2. LATAR BELAKANG
Perkembangan HAKI yang berkaitan dengan perlindungan varietas
tanaman baru dimulai dari UU Paten 1989, yang tidak mengisinkan
perlindungan paten bagi makanan, minuman dan varietas tanaman.Ketentuan
lain yang memberi dasar perlindungan bagi pemuliaan tanaman adalah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
yang pada intinya berisi tentang pengaturan pemberian penghargaan bagi
invensi teknologi di bidang budidaya tanaman, jenis dan varietas baru bagi
perorangan maupun badan hukum.
Pada dasarnya ketentuan berupa undang-undang merupakan sarana
yang diperlukan untuk mendorong dan melindungi kegiatan dalam
menghasilkan varietas tanaman yang bersifat unggul.Para pihak yang
bergerak dalam bidang pemuliaan tanaman membutuhkan suatu aturan
khusus yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum secara jelas
dan tegas. Perlindungan yang di maksud berupa adanya pengakuan hak atas
kekayaan intelektual bagi hasil invensi berupa varietas baru tanaman.
3. VARIETAS TANAMAN
Pengertian Perlindungan varietas tanaman
Menurut Ketentuan Pasal 1 Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT
untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi
persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya
selama waktu tertentu (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman).
Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan
negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas
Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas Hasil Pemuliaannya atau
memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk
menggunakannya selama waktu tertentu. Varietas Asal adalah Varietas yang
digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial
yang meliputi varietas yang mendapat PVT dan Varietas yang tidak mendapat
PVT tetapi telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.
4. • Istilah Perlindungan Varietas Tanaman
Beberapa istilah yang sering digunakan dalam Perlindungan Varietas
Tanaman antara lain:
Perlindungan Varietas Tanaman Ayat (1), yang selanjutnya disingkat PVT,
adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili
oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan
Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia
tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, yang selanjutnya disebut Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT) adalah unit organisasi di lingkungan
Departemen Pertanian yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang
PVT.
5. Hak dan Kewajiban Pemegang PVT
Hak yang diperoleh pemegang PVT berdasarkan Pasal 6 adalah hak untuk
menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk
menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.
Ketentuan ini berlaku juga untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas
yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat
dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan
selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Hak untuk menggunakan varietas tersebut
tertera dalam Pasal 6
Ayat (3) meliputi:
• Memproduksi atau memperbanyak benih
• Menyiapkan untuk tujuan propagasi
• Mengiklankan
• Menawarkan
• Menjual atau memperdagangkan
• Mengekspor
• Mengimpor
6. Selain memperoleh hak sebagaimana dijelaskan di atas, pemegang hak PVT juga
mempunyai kewajiban sebagai berikut yang tertera pada Pasal 9:
• Melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia
• Membayar biaya tahunan PVT
• Menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah
mendapatkan hak PVT di Indonesia.
• Pendaftaran PVT
Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dapat didaftarkan ke Pusat PVT,
Kementerian Pertanian.
Hak PVT menurut ketentuan pasal 40 dapat beralih atau dialihkan karena:
1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian dalam bentuk akta notaris
5. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
• JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
Adapun jangka waktu perlindungan tertera Pasal 4 (ayat 1) yang diberikan adalah
a) 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim
b) 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.
Pengertian tanaman tahunan ditujukan untuk jenis pohon-pohonan dan tanaman
merambat yang masa produksinya lebih dari satu tahun, sedangkan yang lainnya
disebut sebagai tanaman semusim.
7. • Strategi dalam Perlindungan PVT
a) PVT dan Paten
b) Perlindungan, Pendaftaran, dan Pelepasan Varietas Tanaman
• HAK PEMULIA
Pemulia yang menghasilkan varietas mempunyai dua hak, yaitu hak ekonomi
dan hak moral. Secara ekonomi, sesuai dengan Pasal 8 UU PVT, pemulia yang
menghasilkan varietas berhak memperoleh imbalan yang layak dengan
memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut. Secara
moral, pemulia yang menghasilkan varietas berhak namanya tetap dicantumkan
dalam sertifikat pemberian hak PVT.
Dapat diartikan bahwa definisi pemulia menurut UPOV Convention 1991
adalah:
1. Orang yang melakukan kegiatan pemuliaan, menemukan, dan
mengembaangkan suatu varietas
2. Orang yang bekerja pada pemulia atau orang yang bekerja atas permintaan dari pemulia
8. Contoh Kasus Varietas Tanaman
Kasus Pak Tukirin dengan PT. BISI
Salah satu contoh kasus yaitu yakni kasus yang menimpa Tukirin petani
asal Nganjuk melawan PT.Benih Inti Subur Intan Internasional Tbk. (PT. BISI)
sebuah perusahaan benih yang ada di Kediri.Dalam kasus ini Tukirin dituduh
telah melanggar pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Sistem BudidayaTanaman
terkait sertifikasi. Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat benih
tanamansetelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi
semua persyaratan untukdiedarkan. Dari gugatan yang diajukan oleh PT BISI
tersebut Tukirin diputus bersalah telahmelanggar pasal 61 ayat (1) huruf b juncto
pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992tentang Sistem Budidaya
Tanaman yang berisi:
“Barangsiapa dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam pasal 14ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000 (seratus lima
puluh juta rupiah)”.
Padahal Tukirin tidak pernah melakukan kegiatan sertifikasi atas benihnya
melainkan hanyamemodifikasi dan membagikan kepada petani lain, yang mana
tindakan ini biasa dilakukan olehpetani pemulia tanaman di Indonesia. Kasus
serupa juga menimpa banyak petani lain di Indonesiayakni Suprapto, Budi Purwo
Utomo, Jumidi, Dawam, Kusen, Slamet, Burhana Juwita Mochamad Alidan
Maman Nurrohman
9. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara
kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk
menggunakan sendiri Varietas Hasil Pemuliaannya atau memberi persetujuan
kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu
tertentu.
KESIMPULAN
