SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
1
HAKIKAT BANGSA DAN
NEGARA
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
2
Standar Kompetensi:
1. Memahami hakikat bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Kompetensi Dasar:
1.1 Mendeskripsikan hakikat bangsa dan
unsur-unsur terbentuknya negara
1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan
bentuk-bentuk kenegaraan
1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan
NKRI
1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan,
nasionalisme dan patriotisme dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
3
Konsep Manusia
Aristoteles menyatakan manusia sebagai
makhluk monodualis. Manusia sebagai
makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk
individu, manusia merupakan makhluk ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa (mempunyai HAM dan
kewajiban asasi). Kewajiban manusia antara
lain: kewajiban terhadap Tuhan YME,
kewajiban pada diri sendiri, kewajiban kepada
sesama makhluk Tuhan, kewajiban berbangsa
dan bernegara. Sebagai makhluk sosial,
manusia cenderung untuk selalu berkelompok
membentuk masyarakat.
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
4
Hakikat Bangsa (Nation)
Ernest Renan (Perancis): bangsa terbentuk karena adanya
keinginan untuk hidup bersama (hasrat untuk bersatu)
dengan perasaan setia kawan yang agung
Otto Bauer (Jerman): bangsa adalah sekelompok manusia
yang mempunyai persamaan karakter karena adanya
persamaan nasib
F. Ratzel (Jerman): bangsa terbentuk karena adanya
hasrat bersatu
Hans Kohn (Jerman): bangsa buah hasil tenaga hidup
manusia dalam sejarah
Jalobsen dan Lipman: bangsa adalah kesatuan budaya
(cultural unity) dan kesatuan politik (political unity)
Kesimpulan: Bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai
kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama.
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
5
Unsur-unsur Terbentuknya
Bangsa
Friedrich Hertz dalam buku Nationality in History and
Politics mengemukakan empat unsur aspirasi:
1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional meliputi
sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan,
komunikasi, dan solidaritas
2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan
kebebasan nasional sepenuhnya
3. Keinginan dalam kemandirian, keunggulan,
individualitas, keaslian atau kekhasan
4. Keinginan untuk menonjol (unggul) diantara bangsa-
bangsa untuk mengejar kehormatan, pengaruh, dan
prestise.
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
6
Faktor-faktor pembentukan identitas bangsa
Ramlan Surbakti menyatakan sebagai berikut:
 Primordial
 Sakral
 Tokoh
 Sejarah
 Bhinneka Tunggal Ika
 Perkembangan ekonomi
 Kelembagaan
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
7
Konsepsi Negara
Secara etimologis, istilah negara merupakan
terjemahan dari: Staat (Belanda), State (Inggris),
Lo stato (Italia), Der Staat (Jerman), L’Etat
(Perancis), Status atau Statum (Latin) yang
berarti menempatkan dalam keadaan berdiri,
membuat berdiri, dan menempatkan. Nagari
atau nagara (Sanskerta) berarti wilayah, kota
atau penguasa.
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
8
Tinjauan Negara
 Organisasi Kekuasaan
Logemann: organisasi kekuasaan yang menyatukan
kelompok manusia yang disebut bangsa
Kranenburg: organisasi yang timbul karena kehendak
dari suatu bangsa
George Jellineck: organisasi kekuasaan dari sekelompok
manusia yang telah menetap di wilayah tertentu
 Organisasi Politik
Roger H. Soltau: alat atau wewenang yang
mengendalikan persoalan bersama atas nama
masyarakat
Mac Iver: asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban
dalam masyarakat
Max Weber: suatu masyarakat yang mempunyai
monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara
sah
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
9
Tinjauan Negara
 Organisasi Kesusilaan
Hegel: organisasi kesusilaan yang timbul sebagai
sintesis antara kemerdekaan individu dengan
kemerdekaan universal
J.J. Rousseau: berkewajiban memelihara
kemerdekaan individu dan menjaga ketertiban
kehidupan manusia
 Integrasi antara pemerintah dan rakyat
Teori integralistik (Soepomo, Adam Muller, Spinoza):
susunan masyarakat yang erat antara semua bagian
sehingga bersifat organis
Kesimpulan: negara adalah organisasi yang
didalamnya harus ada rakyat, wilayah tertentu,dan
pemerintahan yang berdaulat baik ke dalam
maupun keluar.
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
10
Unsur-unsur Negara
 Unsur Konstitutif (mutlak) meliputi: rakyat, wilayah,
dan pemerintahan yang berdaulat
Rakyat: semua orang yang pada suatu saat berada di
dalam wilayah hukum suatu negara.
Wilayah: batas wilayah dimana kekuasaan negara
berlaku meliputi daratan, lautan, udara, dan
ekstrateritorial
Pemerintahan yang berdaulat: dalam arti luas meliputi
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam arti sempit
meliputi presiden, wakil presiden, dan kabinetnya
 Unsur Deklaratif (tambahan): pengakuan negara lain
meliputi de facto (kenyataan) dan de jure (hukum
internasional).
Konsepsi Rakyat
Berdasarkan hubungannya dengan daerah
