Permentan No. 70 Tahun 2007 mengubah beberapa pasal dan lampiran Permentan No. 38 Tahun 2006 tentang pemasukan dan pengeluaran benih. Peraturan ini mengatur tentang syarat dan tata cara pemasukan dan pengeluaran benih tanaman dari dan ke luar negeri guna menjamin kelestarian sumber daya genetik dan keamanan hayati.

1. PERMENTAN NO. 70 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERMENTAN NO. 38 TAHUN 2006
TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH
SERTA LAMPIRAN
PERMENTAN NO. 38 TAHUN 2006
TENTANG
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH
DAN

2. Permentan No. 38 Tahun 2006 Tentang
Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Permentan No. 70 tahun 2006 Tentang
Perubahan Permentan No. 38 Tahun 2006
Tentang Pemasukan dan Pengeluaran benih
beserta Lampiran
Masih Berlaku
SEJARAH PERATURAN
KECUALI
a) Pasal 5 ayat (2); Pasal 6; Pasal 8;
Pasal 19; Pasal 24 ayat (3); Pasal 27
ayat (2); Pasal 30 ayat (2); Pasal 32;
Pasal 37 ayat (3)
b) Lampiran Permentan 38 Tahun 2006
TIDAK BERLAKU LAGI,
DIUBAH DENGAN

3. Tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah :
TUJUAN
1. Menjamin kelestarian sumber daya genetik, meningkatkan
keragaman genetik dan menjaga keamanan hayati;
2. Menjamin ketersediaan benih secara berkesinambungan;
3. Menumbuh-kembangkan industri benih dalam negeri; dan
4. Meningkatkan devisa negara

4. Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah :
DEFINISI/PENGERTIAN
1. Pemasukan benih adalah serangkaian kegiatan untuk
memasukkan benih tanaman dari luar negeri kedalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai introduksi
untuk pemuliaan tanaman maupun untuk pengadaan benih bina
tanaman
2. Materi Induk adalah tanaman dan/atau bagiannya yang
digunakan sebagai bahan perbanyakan benih
3. Pengeluaran benih adalah serangkaian kegiatan untuk
mengeluarkan benih dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

5. Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah :
4. Pemasukan benih adalah serangkaian kegiatan untuk
memasukkan benih tanaman dari luar negeri kedalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai introduksi
untuk pemuliaan tanaman maupun untuk pengadaan benih bina
tanaman
5. Izin pemasukan adalah keterangan tertulis berisikan hak yang
diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada
perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah untuk dapat
melakukan Kegiatan pemasukan benih tanaman.
6. Izin pengeluaran adalah keterangan tertulis berisikan hak yang
diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada
perorangan, badan hukum atau instansi Pemerintah untuk dapat
melakukan kegiatan pengeluaran benih.

6. Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah :
7. Benih introduksi adalah benih dari varietas
baru/galur/klon/hibrida/mutan/ transgenik yang pertama kali
didatangkan dari luar negeri dan belum pernah beredar atau
diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia

7. PEMASUKAN BENIH
Pemasukan Benih
dapat dilakukan
oleh Perorangan,
Badan Hukum atau
Instansi Pemerintah
yang mempunai
tugas dan fungsi di
bidang penelitian
dan pengembangan
agribisnis dan/atau
pemerhati tanaman
Untuk Penelitian
Bukan Untuk Penelitian
• Dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala
Balitbang Pertanian untuk atas nama Menteri
Pertanian
• Persyaratan pemasukan benih untuk penelitian :
a) Sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tertuang
dalam Ringkasan Usulan Penelitian
b) Benih atau materi induk belum tersedia di
Indonesia
c) Dilengkapi dengan deskripsi benih/materi induk
yang akan dimasukan
d) Proses pemasukan harus sesuai dengan
peraturan/perundang-undangan dibidang
karantina tumbuhan
• Dilakukan setelah mendapat izin dari Dirjen yang
bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian
• Izin pemasukan benih/materi induk BUKAN untuk
tujuan penelitian dilakukan untuk keperluan (a)
persiapan pelepasan varietas, (b) pengadaan
benih bina, (c) kebutuhan bagi pemerhati
tanaman, dan (d) kebutuhan tujuan ekspor

