASI KE DLM MANAJEMEN PUSKESMAS MANAJEMEN MUTU MANAJEMEN SUMBER DAYA MANAJEMEN PENBERDAYAAN MASYARAKAT MANAJEMEN SISTIM INFORMASI PUSKESMAS
- 37. Saatnya untuk diterapkan Pendekatan keluarga ini sangat tepat untuk dilaksanakan sekarang ini, karena: • Dukungan SPM baru menurut UU 23/2014 dan permenkes 43 tahun 2016 • Teknologi komputer yang sangat memudahkan pendataan dan analisisnya • Ketersediaan SDM yang lebih baik • Dana operasional cukup (tersedia DAK fisik dan non fisik, Kapitasi, APBD, ADD, dll) • Komitmen yang tinggi 37
- 38. UPAYA PUSKESMAS MENCAPAI KECAMATAN SEHAT 38 IMS = INDIKATOR MASYARAKAT SEHAT ITS = INDIKATOR TATANAN SEHAT IIS = INDIKATOR INDIVIDU SEHAT IKS = INDEKS KELUARGA SEHAT CATATAN: KECAMATAN SEHAT TDK DPT DICAPAI HANYA DG PENDEKATAN/PEMBERDAYAAN KELUARGA Keca matan Sehat IKS Pembangunan wilayah ber- wawasan kesehatan Pemberdayaan masyarakat Pelayanan kesehatan perorangan tk pertama Manajemen Puskesmas Rekam Medik Sistem Penca- Tatan & Pela- poran Puskes- Mas IMS ITS Pemberdayaan keluarga UKBM Desa /Kelu rahan Sehat IIS P U S K E S M A S (PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN WILAYAH)
- 39. 2. Penguatan Puskesmas melalui pendekatan keluarga yang holistic
- 40. S L I D E 4 0 I n d i k a t o r K e l u a r g a S e h a t d a n P e l a y a n a n D a s a r S P M
- 41. 41 PELAYANAN DALAM GEDUNG (UKP) KELUARGA IBU HAMIL BAYI BALITA REMAJA LAIN2 INDIVIDU AYAH IBU BAYI ANAK KUN JUNG AN RMH (UKM) PELAYAN- AN TER- INTEGRASI PELAYANAN MENGIKUTI SIKLUS HIDUP ANAK UKBM MASYA- RAKAT SEHAT TATAN AN SEHAT PELAYANAN PUSKESMAS TERINTEGRASI & MENGIKUTI SIKLUS HIDUP
- 42. JENIS UKBM Antara Lain: • Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) • Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) • Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) • Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) • Pos Pembinaan Terpadu PTM (Posbindu PTM) • Pos Malaria Desa (Posmaldes) • Pos TB Desa • Kelompok Pemakai Air (Pokmair) dll 44
- 43. PENGERTIAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT Suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup 45
- 44. TUJUAN AGAR MASYARAKAT BERPERILAKU SEHAT SEHINGGA BERDAMPAK PADA : Kesehatan Terjaga Biaya untuk berobat berkurang Produktif Lingkungan Bersih 46
- 45. 6. Membersihkan lingkungan 5. Memeriksa kesehatan secara rutin 4. Tidak mengonsumsi alkohol 3. Tidak merokok 2. Mengonsumsi sayur dan buah 1. Melakukan aktivitas fisik Bentuk Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 7. Menggunakan jamban 47
- 46. PENYAKIT TIDAK MENULAR DENGAN PENDEKATAN KELUARGA SEHAT Layanan Deteksi Dini, Monitoring Faktor Risiko PTM, Konseling-Edukasi dan Rujukan sesuai kriteria • Tatalaksana Terintegrasi Hipertensi dan Diabetes melalui pendekatan Faktor Risiko dengan CHARTA RISIKO • Layanan Upaya Berhenti Merokok • Deteksi dini dan Tindak Lanjut Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara (IVA- SADANIS) • Deteksi Dini Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran –Ketulian. • Penanganan Respon Cepat dan Layanan Gawat Darurat PTM • Pelayanan Paliatif • Aksesibilitas penyandang disabilitas Posbindu Puskesmas Pelayanan Terpadu PTM Faktor risiko PTM ; 1. Merokok 2. Diet gizi tidak seimbang 3. Kurang aktifitas fisik 4. Alkohol Rujukan 48
- 47. PENINGKATAN GAYA HIDUP SEHAT DENGAN PERILAKU CERDIK DAN PATUH Promosi kesehatan untuk berperilaku CERDIK dalam mengatasi PTM dan mengimplementasikan dalam Posbindu PTM P A T U H Periksa Kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter Atasi Penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur Tetap diet sehat dengan gizi seimbang, Upayakan beraktivitas fisik dengan aman, Hindari rokok, alkohol dan zat karsinogenik lainnya Program Patuh bagi yang sudah menyandang PTM diselenggarakan agar mereka rajin kontrol dan minum obat 49
