Bab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesianatal kristiono
Dokumen tersebut membahas beberapa lembaga anti-korupsi di Indonesia, baik lembaga pemerintah seperti KPK maupun lembaga swasta seperti YLBHI, ICW, MTI, TII, dan TIRI. Lembaga-lembaga tersebut bergerak dalam upaya memberantas korupsi dengan melakukan kampanye, penelitian, pemberdayaan masyarakat, dan mendesak reformasi hukum dan sistem pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas kesulitan mendefinisikan korupsi secara tepat karena berbagai faktor. Korupsi memiliki ciri-ciri pengkhianatan terhadap kepercayaan dan penipuan terhadap pemerintah untuk kepentingan pribadi. Dokumen tersebut juga membedah berbagai tipologi korupsi.
Dokumen tersebut membahas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk strategi dan kelemahan pendekatan hukum pidana. Dibahas pula peran lembaga anti-korupsi, pendidikan, dan kerjasama internasional dalam mencegah korupsi. Tidak ada satu pendekatan yang tepat untuk semua negara, diperlukan berbagai inisiatif yang disesuaikan dengan konteks masing-masing.
Viktimologi mempelajari topik-topik terkait korban kejahatan, seperti peran korban dalam terjadinya kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta posisi rentan korban dalam sistem peradilan pidana. Teori-teori kontemporer viktimologi meliputi model transaksi situasional, tiga faktor penyebab kejahatan, dan teori aktivitas rutin. Paradigma viktimisasi mencakup viktimisasi politik, ekonomi
Bab 5 lembaga lembaga anti korupsi di dindonesianatal kristiono
Dokumen tersebut membahas beberapa lembaga anti-korupsi di Indonesia, baik lembaga pemerintah seperti KPK maupun lembaga swasta seperti YLBHI, ICW, MTI, TII, dan TIRI. Lembaga-lembaga tersebut bergerak dalam upaya memberantas korupsi dengan melakukan kampanye, penelitian, pemberdayaan masyarakat, dan mendesak reformasi hukum dan sistem pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas kesulitan mendefinisikan korupsi secara tepat karena berbagai faktor. Korupsi memiliki ciri-ciri pengkhianatan terhadap kepercayaan dan penipuan terhadap pemerintah untuk kepentingan pribadi. Dokumen tersebut juga membedah berbagai tipologi korupsi.
Dokumen tersebut membahas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk strategi dan kelemahan pendekatan hukum pidana. Dibahas pula peran lembaga anti-korupsi, pendidikan, dan kerjasama internasional dalam mencegah korupsi. Tidak ada satu pendekatan yang tepat untuk semua negara, diperlukan berbagai inisiatif yang disesuaikan dengan konteks masing-masing.
Viktimologi mempelajari topik-topik terkait korban kejahatan, seperti peran korban dalam terjadinya kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta posisi rentan korban dalam sistem peradilan pidana. Teori-teori kontemporer viktimologi meliputi model transaksi situasional, tiga faktor penyebab kejahatan, dan teori aktivitas rutin. Paradigma viktimisasi mencakup viktimisasi politik, ekonomi
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..yudikrismen1
Viktimologi adalah studi tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat yang ditimbulkan. Korban didefinisikan secara luas dan tidak terbatas pada individu yang menderita kerugian secara langsung, tetapi juga kelompok, korporasi, dan lingkungan. Tujuan viktimologi antara lain mempelajari peran korban dalam terjadinya kejahatan dan perlindungan yang harus diberikan kepada korban.
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Essai ini membahas tentang sistem hukum di Indonesia yang dianggap belum dewasa karena masih bergantung pada berbagai sumber hukum yang berbeda seperti hukum Eropa (terutama Belanda), hukum adat, dan hukum agama. Indonesia juga belum menetapkan sumber hukum utama meski Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi pedoman. Untuk mematangkan sistem hukum, dibutuhkan kontribusi dari lulusan perguruan tinggi huk
Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan
Makalah ini membahas tentang pekerja anak, dengan membahas definisi pekerja anak, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya terhadap perkembangan anak. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan migrasi ke perkotaan merupakan penyebab utama peningkatan jumlah pekerja anak di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas latar belakang masalah perdagangan orang di Indonesia, dimana ribuan perempuan dan anak menjadi korban setiap tahun. Masalah ini telah terjadi sejak lama di berbagai negara dan belum sepenuhnya teratasi."
