Peraturan ini mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura di Indonesia dengan tujuan menjamin ketersediaan benih bermutu, mengembangkan industri benih dalam negeri, meningkatkan keragaman genetik dan keamanan hayati, serta meningkatkan devisa negara. Ditetapkan persyaratan administratif dan teknis untuk memperoleh izin pemasukan benih hortikultura.

1. PERMENTAN NO. 5 TAHUN 2012
TENTANG
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
BENIH HORTIKULTURA

2. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah :
TUJUAN
1. Menjamin ketersediaan benih bermutu secara cukup dan
berkesinambungan;
2. Menumbuhkembangkan industri benih dalam negeri;
3. Meningkatkan keragaman genetik dan menjaga keamanan
hayati;
4. Meningkatkan devisa negara

3. Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah :
DEFINISI/PENGERTIAN
• Pemasukan benih adalah serangkaian kegiatan untuk memasukan
benih tanaman dari luar negeri ke dalam wilayah negara Kesatuan
Republik Indonesia, baik sebagai introduksi untuk pemuliaan
tanaman maupun untuk pengadaan benih bermutu dari varietas
unggul hortikultura
• Pengeluaran benih adalah serangkaian kegiatan untuk
mengeluarkan benih dari wilayah negara Kesatuan Republik
Indonesia
• Izin pemasukan adalah keterangan tertulis berisikan hak yang
diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada
perorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah, atau
pemerhati tanaman untuk dapat melakukan kegiatan pemasukan
benih tanaman.
• Izin pengeluaran adalah keterangan tertulis berisikan hak yang
diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada
perorangan, badan usaha, badan hukum, Instansi Pemerintah, atau
pemerhati tanaman untuk dapat melakukan kegiatan pengeluaran
benih

4. PEMASUKAN BENIH
Pemasukan Benih Hortikultura
Perseorangan, Badan
Usaha, Badan Hukum,
Instansi pemerintah,
dan/atau Pemerhati
Tanaman
Dapat dilakukan oleh
Dilakukan untuk
1. Pendaftaran varietas
hortikultura untuk peredaran;
2. Pengadaan benih bermutu;
3. Pengadaan tetua untuk
perbanyakan benih dari
varietas yang sudah terdaftar;
4. Pengembangan benih untuk
tujuan ekspor;
5. Pelaksanaan uji profisiensi
dalam rangka akreditasi
laboratorium penguji;
6. Pelaksanaan uji Baru, Unik,
Seragam, dan Stabil (BUSS)
untuk keperluan perlindungan
varietas tanaman
7. Kebutuhan bagi pemerhati
tanaman;
8. Bahan pameran/promosi
9. Kegiatan lomba.
Pemasukan benih hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari
Dirjen bidang hortikultura atas nama Menteri Pertanian

5. Persyaratan
Administratif
untuk memperoleh
izin memasukkan
benih hortikultura
Badan Usaha atau
Badan Hukum
Perorangan
Mengajukan permohonan tertulis
yang dilampiri :
1. Foto copy Akte Pendirian
Perusahaan dan perubahannya;
2. Foto copy Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP);
3. Foto copy profil perusahaan;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
(KTP) Pimpinan Perusahaan;
5. Foto copy keterangan domisili
perusahaan; dan
6. Foto copy tanda daftar produsen
benih
Mengajukan permohonan tertulis
yang dilampiri :
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
(KTP);
2. Foto copy Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP); dan
3. Foto copy tanda daftar produsen
benih
1
2

6. Persyaratan
Administratif
untuk memperoleh
izin memasukkan
benih hortikultura
Instansi
Pemerintah
Pemerhati
Tanaman
Mengajukan permohonan tertulis
yang dilampiri dengan proposal
penggunaan benih yang akan
dimasukan
Mengajukan permohonan tertulis
yang dilampiri :
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
(KTP);
2. Foto copy Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
3
4
Pemasukan benih disamping harus memenuhi persyaratan di atas, juga harus
memenuhi ketentuan perundang-undangan karantina