- 48. 3. PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK ) di masa pandemi Covid-19
- 49. Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi COVID-19 serta Adaptasi Kebiasaan Baru UKP Rawat Jalan (Kunjungan sehat atau sakit) Pelayanan Gawat Darurat Pelayanan persalinan normal Perawatan di rumah Rawat Inap (sesuai kebutuhan) Pelayanan lain Manajemen Puskesmas PelayananKefarmasian PelayananPerkesmas Pelayanan Laboratorium Kunjungan Keluarga UKM Esensial Promosi Kesehatan Kesehatan lingkungan Kesehatan Keluarga (sesuai siklushidup) Gizi Pencegahan dan Pengendalian penyakit UKM Pengembangan Bersifat Inovatif Disesuaikan dengan prioritas masalah Kesehatan, kekhususan wilkerm dan potensi sumber daya yang tersedia Skala prioritas, Integrasi program dan sumber daya, physical distancing, Penerapan PPI Pengaturan jadwal kunjungan, alur pelayanan, triage, Pemanfaatan TIK
- 50. Evaluasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada Masa Pandemi COVID-19 9 Sumber: Hasil Kajian Cepat Peran Puskesmas Dalam Penanganan Wabah COVID-19 di Indonesia, Balitbangkes, Juni 2020 Diperlukan optimalisasi pelaksanaan pelayanan dasar pada era new normal dengan tetap memperhatikan penerapankaidah- kaidah PPI serta physical distancing secara ketat pada pelayanan Puskesmas di dalam dan luargedung. Cakupan Imunisasi 56,99% berkurang/menurun Kegiatan Posyandu 43,51% tidak ada Kunjungan rumah PIS-PK 38,48% tidak ada
- 51. Dampak Pandemi COVID-19 pada Pelayanan Puskesmas • Pembatasan aktivitas sosial seperti pengumpulan massa --->kegiatan UKBM terganggu • Sebagian besar Nakes ditugaskan untuk penanganan COVID-19-> kegiatan lain kekurangan SDM • Penularan COVID-19 di tengah masyarakat masih tinggi -> kekhawatiran nakes melaksanakan kunjungan rumah • Stigma di masyarakat terkait COVID- 19-> masyarakat khawatir berkunjung ke Puskesmas dan menerima kunjungan rumah oleh Nakes Puskesmas Bagaimana pelaksanaan PIS-PK pada masa Pandemi COVID-19
- 52. 52 SE Pemantauan Pekerja Migran (PMI) Secara Door to Door PENGUATAN PERAN PUSKESMAS DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 SE Penguatan Peran Puskesmas dalam Upaya Promotif & Preventif Penyebaran COVID-19 Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi COVID-19 SE Pelayanan Puskesmas Di Era Tatanan Baru Dalam Pandemi COVID-19
- 53. SURAT EDARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI NO: HK.02.02/II/2518/2020 TENTANG PELAYANAN PUSKESMAS DI ERA TATANAN BARU DALAM PANDEMI COVID-19 Puskesmas diharapkan mampu meminimalisir potensi risiko meningkatnya kembali kasus Covid-19 dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat di wilayah kerjanya, Penyelenggaraan Pelayanan puskesmas di tatanan baru, Puskesmas memperhatikan Sbb: 1. Penyelenggaraan pelayanan tetap mengacu pada Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi COVID-19. 2. Pelayanan kesehatan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang dilaksanakan mengacu pada pedoman/ panduan program di masa pandemi COVID-19. 3. Puskesmas melaksanakan kegiatan prevensi, deteksi dan respon terhadap COVID-19 secara optimal termasuk mengaktifkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) serta mampu melaksanakan pemeriksaan rapid test dan pengambilan swab serta mengedukasikan pasien OTG maupun kasus COVID-19 dengan gejala ringan untuk karantina mandiri dan isolasi diri dirumah. 4. Penerapan kaidah- kaidah Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) serta physical distancing secara ketat di puskesmas. Koordinator PPI di tetapkan disetiap puskesmas→ efektif dan efisien.
