Dokumen tersebut merangkum tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur kepentingan daerah sesuai aspirasi masyarakatnya. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

1. PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH
Oleh :
Kelompok 3 DIII ANK
Kharunnida
Lidia Indah
Linda Wulandari
Luh Shinta Devita Yanti
Luthfia Nurhidayati
Muhammad Sayuti
M. Syahid Fakhridani
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANJARMASIN
DIII ANALIS KESEHATAN
2014

2. APA ITU OTONOMI?
 Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu
“outonomos” yang berarti keputusan sendiri atau
self government,1.
 Otonomi dapat diartikan sebagai pemerintahan
sendiri.

3. APA ITU OTONOMI DAERAH?
 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

4.  Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk
republik yang pelaksanaan pemeritahannya dibagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten dan kota mempunyai
pemerintahan daerah untuk mengatur dan
mengurus sendiri pemerintahan menurut azas
otonomi dan tugas pembantuan.

5.  Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan
otonomi daerah dan tugas pembantuan.

6.  Diberlakukannya UU No. 32 dan UU No. 33 tahun 2004,
kewenangan Pemerintah didesentralisasikan ke daerah
ini mengandung makna pemerintah tidak lagi mengurus
kepentingan rumah tangga daerah-daerah.
 Kewenangan mengurus dan mengatur rumah tangga
daerah diserahkan kepada masyarakat di daerah.
Pemerintah pusat hanya berperan sebagai supervisor,
pemantau, pengawas dan penilai.

7. APA TUJUAN OTONOMI DAERAH?
1) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik.
2) Perkembangan kehidupan demokrasi.
3) Keadilan.
4) Pemerataan.
5) Pemeliharaaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta
antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6) Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
7) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta
masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

8. PRINSIP OTONOMI DAERAH
 Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai
dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah;
 Bertanggung jawab, pemberian otonomi
diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar
pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan
 Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi
sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju

9. APA SAJA BENTUK DAN SUSUNAN
PEMERINTAH DAERAH?
Di daerah dibentuk DPRD sebagai badan Legislatif
Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan
Eksekutif Daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas
Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya.

10. Kabupaten setingkat dengan kota.
Pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh seorang
gubernur.
Pemerintah daerah kabupaten (misalnya kab. Banjar)
dipimpin oleh seorang bupati.
Pemerintah daerah kota (misalnya kota Banjarbaru)
dipimpin oleh seorang walikota.

11. BAGAIMANA PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH?
 Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke
pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan
pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari
pembangunan, daerah justru mengalami proses
pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan
yang didapat daerah dari pelaksanaan Otonomi
Daerah , banyak daerah yang optimis bakal bisa
mengubah keadaan yang tidak menguntungkan
tersebut.

12. DAMPAK POSITIF OTONOMI DAERAH
 Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan
identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan
kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah
daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri.
Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan
melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut
memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta
membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata.
Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran
dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien.

13. DAMPAK NEGATIF OTONOMI DAERAH
 Dampak negatif dari otonomi daerah adalah
munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di
tingkat daerah untuk melakukan berbagai
pelanggaran, munculnya pertentangan antara
pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya
kesenjangan antara daerah yang pendapatannya
tinggi dangan daerah yang masih berkembang.

14. TERIMA KASIH