7. 1. Varietas yang bersangkutan mempunyai keunggulan
dan/atau keunikan serta kegunaan spesifik;
2. Jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai
dengan kebutuhan untuk pelaksanaan persiapan
pendaftaran varietas tanaman hortikultura;
3. Tersedia ringkasan rancangan uji adaptasi atau
observasi dan/atau rencana kebutuhan benih untuk
uji kebenaran varietas hortikultura;
4. Benih produk rekayasa genetik harus mendapat
rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk
Rekayasa Genetik
1. Pemasukan benih untuk tujuan pendaftaran varietas tanaman
hortikultura, disamping harus memenuhi persyaratan administratif dan
ketentuan perundang-undangan tentang karantina, juga harus
memenuhi persyaratan teknis, diantaranya :

8. 1. Varietas terdaftar untuk peredaran;
2. Memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis
minimal;
3. Mencantumkan identitas benih yang jelas dalam bahasa
Indonesia pada kemasan;
4. Persediaan dalam negeri belum mencukupi;
5. Belum atau tidak dapat diproduksi di wilayah negara
Republik Indonesia;
6. Jenis dan jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai
dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan benih
bermutu; dan
7. Benih produk rekayasa genetik harus mendapat
rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk
Rekayasa Genetik
2. Pemasukan benih untuk tujuan pengadaan benih bermutu, disamping
harus memenuhi persyaratan administratif dan ketentuan perundang-
undangan tentang karantina, juga harus memenuhi persyaratan teknis,
diantaranya :

9. 1. Varietas terdaftar untuk peredaran;
2. Memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal;
3. Mencantumkan identitas benih yang jelas dalam bahasa
Indonesia pada kemasan;
4. Persediaan dalam negeri belum mencukupi;
5. Belum atau tidak dapat diproduksi di wilayah negara Republik
Indonesia;
6. Jenis dan jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai
dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan benih
bermutu; dan
7. Benih produk rekayasa genetik harus mendapat rekomendasi
dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
3. Pemasukan benih untuk tujuan pengadaan benih bermutu, disamping
harus memenuhi persyaratan administratif dan ketentuan perundang-
undangan tentang karantina, juga harus memenuhi persyaratan teknis,
diantaranya :
Pemasukan benih untuk pengadaan benih bermutu harus dilakukan tidak
melebih dari 2 tahun sejak varietasnya terdaftar, KECUALI bagi benih
hortikultura yang tidak dapat diproduksi di wilayah negara Republik Indonesia

10. a) Apabila standar mutu benih atau persyaratan teknis minimal belum
dapat ditetapkan, Direktur Jenderal dalam memberikan izin pemasukan
benih didasarkan pada standar mutu benih atau persyaratan teknis
minimal kerabat terdekat
b) Benih sebagaimana huruf (a) diatas setelah dimasukan ke wilayah
negara Republik Indonesia, Direktur Jenderal atas nama Menteri segera
menetapkan standar mutu benih atau persyaratan teknis minimal.
c) Uji mutu benih dilaksanakan oleh Instansi yang menangani bidang
pengawasan dan sertifikasi benih atau laboratorium yang telah
terakreditasi di bidang uji mutu benih yang sesuai dengan
komoditasnya.
d) Uji mutu dikecualikan bila benih tersebut telah diuji oleh laboratorium
yang telah diakreditasi oleh International Seed Testing Association
(ISTA) di negara asal.
e) Pelaksanaan uji mutu dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan
kesehatan benih olehPetugas Karantina Tumbuhan.