- 54. 5. Dilakukan penyesuaian dalam manajemen Puskesmas : a) Penyesuaian perencanaan untuk pengendalian target Puskesmas akibat gap yang terjadi selama pemberlakukan PSBB dan upaya inovasi untuk upaya perbaikan capaian. b) Pemanfaatan data PIS-PK untuk pemetaan populasi rentan sebagai bahan analisis risiko dan perencanaan intervensi serta untuk melengkapi kondisi COVID-19 yang sedang dipantau Puskesmas terkait faktor pemberat/ komorbid spt merokok, hipertensi dan TB paru. c) Memperkuat koordinasi LS dan jejaring Puskesmas dalam deteksi dan pemantauan kasus serta sosialisasi agar masyarakat menerapkan PHBS dan melakuakan kaidah pencegahan penularan COVID-19.
- 55. 6.Pelaksanaan UKM: a) Memastikan pelaksanakan UKM esensial dapat berjalan berdasarkan skala prioritas dengan mekanisme disesuaikan dengan kondisi Puskesmas. b) Prevensi , deteksi dan respon terhadap kasus COVID-19 tetap dilaksanakan tanpa mengesampingkan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan lainnya. c) Teknologi informasi dan media sosial dimanfaatkan untuk menyampaikan komunikasi informasi edukasi (KIE) dalsam bentuk digital dan untuk pemantauan kondisi kesehatankeluarga pada pelaksanaan PISPK
- 56. 7. Pelaksanaan UKP: a) Pendaftaran pasien secara online /daring untuk mencegah antrian di loket pendaftaran dan mempersingkat kunjungan di puskesmas. b) Memastikan pelaksanaan proses triase selalu dilakukan dengan benar serta penyesuaian alur pelayanan di Puskesmas pada masa pandemi COVID-19. c) Ruang pemeriksaan khusus dengan sirkulasi udara yang baik digunakan untuk pemeriksaan pasien dengan gejala ISPA atau penyakit lain yang mudah ditularkan melalui udara. d) Tata laksana kasus yang tidak gawat darurat, termasuk penyakit kronis didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai SE Menkes Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 e) Pemanfaatan / Pengawasan kondisi kesehatan OTG,ODP dan PDP dengan gejala ringan dilaksanakan melalui daring f) Sistem rujukan dimanfaatkan secara efektif dan efisien .
- 57. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. penentuan level kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota; b. pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota; c. protokol kesehatan dalam rangka AKB; d. pengendalian dan pengamanan; e. monitoring dan evaluasi; f. sanksi; dan g. pelaporan. PENENTUAN LEVEL KEWASPADAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator penentuan level kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan: a. laju ODP (orang/hari); b. laju PDP (orang/hari); c. laju Positif Covid-19 (orang/hari); d. laju kesembuhan (recovery rate) (orang/hari); e. laju kematian (orang/hari); f. laju reproduksi instan; g. laju transmisi/kontak indeks; h. laju pergerakan; dan i. risiko geografi, atau perbatasan dengan wilayah transmisi loka
- 58. Pasal 4 (1) Level kelas kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota, diklasifikasikan berdasarkan nilai interval sebagai berikut: a. level 1, yaitu rendah atau tidak ditemukan kasus positif Covid-19; b. level 2, yaitu moderat, atau ditemukan kasus Covid-19 secara sporadis, yang dapat disebabkan karena adanya kasus impor atau penularan lokal; c. level 3, yaitu cukup berat atau ditemukan kasus Covid19 pada kluster tunggal; d. level 4, yaitu berat atau ditemukan kasus Covid-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan; dan e. level 5, yaitu kritis atau ditemukan kasus Covid-19 dengan penularan pada komunitas. Perlakuan di Daerah Kabupaten/Kota sesuai level sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu: a. level 1, yaitu normal; b. level 2, yaitu penerapan ketentuan jaga jarak secara fisik (physical distancing); c. level 3, yaitu penerapan PSBB secara parsial; d. level 4, yaitu penerapan PSBB secara penuh; dan e. level 5, yaitu penerapan total lockdown.
