Beberapa dokumen mengatur tentang produksi, sertifikasi, dan peredaran benih hortikultura di Indonesia. Pelanggaran peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga denda. Pengawasan mutu dan peredaran benih dilakukan untuk menjaga kepentingan petani dan menjamin kelancaran usaha perbenihan.

2. (1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi
standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak
terdaftar sebagaimana pasal 35, Dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah)
PERMENTAN 48 TAHUN 2012
TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI DAN PENGAWASAN PEREDARAN BENIH HORTIKULTURA
Pasal 19
(1) Perseorangan, badan usaha, badan hukum yang memproduksi benih dengan kriteria: a.
mempekerjakan paling sedikit 30 orang tenaga tetap; b. memiliki aset diluar tanah dan bangunan
paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); atau c. hasil penjualan benih hortikultura
selama satu tahun paling sedikit Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
WAJIB MEMILIKI IZIN USAHA produksi benih.
(2) Perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang tidak memenuhi persyaratan pada ayat (1)
cukup dilakukan pendaftaran.
UU NO. 13 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA
PASAL 126

3. ◊ UU No. 13 Tahun 2010 Pasal 57 menyebutkan bahwa usaha
perbenihan hanya dpt dilakukan oleh pelaku usaha yg memiliki
sertifikat kompetensi atau badan usaha yg bersertifikat dalam
bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih
melalui penerapan Sertifikasi .
◊ Pemahaman dari ketentuan dan peraturan dari pasal 57 ini :
1.Setiap produsen/penangkar/pengedar hanya dapat melakukan
kegiatan usahanya bila memiliki Sertifikat Kompetensi. Sertifikat
Kompetensi :
 Dikeluarkan oleh BPSB atas dasar penilaian kelayakan
terhadap SDM yang dimiliki, fasilitas produksi, pengolahan,
penyimpanan yang memadai sesuai ruang lingkup usahanya
 Diwajibkan kepada pelaku usaha/produsen yg belum memiliki
Sertifikat Sistem Manajemen Mutu dari LSSM
 Sertifikat kompetensi berlaku 2 (dua) tahun
PERBENIHAN

4. UU No. 12 Th. 1992
UU No.13 Th.2010
BENIH BINA/BENIH BERMUTU
Benih dari varietas unggul
yang telah dilepas/didaftar
dan diawasi dalam produksi
& peredarannya
Apabila akan diedarkan
harus melalui sistem
sertifikasi dan memenuhi
standar mutu atau
persyaratan teknis minimal
Apabila akan diedarkan
wajib diberi label pada
setiap kemasan

5.  melindungi petani konsumen benih agar
dapat memperoleh benih bermutu sesuai
tingkat mutu yang dikehendaki
 menciptakan iklim yang sehat dalam usaha
perdagangan benih
 membina para pedagang benih supaya
membiasakan diri melakukan transaksi yang
dapat dipertanggungjawabkan.

6.  Sasaran kegiatan pengawasan mutu dan
pemasaran benih adalah semua benih bina
yang diperdagangkan baik benih padi,
palawija dan hortikultura.

7. 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1995 tentang
Perbenihan Tanaman.
3. Permentan Nomor 56/2015 tentang Produksi, Sertifikasi
dan Peredaran Benih Bina
4. Kepmentan Nomor 356 Tahun 2015 tentang Produksi,
Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina
Pengawasan Hilir

8. PERANAN BENIH
1. FAKTOR KUNCI DALAM BUDIDAYA TANAMAN
- Harus ada, tidak dapat diganti dengan yang lain
- Bermutu, agar produksi dan produktivitas, mutu hasil
serta nilai ekonomi produk meningkat
- Efisiensi usahatani
2. KOMODITI PERDAGANGAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL
- Berpindah tempat antar daerah dalam satu negara
- Berpindah tempat dari negara satu ke negara lain
3. PEMBAWA/PENULAR DAN SEKALIGUS SEBAGAI PENGENDALI
OPT YANG EFEKTIF
- Jamur, bakteri, virus, nematoda, gulma
- Sumber infeksi untuk tanaman lain
- Penularan antar daerah dalam satu negara
- Penularan antar negara

9. 1. Suatu kelompok benih bisa diperdagangkan harus dilabel.
 Pasal 13 ayat 3 (UU 12/1992)
 Pasa 38 (PP 44/1995)
 Pasal 37 ayat 1 (Permentan 56/2015)
2. Suatu kelompok benih bisa dilabel produksinya harus disertifikasi.
 Pasal 13 ayat 2 (UU 12/1992)
 Pasa 33 (PP 44/1995)
 Pasal 11 ayat 1 (Permentan 56/2015)
3. Suatu kelompok benih bisa disertifikasi varietasnya harus sudah
dilepas.
 Pasal 12 ayat 2 (UU 12/1992)
 Pasa 21 (PP 44/1995)
4. Suatu kelompok benih bisa dilepas harus dilakukan uji
adaptasi/observasi
 Pasal 23 ayat 2 (PP 44/1995)
 Pasal 4 ayat 1 (Permentan 56/2015)
PRINSIP DASAR

10. Pasal 61 ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja atau ayat (2) Barangsiapa
karena kelalaiannya butir :
b. melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
atau
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
Pasal 62 ayat (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) dan pasal
61 ayat (1) adalah kejahatan,
Pasal 62 ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dan pasal
61 ayat (2) adalah pelanggaran.

