Hubungan dasar negara dengan konstitusi adalah bahwa dasar negara merupakan pandangan hidup bangsa yang menjadi fondasi konstitusi sebagai hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis suatu negara. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara.

1. HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUS
Standar Kompetensi :
Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi
Kompetensi Dasar :
Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi.
Menganalisis substansi konstitusi negara.
Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara
Hasil Yang Diharapkan (Indikator) :
Mendeskripsikan pengertian dasar negara
Mendeskripsikan pengertian konstitusi negara.
Menguraikan tujuan dan nilai konstitusi
Menyimpulkan keterkaitan dasar negara dengan konsitusi sebuah di negara
Menguraikan unsur sebuah konstitusi
Menyimpulkan ciri sebuah konstitusi bagi negara tertentu
Menganalisis substansi konstitusi Indonesia
Materi Pembelajaran
Pengertian dasar negara
Pengertian konstitusi negara
Tujuan dan nilai konstitusi
Keterkaitan dasar negara dengan konstitusi di sebuah negara
Unsur-unsur konstitusi
Ciri-ciri konstitusi
Substansi konstitusi Indonesia
PENGERTIAN DASAR NEGARA
Dasar Negara adalah fundamen yang kokoh dan kuat bagi suatu negara serta bersumber dari pandangan hidup atau
falsafah (cerminan dari peradaban, kebudayaan, keluhuran budi dan kepribadian yang tumbuh dalam sejarah
perkembangan Indonesia) yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat
Pengertian Dasar Negara Secara Etimologis
Philosophische grondslag (Belanda), berarti norma dasar yang bersifat filsafati
Weltanschauuung (Jerman), berarti pandangan mendasar tentang dunia
Ideology (Inggris) dan Ideologi (Indonesia), artinya ajaran atau teori yang merupakan hasil pemikiran mendalam
(pemikiran filsafati) mengenai dunia dan kehidupan di dunia, termasuk kehidupan bernegara di dalamnya, yang
dijadikan pedoman dasar dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam suatu negara.
Dasar negara sesungguhnya sama dengan ideologi negara, dasar falsafat kenegaraan atau pandangan dasar
kenegaraan.
SUBSTANSI DASAR NEGARA
Sebuah dasar negara umumnya dikembangkan berdasarkan keyakinan tertentu tentang hakikat manusia
Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dua dimensi: makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial
Sebagai makhluk pribadi manusia memiliki kebebasan individual, sementara sebagai makhluk sosial manusia
terikat ke dalam kebersamaan
Liberalisme, lebih mengutamakan kebebasan atau sisi individualitas manusia. Sedangkan sosialisme lebih
mengutamakan dimensi kebersamaan atau sosialitas manusia.
Pandangan tentang hakikat manusia itu menentukan pandangan tentang ajaran moral, kehidupan politik, dan
kehidupan ekonomi yang harus diperjuangkan para penganut dasar negara yang bersangkutan.
IDEOLOGI BESAR DI DUNIA
LIBERALISME
Ajaran moral liberalisme: pengakuan atas hak-hak asasi manusia seperti hak kebebasan, hak kemuliaan, dan
hak hidup manusia
Ajaran politik liberalisme: pengakuan atas hak asasi politik, seperti hak berserikat, berkumpul, hak
mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis, hak partisipasi, hak memutuskan bentuk kenegaraan yang
akan dibangun, dan hak menentukan kebijakan pemerintahan