Makalah ini membahas tentang prilaku menyimpang korupsi. Korupsi dijelaskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum. Desentralisasi berpotensi meningkatkan korupsi karena memberi kesempatan baru bagi birokrat daerah. Sebab utama terjadinya korupsi antara lain konsentrasi kekuasaan, kurangnya transparansi, dan lemahnya penegakan h
Upaya pencegahan korupsi meliputi pembentukan lembaga anti-korupsi seperti KPK, pencegahan korupsi di sektor publik dengan transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat untuk memantau pemerintah dan memberikan akses informasi. Pendidikan karakter antikorupsi di sekolah juga penting untuk membangun generasi muda yang memiliki moral untuk menolak korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang Hukum Administrasi Negara, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara, letak kedudukannya dalam tata hukum Indonesia, dan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara seperti fungsi normatif, instrumental, dan jaminan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan sifat individu seperti kualitas moral dan integritas, sedangkan faktor eksternal meliputi sistem hukum, politik, budaya lembaga, dan struktur sosial yang dapat mendorong perilaku korupsi.
Makalah ini membahas tentang pluralisme, dimulai dengan pengertian pluralisme sebagai paham yang mengakui keanekaragaman. Selanjutnya membahas macam-macam pluralisme seperti pluralisme perspektif dan pluralisme nilai. Makalah ini juga menjelaskan pandangan tokoh-tokoh tentang pluralisme dan penerapan konsep pluralisme dalam kehidupan masyarakat dan Pancasila.
Makalah ini membahas human trafficking dengan mendefinisikan istilah tersebut, menjelaskan faktor penyebab, dan bentuk-bentuknya. Human trafficking didefinisikan sebagai tindakan merekrut, memindahkan, atau menerima orang lain dengan ancaman atau paksaan untuk tujuan eksploitasi. Faktor penyebabnya antara lain kemiskinan, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum, sedangkan bentuk-bent
Dokumen tersebut membahas tentang perdagangan manusia di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian perdagangan manusia, bentuk-bentuknya seperti buruh migran dan prostitusi, penyebabnya seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan situasi ekonomi, serta dampak buruknya bagi masyarakat.
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..yudikrismen1
Viktimologi adalah studi tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat yang ditimbulkan. Korban didefinisikan secara luas dan tidak terbatas pada individu yang menderita kerugian secara langsung, tetapi juga kelompok, korporasi, dan lingkungan. Tujuan viktimologi antara lain mempelajari peran korban dalam terjadinya kejahatan dan perlindungan yang harus diberikan kepada korban.
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Essai ini membahas tentang sistem hukum di Indonesia yang dianggap belum dewasa karena masih bergantung pada berbagai sumber hukum yang berbeda seperti hukum Eropa (terutama Belanda), hukum adat, dan hukum agama. Indonesia juga belum menetapkan sumber hukum utama meski Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi pedoman. Untuk mematangkan sistem hukum, dibutuhkan kontribusi dari lulusan perguruan tinggi huk
Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan
Makalah ini membahas tentang pekerja anak, dengan membahas definisi pekerja anak, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya terhadap perkembangan anak. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan migrasi ke perkotaan merupakan penyebab utama peningkatan jumlah pekerja anak di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas latar belakang masalah perdagangan orang di Indonesia, dimana ribuan perempuan dan anak menjadi korban setiap tahun. Masalah ini telah terjadi sejak lama di berbagai negara dan belum sepenuhnya teratasi."