tertentu dibedakan menjadi: penduduk dan
bukan penduduk.
Penduduk adalah mereka yang telah tinggal
dalam suatu negara paling sedikit selama satu
tahun berturut-turut dan bermaksud menetap
dengan tujuan tertentu. Bukan penduduk adalah
orang berada dalam wilayah suatu negara untuk
sementara saja dengan tidak bermaksud
menetap, misalnya: wisatawan asing, tamu-tamu
instansi tertentu, utusan-utusan negara lain.
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
11
Lanjutan ….
Penduduk dapat dibedakan menjadi warganegara dan
bukan warganegara.
Warganegara adalah mereka yang secara hukum
merupakan anggota dari suatu negara. Hak dan
kewajibannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah.
Menurut terjadinya, dibedakan menjadi: warganegara
keturunan penduduk asli dan warganegara keturunan
asing.
Bukan warganegara (orang asing) adalah mereka yang
berada di suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi
anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada
pemerintah dimana ia berada. Misalnya: duta besar,
konsuler, kontraktor asing dan sebagainya
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
12
Lanjutan ….
Menurut kedudukannya, warganegara mempunyai
empat status yaitu:
Status positif: warganegara berhak mendapatkan
perlindungan atas jiwa-raga dan memiliki
kemerdekaan dari pemerintah negaranya
Status negatif: warganegara tidak akan dicampuri
urusannya sebagai manusia yang memiliki hak
asasi
Status aktif: warganegara diberi kesempatan aktif
dalam pemerintahan negaranya
Status pasif: warganegara berkewajiban taat dan
tunduk kepada segala perintah negara
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
13
Konsepsi wilayah
Adalah batas wilayah di mana kekuasaan negara
berlaku. Wilayah suatu negara meliputi:
 Wilayah daratan: wilayah darat dengan batas-batas
tertentu baik batas alam, buatan maupun astronomis
 Wilayah lautan: laut teritorial, ZEEI, zona
bersebelahan, landas benua, landas kontinen dan
sebagainya.
Catatan: garis dasar (base line):suatu garis dalam peta yang
dibuat dengan cara menarik garis lurus titik-titik terluar dari
ujung-ujung pulau terluar sehingga mengelilingi Indonesia
(point to point theory)
 Wilayah udara: wilayah udara diatas daratan dan
lautan
 Wilayah ekstrateritorial: gedung kedutaan dan
halaman sekitarnya, flying land, floating land.
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
14
Pemerintah yang berdaulat
 Pemerintah dalam arti luas meliputi badan
legislatif,eksekutif,yudikatif, dan eksaminatif
 Pemerintah dalam arti sempit terletak pada eksekutif
meliputi presiden,wakil presiden, dan menteri-
menteri dalam kabinetnya.
4 sifat kedaulatan menurut Jean Bodin:
 Asli, permanen, bulat, dan tidak terbatas.
Kedaulatan dibagi menjadi dua: ke dalam dan keluar.
Kedaulatan kedalam: tidak ada kekuasaan lain yang
menandingi kekuasaan pemerintahannya. Kedaulatan
keluar: kekuasaan pemerintah dihormati dan diakui
oleh negara lain.
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
15
Teori Kedaulatan
 Kedaulatan Tuhan: raja atau penguasa memperoleh
kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Tokoh: Agustinus,
Thomas Aquinas, FJ Stahl
 Kedaulatan Raja: kedaulatan di tangan raja sebagai
penjelmaan kehendak Tuhan. Tokoh: Machiavelli,
Jean Bodin, Thomas Hobbes, Hegel
 Kedaulatan Negara: negara dianggap sebagai sumber
kedaulatan yang memiliki kekuasaan tak terbatas.
Tokoh: George Jellinek, Paul Laband
 Kedaulatan Hukum: kekuasaan hukum merupakan
kekuasaan tertinggi di dalam negara. Tokoh: Krabbe,
Immanuel Kant, Kranenburg
 Kedaulatan Rakyat: rakyat sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi. Tokoh: John Locke, JJ
Rousseau
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
16
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
17
Sifat Hakekat Negara
 Memaksa: negara mempunyai kekuatan
secara legal untuk memaksa
warganegaranya mentaati peraturan yang
berlaku
 Monopoli: negara memiliki kewenangan
menentukan ideologi, aliran politik yang
boleh dan tidak boleh
 Mencakup semua: semua peraturan
perundangan diberlakukan bagi semua
warganegara tanpa kecuali
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
18
Asal Mula Terjadinya Negara
 Teori pertumbuhan primer dan sekunder.
Primer meliputi: suku atau persekutuan
masyarakat (Genoontschaft), kerajaan (rijk),
negara nasional, dan negara demokrasi.
Sekunder: beranggapan negara telah ada
namun karena adanya revolusi, intervensi,
dan penaklukan timbullah negara baru.
 Fakta Sejarah:
Occupation (pendudukan), Fusi (peleburan),
Cessie (penyerahan), Accesie (penaikan),
Anexatie (pencaplokan), Proclamation
(proklamasi), Inovation (pembentukan baru),
dan Separatise (pemisahan)
Terjadinya negara menurut
pendekatan teoritis
Teori Ketuhanan. Negara terjadi karena kehendak Tuhan.
Tokoh: Agustinus, Yulius Stahl, Thomas Aquinas
Teori Perjanjian Masyarakat. Negara terjadi karena adanya
perjanjian masyarakat. Tokoh: Thomas Hobbes (monarkhi
absolut), John Locke (monarkhi konstitusional) dikenal
adanya pactum unionis yaitu perjanjian antaranggota
masyarakat untuk membentuk negara dan pactum