8. 1. Syarat pemasukan benih untuk keperluan “Persiapan pelepasan
varietas “ :
• Varietas tersebut memiliki keunggulan/keunikan serta
keguanaan spesifik
• Jumlah benih yang akan dimasukkan terbatas, sesuai
kebutuhan untuk pelaksanaan persiapan pelepasan varietas
• Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang
karantina tumbuhan
2. Syarat pemasukan benih/materi induk untuk keperluan “Pengadaan
Benih Bina “ :
• varietas sudah dilepas di Indonesia tetapi benihnya belum
cukup tersedia atau perbanyakannya belum dapat atau tidak
dapat diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia
atau yang tidak efisien diproduksi di Indonesia
• Jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan
kebutuhan untuk pelaksanaan pengadaan benih bina
• Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang
karantina tumbuhan

9. 3. Syarat pemasukan benih/materi induk untuk keperluan “Kebutuhan
bagi Pemerhati Tanaman“ :
• Jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan
kebutuhan untuk pemerhati tanaman
• Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang
karantina tumbuhan
4. Syarat pemasukan benih/materi induk untuk keperluan “Kebutuhan
tujuan ekspor“ :
• jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan
kebutuhan untuk pelaksanaan pertanaman tujuan ekspor
• Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang
karantina tumbuhan

10. Perorangan/Badan
Usaha/Instansi Pemerintah
Kepala Pusat Perizinan dan
Investasi (PPI) Pertanian
Kepala Balitbang
Pertanian/Dirjen Terkait
Maks 3 hari PPI
melakukan
pemeriksaan berkas
dan dimohonkan izin Surat Izin :
Diterima/Ditunda/
Ditolak
Maksimal 10 hari kerja sejak
permohonan diterima harus dijawab.
Bila tidak ada jawaban berarti
permohonan diterima
Bila disetujui, masa berlaku Izin
pemasukan benih untuk jangka
waktu 6 bulan
LENGKAP
TIDAK
LENGKAP
Berkas Permohonan
Pemasukan Benih
Tata Cara
Permohonan Pemasukan Benih
Form Model-2 / 3
Form Model-1
Keterangan :
1. Surat izin diterima, ditandatangi oleh Ka
Balitbang/Dirjen
2. Surat Penundaan/Penolakan, ditandatangani oleh
Ka. PPI Pertanian

11. 1. Izin pemasukan benih dapat dicabut, apabila:
a) Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang
tercantum dalam Keputusan izin ;
b) Tidak mengikuti peraturan perundangñundangan di
bidang karantina tumbuhan;
c) Memindahkan izin kepada pihak lain;
d) Menimbulkan gangguan dan ketertiban umum;
e) Jangka waktu izin telah habis; atau
f) Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat
pemberi izin
2. Pencabutan izin pemasukan benih dilakukan oleh Kepala Balitbang
Pertanian atau Dirjen yang bersangkutan untuk atas nama Menteri
Pertanian dengan menggunakan Form Model-4
3. Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang
memasukkan benih berkewajiban :
a) Memiliki catatan/data benih yang dimasukkan serta
menyimpannya selama 1 (satu) tahun;
b) Melaporkan perkembangan benih atau materi induk yang
dimasukkan kepada Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang
bersangkutan dengan tembusan Kepala PPI