Makalah ini membahas tentang prilaku menyimpang korupsi. Korupsi dijelaskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum. Desentralisasi berpotensi meningkatkan korupsi karena memberi kesempatan baru bagi birokrat daerah. Sebab utama terjadinya korupsi antara lain konsentrasi kekuasaan, kurangnya transparansi, dan lemahnya penegakan h
Upaya pencegahan korupsi meliputi pembentukan lembaga anti-korupsi seperti KPK, pencegahan korupsi di sektor publik dengan transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pemberdayaan masyarakat untuk memantau pemerintah dan memberikan akses informasi. Pendidikan karakter antikorupsi di sekolah juga penting untuk membangun generasi muda yang memiliki moral untuk menolak korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang Hukum Administrasi Negara, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara, letak kedudukannya dalam tata hukum Indonesia, dan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara seperti fungsi normatif, instrumental, dan jaminan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan sifat individu seperti kualitas moral dan integritas, sedangkan faktor eksternal meliputi sistem hukum, politik, budaya lembaga, dan struktur sosial yang dapat mendorong perilaku korupsi.
Makalah ini membahas tentang pluralisme, dimulai dengan pengertian pluralisme sebagai paham yang mengakui keanekaragaman. Selanjutnya membahas macam-macam pluralisme seperti pluralisme perspektif dan pluralisme nilai. Makalah ini juga menjelaskan pandangan tokoh-tokoh tentang pluralisme dan penerapan konsep pluralisme dalam kehidupan masyarakat dan Pancasila.
Makalah ini membahas human trafficking dengan mendefinisikan istilah tersebut, menjelaskan faktor penyebab, dan bentuk-bentuknya. Human trafficking didefinisikan sebagai tindakan merekrut, memindahkan, atau menerima orang lain dengan ancaman atau paksaan untuk tujuan eksploitasi. Faktor penyebabnya antara lain kemiskinan, korupsi, dan lemahnya penegakan hukum, sedangkan bentuk-bent
Dokumen tersebut membahas tentang perdagangan manusia di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian perdagangan manusia, bentuk-bentuknya seperti buruh migran dan prostitusi, penyebabnya seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan situasi ekonomi, serta dampak buruknya bagi masyarakat.
Tindak pidana perdagangan orang didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara kekerasan, paksaan, atau penipuan untuk tujuan eksploitasi. Dokumen ini menjelaskan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, sistem pembuktiannya, dan sanksi yang diberikan kepada pelaku seperti pidana penjara dan denda berat.
Makalah perlindungan anak (traficing child)Andy Susanto
Makalah ini membahas tentang child trafficking di Indonesia. Faktor penyebabnya antara lain kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan korupsi. Kasusnya terjadi di berbagai kota besar dengan korban berjumlah ribuan per tahun. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan membentuk lembaga untuk mencegah dan menangani masalah ini.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang analisis kasus perdagangan manusia khususnya perdagangan tenaga kerja.
2. Dibahas mengenai definisi dan pengertian perdagangan manusia, perdagangan tenaga kerja, serta kerangka hukum yang mengatur perdagangan manusia di Indonesia.
3. Membahas upaya penanggulangan perdagangan tenaga kerja di Indonesia.
Pendidikan karakter antikorupsi oleh I Putu Mas DewantaraMaz Vicarious
Tulisan ini membahas rencana pendidikan karakter antikorupsi di Indonesia. Ada yang mendukung dan menolak rencana ini. Yang menolak berargumentasi bahwa pendidikan karakter antikorupsi bukan solusi tepat untuk menangani korupsi, dapat mengaburkan tujuan pendidikan, dan pelaksanaannya di sekolah akan sulit. Tulisan ini juga menjelaskan tujuan dan pendekatan pendidikan karakter antikorupsi serta masalah korupsi di
1. Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan anak dari tindakan perdagangan anak (child trafficking), termasuk pengertian, faktor penyebab, kasus yang terjadi di Indonesia, serta upaya pemerintah dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.
Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman dan penanganan korupsi dalam aktivitas ekonomi dan pembangunan dengan pendekatan ilmu ekonomi. Dokumen ini menjelaskan pengertian korupsi, faktor penyebabnya, dan pandangan ilmuwan mengenai dampak korupsi.