subjectionis yaitu perjanjian antara rakyat dengan penguasa
untuk melindungi hak-hak rakyat, J.J. Rousseau (kedaulatan
rakyat),
Teori Kekuasaan. Negara terjadi atas dasar kekuasaan.
Tokoh: H.J.Laski, Leon Duguit
Teori Hukum Alam. Negara terjadi atas hukum alam. Tokoh:
Plato, Aristotels, Thomas Aquino
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
19
Bentuk Negara
 Negara Kesatuan (Unitaris): negara merdeka dan berdaulat
yang pemerintahannya diatur pemerintah pusat.
Ciri-ciri negara kesatuan:
oKedaulatan negara mencakup kedalam dan keluar ditangani
pemerintah pusat
oNegara hanya memiliki satu UUD, satu kepala negara, satu
dewan menteri, dan satu DPR
Negara Serikat (Federasi): suatu negara yang terdiri atas
gabungan beberapa negara bagian.
Ciri-ciri negara serikat:
oSetiap negara bagian berwenang membuat UUD sendiri
selama tidak bertentangan dengan pemerintah pusat
oTiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun
kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
20
Bentuk Kenegaraan
Serikat Negara (Konfederasi): bentuk kerjasama antara
beberapa negara dalam menghadapi kepentingan bersama
tertentu.
Koloni: suatu negara yang menjadi jajahan negara lain.
Trustee (perwalian): wilayah jajahan dari negara yang kalah
perang dunia II dan berada dibawah naungan Dewan Perwalian
PBB
Mandat: negara yang tadinya kalah dalam perang dunia 1 dan
berada dibawah lindungan yang menang perang.
Protektorat: negara yang berada dibawah perlindungan negara
lain
Dominion: bentuk negara yang khusus dalam lingkungan
kerajaan Inggris
Uni: gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat
dengan satu kepala negara yang sama.
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
21
Teori Fungsi Negara
 Teori Dwi Praja:
Goodnow & Donner: policy making
(menetapkan tujuan yang hendak
dicapai) dan policy executing
(menetapkan cara untuk mencapai
tujuan).
 Teori Tri Praja/ Trias Politika:
Montesqiueu: legislatif, eksekutif, dan
yudikatif. John Locke: legislatif,
eksekutif, dan federatif (mengurusi
hubungan luar negeri, perang, dan
kedamaian)
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
22
Lanjutan ....
 Teori Catur Praja: Van Vollenhouven: bestuur
(pemerintahan), rechtpraacht (mengadili),
regeling (membuat peraturan), dan politie
(ketertiban dan keamanan)
 Teori Panca Praja: dikembangkan di Perancis
pada abad XVI: diplomatic (mengadakan
diplomasi dengan negara lain), defencie
(pertahanan untuk menjamin kedaulatan
negara), financie (penyediaan segala
kepentingan warga negara), justicie
(mewujudkan keadilan), dan policie
(pengawasan terhadap kemungkinan
pelanggaran hukum)
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
23
Pengertian NKRI
Negara yang mempunyai kedaulatan baik
ke dalam maupun keluar yang mempunyai
batas wilayah tertentu sesuai dengan
hukum perjanjian internasional, memiliki
keragaman agama, suku bangsa dan
budaya yang diproklamasikan pada
tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
24
Fungsi dan Tujuan NKRI
 Fungsi NKRI:
a. Mempertahankan kedaulatan NKRI
b. Meningkatkan supremasi hukum dan sebagainya
 Tujuan NKRI:
a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan abadi dan keadilan sosial
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
25
Tujuan Negara
 Plato: bertujuan untuk mewujudkan kesusilaan
manusia
 Shang Yang: bertujuan untuk membentuk
kekuasaan
 Niccolo Maciavelli: bertujuan untuk memperoleh
kehormatan dan kebahagiaan bangsa
 Dante Allighieri: bertujuan untuk menciptakan
perdamaian dunia
 Immanuel Kant dan Kranenburg: bertujuan untuk
membentuk keamanan dan ketertiban dalam
masyarakat. Immanuel Kant (negara hukum dalam
arti sempit). Sedangkan Kranenburg (negara hukum
dalam arti luas/welfare state/ negara kesejahteraan)
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
26
Semangat nasionalisme dan
patriotisme
 Nasionalisme adalah paham yang menekankan
cintanya terhadap bangsa.
 Patriotisme adalah paham yang menekankan
cintanya terhadap tanah air tempat berpijak dan
tempat hidup serta mencari penghidupan.
Semangat nasionalisme dapat ditunjukkan dengan
menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa
dan sebagainya
Semangat patriotisme dapat ditunjukkan dengan
rela berkorban demi tanah air, mempertahankan
kedaulatan negara dan sebagainya.
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
27
Penerapan Semangat Kebangsaan
Semangat kebangsaan dapat diterapkan dengan cara:
 Keteladanan: merupakan sikap dan perilaku yang
patut dicontoh atau ditiru karena perkataan dan
perbuatannya. Contoh: belajar dengan tekun dalam
mengejar prestasi, tidak melakukan korupsi dan
sebagainya
 Pewarisan: merupakan cara atau proses menurunkan
nilai-nilai, sikap, dan perilaku terpuji kepada generasi
berikutnya. Contoh: berlaku jujur dan bertanggung
jawab dalam mengemban amanah dan sebagainya
 Ketokohan: merupakan sosok seseorang yang
terkenal dan disegani karena pengaruhnya sangat
besar di dalam masyarakat. Contoh: memberi
sedekah pada orang yang membutuhkan.
6/23/2023
SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA
(TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.)
28