- 59. PELAKSANAAN PSBB SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pasal 6 Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib: a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol; b. menggunakan masker; dan c. menjaga jarak secara fisik (physical distancing)
- 60. 2. PANDUAN PELAKSANAAN PIS-PK PADA MASA PANDEMI COVID-19 SERTA ADAPTASI KEBIASAAN BARU
- 61. Bab I Pendahuluan • Latar Belakang • Tujuan • Sasaran Bab II PIS-PK Pada Masa Pandemi COVID-19 Serta Adaptasi Kebiasaan Baru • Penyesuaian Pelaksanaan Berdasarkan Kategori Risiko Wilayah • Penguatan Integrasi Program dan PIS-PK • Penyesuaian Pada Tahapan Pelaksanaan PIS-PK Bab III Pemanfaatan Data Hasil Kunjungan Keluarga • Pemanfaatan Data PIS-PK untuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas • Peningkatan Cakupan Program Melalui Pendekatan Wilayah • Pemanfaatan Data PIS-PK untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Puskesmas Bab IV Penutup Struktur Buku Panduan
- 62. Prinsip dan Langkah-Langkah pelaksanaan PISPK secara umum mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK sebagaimana tertuang dalam Permenkes 39 tahun 2016 Buku berisi panduan dan rekomendasi adaptasi/penyesuaian agar kegiatan PIS- PK termasuk intervensi berupa UKM dan UKP tetap berjalan dengan optimal dan mencapai target indikator SPM Bidang Kesehatan Pendahuluan
- 63. Pendahuluan Tujuan 1. Memberikan panduan dalam pelaksanaan PIS-PK pada masa pandemi COVID-19 serta adaptasi kebiasaan baru 2. Memberikan panduan pelaksanaan PIS-PK pada masa pandemi COVID-19 serta adaptasi kebiasaan baru 3. Memberikan panduan pemanfaatan data hasil kunjungan keluarga untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan Puskesmas (UKM dan UKP) termasuk dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 Sasaran 1. Puskesmas 2. Dinkes daerah Provinsi 3. Dinkes daerah Kab./kota 4. Kementerian Kesehatan
- 64. Mekanisme Puskesmas-Keluarga- UKBM Tingkat Risiko: Tidak Terdampak Skenario Transmisi: Belum ada kasus Aktivitas PIS-PK : Kunjungan keluarga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Zona Hijau Tingkat Risiko: Risiko Rendah Skenario Transmisi : Kasus bersifat sporadic (Sporadic cases) Aktivitas PIS-PK: Kunjungan keluarga dilakukan dengan penerapan protokol Kesehatan. PIS-PK diperkuat untuk mengimbangi UKBM yang menurun Zona Kuning Tingkat Risiko: Risiko Sedang dan Tinggi Skenario Transmisi: Kasus Klaster (Clusters of Cases) dan Transmisi komunitas (Community Transmission) Aktivitas PIS-PK: Kunjungan keluarga dilaksanakan secara terbatas pada keluarga terpilih. PIS-PK diperkuat untuk mengimbangi UKBM yang menurun Zona Oranye dan Merah