12. PENGELUARAN BENIH
Pengeluaran Benih
dapat dilakukan
oleh Perorangan,
Badan Hukum atau
Instansi Pemerintah
yang mempunai
tugas dan fungsi di
bidang penelitian
dan agribisnis
dan/atau pemerhati
tanaman
Untuk Penelitian
Bukan Untuk Penelitian
• Dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala
Balitbang Pertanian untuk atas nama Menteri
Pertanian
• Persyaratan pengeluaran benih untuk penelitian :
a) jumlahnya terbatas sesuai dengan kebutuhan;
b) menyertakan kesepakatan kerjasama penelitian;
c) untuk benih tanaman langka disertakan nota
kesepakatan transfer materi (MTA) dan PADIA
(Prior Informed Consent);
d) memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang karantina tumbuhan.
e) Menjamin kelestarian sumberdaya genetik dan
keamanan hayati
• Dilakukan setelah mendapat izin dari Dirjen yang
bersangkutan untuk atas nama Menteri Pertanian
• Persyaratan Pengeluaran benih bukan untuk
penelitian : (a) Kebutuhan benih didalam negeri telah
tercukupi; (b) Produksi benih khusus diperuntukan bagi
keperluan ekspor; (c) Terjamin kelestarian sumber daya
genetika dan dapat menjaga keamanan hayati; (d)
Mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang
karantina tumbuhan.

13. Perorangan/Badan
Usaha/Instansi Pemerintah
Kepala Pusat Perizinan dan
Investasi (PPI) Pertanian
Kepala Balitbang
Pertanian/Dirjen Terkait
Maks 3 hari PPI
melakukan
pemeriksaan berkas
dan dimohonkan izin Surat Izin :
Diterima/Ditunda/
Ditolak
Maksimal 10 hari kerja sejak
permohonan diterima harus dijawab.
Bila tidak ada jawaban berarti
permohonan diterima
Bila disetujui, masa berlaku Izin
pengeluaran benih untuk
jangka waktu 6 bulan
LENGKAP
TIDAK
LENGKAP
Berkas Permohonan
Pengeluaran Benih
Tata Cara
Permohonan Pengeluaran Benih
Form Model-6 / 7
Form Model-5
Keterangan :
1. Surat izin diterima, ditandatangi oleh Ka
Balitbang/Dirjen
2. Surat Penundaan/Penolakan, ditandatangani oleh
Ka. PPI Pertanian

14. 1. Izin pengeluaran benih dapat dicabut, apabila:
a) Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum
dalam Keputusan izin ;
b) Tidak mengikuti peraturan perundangñundangan di bidang
karantina tumbuhan;
c) Memindahkan izin kepada pihak lain;
d) Menimbulkan gangguan dan ketertiban umum;
e) Jangka waktu izin telah habis; atau diserahkan kembali oleh
pemegang izin kepada pejabat pemberi izin
2. Pencabutan izin pengeluaran benih dilakukan oleh Kepala Balitbang
Pertanian atau Dirjen yang bersangkutan untuk atas nama Menteri
Pertanian dengan menggunakan Form Model-8
3. Perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang
mengeluarkan benih berkewajiban :
a) Memiliki catatan/data benih yang dimasukkan serta
menyimpannya selama 1 (satu) tahun;
b) Melaporkan perkembangan benih atau materi induk yang
dimasukkan kepada Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian atau Direktur Jenderal yang
bersangkutan dengan tembusan Kepala PPI

15. 4. Pengeluaran benih jenis tanaman langka untuk tujuan penelitian
selain memenuhi persyaratan (a) jumlahnya terbatas sesuai
dengan kebutuhan; (b) menyertakan kesepakatan kerjasama
penelitian; (c) untuk benih tanaman langka disertakan nota
kesepakatan transfer materi (MTA) dan PADIA (Prior Informed
Consent); (d) memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang karantina tumbuhan. (f) Menjamin kelestarian
sumberdaya genetik dan keamanan hayati, JUGA HARUS disertai
rekomendasi dari Komisi Plasma Nutfah
5. Jenis-jenis tanaman yang termasuk jenis langka akan ditetapkan
dengan keputusan tersedniri

16. Lampiran
Permentan No. 70
Tahun 2007