More Related Content

Similar to hakikat-bangsa-dan-negara-revisi.ppt

Bab I kelas X hakikat bangsa dan negara
Bab I kelas X hakikat bangsa dan negaraBab I kelas X hakikat bangsa dan negara
Bab I kelas X hakikat bangsa dan negaraHendrastuti Retno
 
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negaraBab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negaraHendrastuti Retno
 
Kls X BAB I Memahami Hakikat Bangsa & NKRI.pptx
Kls X BAB I Memahami Hakikat Bangsa & NKRI.pptxKls X BAB I Memahami Hakikat Bangsa & NKRI.pptx
Kls X BAB I Memahami Hakikat Bangsa & NKRI.pptxheripurwanto261
 
Tugas makalah ( hakikat bangsa dan negara)
Tugas makalah ( hakikat bangsa dan negara)Tugas makalah ( hakikat bangsa dan negara)
Tugas makalah ( hakikat bangsa dan negara)Aziza Zea
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraAldi Aldinar
 
Pkn, negara dan konstitusi
Pkn, negara dan konstitusiPkn, negara dan konstitusi
Pkn, negara dan konstitusiRahma Sheilla
 
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPT
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPTHubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPT
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPTAndhika Pratama
 

Similar to hakikat-bangsa-dan-negara-revisi.ppt (20)

Bangsa dan Negara
Bangsa dan NegaraBangsa dan Negara
Bangsa dan Negara
 
Bab I kelas X hakikat bangsa dan negara
Bab I kelas X hakikat bangsa dan negaraBab I kelas X hakikat bangsa dan negara
Bab I kelas X hakikat bangsa dan negara
 
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negaraBab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
Materi 7
Materi  7Materi  7
Materi 7
 
Kls X BAB I Memahami Hakikat Bangsa & NKRI.pptx
Kls X BAB I Memahami Hakikat Bangsa & NKRI.pptxKls X BAB I Memahami Hakikat Bangsa & NKRI.pptx
Kls X BAB I Memahami Hakikat Bangsa & NKRI.pptx
 
Bangsa dan Negara
Bangsa dan NegaraBangsa dan Negara
Bangsa dan Negara
 
Bangsa dan negara
Bangsa dan negaraBangsa dan negara
Bangsa dan negara
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
OTONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAH
 
Ilmu negara
Ilmu negaraIlmu negara
Ilmu negara
 
Tugas makalah ( hakikat bangsa dan negara)
Tugas makalah ( hakikat bangsa dan negara)Tugas makalah ( hakikat bangsa dan negara)
Tugas makalah ( hakikat bangsa dan negara)
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pkn
 
