TUGAS POLRI LLAJ
•Download as PPT, PDF•
0 likes•761 views
1. Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan peran Polri dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta ketentuan-ketentuan terkait pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (17)
Viewers also liked
Viewers also liked (11)
Similar to TUGAS POLRI LLAJ
Similar to TUGAS POLRI LLAJ (20)
More from sujarnodimejo
TUGAS POLRI LLAJ
- 2. TUGAS POLRI DIBIDANG LLAJ PUSAT K3i KOORDI- NATOR REKOM- ENDASI KORWAS PPNS EDUKASI ENGINERING ENFORCEMENT REGISTRASI/IDENTIFIKASI KOMUNIKASI KOORDINASI KODAL INFORMASI FORUM PUSDAL SISINFO LLAJ KAM SEL 3E + 1i 1. WUJUD + HAR KAMSELTIBCAR LANTAS 2. TURUNKAN LAKA, KAT KESELAMATAN 3. BUDAYA TERTIB BERLALU LINTAS 4. KAT KUALITAS YAN PUBLIK PENGGUNAAN JALAN TRAYEK ANGKUTAN PENGEMBANGAN INDUSTRI + TEKHNOLOGI JALAN DAMPAK LALIN2
- 3. TERWUJUDNYA PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN, SELAMAT, TERTIB, LANCAR DAN TERPADU DENGAN MODA ANGKUTAN LAIN UNTUK MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MEMPERKUKUH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, SERTA MAMPU MENJUNJUNG TINGGI MARTABAT BANGSA PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN, SELAMAT, TERTIB, LANCAR DAN TERPADU DENGAN MODA ANGKUTAN LAIN UNTUK MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MEMPERKUKUH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, SERTA MAMPU MENJUNJUNG TINGGI MARTABAT BANGSA ETIKA BERLALU LINTAS DAN BUDAYA BANGSAETIKA BERLALU LINTAS DAN BUDAYA BANGSA PENEGAKAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT. PENEGAKAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT. 3
- 4. MEMBINA DAN MENYELENGGARAKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN, SELAMAT, TERTIB DAN LANCAR MEMBINA DAN MENYELENGGARAKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN, SELAMAT, TERTIB DAN LANCAR MELIPUTI KEGIATAN 4
- 5. 5
- 6. BAB I KETENTUAN UMUM BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG BAB III RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG BAB IV PEMBINAAN BAB IV PEMBINAAN BAB V PENYELENGGARAAN BAB V PENYELENGGARAAN BAB VI JARINGAN LL DAN AJ BAB VI JARINGAN LL DAN AJ BAB VII KENDARAAN BAB VII KENDARAAN BAB VIII PENGEMUDI BAB VIII PENGEMUDI BAB IX LALU LINTAS BAB IX LALU LINTAS BAB X ANGKUTAN BAB X ANGKUTAN BAB XIX PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LL & AJ BAB XIX PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LL & AJ BAB XX KETENTUAN PIDANA BAB XX KETENTUAN PIDANA BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN BAB XXII KETENTUAN PENUTUP BAB XXII KETENTUAN PENUTUP 6 BAB XI KEAMANAN DAN KESE- LAMATAN LL & AJ BAB XI KEAMANAN DAN KESE- LAMATAN LL & AJ BAB XIII PENGEMBAN GAN INDUS- TRI DAN TEK- NOLOGI SAR- PRAS LLAJ BAB XIII PENGEMBAN GAN INDUS- TRI DAN TEK- NOLOGI SAR- PRAS LLAJ BAB XII DAMPAK LINGKU- NGAN BAB XII DAMPAK LINGKU- NGAN BAB XIV KECELAKAAN LALU LINTAS BAB XIV KECELAKAAN LALU LINTAS BAB XV PERLAKUAN KHU- SUS BAGI PENYANDANG CACAT, MANULA, ANAK2, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT BAB XV PERLAKUAN KHU- SUS BAGI PENYANDANG CACAT, MANULA, ANAK2, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT BAB XVI SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LL & AJ BAB XVI SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LL & AJ BAB XVII SUMBER DAYA MANUSIA BAB XVII SUMBER DAYA MANUSIA BAB XVIII PERAN SERTA MA- SYARAKAT BAB XVIII PERAN SERTA MA- SYARAKAT
- 7. GAKKUM 7
- 8. 1. PENYIDIKAN TP LLAJ DILAKUKAN OLEH : a. PENYIDIK POLRI b. PPNS 2. PENYIDIK POLRI DIBIDANG LLAJ SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) a TDR ATAS : a. PENYIDIK b. PENYIDIK PEMBANTU 8