11. 1. Oleh Pengawas Benih
2. Secara berkala/sewaktu-waktu
3. Apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan,
Pengawas Benih dapat menghentikan peredaran benih
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Apabila terdapat penyimpangan prosedur, Pengawas
Benih segera melapor kepada Bupati/Walikota melalui
Dinas Pertanian yang membidangi perbenihan dengan
tembusan kepada Dirjen TP dan sementara dihentikan
peredarannya.
5. Apabila tidak diketemukan kejanggalan atau
penyimpangan prosedur dalam jangka 30 (tiga puluh)
hari, benih diedarkan kembali.
PENGAWASAN PEREDARAN BENIH

12. 6. Apabila terdapat kecurigaan terhadap label dan benih yang beredar
dapat dilakukan pengujian ulang.
7. Selama pengujian ulang, Pengawas Benih menghentikan
peredaran benih paling lama 30 (tiga puluh) hari.
8. Apabila hasil pengujian ulang tidak sesuai dengan label, maka
Bupati/walikota melalui Dinas Pertanian yang membidangi
perbenihan tan melarang peredaran benihnmya.
9. Jika telah dilarang masih diedarkan, maka instansi yang
bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati/walikota untuk
diadakan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
bersama penyidik pejabat polisi.
10. Apabila hasil pengujian ulang masih sesuai dengan standar mutu,
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Pengawas Benih belum
dapat memberikan kepastian hasil ujinya, maka dapat diedarkan
kembali.
Lanjutan……………………………………

13. Pendaftaran pengedar benih adalah suatu kegiatan untuk melakukan
pendaftaran dan memberikan rekomendasi sebagai pengedar benih setelah
melalui tahapan penilaian
1. Calon pengedar benih bina untuk mejadi pengedar benih bina harus mendaftar
kepada bupati/walikota melalui dinas yang tugas pokok membidangi
perbenihan tanaman.
2. Untuk memperoleh tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib
menyampaikan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan :
3. Apabila persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dipenuhi, kepada
calon pengedar benih bina diberikan tanda daftar pengedar benih bina
a. Identitas dan alamat domisili yang jelas dan benar
b. Jenis dan jumlah benih yang akan diedarkan
c. Fasilitras dan kapasitas penyimpanan yang dimiliki
(Pasal 47 Permentan NO. 56/2015)

14.  Memiliki Pengetahuan yang
cukup cara memproduksi benih
 Meniliki Pengetahuan yang
cukup cara penyimpanan benih
 Menguasai unit pengolahan
untuk pengeringan, pember-
sihan dan pengepakan
 Menguasai gudang penyim-
panan benih
 Jujur dan bersedia mematuhi/
ketentuan perbenihan yang
berlaku
 Memiliki Pengetahuan yang
cukup cara penyimpanan
benih
 Menguasai tempat,/toko/kios
untuk penjualan benih
 Jujur dan bersedia mema-
tuhi/ketentuan perbenihan
yang berlaku
PRODUSEN PENGEDAR

15. KEWAJIBAN DAN LARANGAN
LARANGANKEWAJIBAN
 Mematuhi Peraturan Perundang- undagan
Perbenihan yang berlaku.
 Memiliki atau menguasai fasilitas
penyimpapan
 Menjaga Mutu Benih Yang diedarkan
 Memiliki Catatan dan Penyimpanan Data
Benih Bina
 Melaporkan Jumlah Benih yang diedarkan
kepada instansi yang berwenang dengan
tembusan kepada bupati/Walikota dan
Direktur Jenderal yang bersangkutan
 Memberikan Keterangan data yang
diperlukan oleh Pengawas Benih
 Melaporkan Setiap terjadi perubanahan
data
 Merndaftar Ulang pada setiap akhir tahun
 Memperjual belikan benih tanpa label
 Memperjual belikan benih yang tidak
melalui prose yang berlaku
 Memperjual belikan benih yang belum
memilki hasil uji
 Memperjual belikan berih yang berupa
galur
 Memberjual belikan benih yang tidak
memenuhi syarat standar mutu benih
 Melepas, mengganti dan merusak
setiap label.
 Menghindar dan menghalang-halangi
Petugas Pengawas Benih dalam
melaksanakan tugasnya

16. ALUR PEMBUATAN TANDA DAFTAR
PENGEDAR BENIH BINA
PRODUSEN/
PENGEDAR
BENIH
BUPATI/WALIKOTA.
PERSYARATAN
* Inventarisasi permohonan
* Pemberian Bahan -bahan
Penilaian BPSBTPH
Pelaksanaan Penilaian
Faktor-Faktor Yang dinilai :
A. Pengedar
1. Pengetahuan benih
2. Peraturan perbenihan
3. Kondisi gudang
4. Kondisi tempat Penjualan
5. Mentaati peraturan
BUPATI/WALIKOTA
(melaui dinas Pertanian
Kabupaten/Kota)
TANDA DAFTAR
Surat Rekomendasi
Sebagai Pengedar Benih
Produsen/Penge-dar
Benih Siap untuk dinilai
B. Produsen
1. Pengetahuan benih
2. Peraturan perbenihan
3. Kondisi gudang
4. Cara menghasilkan benih
5. Cara penyimpanan benih
6. Mentaati peraturan
 
PENGEDAR BENIH
BINAAN


17. TUJUAN :
1. Untuk menjaga agar benih yang diperdagangkan selalu
memenuhi standar mutu dan ketentuan lain yang
berlaku.
2. Dilakukan pada kelompok benih yang mutunya
diragukan.
PELABELAN ULANG :
TUJUAN :
1. PERPANJANGAN MASA BERLAKU LABEL (masa
berlaku telah habis, turunnya mutu benih)
2. PENYESUAIAN LABEL/KETERANGAN MUTU
(penurunan kelas benih, penggantian label asing)
PENGECEKAN MUTU BENIH
YANG BEREDAR :

18. PENGAWASAN PEMASUKAN BENIH IMPOR :
BERTUJUAN : untuk mengecek apakah benih tanaman yang
dimasukkan ke dalam Wilayah Republik Indonesia telah
memenuhi ketentuan-ketentuan maupun standar minimum mutu
benih yang telah ditetapkan, sehingga benih tanaman tersebut
tidak merugikan petani konsumen benih.
LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN PEREDARAN BENIH
IMPORT :
1. Pengamatan SIP sesuai peruntukan/keperluan,
2. Koordinasi dengan Karantina dan Importir,
3. Melakukan Pengecekan dan Pengambilan Sampel Benih,
4. Pengujian Benih Di Laboratorium,
5. Pengawasan Pemasangan Label/Stiker Terhadap Benih Lulus
Uji Laboratorium/Memenuhi Standar,
6. Monitoring Penyaluran Benih

19.  Daya tumbuh rendah
 Campuran varietas
 Kotoran benih tinggi
 Kesehatan benih tidak memenuhi standar
 Kadar air tinggi
 Kesalahan administrasi
 Benih kadaluarsa
 Benih berlabel ganda
 Label benih dan benih tidak sesuai
KASUS PELANGGARAN BUKAN TINDAK PIDANA :

20.  Melakukan sertifikasi tanpa izin
 Pemalsuan label atau dokumen perbenihan
 Jual beli label atau dokumen perbenihan
 Pemalsuan stempel
 Pemalsuan kemasan
 Pemalsuan varietas
 Benih tanpa label
 Benih belum dilepas
 Pengedar benih tidak legal/tidak terdaftar
 Pelanggaran prosedur sertifikasi benih :
- Mengganti dan/atau menambah benih sumber
- Mengganti dan/atau menambah calon benih
- Mengganti dan/atau menambah benih lulus
- Areal sertifikasi fiktif
KASUS PELANGGARAN TINDAK PIDANA :

21. KASUS YANG AWALNYA DIDUGA BUKAN TINDAK
PIDANA DAPAT BERKEMBANG MENJADI TINDAK
PIDANA APABILA DITEMUKAN BUKTI YANG
CUKUP/SAH.
KASUS YANG AWALNYA DIDUGA TINDAK PIDANA
DAPAT MENJADI BUKAN TINDAK PIDANA BILA TIDAK
CUKUP BUKTI.
DINAMISASI
SIFAT KASUS
Bukan Tindak Pidana Tindak Pidana

22. DAMPAK NEGATIF
TERJADINYA PELANGGARAN PERBENIHAN
1. DAMPAK PADA PETANI :
- Tidak jelas mutu benih yang digunakan
- Tidak jelas asal usul benih yang digunakan.
2. DAMPAK PADA PRODUSEN BENIH :
- Merusak nama baik perusahaan.
- Kerugian materi.
- Beredarnya benih putihan.
- Terjadinya pemutusan hubungan kerja.
3. DAMPAK PADA PROGRAM PEMERINTAH :
- Mengurangi minat investor.
- Menghambat program pemerintah di bidang perbenihan yang menganut prinsip
6 (enam) tepat.
- Tidak jelas asal usulnya.