Kewarganegaraan
KewarganegaraanKewarganegaraan
Kewarganegaraan
 
Pkn, negara dan konstitusi
Pkn, negara dan konstitusiPkn, negara dan konstitusi
Pkn, negara dan konstitusi
 
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPT
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPTHubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPT
Hubungan Warga Negara dan Pemerintahan PPT
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
BANGSADANNEGARA.ppt
BANGSADANNEGARA.pptBANGSADANNEGARA.ppt
BANGSADANNEGARA.ppt
 
Bab iii
Bab iiiBab iii
Bab iii
 

More from rnoviandani

SEJARAH DALAM KONSEP MANUSIA, RUANG DAN WAKTU.pptx
SEJARAH DALAM KONSEP MANUSIA, RUANG DAN WAKTU.pptxSEJARAH DALAM KONSEP MANUSIA, RUANG DAN WAKTU.pptx
SEJARAH DALAM KONSEP MANUSIA, RUANG DAN WAKTU.pptxrnoviandani
 
PENELITIAN SEJARAH.pptx
PENELITIAN SEJARAH.pptxPENELITIAN SEJARAH.pptx
PENELITIAN SEJARAH.pptxrnoviandani
 
RAW MATERIAL PP.pptx
RAW MATERIAL PP.pptxRAW MATERIAL PP.pptx
RAW MATERIAL PP.pptxrnoviandani
 
kerajaan goa dan talo.pptx
kerajaan goa dan talo.pptxkerajaan goa dan talo.pptx
kerajaan goa dan talo.pptxrnoviandani
 
pptx_20221124_192933_0000.pptx
pptx_20221124_192933_0000.pptxpptx_20221124_192933_0000.pptx
pptx_20221124_192933_0000.pptxrnoviandani
 
KERAJAAN DEMAK.ppt
KERAJAAN DEMAK.pptKERAJAAN DEMAK.ppt
KERAJAAN DEMAK.pptrnoviandani
 
Mengidentifikas-WPS Office.pptx
Mengidentifikas-WPS Office.pptxMengidentifikas-WPS Office.pptx
Mengidentifikas-WPS Office.pptxrnoviandani
 
Masuknya_Kebudayaan_Hindu_Budha_di_Indon.pptx
Masuknya_Kebudayaan_Hindu_Budha_di_Indon.pptxMasuknya_Kebudayaan_Hindu_Budha_di_Indon.pptx
Masuknya_Kebudayaan_Hindu_Budha_di_Indon.pptxrnoviandani
 

More from rnoviandani (8)

SEJARAH DALAM KONSEP MANUSIA, RUANG DAN WAKTU.pptx
SEJARAH DALAM KONSEP MANUSIA, RUANG DAN WAKTU.pptxSEJARAH DALAM KONSEP MANUSIA, RUANG DAN WAKTU.pptx
SEJARAH DALAM KONSEP MANUSIA, RUANG DAN WAKTU.pptx
 
PENELITIAN SEJARAH.pptx
PENELITIAN SEJARAH.pptxPENELITIAN SEJARAH.pptx
PENELITIAN SEJARAH.pptx
 
RAW MATERIAL PP.pptx
RAW MATERIAL PP.pptxRAW MATERIAL PP.pptx
RAW MATERIAL PP.pptx
 
kerajaan goa dan talo.pptx
kerajaan goa dan talo.pptxkerajaan goa dan talo.pptx
kerajaan goa dan talo.pptx
 
pptx_20221124_192933_0000.pptx
pptx_20221124_192933_0000.pptxpptx_20221124_192933_0000.pptx
pptx_20221124_192933_0000.pptx
 
KERAJAAN DEMAK.ppt
KERAJAAN DEMAK.pptKERAJAAN DEMAK.ppt
KERAJAAN DEMAK.ppt
 
Mengidentifikas-WPS Office.pptx
Mengidentifikas-WPS Office.pptxMengidentifikas-WPS Office.pptx
Mengidentifikas-WPS Office.pptx
 
Masuknya_Kebudayaan_Hindu_Budha_di_Indon.pptx
Masuknya_Kebudayaan_Hindu_Budha_di_Indon.pptxMasuknya_Kebudayaan_Hindu_Budha_di_Indon.pptx
Masuknya_Kebudayaan_Hindu_Budha_di_Indon.pptx
 

Recently uploaded

MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitikObat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitikNegustinNegustin
 
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8RiniWulandari49
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxEkoPoerwantoe2
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?AdePutraTunggali
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfAndiCoc
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxFipkiAdrianSarandi
 
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASSK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASsusilowati82
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptxAvivThea
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanaji guru
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptretno12886
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurDoddiKELAS7A
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxMas PauLs
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAgusSuarno2
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitikObat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
 
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
Bahan Ajar Power Point Materi Campuran kelas 8
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASSK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptxperwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
perwalian IKLIM SEKOLAH AMAN Mencegah Intoleransi.pptx
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

hakikat-bangsa-dan-negara-revisi.ppt

  • 1. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 1 HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA
  • 2. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 2 Standar Kompetensi: 1. Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Kompetensi Dasar: 1.1 Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara 1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan 1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI 1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  • 3. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 3 Konsep Manusia Aristoteles menyatakan manusia sebagai makhluk monodualis. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (mempunyai HAM dan kewajiban asasi). Kewajiban manusia antara lain: kewajiban terhadap Tuhan YME, kewajiban pada diri sendiri, kewajiban kepada sesama makhluk Tuhan, kewajiban berbangsa dan bernegara. Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung untuk selalu berkelompok membentuk masyarakat.
  • 4. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 4 Hakikat Bangsa (Nation) Ernest Renan (Perancis): bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat untuk bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung Otto Bauer (Jerman): bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter karena adanya persamaan nasib F. Ratzel (Jerman): bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu Hans Kohn (Jerman): bangsa buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah Jalobsen dan Lipman: bangsa adalah kesatuan budaya (cultural unity) dan kesatuan politik (political unity) Kesimpulan: Bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama.
  • 5. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 5 Unsur-unsur Terbentuknya Bangsa Friedrich Hertz dalam buku Nationality in History and Politics mengemukakan empat unsur aspirasi: 1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional meliputi sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas 2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya 3. Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan 4. Keinginan untuk menonjol (unggul) diantara bangsa- bangsa untuk mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise.
  • 6. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 6 Faktor-faktor pembentukan identitas bangsa Ramlan Surbakti menyatakan sebagai berikut:  Primordial  Sakral  Tokoh  Sejarah  Bhinneka Tunggal Ika  Perkembangan ekonomi  Kelembagaan
  • 7. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 7 Konsepsi Negara Secara etimologis, istilah negara merupakan terjemahan dari: Staat (Belanda), State (Inggris), Lo stato (Italia), Der Staat (Jerman), L’Etat (Perancis), Status atau Statum (Latin) yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Nagari atau nagara (Sanskerta) berarti wilayah, kota atau penguasa.
  • 8. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 8 Tinjauan Negara  Organisasi Kekuasaan Logemann: organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa Kranenburg: organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu bangsa George Jellineck: organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah menetap di wilayah tertentu  Organisasi Politik Roger H. Soltau: alat atau wewenang yang mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat Mac Iver: asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat Max Weber: suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah
  • 9. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 9 Tinjauan Negara  Organisasi Kesusilaan Hegel: organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesis antara kemerdekaan individu dengan kemerdekaan universal J.J. Rousseau: berkewajiban memelihara kemerdekaan individu dan menjaga ketertiban kehidupan manusia  Integrasi antara pemerintah dan rakyat Teori integralistik (Soepomo, Adam Muller, Spinoza): susunan masyarakat yang erat antara semua bagian sehingga bersifat organis Kesimpulan: negara adalah organisasi yang didalamnya harus ada rakyat, wilayah tertentu,dan pemerintahan yang berdaulat baik ke dalam maupun keluar.