Pencegahan Perdagangan Orang dan Pemulihan Korban di masyarakatmusniumar
Indonesia telah menjadi sumber perdagangan orang, antara lain melalui penempatan TKI di Luar Negeri. Diperlukan tindakan terpadu untuk mencegah berlanjutnya perdagangan orang.
Pencegahan Perdagangan Orang dan Pemulihan Korban Kekerasan di Masyarakatmusniumar
Indonesia telah menjadi bagian dari perdagangan orang. Modusnya dilakukan melalui penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri. Untuk mengurangi dan menghilangkan perdagangan orang, diperlukan penegakan hukum dan kerjasama yang semakin erat dengan semua instansi terkait.
Be gg, basrizal, prof dr ir hapzi ali mm cma, coruption dan froud. univ. merc...basrizal82
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan penyebab-penyebabnya. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara dan masyarakat. Dokumen juga menyebutkan beberapa faktor penyebab korupsi antara lain gaya hidup konsumtif, sistem hukum dan politik yang lemah, serta rendahnya pengawasan.
Rasuah merupakan masalah sosial yang serius di Malaysia yang memerlukan kerjasama semua pihak untuk membanterasnya melalui pendidikan, undang-undang, dan peningkatan integriti."
Korupsi telah menjadi budaya yang meluas di perguruan tinggi. Nilai-nilai luhur yang seharusnya ditransformasikan kepada mahasiswa melalui pendidikan justru semakin merosot. Mahasiswa sering mengambil jalan pintas seperti menyontek atau membayar orang lain untuk mengerjakan tugas demi lulus, bahkan beberapa dosen terlibat dalam korupsi ini. Lemahnya pengawasan dan kuatnya budaya konsumtif ber
BE & GG adalah matakuliah yang mempelajari tentang tata kelola perusahaan maupun pemerintahan, dengan cara mengaudit dan penataan keuangan, serta administrasi perusahaan dan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas mengenai bahaya korupsi di Indonesia. Korupsi telah menjadi masalah sistemik yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun dan memperlebar kesenjangan sosial. Upaya pemberantasan korupsi melalui KPK dinilai belum maksimal karena berbagai kendala kelembagaan dan politik. Solusi berkelanjutan diperlukan untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, di mana korupsi dapat disamakan dengan konsep-konsep seperti ghulul, syariqah, khianat, dan risywah dalam hukum Islam. Empat upaya yang harus segera dilakukan untuk memberantas korupsi menurut dokumen tersebut adalah maksimalkan hukuman, penegakan supremasi
Kimia inti, radiokimia dan kimia radiasi mempelajari struktur inti atom, zat radioaktif dan efek radiasi. Radiokimia mempelajari zat radioaktif dan aplikasinya, sedangkan kimia radiasi mempelajari efek radiasi pada materi.
Dokumen tersebut merangkum tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur kepentingan daerah sesuai aspirasi masyarakatnya. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Turbidimeter digunakan untuk mengukur tingkat kekeruhan air dengan memancarkan cahaya ke dalam sampel dan mengukur intensitas cahaya yang dipantulkan. Alat ini perlu dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan sampel standar sebelum digunakan untuk mengukur sampel, dengan rentang kalibrasi 0,01 NTU hingga 7500 NTU.
Dokumen tersebut membahas tentang peralatan keselamatan yang harus tersedia di laboratorium hematologi seperti APD, APAR, kotak P3K, dan sarana cuci tangan. Dokumen juga menjelaskan faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja di laboratorium seperti faktor fisik, kimia, biologi, psikologi, dan ergonomi. Selain itu, dibahas pula pengelolaan limbah darah di laboratorium yang perlu dikemas khus
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
1. KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan
pembuatan makalah ini dengan judul “perdagangan manusia (Human
Trafficking)” tepat pada waktunya. Salawat beriringan salam tak lupa kami
ucapkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW.
Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terimakasih yang setinggi-
tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan
makalah ini.
kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya. Hal ini
disebabkan oleh keterbatasan ilmu, wawasan dan pengetahuan yang penulis
miliki. Namun dengan keyakinan dan berkat bantuan serta dorongan dari berbagai
pihak, Akhirnya makalah ini dapat kami selesaikan.