- 65. Penguatan Integrasi Program dan PIS-PK Pelaksanaan PIS-PK harus dilaksanakan efektif danefisien:
- 66. Penyesuaian Tahapan Pelaksanaan PIS-PK PERSIAPAN KUNJUNGAN KELUARGA PELAKSANAAN INTERVENSILANJUT ANALISIS HASIL DAN PENYUSUNAN RENCANA INTERVENSI KUNJUNGAN KELUARGA PEMANTAUAN CAPAIANPIS-PK PEMBINAAN OLE DINAS KESEHATA DAERAH KAB/KO • Koordinasi dengan Dinkes, Gugus Tugas/Satgas dan LS untuk pemetaan wilayah terdampak COVID-19 dan perencanaan APD • Konsolidasi internal • Identifikasi dan pemetaan keluarga • Penjadwalan kunjungan • Tinjau ulang pembagian tim • Janji temu
- 67. PERSIAPAN KUNJUNGAN KELUARGA PELAKSANAAN INTERVENSI LANJUT ANALISIS HASIL DAN PENYUSUNAN RENCANA INTERVENSI KUNJUNGAN KELUARGA PEMANTAUAN CAPAIANPIS-PK PEMBINAAN OLE DINAS KESEHATA DAERAH KAB/KO • Memperhatikan penerapan kaidah Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) serta physical distancing secara ketat. • Juga melakukan edukasi protokol kesehatan • Terintegrasi dengan kegiatan program agar pelaksanaannya dapat efisien dan efektif • Jika bersamaan dengan kegiatan survailans dan pemantauan kasus COVID-19 → waktu kontak minimal untuk mencegah transmisi Penyesuaian Tahapan Pelaksanaan PIS-PK
- 68. Penyesuaian Tahapan Pelaksanaan PIS-PK PERSIAPAN KUNJUNGAN KELUARGA PELAKSANAAN INTERVENSILANJUT ANALISIS HASIL DAN PENYUSUNAN RENCANA INTERVENSI KUNJUNGAN KELUARGA PEMANTAUAN CAPAIANPIS-PK PEMBINAAN OLE DINAS KESEHATA DAERAH KAB/KO • Tim Puskesmas menganalisis data hasil kunjungan keluarga • Pemanfaatan raw data individu sebagai basis data di wilayah kerja Puskesmas • Penyusunan rencana intervensi lanjut terintegrasi • Pelibatan jejaring dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi lanjut
- 69. Penyesuaian Tahapan Pelaksanaan PIS-PK PERSIAPAN KUNJUNGAN KELUARGA PELAKSANAAN INTERVENSILANJUT ANALISIS HASIL DAN PENYUSUNAN RENCANA INTERVENSI KUNJUNGAN KELUARGA PEMANTAUAN CAPAIANPIS-PK PEMBINAAN OLE DINAS KESEHATA DAERAH KAB/KO Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti menyampaikan pengingat/reminder untuk mengakses layanan, medsos untuk KIE; Lokmin daring Tingkat keluarga Tingkat kelompok/wilayah
- 70. Penyesuaian Tahapan Pelaksanaan PIS-PK PERSIAPAN KUNJUNGAN KELUARGA PELAKSANAAN INTERVENSILANJUT ANALISIS HASIL DAN PENYUSUNAN RENCANA INTERVENSI KUNJUNGAN KELUARGA PEMANTAUAN CAPAIANPIS-PK PEMBINAAN OLE DINAS KESEHATA DAERAH KAB/KO Melakukan pengawasan terhadap target dan melaksanakan corrective action agar target tetap dapat secara optimal dicapai di akhir tahun dengan melakukan berbagai bentuk inovasi.
