Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

1. PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
BAGI PETUGAS DAN JEMAAH HAJI UMRAH
Pusat Kesehatan Haji
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Rapat Koordinasi Penerapan Protokol Kesehatan pada Jemaah Haji-umrah
Jakarta, 2 Oktober 2020

2. I. Latarbelakang
1. Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan bagi Jemaah Haji dan Umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai
dengan ketentuan syariat. Kementerian Kesehatan berkewajiban memberikan pelayanan
optimal berkaitan dengan kesehatan kepada Jemaah Haji agar tetap berada dalam keadaan
sehat atau kondisi optimal.
2. Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang terjadi pada tahun 2020 telah
mempengaruhi lebih dari 200 negara dan lebih dari 29,9 juta kasus yang berdampak pada
kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Pandemi Coronavirus ini juga telah membuat penyelenggaraan ibadah haji 2020 dilaksanakan
secara terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan antara lain screening
Kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak (social distancing).
3. Dalam penyelenggaraan Ibadah Haji Umrah, Jemaah Haji Umrah didampingi oleh petugas.
Petugas yang dimaksud adalah petugas kesehatan dan non kesehatan. Petugas non
kesehatan yang dimaksud adalah pembimbing ibadah, perwakilan atau Pengurus
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
(PIHK).
4. Sehingga perlu dibuat acuan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada
pelaksanaan ibadah haji dan umrah untuk petugas dan Jemaah.

3. II. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6338);

4. III. Tahapan Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah
4
Pesawat
Berangkat
Tanah
Suci
Pesawat
Pulang
Asrama Haji
Debarkasi
Keberangkatan
dari daerah asal
Asrama haji
Embarjkasi
Kembali
daerah asal
Protokol kesehatan di Indonesia:
1. keberangkatan dari asal.
2. Pada alat angkut/moda transporrtasi.
3. Asrama haji/hotel.
4. Bandara.
5. Pesawat.
6. Di tempat ramai (Pasar, Mall).
7. Protokol Kesehatan Jemaah meninggal.
Protokol kesehatan di Saudi Arabia
1. Di Pemondokan Saudi.
2. Saat Naik Bus di Saudi.
3. Catering.
4. Kegiatan Ziarah.
5. Arafah, Muzdalifah, Mina di Jamarat.
6. Jemaah Meninggal di Saudi.

5. IV. Apa yang telah kami lakukan?
1. Rapat koordinasi Internal Kemenkes dalam merancang pedoman PP-Covid bagi petugas dan
Jemaah.
2. Rapat Koordinasi dengan Kementerian Agama RI dalam merancang pedoman PP-Covid bagi
petugas dan Jemaah.
3. Pembuatan pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi petugas dan Jemaah
haji-umrah. Pedoman Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 untuk Jamaah (petugas
pendamping) disusun sekuensial menurut titik-titik pelayanan.
4. Mengikuti perkembangan informasi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi
terkait dengan Jemaah haji dan umrah dari Indonesia.
5. Mengusulkan agar dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah
a. Penggunaan direct fligt ke Arab Saudi untuk mengurangi kerumunan di bandara dan kendala dengan
regulasi negara setempat.
b. Pembatasan jumlah Jemaah, kriteria Kesehatan Jemaah dan petugas.
c. Pemberangkatan (embarkasi) yang terbatas.
d. Perlu koordinasi jejaring rujukan apabila calon Jemaah haji dan umrah mengalami gangguan
Kesehatan yang terindikasi infeksi Covid-19.
e. Apabila vaksin Covid-19 sudah ditemukan, maka sangat disarankan Jemaah haji dan umran
mendapatkan vaksin tersebut sebelum ke Arab Saudi.
f. Keberangkatan Jemaah umrah dapat dilaksanakan dibeberapa daerah yang dapat
melakukan persiapan Kesehatan sebelum keberangkatan ke Arab Saudi (karantina, tes PCR,
dll)

6. V. Beberapa usulan
1. Pembatasan Jumlah dan kriteria Kesehatan Jemaah.
a. Test swab/RDT sebelum berangkat.
b. Usia 20 – 50 th.
c. Tidak memiliki Ko-morbid (Penyakit penyerta) “berat”
d. Tidak menggunakan alat bantu (kursi roda).
e. Vaksinasi COVID-19 (atau vaksinasi influeza, Pneumococcus)
2. Penggunaan direct flight ke Arab Saudi untuk mengurangi kerumunan di bandara dan
kendala dengan regulasi Covid-19 di negara transit.
3. Pembatasan jumlah Jemaah, kriteria Kesehatan Jemaah dan petugas.
4. Pemberangkatan (embarkasi) yang terbatas.
5. Apabila vaksin Covid-19 sudah ditemukan, maka sangat disarankan Jemaah haji dan
umrah mendapatkan vaksin sebelum ke Arab Saudi.
6. Keberangkatan Jemaah umrah dapat dilaksanakan melalui kota yang dapat melakukan
persiapan kesehatan sebelum keberangkatan ke Saudi (Karantina, Swab PCR, Rujukan)
7. Perlu koordinasi dan penyiapan jejaring rujukan apabila ada Jemaah haji dan umrah
mengalami gangguan Kesehatan yang terindikasi infeksi Covid-19.

7. Terima Kasih