  • 10. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 10 Unsur-unsur Negara  Unsur Konstitutif (mutlak) meliputi: rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat Rakyat: semua orang yang pada suatu saat berada di dalam wilayah hukum suatu negara. Wilayah: batas wilayah dimana kekuasaan negara berlaku meliputi daratan, lautan, udara, dan ekstrateritorial Pemerintahan yang berdaulat: dalam arti luas meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam arti sempit meliputi presiden, wakil presiden, dan kabinetnya  Unsur Deklaratif (tambahan): pengakuan negara lain meliputi de facto (kenyataan) dan de jure (hukum internasional).
  • 11. Konsepsi Rakyat Berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu dibedakan menjadi: penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang telah tinggal dalam suatu negara paling sedikit selama satu tahun berturut-turut dan bermaksud menetap dengan tujuan tertentu. Bukan penduduk adalah orang berada dalam wilayah suatu negara untuk sementara saja dengan tidak bermaksud menetap, misalnya: wisatawan asing, tamu-tamu instansi tertentu, utusan-utusan negara lain. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 11
  • 12. Lanjutan …. Penduduk dapat dibedakan menjadi warganegara dan bukan warganegara. Warganegara adalah mereka yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Hak dan kewajibannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Menurut terjadinya, dibedakan menjadi: warganegara keturunan penduduk asli dan warganegara keturunan asing. Bukan warganegara (orang asing) adalah mereka yang berada di suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah dimana ia berada. Misalnya: duta besar, konsuler, kontraktor asing dan sebagainya 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 12
  • 13. Lanjutan …. Menurut kedudukannya, warganegara mempunyai empat status yaitu: Status positif: warganegara berhak mendapatkan perlindungan atas jiwa-raga dan memiliki kemerdekaan dari pemerintah negaranya Status negatif: warganegara tidak akan dicampuri urusannya sebagai manusia yang memiliki hak asasi Status aktif: warganegara diberi kesempatan aktif dalam pemerintahan negaranya Status pasif: warganegara berkewajiban taat dan tunduk kepada segala perintah negara 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 13
  • 14. Konsepsi wilayah Adalah batas wilayah di mana kekuasaan negara berlaku. Wilayah suatu negara meliputi:  Wilayah daratan: wilayah darat dengan batas-batas tertentu baik batas alam, buatan maupun astronomis  Wilayah lautan: laut teritorial, ZEEI, zona bersebelahan, landas benua, landas kontinen dan sebagainya. Catatan: garis dasar (base line):suatu garis dalam peta yang dibuat dengan cara menarik garis lurus titik-titik terluar dari ujung-ujung pulau terluar sehingga mengelilingi Indonesia (point to point theory)  Wilayah udara: wilayah udara diatas daratan dan lautan  Wilayah ekstrateritorial: gedung kedutaan dan halaman sekitarnya, flying land, floating land. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 14
  • 15. Pemerintah yang berdaulat  Pemerintah dalam arti luas meliputi badan legislatif,eksekutif,yudikatif, dan eksaminatif  Pemerintah dalam arti sempit terletak pada eksekutif meliputi presiden,wakil presiden, dan menteri- menteri dalam kabinetnya. 4 sifat kedaulatan menurut Jean Bodin:  Asli, permanen, bulat, dan tidak terbatas. Kedaulatan dibagi menjadi dua: ke dalam dan keluar. Kedaulatan kedalam: tidak ada kekuasaan lain yang menandingi kekuasaan pemerintahannya. Kedaulatan keluar: kekuasaan pemerintah dihormati dan diakui oleh negara lain. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 15
  • 16. Teori Kedaulatan  Kedaulatan Tuhan: raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Tokoh: Agustinus, Thomas Aquinas, FJ Stahl  Kedaulatan Raja: kedaulatan di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Tokoh: Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Hegel  Kedaulatan Negara: negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Tokoh: George Jellinek, Paul Laband  Kedaulatan Hukum: kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Tokoh: Krabbe, Immanuel Kant, Kranenburg  Kedaulatan Rakyat: rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Tokoh: John Locke, JJ Rousseau 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 16
  • 17. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 17 Sifat Hakekat Negara  Memaksa: negara mempunyai kekuatan secara legal untuk memaksa warganegaranya mentaati peraturan yang berlaku  Monopoli: negara memiliki kewenangan menentukan ideologi, aliran politik yang boleh dan tidak boleh  Mencakup semua: semua peraturan perundangan diberlakukan bagi semua warganegara tanpa kecuali
  • 18. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 18 Asal Mula Terjadinya Negara  Teori pertumbuhan primer dan sekunder. Primer meliputi: suku atau persekutuan masyarakat (Genoontschaft), kerajaan (rijk), negara nasional, dan negara demokrasi. Sekunder: beranggapan negara telah ada namun karena adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan timbullah negara baru.  Fakta Sejarah: Occupation (pendudukan), Fusi (peleburan), Cessie (penyerahan), Accesie (penaikan), Anexatie (pencaplokan), Proclamation (proklamasi), Inovation (pembentukan baru), dan Separatise (pemisahan)