- 71. Penyesuaian Tahapan Pelaksanaan PIS-PK PERSIAPAN KUNJUNGAN KELUARGA PELAKSANAAN INTERVENSI LANJUT ANALISIS HASIL DAN PENYUSUNAN RENCANA INTERVENSI KUNJUNGAN KELUARGA PEMANTAUAN CAPAIANPIS-PK PEMBINAAN OLEH DINAS KESEHATAN DAERAH KAB/KOTA Pembinaan rutin, berkala, terencana, terintegrasi dan dilaksanakan dengan memperhatikan adaptasi kebiasaan baru dengan pola penanggungjawab bina wilayah (Binwil) sesuai pedoman monev PISPK
- 72. 1. Pemanfaatan data PIS-PK untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas 2. Peningkatan cakupan program melalui pendekatan Wilayah 3. Pemanfaatan data PIS-PK untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas Pemanfaatan Data Hasil Kunjungan Keluarga No Variabel Desa Grand Total Dahlia Mawar Melati A Data Umum Keluarga 1 Jumlah individu 1227 3580 2247 7054 2 Jumlah individu usia 0-59 bulan 49 207 184 440 3 Jumlah keluarga 396 1038 651 2085 4 Jumlah ibu hamil 13 4 4 21 5 dst B Jumlah Sasaran terkait Indikator KS 1 Keluarga tidak ber-KB 603 152 178 933 2 Jumlah persalinan tidak di Fasyankes 0 5 5 10 3 Jumlah sasaran tidak IDL 1 0 1 2 4 Jumlah sasaran tidak ASI ekslusif 0 4 5 9 5 Jumlah sasaran tidak pemantauan pertumbuhan 15 1 9 25 6 Jumlah individu didiagnosis TB 13 36 13 62 7 Jumlah individu suspek/bergejala TB 8 2 2 12 8 Jumlah individu didiagnosis hipertensi 37 100 68 205 9 Jumlah individu merokok 280 996 614 1890 10 Jumlah keluarga tidak punya akses air bersih 2 6 13 21 11 Jumlah keluarga tidak punya jamban 92 532 204 828 12 Jumlah keluarga dengan anggota rumah tangga didiagnosis ODGJ 2 5 5 12 13 Jumlah individu belum menjadi peserta JKN 822 1921 1689 4432 14 dst C Jumlah Sasaran terkait Program 1 Jumlah individu dengan DM 45 89 53 187 2 Jumlah Balita pendek 2 3 5 10 3 Jumlah Balita sangat pendek 0 1 2 3 4 Jumlah Balita gizi kurang 2 4 3 9 5 Jumlah Balita gizi buruk 0 2 1 3 6 Jumlah Ibu hamil dilakukan ANC 10 3 4 17 7 Jumlah kasus baru TB Paru 10 32 11 53 8 Jumlah kasus COVID-19 0 45 35 80 9 dst Contoh Integrasi Data PIS-PK, Program dan COVID-19
- 73. 1. Pemanfaatan Data PIS-PK Untuk Pelayanan Kesehatan di Puskesmas • Pemanfaatan data hasil kunjungan PIS- PK tetap dilakukan sesuai pedoman situasi pandemi COVID-19, intervensi lanjut yang yang ada • Dalam rencana disusun perlu telah secara berkala untuk ditinjau ulang dilakukan penyesuaian terhadap perubahan situasi akibat dampak COVID-19. • Intervensi lanjut merupakan kegiatan program bagian namun pelaksanaannya menitikberatkan pada integrasi lintas program Contoh pada indikator TB Paru: Ditemukan suspek TB pada kunjungan keluarga, intervensi masing masing program dilakukan secara terintegrasi antara petugas Perkesmas, petugas TB, petugas Kesling dan petugas Gizi
- 74. 2. Peningkatan Cakupan Program Melalui Pendekatan Wilayah Zona Hijau (tidak ada kasus COVID-19 namun risiko penularan tetap ada) Pelaksanaan posyandu dan UKBM lainnya dengan memperhatikan protokol kesehatan dan physical distancing Zona Kuning (risiko rendah) • Tim pembina keluarga/PJ Darbin memetakan wilayah masing-masing • Tim Puskesmas lintas program sesuai masalah melakukan kunjungan terintegrasi dari rumah ke rumah (di bawah koordinasi PJ Darbin – Perkesmas) • Jika UKBM dimungkinkan, lakukan janji temu dan fokus pada kegiatan pelayanan dasar dan cek kesehatan, KIE secara daring Zona Merah (risiko tinggi) • Intervensi tatap muka dan UKBM tidak dimungkinkan • Memanfaatkan TIK (penyuluhan dan kegiatan lainnya yang dimungkinkan) • Pemantauan PTM dan faktor risiko secara mandiri, • Pengantaran obat oleh Puskesmas sekaligus pemantauan kesehatan