2. Ajaran ekonomi liberalisme: pengakuan atas hak-hak ekonomi dan kesejahteraan masing-masing orang, dengan
mengutamakan perekonomian swasta, mekanisme pasar, sistem perdagangan bebas, atau kapitalisme
Sesudah PD II, negara demokrasi liberal diharapkan mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan (welfare state)
atau negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat (social service state)
SOSIALISME
Lahir sebagai reaksi atas krisis sosial akibat industrialisasi dan cara produksi liberal-kapitalistis di abad ke-19
Prinsip persaingan bebas dalam kapitalisme menempatkan kaum buruh dalam posisi yang lemah.
Ajaran oral sosialisme: Manusia pada dasarnya berwatak sosial dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial atau
solidaritas
Ajaran ekonomi sosialisme antara lain: penghapusan atau pembatasan hak milik pribadi atas alat-alat produksi,
pengambil-alihan alat-alat produksi oleh negara atau langsung oleh kaum buruh, pembagian kembali milik
pribadi.
Ajaran politik sosialisme: Tidak diperlukan lagi penyaluran kepentingan kelas (karena kelasnya tidak ada), juga
tidak terdapat lagi kelompok ekonomi yang saling bersaing (karena perekonomian diatur dengan prinsip
persamaan) sehingga partai-partai politik mungkin tidak diperlukan lagi
Ada dua aliran sosialisme:
Sosialisme yang dipengaruhi oleh Marxisme (komunisme), menggunakan kekerasan dan revolusi untuk
mencapai tujuan
Sosialisme non-marxis (sosialisme demokratis), misal sosialisme religius
MARXISME/KOMUNISME
Marxisme adalah ajaran Karl Marx yang kemudian direvisi oleh Lenin, dan Mao Tze Dong.
Marxisme adalah salah satu jenis sosialisme
Ajaran moral utama komunisme: bahwa segala jalan dianggap halal, asal membantu mencapai tujuan, termasuk
pemerintahan diktatur oleh partai komunis. Buktinya pembunuhan massal di Rusia, RRC dan Kamboja, dan
peristiwa Madiun serta G30SPKI.
Setiap bentuk asli komunisme pasti ATHEIS, karena komunisme berdasarkan materialisme, yang menyangkal
adanya jiwa rohani dan Tuhan, sehingga menindas kebebasan pribadi dan agama.
Ajaran politik komunisme: Kehidupan kenegaraan berdasar Marxisme/komunisme sering disebut Demokrasi
Timur/demokrasi Timur atau demokrasi rakyat/demokrasi sosialis. Tapi praktek politik negara komunis justru
bertentangan dengan prinsip demokrasi, contohnya satu partai politik, pemilu tidak demokratis dengan satu
calon wakil rakyat.
Ajaran ekonomi Komunisme: segala alat produksi harus di tangan negara, dan hak milik perseorangan seperti
rumah, kendaraan, dsb tidak diakui.
PANCASILA
Menurut Pancasila, manusia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Tuhan YME yang bersifat monodualis
(makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial). Kedua hal itu harus selaras dan seimbang.
Kebebasan individu tidak boleh merusak semangat kerja sama antarwarga, namun kerja sama antarwarga tidak
boleh mematikan kebebasan individu.
Sistem politik yang sesuai dengan dasar negara Pancasila adalah sistem demokrasi tidak langsung atau
demokrasi perwakilan
Sistem perekonomian yang dikehendaki adalah sistem ekonomi kerakyatan, di mana kesejahteraan rakyat
menjadi tujuan utamanya.
Tiga pilar perekonomian adalah negara, sektor swasta, dan koperasi.
Sistem politik yang sesuai dengan dasar negara Pancasila adalah sistem demokrasi tidak langsung atau
demokrasi perwakilan
Sistem perekonomian yang dikehendaki adalah sistem ekonomi kerakyatan, di mana kesejahteraan rakyat
menjadi tujuan utamanya.
Tiga pilar perekonomian adalah negara, sektor swasta, dan koperasi.

3. DASAR NEGARA INDONESIA
Dasar negara bangsa Indonesia, adalah Pancasila yang berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma
tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum (TAP. MPRS No.XX/MPRS/1966, jo. TAP.
MPR No.V/MPR/1973, jo. TAP. MPR No. IX/MPR/ 1978). Penegasan kembali, tercantum dalam TAP. MPR
No.XVIII/MPR/1998 .
Kedudukan Pancasila Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia
Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indonesia
Sebagai Tujuan Yang Hendak Dicapai Oleh Bangsa Indonesia
Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia.
FUNGSI DASAR NEGARA SECARA UMUM
Dasar berdiri dan tegaknya negara
Dasar kegiatan penyelenggaraan negara
Dasar partisipasi warga negara
Dasar dan sumber hukum nasional.
PENGERTIAN KONSTITUSI
Secara etimologis, istilah konstotusi berasal dari bahasa perancis “ Constituer” yang artinya membentuk. Dalam
kaitan ini, konstitusi diartikan sebagai pembentuk Negara. Dalam bahasa belanda Konstitusi disamakan
denganistilah Grundwet (Grund = Dasar, Wet = Undang-undang)
Berikut ini endapat beberapa ahli mengenai pengertia kunstitusi, Yaitu ;
Herman Heller
Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang Dasar. Konstitusi tidah hanya bersifat
yuridis, tetapi mengandung pengertian sosiologisdan politis.
Oliver Cromwell
Undang-undang Dasar itu merupakan “instrumen of govermen”, yaitu bahwa Undang-undang dibuat sebagai
pegangan untuk memerintah. Dalam arti ini, Konstitusi identik dengan Undang-undang dasar.
F. Lassalle
Konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kaekuasaan yang terdapat didalam masyarakat
seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata didalam masyarakat, misalnya kepala negara, angkatan
perang, partai politik, buruh tani, pegawai, dan sebagainya.
Prayudi Atmosudirdjo
Konstitusi adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan, Konstitusi
merupakan rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak dan perjuangan suatu bangsa. Konstitusi adalah cermin
dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas dan kebudayaan suatu bangsa.
Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian yaitu :
1. Konstitusi dalam arti sempti, yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang Dasar.
2. Konstitusi dalan arti luas, yaitu sebagai hukum dasar yang tertulis atau undang-undang Dasar dan hukum dasar
yang tidak tertulis / Konvensi.
Konvensi sebagai aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan bearnegara
mempunyai sifat ;
a. Merupakan kebiasaan yang berulangkali dalam prektek penyelenggaaraan Negara.
b. Tidak beartentangan dengan hukum dasar tertulis/Undang-undang Dasar dan bearjalan sejajar.
c. Diterima oleh rakyat negara.
d. Bersifat melengkapi sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-undang
Dasar.
Konstitusi sebagiai hukum dasar memuat aturan-aturan dasar atau pokok-pokok penyelenggaraan bernegara, yang
masih bersifat umum atau bersifat garis besar dan perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam norma hukum dibawahnya.
Apabila dikaitkan dengan teori jenjang norma hukum dari Hans Nawiaski, maka dasar negara pancasila sebagai

4. Staatfundamentalnorm/norma fundamental negara, dan undang-undang dasar negara 1945 sebagai
staatgrundgesetz / aturan dasar / pokok negara.