Paper c. maya indah s. implementasi pelayanan publik_handout
•
0 likes•1,300 views
publik
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Similar to Paper c. maya indah s. implementasi pelayanan publik_handout
Similar to Paper c. maya indah s. implementasi pelayanan publik_handout (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Paper c. maya indah s. implementasi pelayanan publik_handout
- 1. IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BERINTEGRITAS DALAM PEMERINTAHAN (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG PROVINSI (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR) OLEH: • DR C MAYA INDAH S S H M HUM DR. C. MAYA INDAH S., S.H., M.HUM • THEO F. LITAAY, S.H., LL.M. (Ph.D cand.) Didukung oleh : TIRI USAID, KEMITRAAN, TIRI USAID KEMITRAAN UNIV.PARAMADINA
- 2. REALITAS KEPRIHATINAN Birokrasi pelayanan publik yang patologis, • dipengaruhi oleh integritas pelakunya dipengaruhi oleh integritas pelakunya • Sumber dari adanya penyelewengan birokrasi publik karena : bl k k o pengabaian batasan konstitusi melalui pengabaian batasan konstitusi melalui penyelahgunaan wewenang , ok t t t ketertutupan dari birokrasi, dan terkooptasinya d i bi k i d t k t i birokrasi dengan kekuasaan yang hanya bersifat pragmatis dan tidak memihak publik. • Birokrasi menempatkan diri sebagai penguasa Birokrasi menempatkan diri sebagai penguasa , dan bukan sebagai pelayan.
- 3. • The public service process is geared largely to serve the requirements of the upper strata. q f pp • masyarakat diposisikan sebagai pihak yang k di i ik b i ih k menduduki ‘ketakberdayaan masyarakat’ .Karakter paradigma civil (civilian paradigm) masih kurang menjadi bagian dari masih kurang menjadi bagian dari akuntabilitas pelayanan publik integritas ???????
- 4. Pentingnya integritas Pentingnya integritas • Akuntabilitas pelayanan publik nampak dalam p perfomasi birokrasi yang berdimensi y g kerakyataan melalui paradigma moral yakni integritas pelayanan public. integritas pelayanan public • mengedepankan asas‐asas pelayanan publik • Tercapainya pelayanan publik berkualitas demi tercapainya tujuan negara yakni kesejahteraan tercapainya tujuan negara yakni kesejahteraan (welfare state).
- 5. Mengapa Kupang ? Mengapa Kupang ? • Salah satu wilayah termiskin di Indonesia • Peringkat korupsi tinggi. Peringkat korupsi tinggi.
- 6. METODE PENELITIAN Inti Masalah 1. bagaimana kultur birokrasi pelayanan publik di Kota Kupang 2. Bagaimana membangun birokrasi berintegritas? Masy pengguna, 9 LSM, OMBUDSMAN, YLKI Jenis Penelitian Kualitatif DATA : Interpretasi dari aktor social yang berinteraksi KEY KEY INFORMAN Komplain masyarakat, y , “public face. Of public service birocracy Implemntasi pelayanan publik berintegritas dan faktor yg mempenga ruhinya Pengumpulan data : wawancara Teknik analisis d k k l data : induktif, d k f verstehen model interaktif :reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman) Dinas PPO, kesehatan, kesehatan, perijinan, RSU, RSUD Bagaimana implementasi asas‐asas pelayanan publik
- 7. Paradigma Penelitian Paradigma Penelitian Aspek Ontologis: REALITAS VIRTUAL INTEGRITAS Learning from social actor Aspek epistemologis: p p g Tidak bebas nilai: Value bounded: Transaksional , subjektif :INTEGRITAS VALUE BOUNDED OF SOCIAL ACTOR:: Paradigma critical Aspek Aksiologis moral budi manusia to the interests of the powerless and of “at risk” at risk Bottom up views Aspek Metodologi Hermeneutikal, dialektikal: Interpretasi, verstehen
- 8. TUJUAN PENELITIAN TUJUAN PENELITIAN Peneliti menempatkan diri sebagai transformative intellectual, d i t ll t l dengan tujuan melakukan kritik social, t j l k k k itik i l transformasi dan mengkaji social empowerment, memberi rekomendasi pengambil keputusan dengan i f d informasi yang dib t hk kh i dibutuhkan khususnya mengupayakan integritas pelayanan publik. Diharapkan kesadaran mengenai integritas pelayanan publik, sehingga memiliki impact pada social policy policy.