Akhir kata semoga hasil makalah ini dapat memberikan manfaat kepada para
pembaca dan bagi kami sendiri.
Gambut, september 2012
2. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................... i
DAFTAR ISI........................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah............................................................................ 2
C. Tujuan.............................................................................................. 2
D. Manfaat............................................................................................ 2
E. Metode penulisan..............................................................................2
BAB II PEMABAHASAN
A. Apa itu perdagangan manusia (human trafficking)........................... 3
B. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia
(human trafficking)............................................................................... 4
C. Bagaimana tanggapan pemerintah terhadap kasus perdagangan manusia
(human trafficking).............................................................................. .5
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan...................................................................................... 7
B. Saran................................................................................................ 8
DAFTAR PUSTAKA
3. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perdagangan manusia atau istilah Human Trafficking merupakan sebuah
kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat
internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak
asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun
internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi,
komunikasi dan transportasi. maka semakin berkembang pula modus
kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan
bergerak di luar hukum.
Pelaku perdagangan orang (trafficker) pun dengan cepat berkembang menjadi
sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan. Rendahnya
tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis inilah menjadi salah satu
penyebab yang tidak disadari sebagai peluang munculnya human trafficking atau
perdagangan manusia. Istilah yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia
dengan kata trafiking ini, sampai saat ini belum mendapat perhatian yang
maksimal dari pihak-pihak terkait. Tidaklah mengherankan jika korban trafiking
terus berjatuhan, bahkan, rentetan korban demi korban masih mungkin akan terus
bertambah.
Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang-orang dewasa
dan anak – anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam
situsi dan kondisi yangm rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini
sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Dengan perkembangan
dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin
4. berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering secara
tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (trafficker) pun
dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan
cara kerja yang mematikan.
B. permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas maka yang jadi rumusan masalah dalam
makalah ini adalah :
1. Apa faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia (human trafficking) ?
2. Apa dampak dari perdagangan manusia (human trafficking) ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perdagangan manusia (human
trafficking) ?
C. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan dalam pembuatan makalah ini adalah
1. Melihat factor penyebab perdagangan manusia (human trafficking)
2. Mengetahui dampak perdagangan manusia (human trafficking)
3. Melihat perlindungan hukum dalam perdagangan manusia (human trafficking)
D. Manfaat
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan diatas maka manfaat dari penulisan
makalah ini adalah melihat dan memahami tentang perdagangan manusia dan
mengetahui faktor – faktor penyebab perdagangan manusia (human trafficking)
serta melihat peran pemerintah dalam menangani kasus ini.
E. Metode penulisan
Dalam makalah ini, penulisan data yang berjudul human trafficking diatas kami
dapat dari media internet.
5. BAB II
TEORI PENDUKUNG
A. Pengertian perdagangan manusia
Istilah dalam perdagangan manusia ini dapat diartikan sebagai “rekrutmen,
transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan
ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun menerima atau memberi
bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang
memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang
secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk
eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-
praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan
organ-organ tubuh.” (Sumber: Pasal 3, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan
Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak, sebagai
Tambahan terhadap Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir
Transnasional, 2000).
Eksploitasi dalam perdaganagan manusia (human trafficking) dapat meliputi,
paling tidak, adalah: Pertama, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau
bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual. Kedua, kerja atau pelayanan paksa.
Ketiga, perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan.
Keempat, penghambaan. Kelima, pengambilan organ-organ tubuh.
Suatu kejadian dapat dikatakan sebagai trafiking, kejadian tersebut harus
memenuhi paling tidak satu unsur dari ketiga kriteria yang terdiri dari proses,
jalan/cara dan tujuan. Jika satu unsur dari masing-masing ketiga kategori di atas
muncul, maka hasilnya adalah trafiking.
6. Pertama setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan
orang. Kedua dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan,
penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi
kerentanan, atau penjeratan utang. Ketiga untuk tujuan mengeksploitasi, atau
perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut.