11. 1. Benih tetua belum tersedia di Indonesia; dan
2. Jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan kebutuhan
4. Pemasukan benih tetua dari varietas yang sudah didaftar, disamping
harus memenuhi persyaratan administratif dan ketentuan perundang-
undangan tentang karantina, juga harus memenuhi persyaratan teknis,
diantaranya :
1. Tersedia rencana pengembangan / perbanyakan benih atau
pertanaman;
2. Jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan ketersediaan
lahan untuk perbanyakan benih atau pertanaman; dan
3. Rekomendasi teknis dari dinas provinsi setempat yang
membidangi hortikultura.
5. Pemasukan benih tujuan ekspor, disamping harus memenuhi
persyaratan administratif dan ketentuan perundang-undangan tentang
karantina, juga harus memenuhi persyaratan teknis, diantaranya :

12. 1. Jenis dan jumlah benih sesuai dengan pengujian yang dimaksud;
2. Fotocopy surat keikutsertaan dalam uji profisiensi dan/atau surat
pemberitahuan penyelenggaraan uji profisiensi dari
International Seed Testing Association (ISTA) yang masih
berlaku; dan
3. Sisa benih, benih yang telah dihancurkan dan kecambah yang
berasal dari benih uji profisiensi serta media tumbuh yang
digunakan dalam pengujian tersebut harus dimusnahkan setelah
pengujian selesai.
6. Pemasukan benih untuk tujuan uji profisiensi (uji banding antar
laboratorum), disamping harus memenuhi persyaratan administratif dan
ketentuan perundang-undangan tentang karantina, juga harus
memenuhi persyaratan teknis, diantaranya :
Pelaksanaan uji profisiensi harus dibawah pengawasan petugas
Karantina Tumbuhan

13. 1. Jumlah benih yang dimohonkan paling banyak 10 (sepuluh)
tanaman yang terdiri atas beberapa jenis dan/atau varietas,
dan/atau 5 (lima) wadah invitro isi paling banyak 25 (dua puluh
lima) planlet atau stek atau tanaman muda per wadah; dan
2. Rencana lokasi penanaman
7. Pemasukan benih untuk tujuan uji BUSS (Baru, Unik, Seragam dan
Stabil) harus memenuhi persyaratan administratif dan ketentuan
perundang-undangan tentang karantina serta jenis maupun jumlah
benih harus sesuai dengan kebutuhan pengujian
8. Pemasukan benih untuk tujuan pemerhati tanaman disamping harus
memenuhi persyaratan administratif dan ketentuan perundang-
undangan tentang karantina, juga harus memenuhi persyaratan teknis,
diantaranya :
9. Pemasukan benih untuk tujuan Pameran disamping harus memenuhi
persyaratan administratif dan ketentuan perundang-undangan tentang
karantina, juga harus memenuhi persyaratan teknis, diantaranya :
1. Melampirkan undangan keikutsertaan dalam pameran/lomba
dari panitia penyelenggara; dan
2. Jenis serta jumlah benih yang dimasukan sesuai dengan
kebutuhan

14. Perseorangan, Badan
Usaha, Badan
Hukum, Instansi
pemerintah, dan/atau
Pemerhati Tanaman
Menteri Pertanian
Cq. Kepala Pusat
Perlindungan Varietas
Tanaman dan Perizinan
Pertanan (PVTPP)
Permohonan tertulis
menggunakan Form IM-01
Dilampiri dengan :
1. Persyaratan administratif
2. Persyaratan Teknis
3. Form IF-01 (Information Required for
Seed Introduction/Importation to
Indonesia)
4. Form IF-02 (Technical Information for
Commodity(s) Proposed Exported into
Indonesia
Ditolak
Maksimal 3 Hari
DiterimaMaksimal 3 Hari
Kepala Badan Karantina
Pertanian
Dirjen Hortikultura
Keputusan
Menteri Pertanian
Maksimal 5 Hari Diterima
Ditolak
Maksimal5Hari
Maksimal 10 Hari
Ditolak
Diterima
FormIM-02
Form IM-03
Izin Pemasukan Benih paling lama
6 bulan
TATA CARA IZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA

15. KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA
1. Perorangan, instansi pemerintah, badan usaha, badan hukum
dan/atau pemerhati tanaman yang memasukan benih wajib
menyerahkan izin pemasukan benih kepada Petugas Karantina
Tumbuhan dan salinannya kepada Instansi yang menangani bidang
Pengawasan dan Sertifikasi Benih di lokasi penyimpanan benih,
paling lambat pada saat benih tiba di tempat pemasukan.
2. Instansi pemerintah dan pemerhati tanaman yang memasukan
benih, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
sejak pemasukan benih wajib melaporkan realisasi pemasukan
benih kepada Direktur Jenderal Hortikultura dengan tembusan
Kepala PVTPP
3. Perorangan, badan usaha atau badan hukum yang memasukan
benih wajib melaporkan realisasi pemasukan benih dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemasukan
benih kepada Direktur Jenderal Hortikultura dengan tembusan
Kepala PVTPP