- 9. 1.mendeskripsikan fakta empiris implementasi p p p pelayanan publik yang dikaji dari hasil wawancara. 2.Mengevaluasi atau merefleksi fakta empiris 2 Mengevaluasi atau merefleksi fakta empiris implemnetasi pelayanan publik dengan fakta integritas. 3.Menggambarkan korelasi antara pelayanan publik 3.Menggambarkan korelasi antara pelayanan publik yang buruk dengan integritas pelayanan publik. 4Menganalisis factor‐faktor yang mempengaruhi 4M li i f t f kt hi implementasi pelayanan publik yang kurang berintegritas di Pemerintahan Kota Kupang. 5.Memberikan rekomendasi bagi reformasi pelayanan 5 Memberikan rekomendasi bagi reformasi pelayanan publik yang lebih accountable dan berintegritas.
- 10. HASIL PENELITIAN & ANALISIS Integritas (BAHASA latin dari kata sifat “integer” artinya tidak rusak,murni, jujur, lurus, dan dapat dipercaya atau diandalkan. •Integrtas public adalah unsur pokok etika public yang konsepnya public, mengacu pada tuntutan perilaku etis.. /tindakan penyelenggara pelayanan public yang sesuai nilai, tujuan demi mencapai k i kesejahteraan , j ht •, integritas pelayanan public tidak hanya sekedar perilaku untuk tidak korupsi, tetapi lebih luas lagi,mengupayakan perwujudan nilai ingeritas demi perwujudan tujuan terselenggaranya pelayanan public . KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK KEBUTUHAN DASAR DAN HAK SIPIL WN. ATAS BARANG PUBLIK, JASA PUBLIK, LAYANAN ADMINSTRATIF
- 11. Pelayanan publik Yang Berkualitas dan Relevan ETIKA PUBLIK Modalitas Akuntabilitas,transparansi Netralitas N t lit TINDAKAN INTEGRITAS
- 12. Alur Pikir Terhadap KAJIAN Integritas Pelayanan Publik Perilaku manusia diawali dengan proses pemahaman Pelayanan Publik sbg makna simbolik dalam suatu interaksi antar actor sosial Responsivenes dan efisiensi Transparansi p AKuntabilitas Kepastian Hukum Kekuatan social, budaya, hukum, mental yang melatar belakangi perilaku Pelayan Publik/ Rule of The Game KULTUR PELAYANAN PUBLIK Implementasi /Wujud Pelayanan Publik bagi masyarakat INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK JAMINAN BAGI HAK PUBLIK Mekanisme komplain Adil dan Non diskriminasi Partisipasi masyarakat
- 13. Cara mengukur integritas public dapat terungkap dalam 1.visi, perilaku, dan tindakan yang sesuai dengan nilai‐nilai atau standar etika, artinya jujur dan sepenuh hati menjalankan pelayanan public. 2.bersikap adil 2.bersikap adil dan responsive terhadap responsive terhadap kebutuhan public. 3.kompeten untuk menepati j ji akan k 3k t t k ti janji k kewajiban jib terhadap tanggung jawab jabatannya demi kepentingan public karena menghormati h k h k k i bli k h i hak‐hak warga negara
- 14. • 1.Pejabat Publik harus bertindak sesuai dengan prinsip‐prinsip dasar yang g p pp p y g melegitimasi kekuassaan pemerintah yang konstitusional dengan menghormati setiap konstitusional dengan menghormati setiap warga negara sebagai yang memiliki martabat, hak asasi, dan kesetaraan di muka hokum. hak asasi dan kesetaraan di muka hokum • 2.pejabat public harus menyetujui untuk menomorduakan keputusan pribadi dengan menghargai hasil dari proses yang sah secara menghargai hasil dari proses yang sah secara hokum dan sesuai dengan pertimbangan
- 15. • 3.mereka harus akuntabel terhadap semua tindakan baik baik terhadap atasan maupun p p public, serta jujur dan tepat ketika mempertanggungjawabkannya. mempertanggungjawabkannya • 4.mereka harus bertindak secara kompetten dan efektif dalam mencapai tujuan dengan batas‐batas yang sudah ditetapkan. • 5,mereka harus menghindari favoritism, berusaha independen dan objektif dengan berusaha independen dan objektif dengan tetap mendasarkan pada alas an‐alasan tepat dan relevan di dalam mengambilkeputusan. d l di d l bilk
- 16. • 6.mereka setuju untuk menggunakan dana p public secara hati‐hati dan efisien untuk tujuan‐tujuan yang telah disetujui, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya • 7.mereka harus menjaga kepercayaan dan legitimasi lembaga‐lembaga negara.
