Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Tujuannya antara lain meningkatkan pelayanan masyarakat, kesejahteraan, dan daya saing daerah. Asas-asas otonomi daerah meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

1. OTONOMI DAERAH
Dosen Pengampu
Dr. Edy, M.Pd.I
Kelompok :
Maesa Rizki
Pajar Pagia Juliansyah
Gina Syifa Lutfiah

2. Pengertian
Otonomi Daerah
01.

3. • Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang
berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan.
• Daerah Otonom di sebut Daerah adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas zona/area yang berwenang
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

4. Menurut Para Ahli
• F Sugeng Istianto : Otonomi daerah adalah suatu hak dan wewenang guna untuk
mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah.
• Kansil : Otonomi daerah yaitu suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah
untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya atau daerahnya
sendiri sesuai undang-undang yang berlaku.
• Syarif Saleh : Otonomi daerah merupakan suatu hak mengatur serta memerintah
daerah sendiri di mana hal tersebut ialah hak yang diperoleh dari
suatu pemerintah pusat.

5. Sejarah Otonomi Daerah
di Indonesia
02.

6. Era Kolonial
Pada Pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai
otonomi daerah, yaitu Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch
Indie (Peraturan tentang administrasi Negara Hindia Belanda).
Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi
peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri.
Kemudian pada 1922 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru
mengenai administrasi. Dari ketentuan S 1922 No 216 munculah sebutan
provincie (provinsi), regentschap (kabupaten), stadsgemeente (kota) dan
groepmeneenschap (kelompok masyarakat).

7. Era Jepang
Awal mula masuk ke Indonesia, Jepang membagi daerah bekas jajahan Belanda menjadi tiga
wilayah kekuasaan. Wilayah tersebut yaitu Sumatera di Bukittinggi, Jawa dan Madura dengan
kedudukan di Jakarta, serta wilayah timur, seperti Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan
Maluku.
Di Jawa, Jepang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah dalam beberapa bagian,
dikenal dengan sebutan Syuu (tiga wilayah kekuasaan Jepang) dibagi dalam Ken (kabupaten)
dan Si (kota).
Jepang tidak mengenal provinsi dan sistem dewan.
Namun, struktur administrasi pada masa Jepang lebih lengkap bila dibandingkan dengan
pemerintah Belanda.
Struktur administrasi tersebut adalah:
- Panglima Balatentara Jepang - Lurah atau Kepala Desa
- Pejabat Militer Jepang - Kepala Dusun
- Residen Bupati Wedana - Rt atau RW
- Asisten Wedana - Kepala Rumah Tangga

8. Era Orde Lama
Untuk menyusun kembali Pemerintahan Daerah di Indonesia, sementara pemerintah
mengeluarkan Penetapan Presiden No 6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden tahun 1960.
Peraturan tersebut mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Di Era Orde Lama, Indonesia
hanya mengenal satu jenis daerah otonomi.
Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi tiga tingkat daerah, yaitu:
• Kotaraya
• Kotamadya
• Kotapraja

9. Era Orde Baru
Pada era ini secara tegas menyebutkan ada dua tingkat daerah Otonom, yaitu Daerah Tingkat
I dan Darah Tingkat II.
Selama Orde Baru berlangsung, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah
daerah sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat.
Dalam era tersebut dikenal tiga jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif, pengawasan
represif, dan pengawasan umum.

10. Era Orde Reformasi
Era awal reformasi pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah,
yaitu:
• UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
• UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Kuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah
Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan, pemerintah melakukan beberapa revisi
pada UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan UU No 32 Tahun 2004.
Untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dari situlah yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberikan
kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan
pemerintah.

11. Tujuan Otonomi
Daerah
03.

12. Meningkatkan pelayanan umum
Dengan adanya otonomi daerah ini, diharapkan pelayanan untuk
masyarakat umum dapat dilakukan secara maksimal
Meningkatkan kesejahteraan rakyat
Pelayanan yang baik yang dilakukan oleh daerah kepada masyarakat
secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
sebuah daerah
Meningkatkan daya saing daerah
Setiap daerah akan berusaha sekuat tenaga untuk menggali potensi
terbaik di daerahnya

13. Visi Otonomi
Daerah
04.

14. Politik
Proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan
daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan
berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif
Ekonomi
Terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan
kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan
potensi
Sosial
Menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika
kehidupan di sekitarnya.

15. Asas Otonomi
Daerah
05.

16. Asas Desentralisasi
sebuah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah
tangga daerahnya sendiri
Asas Dekonsentrasi
Asas dekonsentrasi adalah sebagian urusan dari pemerintahan
yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Hal
tersebut karena gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat.
Asas Tugas Pembantuan
Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah
pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
pusat.

17. Prinsip Otonomi
Daerah
06.

18. Seluas-luasnya
Pemerintah daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk
menjalankan pemerintahan dalam memajukan daerah
Nyata
Kekuasaan dan wewenang pemerintah daerah tidak hanya akan
berakhir pada ide atau fungsi partisipasi. Namun diberi wewenang
yang memiliki dampak nyata dan bisa dirasakan.
Yang bertanggung Jawab
Prinsip ini menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi,
pemerintah daerah harus bertanggung jawab pada wewenang
yang telah diberikan.