- 75. 3. Pemanfaatan Data PIS-PK untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Puskesmas Faktor Komorbiddan pemberat Kelompok Rentan B A S I S DATA K E L O M P O K R E N TA N Dengan adanya data tersebut maka Puskesmas dapat menentukan: a. Pemetaan kelompok rentan sebagai sasaran prioritas kegiatan pencegahan penularan COVID-19 b. Pemantauan kasus COVID-19 dengan komorbid lebih intensif untuk pencegahan perburukan c. Perencanaan kebutuhan logistik (APD , Rapid test untuk skrining, obat-obatan, dsb)
- 76. KONDISI PENYERTA KONFIRMASI COVID-19 YANG MENINGGAL https://covid19.go.id/peta-sebaran, akses 2 Sept 2020 Sumber: Analisis Data COVID-19 Indonesia, update 30 Agst 2020, Satgas COVID-19 RISIKO KELOMPOK RENTAN
- 77. 3. Pemanfaatan Data PIS-PK untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Puskesmas A. Pemetaan Kelompok Rentan Sebagai Sasaran Prioritas Kegiatan Pencegahan Penularan COVID-19 ✓ Pemberian KIE lebih mendalam terkait pencegahan penularan COVID-19 ✓ Sasaran prioritas skrining
- 78. 3. Pemanfaatan Data PIS-PK untuk Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Puskesmas B. Pemantauan Kasus COVID-19 D E S A I N D I V I D U DIDIAG NOSIS HIPERTENSI I N D I V I D U D I D I A G N O S I ST B I N D I V I D UU S I A≥ 6 0T A H U N I N D I V I D UY A N G M E R O K O K D A H L I A 0 0 0 0 M A W A R 8 11 20 21 M E L A T I 7 1 6 11 G r a n dT otal 15 12 26 32 K A S U S C O VID-19 1 • Pem antauan kasus COVID-19 • Sinkronisasi data COVID-19 dalam raw data individu • Pemantauan harian lebih intensif dilakukan pada kelompok rentan yang terpapar COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri
- 79. Kesimpulan dan Harapan 1.Dinkes Kabupaten/Kota menyusun kebijakan operasional tingkat kabupaten/kota terkait pelaksanaan PIS-PK serta kegiatan luar gedung lainnya pada saat pandemi COVID-19 2.Puskesmas memanfaatkan raw data hasil kunjungan keluarga dari Aplikasi Keluarga Sehat versi 2.0 secara optimal untuk melakukan pemetaan faktor risiko dan melakukan intervensi yang tepat dalam rangka pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 di wilayah kerjanya 3.Puskesmas melakukan inovasi agar intervensi keluarga dalam rangka PIS-PK dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien di masa pandemi COVID-19 4.Puskesmas tetap melaksanakan pelayanan esensial dengan menerapkan protokol kesehatan pada masa Pandemi COVID-19
- 80. KORUPSI DAN ANTI KORUPSI 50
- 81. PENGERTIAN KORUPSI UU No 31 Tahun 1999 Jo.UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PASAL 2 (1) SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 TAHUN, DENDA PALING SEDIKIT RP200.000.000,- DAN PALING BANYAK RP1.000.000.000,- .
- 82. BENTUK KORUPSI 16 Pengertian Korupsi Kerugian Keuangan Negara Suap Menyuap Penggelapan Dalam Jabatan Pemerasan Perbuatan Curang Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan Gratifikasi 06/11/2013 82
- 83. 3 tingkatan KORUPSI Material benefit (Mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan) Abuse of power (Penyalahgunaan kekuasaan) Betrayal of trust (Pengkhianatan kepercayaan) Aparatur yang tidak disiplin dan tidak patuh berarti menghianati kepercayaan
- 84. Faktor Penyebab KORUPSI Dorongan Lingkungan yg permisif thd praktek korupsi Needs Greeds Sistem dan Prosedur yg memberikan peluang (opportunities) internal eksternal
- 85. 06/11/2013 85 GONE THEORY (Jack Bologne:2 006) • PERILAKU SERAKAH SEBAGAI POTENSI DALAM DIRI SETIAP ORANG GREED • KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN KECURANGAN OPPORTUNITY • KEBUTUHAN PENUNJANG KEHIDUPAN YANG MENURUTNYA WAJAR NEEDS • PENGUNGKAPAN, KONSEKUENSI YG AKAN DIHADAPI OLEH PELAKU APABILA DIKETAHUINYA KECURANGAN EXPO-SURE