- 17. dimensi kualitas pelayanan (Menurut Lenvinne) 1.Responsiveness atau 1.Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan customers. 2.Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa proses pemberian pelayanan public itu public itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan‐ketentuan yang telah ditetapkan. 3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang j p g menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran‐ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake holders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. yang berkembang masyarakat.
- 18. Indikator integritas pelayanan publik yg buruk 1.Ketidakpuasan masyarakat pada output atau hasil layanan public biaya maupun cara pelayanan public, biaya, maupun 2. Termarginalisasinya kepentingan rakyat karena terdiskriminasi dengan kepentingan elite pemerintahan elite pemerintahan dan pejabat‐pejabat yang berkaitan. Orientasi pelayanan ditujukan bukan pada kepentingan masy. Sistem birokrasi yang profit oriented dan kurang peka pada pemenuhan kebutuhan social masyarakat 3. Munculnya di k i i i d l 3 M l diskriminasi dalam pelayanan public karena l bli k factor koruptif dan kolutif. Hal ini dilandaskan pada Perilaku negative birokrasi seperti kekakuan, negative birokrasi kekakuan, menempatkan diri sebagai penguasa atau budaya kekuasaan, rantai birokrasi panjang, suap dan pungli sebagai sesuatu yang dianggap wajar.
- 19. Sistem birokrasi yang profit oriented dan kurang peka pada pemenuhan kebutuhan kurang peka pada pemenuhan kebutuhan social masyarakat.
- 20. Laporan Masyarakat ke Ombudsman NTT Berdasarkan Instansi p : j januari‐Des 2011 Terlapor No. Instansi terlapor Jumlah 1. 1 Kepolisian K li i 54 2. 3 4 5 6 7 8 9 Pemerintah Daerah TNI Kejaksaan Peradilan BPN BKN Kementerian Negara Komisi-Komisi Komisi Komisi 51 1 7 11 5 2 11 1 10 11 12 13 14 BUMN/BUMD Yayasan LSM g Organisasi Profesi Lain-lain Jumlah 9 1 1 1 10 165
- 21. Klasifikasi Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi Laporan Substansi Laporan Jumlah 1 Penundaan berlarut 37 2 Tidak memberikan pelayanan 19 3 Penyalahgunaan Wewenang 32 Permintaan uang, barang dan 4 jasa 7 5 Penyimpangan prosedur 20 6 Tidak patut 12 7 Berpihak 8 8 Tidak kompeten 30 Jumlah 165
- 22. DANA UTK ANAK PENYANDANG GIZI DANA UTK ANAK PENYANDANG GIZI BURUK ? PENGAWASAN APBD? TEMUAN –TEMUAN LSM
- 23. FAKTOR YG MEMPENGARUHI INTEGRITAS • 1.PENGAWASAN ‐peningkatan integritas pelayanan public sangat dipengaruhi oleh aspek pengawasan dipengaruhi oleh aspek pengawasan internal/pengawasan melekat maupun pengawasan eksternal . k l • Aspek laporan masyarakat ini menyediakan p p y y ‘valuable information” mengenai pentingnya perubahan kebijakan birokrasional. perubahan kebijakan birokrasional • Masyarakat, LSM maupun media, DAN Ombudsman dapat melakukan share the common goal of serving the public.