16. PENCABUTAN IZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA
Pencabutan izin pemasukan benih dapat dicabut, apabila :
1. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang izin pemasukan
benih hortikultura
2. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin
pemasukan;
3. Memindahtangankan izin kepada pihak lain; atau
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perkarantinaan.
Pencabutan Izin Pemasukan Benih dilakukan oleh Dirjen Hortikultura atas nama
Menteri Pertanian dengan menggunakan Form IM-04

17. PENGAWASAN DI TEMPAT PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA
Pengawasan
dilakukan oleh
Petugas Karantina
Tumbuhan
Kelengkapan Izi
Dokumen
Keabsahan Isi Dokumen
Kebenaran Isi Dokumen
1. Kesesuaian dengan formulir
yang sudah ditetapkan;
2. Diterbitkan oleh Direktur
Jenderal dalam bentuk
Keputusan Menteri Pertanian;
3. Kuota belum terpenuhi; dan
4. Masa berlaku izin pemasukan
belum habis
1. Tempat pemasukan benih; dan
2. Jenis dan varietas yang
dimasukan
a) Apabila belum disertai izin pemasukan, paling lama 14 hari sejak penahanan benih
pemasuk/kuasanya harus menyerahkan izin pemasukan
b) Apabila jumlah benih melebihi kuota, maka kelebihannya ditolak
c) Paling lama 14 hari sejak penolakan, benih masih belum dikeluarkan dari wilayah
negara RI, maka dilakukan tindakan pemusnahan

18. PENGELUARAN BENIH
Pengeluaran Benih Hortikultura
Perseorangan, Badan
Usaha, Badan Hukum,
Instansi pemerintah,
dan/atau Pemerhati
Tanaman
Dapat dilakukan oleh
Diizinkan apabla
1. Kebutuhan benih di dalam
negeri telah tercukupi;
2. Produksi benih khusus
diperuntukan bagi keperluan
ekspor
3. Terjamin kelestarian sumber
daya genetik; dan
4. Untuk keperluan lomba/
pameran/promosi
Pengeluaran benih untuk jenis tanaman yang dilindungi harus mendapatkan izin dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang Konservasi Sumber Daya Alam

19. Persyaratan
Administratif
untuk memperoleh
izin pengeluaran
benih hortikultura
Badan Usaha atau
Badan Hukum
Perorangan/
Pemerhati Tanaman
Mengajukan permohonan tertulis
yang dilampiri :
1. Foto copy Akte Pendirian
Perusahaan dan perubahannya;
2. Foto copy Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP);
3. Foto copy profil perusahaan;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
(KTP) Pimpinan Perusahaan;
5. Foto copy keterangan domisili
perusahaan; dan
6. Foto copy tanda daftar produsen
Mengajukan permohonan tertulis
yang dilampiri :
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/Paspor; dan
2. Pernyataan bahwa benih akan
ditanam sendiri dan tidak untuk
diperjualbelikan
1
2
Instansi Pemerintah
3
Mengajukan permohonan tertulis
disertai dengan proposal
pengeluaran benih
Pengeluaran benih
disamping harus
memenuhi
persyaratan
administratif, juga
harus memenuhi
ketentuan
perundang-undangan
karantina