  • 19. Terjadinya negara menurut pendekatan teoritis Teori Ketuhanan. Negara terjadi karena kehendak Tuhan. Tokoh: Agustinus, Yulius Stahl, Thomas Aquinas Teori Perjanjian Masyarakat. Negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat. Tokoh: Thomas Hobbes (monarkhi absolut), John Locke (monarkhi konstitusional) dikenal adanya pactum unionis yaitu perjanjian antaranggota masyarakat untuk membentuk negara dan pactum subjectionis yaitu perjanjian antara rakyat dengan penguasa untuk melindungi hak-hak rakyat, J.J. Rousseau (kedaulatan rakyat), Teori Kekuasaan. Negara terjadi atas dasar kekuasaan. Tokoh: H.J.Laski, Leon Duguit Teori Hukum Alam. Negara terjadi atas hukum alam. Tokoh: Plato, Aristotels, Thomas Aquino 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 19
  • 20. Bentuk Negara  Negara Kesatuan (Unitaris): negara merdeka dan berdaulat yang pemerintahannya diatur pemerintah pusat. Ciri-ciri negara kesatuan: oKedaulatan negara mencakup kedalam dan keluar ditangani pemerintah pusat oNegara hanya memiliki satu UUD, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu DPR Negara Serikat (Federasi): suatu negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara bagian. Ciri-ciri negara serikat: oSetiap negara bagian berwenang membuat UUD sendiri selama tidak bertentangan dengan pemerintah pusat oTiap negara bagian berstatus tidak berdaulat, namun kekuasaan asli tetap ada pada negara bagian 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 20
  • 21. Bentuk Kenegaraan Serikat Negara (Konfederasi): bentuk kerjasama antara beberapa negara dalam menghadapi kepentingan bersama tertentu. Koloni: suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Trustee (perwalian): wilayah jajahan dari negara yang kalah perang dunia II dan berada dibawah naungan Dewan Perwalian PBB Mandat: negara yang tadinya kalah dalam perang dunia 1 dan berada dibawah lindungan yang menang perang. Protektorat: negara yang berada dibawah perlindungan negara lain Dominion: bentuk negara yang khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris Uni: gabungan dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 21
  • 22. Teori Fungsi Negara  Teori Dwi Praja: Goodnow & Donner: policy making (menetapkan tujuan yang hendak dicapai) dan policy executing (menetapkan cara untuk mencapai tujuan).  Teori Tri Praja/ Trias Politika: Montesqiueu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. John Locke: legislatif, eksekutif, dan federatif (mengurusi hubungan luar negeri, perang, dan kedamaian) 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 22
  • 23. Lanjutan ....  Teori Catur Praja: Van Vollenhouven: bestuur (pemerintahan), rechtpraacht (mengadili), regeling (membuat peraturan), dan politie (ketertiban dan keamanan)  Teori Panca Praja: dikembangkan di Perancis pada abad XVI: diplomatic (mengadakan diplomasi dengan negara lain), defencie (pertahanan untuk menjamin kedaulatan negara), financie (penyediaan segala kepentingan warga negara), justicie (mewujudkan keadilan), dan policie (pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran hukum) 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 23
  • 24. Pengertian NKRI Negara yang mempunyai kedaulatan baik ke dalam maupun keluar yang mempunyai batas wilayah tertentu sesuai dengan hukum perjanjian internasional, memiliki keragaman agama, suku bangsa dan budaya yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 24
  • 25. Fungsi dan Tujuan NKRI  Fungsi NKRI: a. Mempertahankan kedaulatan NKRI b. Meningkatkan supremasi hukum dan sebagainya  Tujuan NKRI: a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia b. Memajukan kesejahteraan umum c. Mencerdaskan kehidupan bangsa d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 25
  • 26. Tujuan Negara  Plato: bertujuan untuk mewujudkan kesusilaan manusia  Shang Yang: bertujuan untuk membentuk kekuasaan  Niccolo Maciavelli: bertujuan untuk memperoleh kehormatan dan kebahagiaan bangsa  Dante Allighieri: bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia  Immanuel Kant dan Kranenburg: bertujuan untuk membentuk keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Immanuel Kant (negara hukum dalam arti sempit). Sedangkan Kranenburg (negara hukum dalam arti luas/welfare state/ negara kesejahteraan) 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 26
  • 27. Semangat nasionalisme dan patriotisme  Nasionalisme adalah paham yang menekankan cintanya terhadap bangsa.  Patriotisme adalah paham yang menekankan cintanya terhadap tanah air tempat berpijak dan tempat hidup serta mencari penghidupan. Semangat nasionalisme dapat ditunjukkan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan sebagainya Semangat patriotisme dapat ditunjukkan dengan rela berkorban demi tanah air, mempertahankan kedaulatan negara dan sebagainya. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 27
  • 28. Penerapan Semangat Kebangsaan Semangat kebangsaan dapat diterapkan dengan cara:  Keteladanan: merupakan sikap dan perilaku yang patut dicontoh atau ditiru karena perkataan dan perbuatannya. Contoh: belajar dengan tekun dalam mengejar prestasi, tidak melakukan korupsi dan sebagainya  Pewarisan: merupakan cara atau proses menurunkan nilai-nilai, sikap, dan perilaku terpuji kepada generasi berikutnya. Contoh: berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah dan sebagainya  Ketokohan: merupakan sosok seseorang yang terkenal dan disegani karena pengaruhnya sangat besar di dalam masyarakat. Contoh: memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. 6/23/2023 SMA NEGERI 1 YOGYAKARTA (TRISNA WIDYANA, S.Pd.,M.Pd.) 28