- 24. 2. CONFLICT OF INTEREST DLM PERILAKU PENYELENGGARA LAYANAN PUBLIK PENYELENGGARA LAYANAN PUBLIK Perilaku penyelenggara pelayanan public ini dipengaruhi / bersumber dari factor internal maupun factor eksternal. Faktor internal seperti kebutuhan, motivasi kerja, insentif . Faktor eksternal seperti tekanan dari atasan atau bahkan system yang memunculkan kerentanan rendahnya k l k d h kualitas pelayanan l public karena kurang berpihak pada hak‐hak dasar masyarakat.
- 25. 3. 3 Konteks norma social dan budaya dan nilai‐ budaya, nilai organisasi yang dianut. • Bersifat tertutup terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat y dengan g p p perspekitif emansipasi masyarakat birokrasi yang unresponsive dan tudak berwawasan hukum demokratis dan berkeadilan menuju kesejahteraan. Kurangnya Integritas dalam etika individual maupun etika organisasi pelayanan publik. tik i i l blik
- 27. solusi • in The contect of accountability of public administration and sustainable development. administration and sustainable development Integrity culture (Pendidikan i t it I t it lt (P didik integritas dan internalissi nilai Penguatan modalitas : : transparansi, akuntabilitas, responsiveness The Role of civil society LEGAL SUBSTANCE AND LEGAL STRCTURE REFROM (REFORMASI BIROKRASI DAN REGULASI PENGAWASAN : PENGUATAN KELEMBAGAANPEN GAWASAN , MEKANISME , SANKSI
- 28. BIROCRACY • CONTROLLABILITY AND RESPONSIVENESS OF INSTITUTION INSTITUTION • PERGESERAN PARADIGMA DARI RULE GOVERNMENT KE PARADIGMA GOOD GOVERNANCE • ACCOUNTABILITY,TRANSPARENCY,RESPONSIVE , , NESS TO DESCRIBE PUBLIC FACE OF TO DESCRIBE PUBLIC FACE OF PUBBLIC SERVANT INTEGRITY
- 29. PERBAIKAN KUALITAS /MUTU PENYELENGGARAAN • penetapan standar pelayanan bagi seluruh dinas/badan/unit/BUMD yang melaksanakan y g tugas pelayanan komitmen penyelenggara pelayanan penyelenggara pelayanan. pelayanan penyelenggara pelayanan • pengembangan standard operating procedures ( (SOP). ) • pengembangan system pengelolaan pengembangan system pengelolaan pengaduan • restrukturisasi birokrasi t kt i i bi k i
- 31. THE ROLE OF CIVIL SOCIETY • citizens were again being soughts as policymarker, as reformers, and as deliverers of direct services • Strengthening Civil society’s capacity to Strengthening Civil society s capacity to promote Democratic Governance • Civil society institution represent p particular constituencies, they organize , y g around and articulate particular interests and value system. and value system
- 32. KESIMPULAN 1. Implementasi pelayanan publik di Kota Kupang :masih adanya sikap secretive ketika berhadapan dengan masyarakat Wajah pelayanan publik di mata masyarakat.Wajah masyarakat Kupang masih diwarnai oleh tuduhan diskriminatif,, tertutup, di k i i if unresponsive THD i kebutuhan sosial masy. 2. Akar masalah kurangnya integritas pelayanan publik terkait dengan fenomena korupsi yang membudaya dalam birokrasi akibat kultur yang memarginalkan masyarakat d i lk k t dan mengutamakan t k profit oriented demi keuntungan serta timpangnya struktur politik sehingga rakyat kehilangan kontrol atas birokrasi.
- 33. rekomendasi • Integritas melalui paradigma kerakyatan g p g y dimensi acces to justice ,”to achieve better substantive goal of Public service etika substantive goal of Public service etika individu dan etika organisasi. • paradigma kerakyatan memberikan adanya d k k b k d suatu partisipasi publik, pengawasan publik yang mengegaliterkan suatu kekuasaan, supaya lebih dirasa populis dan humanis. supaya lebih dirasa populis dan humanis.