20. Perseorangan, Badan
Usaha, Badan
Hukum, Instansi
pemerintah, dan/atau
Pemerhati Tanaman
Menteri Pertanian
Cq. Kepala Pusat
Perlindungan Varietas
Tanaman dan Perizinan
Pertanan (PVTPP)
Permohonan tertulis
menggunakan Form IK-01
Dilampiri dengan :
1. Persyaratan administratif
Ditolak
Maksimal 3 Hari
DiterimaMaksimal 3 Hari
Kepala Badan Karantina
Pertanian
Dirjen Hortikultura
Keputusan
Menteri Pertanian
Maksimal 5 Hari Diterima
Ditolak
Maksimal5Hari
Maksimal 10 Hari
Ditolak
Diterima
FormIK-02
Form IK-03
Izin Pengeluaran Benih paling lama
6 bulan
TATA CARA IZIN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

21. KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA
1. Perorangan, instansi pemerintah, badan usaha, badan hukum
dan/atau pemerhati tanaman yang mengeluarkan benih wajib
menyerahkan izin pengeluaran benih kepada Petugas Karantina
Tumbuhan dan paling lambat pada saat benih tiba di tempat
pengeluaran.
2. Perorangan, instansi pemerintah, badan usaha, badan hukum
dan/atau pemerhati tanaman yang mengeluarkan benih, dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
pengeluaran benih wajib melaporkan realisasi dan nilai (rupiah)
atas pengeluaran benih kepada Direktur Jenderal Hortikultura
dengan tembusan Kepala PVTPP

22. PENCABUTAN IZIN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA
Pencabutan izin pengeluaran benih dapat dicabut, apabila :
1. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang izin pengeluaran
benih
2. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin
pengeluaran;
3. Memindahtangankan izin kepada pihak lain; atau
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang–undangan di
bidang perkarantinaan
Pencabutan Izin Pengeluaran Benih dilakukan oleh Dirjen Hortikultura atas nama
Menteri Pertanian dengan menggunakan Form IK-04

23. PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA DARI TEMPAT PAMERAN
1. Benih dari tempat pameran dapat dikeluarkan apabila telah
mendapat izin pengeluaran dari panitia pameran menggunakan
formulir IK – 05
2. Panitia pameran dibentuk dengan Keputusan Menteri yang
ditandatangan oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama
Menteri Pertanian
3. Pengeluaran benih dapat dilakukan setelah mendapat izin dari
Dirjen Hortikultura atas nama Menteri Pertanian, khusus untuk
benh dari jenis tanaman yang dilindungi harus mendapatkan izin
dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Konservasi Sumber
Daya Alam dan peraturan perundang-undangan di bidang
perkarantinaan.
4. Jumlah benih yang dimohonkan untuk dikeluarkan dari tempat
pameran paling banyak 10 (sepuluh) tanaman yang terdiri atas
beberapa jenis dan/atau varietas, dan/atau 5 (lima) wadah invitro isi
paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet atau stek atau tanaman
muda per wadah

24. PENGAWASAN DI TEMPAT PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA
Pengawasan
dilakukan oleh
Petugas Karantina
Tumbuhan
Kelengkapan Izi
Dokumen
Keabsahan Isi Dokumen
Kebenaran Isi Dokumen
1. Kesesuaian dengan formulir
yang sudah ditetapkan;
2. Diterbitkan oleh Direktur
Jenderal dalam bentuk
Keputusan Menteri Pertanian;
3. Kuota belum terpenuhi; dan
4. Masa berlaku izin pengeluaran
belum habis
1. Tempat pengeluaran benih; dan
2. Jenis dan varietas yang
dikeluarkan
a) Apabila belum disertai izin pengeluaran, paling lama 14 hari sejak penahanan benih,
pemilik/kuasanya harus menyerahkan izin pengeluaran
b) Apabila jumlah benih melebihi kuota, maka kelebihannya ditolak
c) Paling lama 14 hari sejak penolakan, benih masih belum dikeluarkan dari tempat
pengeluaran, maka dilakukan tindakan pemusnahan

25. KETENTUAN PERALIHAN
Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri
Pertanian :
1. Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 jis Peraturan Menteri
Pertanian,
2. Nomor 68/Permentan/OT.140/11/2007 dan Peraturan Menteri
Pertanian
3. Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007
sepanjang untuk pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

26. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 05/Permentan/OT.140/2/2012
TANGGAL : 6 Pebruari 2012