B. Modus operandi perdagangan manusia
Perdagangan manusia dapat mengambil korban dari siapapun, orang-orang
dewasa dan anak – anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya
berada dalam situsi dan kondisi yang rentan. Namun Perdagangan manusia,
biasanya dalam banyak kasus lebih merujuk kepada perdagangan perempuan dan
anak-anak. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga
memiliki aspek kerja yang rumit.
Berdasarkan rumusan pasal 546 rancangan KUHP di atas yang dikategorikan
kedalam modus perdagangan manusia adalah :
Bagian Pertama : setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman,
penyerah terimaan orang.
Bagian Kedua : dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan,
penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan
posisi kerentanan, atau penjeratan utang.
Bagian Ketiga : untuk tujuan mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat
tereksploitasi orang tersebut.
7. BAB III
PEMBAHASAN
A. Faktor – Faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia (human trafficking)
Himpitan kehidupan ini kemudian menimbulkan masyarakat untuk mencari jalan
keluar dengan melakukan segala daya upaya dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya sendiri. Dalam pemenuhan itu, kadang kala mereka tidak memikirkan
dampak dari apa yang mereka kerjakan. Yang penting bagi mereka, hidup harus
terus berjalan.
Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan situasi psikologis inilah menjadi
salah satu penyebab yang tidak disadari sebagai peluang munculnya human
trafficking atau perdagangan manusia. Istilah yang kemudian diserap dalam
bahasa Indonesia dengan kata trafiking ini, sampai saat ini belum mendapat
perhatian yang maksimal dari pihak-pihak terkait. Tidaklah mengherankan jika
korban trafiking terus berjatuhan, bahkan, rentetan korban demi korban masih
mungkin akan terus bertambah.
Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya trafiking manusia di
Indonesia. Trafiking terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan
yang berbeda-beda. Tetapi dapat disimpulkan beberapa faktor, antar lain:
1. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui
bahaya trafiking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban.
2. Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan ke mana
saja, tanpa melihat risiko dari pekerjaan tersebut. kemiskinan mempunyai sederet
definisi ekonomi dan juga keanekaragaman arti sosial dan politik. Sebab – sebab
kemiskinan antara lain upah yang rendah, diskriminasi dalam pensiunan dan
keuntungan, pekerjaan yang tak terbayar bagi wanita, perceraian, ditinggal pergi,
8. perpisahan dan menjanda dan menjadi ibu tampa pasangan ekonomi.
3. Kultur/budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga
posisi anak yang harus menuruti kehendak orang tua dan juga perkawinan dini,
diyakini menjadi salah satu pemicu trafiking. Biasanya korban terpaksa harus
pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan
keluarga atau orangtua
4. Lemahnya pencatatan /dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga
sangat mudah untuk memalsukan data identitas.
5. Lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam
melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafiking.
Lantas apa yang harus dilakukan seseorang jika dia merasa sudah terjebak dalam
kasus trafiking. Dijelaskan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)
Ditreskrim Polda NAD, Inspektur satu (Iptu) Elviana, jangan pernah takut untuk
melaporkan kejadian trafiking. Baik korban maupun masyarakat yang
mengetahuinya, harus segera melaporkan. Laporan dapat disampaikan kepada
aparat kepolisian di tingkat Polsek atau Polres. Oleh karena itu, menurutnya saat
ini aparat kepolisian di seluruh tingkatan telah dilatih untuk menangani kasus-
kasus yang menimpa perempuan dan anak, meskipun di kantor-kantor tersebut
tidak memiliki polisi wanita (Polwan), tetapi penanganan khusus untuk
perempuan dan anak tetap dapat dilakukan oleh polisi laki-laki.
B. Dampak Perdagangan Manusia (human trafficking)
Banyak dampak yang ditimbulkan oleh perdagangan manusia (human trafficking)
antara lain :
• Perdaganagan manusia banyak menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan,
pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang.
9. • Perdagangan manusia dilakukan untuk tujuan untuk tujuan mengeksploitasi, atau
perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut sehingga sangat merugikan
bagi korban perdagangan manusia.