- 9. 1. MEMBERHENTIKAN, MELARANG DAN MENYITA RANMOR YG DIDUGA MELANGGAR 2. RIKSA RANMOR 3. MEMINTA KETERANGAN DR PENGEMUDI, PEMILIK DAN/ATAU PERUSAHAAN ANG UMUM 4. MELAKUKAN SITA THD SIM, RANMOR MUATAN, STNKB, STCKB DAN/ATAU TANDA LULUS UJI SBG BB 5. MELAKUKAN PENINDAKAN THD TP GAR ATAU KEJAHATAN LALIN 6. MEMBUAT DAN MENANDATANGANI BA RIKSA 7. MENGHENTIKAN PENYIDIKAN JIKA TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI 8. MELAKUKAN PENAHANAN BERKAITAN DG TP KEJAHATAN LANTAS 9. TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM SCR BERTANGGUNG JAWAB KEWENANGAN POLRI (Pasal 260 UU No. 22 Th.2009 9
- 10. 10
- 11. PERIKSA MENURUT ACARA PERIKSA CEPAT DPT DILAKSANAKAN TANPA KEHADIRAN PELANGGAR PELANGGAR DPT MENITIP DENDA KEPADA BANK YG DITUNJUK PEMERINTAH KELEBIHAN TITIPAN DENDA TILANG DIBANK 1 (SATU) TAHUN TIDAK DIAMBIL AKAN DISETORKAN KEKAS NEGARA DENDA TILANG SEBAGIAN DIALOKASIKAN SEBAGAI INSENTIF BAGI PETUGAS POLRI & PPNS YG MELAKS GAKKUM DIJALAN PNBP 11 DENDA YG DITITIP KEBANK SEBESAR DENDA MAKSIMAL KELEBIHAN DENDA SETELAH SIDANG HARUS DIBERITAHUKAN KEPADA PELANGGAR
- 12. PELANGGARAN RINGAN 27 PASAL PELANGGARAN SEDANG 20 PASAL PELANGGARAN BERAT 4 PASAL 51 PSL KLASIFIKASI PELANGGARAN YG DAPAT DITINDAK DENGAN MENGGUNAKAN TILANG (ACARA CEPAT) BERDASARKAN ANCAMAN HUKUMAN 12
- 13. 13 Pasal 106 Ayat (8) UU No 22 tahun 2009 Ttg LLAJ di jelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar indonesia Pasal 291 Ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 Ttg LLAJ dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 106 Ayat ( 8 ) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 - ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )
- 14. 14 Pasal 291 Ayat ( 2 ) UU No 22 tahun 2009 Ttg LLAJ di jelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Ayat ( 8 ) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
- 15. 15 1. Tahun 2005 = 191.606 2. Tahun 2006 = 170.077 3. Tahun 2007 = 310.516 4. Tahun 2008 = 546.122 5. Tahun 2009 = 415.353 1. Januari = 5.964 2. Pebruari = 17.578
- 16. 16 NO TAHUN JML KEJD KORBAN MD LB LR 1 2005 743 735 683 594 2 2006 8.865 1.427 1.677 11.392 3 2007 11.370 1.812 2.071 15.324 4 2008 9.964 1.429 2.065 12.987 5 2009 7.907 1.169 1.368 10.341
- 17. 17 NO BULAN JML KEJD KORBAN MD LB LR 1 JANUARI 937 100 132 1.230 2 PEBRUARI 726 103 93 961
- 18. TATA CARA PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ (Pasal 267 UU No. 22 Th.2009) (1) SETIAP PELANGGARAN DIBIDANG LLAJ DIPERIKSA MENURUT ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DAPAT DIKENAI PIDANA DENDA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN (2) ACARA PEMERIKSAAN CEPAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAPAT DILAKS TANPA KEHADIRAN PELANGGAR (3) PELANGGAR YG TDK DPT HADIR SEBAGAIMANA DIMAKSUD PD AYAT (2) DPT MENITIPKAN DENDA PD BANK YG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH (4) JUMLAH DENDA YG DITITIPKAN KPD BANK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PD AYAT (3) SEBESAR DENDA MAKSIMAL YG DIKENAKAN UNTUK SETIAP PELANGGARAN LLAJ (5) BUKTI PENITIPAN UANG DENDA WAJIB DILAMPIRKAN DALAM BERKAS BUKTI PELANGGARAN18
- 19. DENDA TILANG (Pasal 268 UU No. 22 Th.2009) (1) DALAM HAL PUTUSAN PENGADILAN MENETAPKAN PIDANA DENDA LEBIH KECIL DRPD UANG DENDA YG DITITIPKAN, SISA UANG DENDA HARUS DIBERITAHUKAN KPD PELANGGAR UNTUK DIAMBIL (2) SISA UANG DENDA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) YG TIDAK DIAMBIL DALAM WAKTU 1 (SATU) TAHUN SEJAK PENETAPAN PUTUSAN PENGADILAN DISETOR KE KAS NEGARA 19
- 20. (1) PENYIDIK WAJIB MENGIDENTIFIKASI DAN MENGUMUMKAN BENDA SITAAN RANMOR YG BELUM DIKETAHUI PEMILIKNYA MELALUI MEDIA MASSA (2) PENGUMUMAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) MENYEBUTKAN CIRI-CIRI RANMOR, TEMPAT PENYIMPANAN DAN TGL PENYITAAN (3) PENGUMUMAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HARUS DILAKUKAN PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI DLAM 6 (ENAM) BULAN (4) BENDA SITAAN RANMOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) SETELAH LEWAT WAKTU 1 (SATU) TAHUN DAN BELUM DIKETAHUI PEMILIKNYA DAPAT DILELANG UNTUK NEGARA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN20