Surat Putusan Dewan Pers 85/DP/K/I/2024

1. Nomor : 85/DP/K/I/2024 Jakarta, 31 Januari 2024
Lampiran : -
Hal : Penilaian Sementara dan Rekomendasi
Kepada Yth.
1. Sdr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna
2. Pimpinan Redaksi / Penanggungjawab republika.id
Di Denpasar & Jakarta
Dewan Pers menerima pengaduan Sdr. Shri I.G.N. Arya Wedakarna anggota
DPD Provinsi Bali, (selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 2 Januari 2024.
Pengadu mengadukan situs berita siber republika.id (selanjutnya disebut Teradu)
atas berita berjudul: “Senator Bali Permasalahkan Hijab, Ibu Iriana Pun Pernah
Berjilbab” sub judul, “Ucapan Arya Sangat Menganggu Harmonisasi Umat Beragama
di Pulau Dewata,” diunggah 1 Januari 2024.
Pengadu menilai berita Teradu; tidak akurat, tidak berimbang dan merugikan
Pengadu. Menurut Pengadu, tidak ada niatan untuk menyudutkan agama manapun
dan tidak menyebutkan kata “hijab” dalam peristiwa yang ditulis. Pengadu berharap
Dewan Pers memproses pengaduan yang bersangkutan atas berita yang diadukan
itu sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Berita Teradu berisi tentang pernyataan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) asal Bali, Arya Wedakarna, yang diduga mempermasalahkan pemakaian
jilbab. Arya terekam kamera mengeluarkan pernyataan tersebut saat sedang
memarahi kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Bali Nusa Tenggara dan kepala Bea
Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai, beserta pengelola bandara.
Dalam berita disebutkan Arya ingin pegawai asli Bali ditempatkan di meja
depan melayani wisatawan dibandingkan mereka yang mengenakan hijab."Saya gak
mau yang front line, front line itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya
kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup, penutup gak jelas, this is not Middle
East…." demikian kutipan dalam berita.
Ada pernyataan dari beberapa tokoh yang menyanyangkan ucapan Arya
Wedakarna yang dinilai bisa menimbulkan prasangka SARA. Sementara tidak ada
konfirmasi kepada Pengadu pada berita tersebut.
Dewan Pers menganalisis berita yang diadukan dan menemukan:
1. Pengadu belum mengirimkan Hak Jawab.
2. Memuat pernyataan yang dapat merugikan Pengadu, antara lain:
- “….Arya Wedakarna, yang mempermasalahkan jilbab menuai kontroversi.
Arya terekam kamera mengeluarkan pernyataan tersebut saat sedang
memarahi kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Bali Nusa Tenggara dan
kepala Bea Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai, beserta pengelola
bandara.

2. - “…..Arya diduga menyinggung jilbab atau hijab yang dikenakan Muslimah.
Arya ingin agar pegawai asli Bali ditempatkan di meja depan melayani
wisatawan dibandingkan mereka yang mengenakan hijab."Saya gak mau
yang front line, front line itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu,
rambutnya kelihatan terbuka.”
3. Tidak ada konfirmasi kepada Pengadu dalam berita tersebut.
Berdasarkan analisis di atas Dewan Pers sementara menilai:
1. Berita Teradu berpotensi melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 karena
tidak berimbang (karena tidak melalukan konfirmasi / klarifikasi kepada pihak
yang “diberitakan”).
2. Selain itu, berita Teradu juga tidak sesuai dengan ketentuan tentang Verifikasi
dan keberimbangan berita pada butir 2 huruf a dan b Peraturan Dewan Pers
Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Ketentuan tersebut menyatakan: “Pada prinsipnya setiap berita harus melalui
verifikasi” dan “Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi
pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
Berdasarkan penilaian tersebut, Dewan Pers merekomendasikan:
1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional
selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah hak jawab diterima.
2. Pengadu menyampaikan Hak Jawab kepada Teradu secara proporsional
selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah surat ini diterima.
3. Teradu memuat catatan di bagian bawah berita yang diadukan yang
menjelaskan bahwa Dewan Pers telah menilai berita tersebut melanggar
Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Teradu juga
wajib menyertakan tautan berita yang berisi Hak Jawab dari Pengadu.
4. Teradu wajib menautkan Hak Jawab dari Pengadu pada berita awal yang
diadukan, sesuai dengan angka 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor:
1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang
menyatakan “Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita
yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab”.
5. Hak Jawab, atas persetujuan para pihak, dapat dilayani dalam format ralat,
wawancara, profil, features, atau liputan sebagaimana disebutkan dalam
Pedoman Hak Jawab (Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-
DP/X/2008).
6. Apabila Pengadu setuju dengan Penilaian namun Pengadu tidak memberikan
Hak Jawab dalam batas waktu pada butir 2, maka Teradu tidak wajib untuk
memuat Hak Jawab.
7. Apabila Teradu setuju dengan penilaian Dewan Pers namun tidak memuat
hak jawab seusai dengan batas waktu butir 1, maka Pengadu wajib
melaporkan ke Dewan Pers.
Atas rekomendasi tersebut, Dewan Pers meminta tanggapan Pengadu dan
Teradu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat ini diterima. Jika
Pengadu dan Teradu tidak memberikan tanggapan setelah waktu yang ditentukan,
Dewan Pers menganggap Pengadu dan Teradu menyetujuinya dan kasus tersebut
selesai. Pengadu dan Teradu juga dapat berkomunikasi langsung agar masalah ini
bisa lebih cepat selesai.

3. Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp.
500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian.
Dewan Pers
Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S
Ketua