C. Perlindungan hukum terhadap perdagangan manusia
Pasal 546 Rancangan KUHP merumuskan Tindak Pidana Perdagangan Orang
sebagai berikut :
“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan orang
dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan,
penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau
penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat
tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana
perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan
paling banyak Kategori VI.
Berdasarkan rumusan pasal 546 rancangan KUHP di atas yang dikategorikan
kedalam perdagangan manusia adalah :
1. Bagian Pertama : setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman,
penyerahterimaan orang.
2. Bagian Kedua : dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan,
penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan
posisi kerentanan, atau penjeratan utang.
3. Bagian Ketiga : untuk tujuan mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat
tereksploitasi orang tersebut.
10. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang-orang dewasa
dan anak – anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam
situsi dan kondisi yang rentan.
1. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia (human
trafficking) antara lain : a.) Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan
dengan tidak mengetahui bahaya trafiking dan cara-cara yang dipakai untuk
menipu atau menjebak korban, b.) Kemiskinan telah memaksa banyak orang
untuk mencari pekerjaan ke mana saja, tanpa melihat risiko dari pekerjaan
tersebut, c.) Kultur/budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan
juga posisi anak yang harus menuruti kehendak orang tua dan juga perkawinan
dini, diyakini menjadi salah satu pemicu trafiking. Biasanya korban terpaksa harus
pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan
keluarga atau orangtua, d.) Lemahnya pencatatan /dokumentasi kelahiran anak
atau penduduk sehingga sangat mudah untuk memalsukan data identitas. Dan e.)
Lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam
melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafiking.
2. Dampak perdagangan manusia antara lain : Bentuk perdanagan manusia antara
lain setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan
orang. Dengan perekrutan ini akan banya terjadinya penipuan. Perdagangan
manusia banyak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan,
penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi
kerentanan, atau penjeratan utang. Perdagangan manusia dilakukan untuk tujuan
11. mengeksploitasi, atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut sehingga
sangat merugikan bagi korban perdagangan manusia.
3. Tanggapan pemerintah mengenai maslah perdagangan manusia (human
trafficking) ini sudah diatur dalam rancangan KUHP, dalam KUHP sudah diatur
hukuman yang diberikan terhadap perdagangan manusia, namun karena lemahnya
sistem dalam mengatur sebuah negara terutama indonesia. Maka perdagangan
manusia (human trafficking masih banyak terjadi).
B. Saran
Makalah ini disarankan dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya Dan bagi
pembaca khususnya agar perdagangan manusia (human trafficing) bisa
diminimalisir bahkan tidak tidak terjadi lagi.
1. Berbagai macam faktor – faktor yang menyebabkan terjadi atau timbulnya
perdagangan manusia (human trafficking) disarankan pada pembaca dengan
adanya makalah ini agar dapat menghindari faktor – faktor tersebut menyebabkan
perdagangan manusia.
2. Banyak dampak yang ditimbulkan dari perdagangan manusia misalnya, dari
perekrutan, penipuan, dengan tindakan kekerasan yang akan merugikan korban
serta akan mengancam nyawa seseorang. Disarankan dengan adanya makalah ini
aka nada pengetahuan tentang perdagangan manusia, sehingga manusia tidak
banyak yang tertipu lagi yang akan memberikan kesempatan terjadinya
perdagangan manusia.
3. Meskipun sudah ada penganturan tentang perdagangan manusia (human
trafficing) dalam KUHP, diharapkan pemerintah dan masyarakan mejalankan
sistem dengan baik agar bisa meminimalisir perdagangan manusia (human
trafficking)
12. DAFTAR PUSTAKA
Ollenburge, Jane. 1996. Sosiologi Wanita. Jakarta: Rineka Cipta
Sumardi, Mulyanto. 1982. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok. Jakarta: Rajawali
http://www.lfip.org/report/trafficking%20data%20in%20Indonesia%20_table_.pd
f
http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusia
http://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/09/perdagangan-manusia-dalam-
ruu-kuhp-5.pdf