2. 2
KORUPSI
SUDAH MERAMBAH KESELURUH STRUKTUR MASYARAKAT DAN SEMUA
BIDANG KEHIDUPAN
KORUPSI JELEK, BUSUK, BURUK, TIPU MENIPU (ETIMOLOGI),
PN/S SWASTA PARA POLITISI
8 BENTUK TPK = 42 JENIS PERBUATAN (34 TPK, 8 TPU)
3. Corruptio/corruptus (Latin), corruption (Inggris), coruptie
(Belanda), korupsi (Indonesia).
Secara harafiah :
Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral,
kebejatan dan ketidakjujuran (Kamus Lengkap,
S.Wojowasito-WJS Purwodarminto).
Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang,
penerimaan sogok dan sebagainya (KUBI, WJS
Purwodarminto)
Perbuatan-perbuatan yang kenyataannya menimbulkan
keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan
tercela atau kebejatan moral, penyuapan dan bentuk-
bentuk ketidakjujuran, sesuatu yang dikorup seperti kata
yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu
kalimat, pengaruh-pengaruh yang korup (Fungsi
Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan
Korupsi di Inonesia, Soedjono Dirjosiswoyo)
4. Tindak Pidana Korupsi adalah
tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas UU No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Pasal 1 angka 1 UU
No. 30 Tahun 2002 tentang KPK)
5. Tanda-tanda atau gejala ini dapat disebut sebagai signal adanya indikasi
terjadinya korupsi sehingga perlu diwaspadai dan diambil langkah-langkah
yang perlu guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Tanda-tanda tersebut antara lain :
a. Pengadaan barang dan jasa tanpa melalui prosedur yang benar.
b. Sering terjadinya kontak antara pegawai dengan rekanan atau eratnya hub. antara mereka.
c. Adanya perlakuan yang istimewa yang diberikan pada rekanan-rekanan tertentu.
d. Perilaku yang suka membuat kebijaksanaan sendiri pdhl telah ada peraturan yang telah jelas.
e. Kontrak pengadaan barang dan jasa dengan hanya menunjuk rekanan tertentu saja (yang itu-
itu saja / pilih kasih).
f. Kontrak pengadaan barang dengan hanya satu supplier yang sangat sering dan untuk jangka
waktu yang lama.
g. Tidak taat atau cenderung membelokkan atau melanggar peraturan yang telah ada.
h. Secara perorangan adanya gaya hidup yang boros dan serba mewah yang tidak sepadan
dengan penghasilan atau gajinya.
i. Di kalangan penegak hukum adanya putusan bebas tanpa dasar dan pertimbangan yang jelas.
6. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah
serangkaian tindakan untuk mencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya
koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan, dengan peran serta
masyarakat berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku Pasal (1 angka 3 UU No.
30 Tahun 2002 tentang KPK)
7. PERBAIKAN SISTEM
GOOD GOVERNANCE
- Azas Kepastian Hukum
- Azas tertib penyelenggaraan negara
- Azas Kepentingan Umum
- Azas Keterbukaan.
- Azas Proporsionalitas.
- Azas Profesionalitas.
- Azas Akuntabilitas.
AZAS UMUM BEBAS PRAKTEK
KKN DAN
PERBUATAN
TERCELA LAIN
PERBAIKAN MANUSIANYA
8. 8
(UU NO.31/1999 JO UU NO.20/2001)
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA;
Pasal 2 Ayat (1)
SETIAP ORANG YANG SECARA MELAWAN HUKUM
MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU
ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN
NEGARA
Pasal 3
SETIAP ORANG YANG DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN
DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI,
MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU
SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU
KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA.
9. :
Pasal 5 ayat (1) huruf a,b
Pasal 5 ayat (2),
Pasal 6 ayat (1) huruf a,b
Pasal 11,
Pasal 12 huruf a,b,c,d dan
Pasal 13;
15. 15
⁻ MERINTANGI PROSES PEMERIKSAAN TP KORUPSI :
Pasal 21;
⁻ TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU MEMBERI
KETERANGAN YANG TIDAK BENAR : Pasal 22 jo
Pasal 28;
⁻ BANK YANG TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN
REKENING TERSANGKA : Pasal 22 jo Pasal 29;
⁻ SAKSI ATAU AHLI YANG TIDAK MEMBERI
KETERANGAN ATAU MEMBERI KETERANGAN PALSU :
Pasal 22 jo Pasal 35;
⁻ ORANG YANG MEMEGANG RAHASIA JABATAN TIDAK
MEMBERIKAN KETERANGAN/MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU: Pasal 22 jo 36;
⁻ DALAM PERKARA KORUPSI, PELANGGARAN
TERHADAP KETENTUAN DALAM Pasal : 220, 231,
421, 422, 429, 430 KUHP, DIPIDANA;
⁻ SAKSI YANG MEMBUKA IDENTITAS PELAPOR : Pasal
24 jo Pasal 31.
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI :
20. No LAPDU 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
I. Laporan Diterima 2.281 7.361 6.939 6.510 8.699 7.246 6.265 6.319 6.344 7999 65.963
II. Laporan Ditelaah 2.281 7.361 6.939 6.510 8.699 7.246 6.265 6.319 6.344 6.816 57.964
DITINDAKJLANJUTI :
III. Hasil Telaahan
disampaikan surat
kepada Instansi
berwenang.
1.090 1.315 649 570 533 117 73 115 141 Pro-
ses
4.603
IV. Diteruskan ke Internal
KPK
27 109 197 221 535 949 912 1.149 990 sda 5.089
V. Hasil Telaahan tidak
disampaikan kepada
instansi berwenang
karena bukan TPK, TPK
namun tidak dilengkapi
bukti awal
931 4.750 4.878 4.578 6.108 4.923 3.242 3.033 3.013 sda 35.456
VI. Jumlah yang
disampaikan kepada
pelapor untuk dimintakan
keterangan tambahan
dan berkas-berkas masih
dalam proses reviu.
233 1.187 1.215 1.141 1.523 1.257 2.038 2.022 2.183 sda 12.799
VII
.
Laporan yang berindikasi
TPK
1.117 1.414 846 791 1.068 1.066 985 1.264 1.131 4.282 13.984
23. 23
1. PENCEGAHAN (PREVENTIF)
DIARAHKAN UNTUK MENCEGAH KEMUNGKINAN
TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN
CARA MENGHILANGKAN ATAU MEMINIMALKAN
FAKTOR PENYEBAB ATAU PELUANG ANTARA LAIN:
- KAMPANYE ANTI KORUPSI;
- TINGKATKAN KUALITAS PENGAWASAN (WASKAT, WASNAL
DAN WASMAS);
- PENERANGAN HUKUM KEPADA PARA PEJABAT/APARAT
PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH);
- PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT;
24. 24
2. PENINDAKAN (REPRESIF)
PENEGAKAN HUKUM : AZAS “LES CERTA (JELAS, PASTI DAN TIDAK
MERAGUKAN) ;
MENERAPKAN NILAI KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN ;
PENEGAK HUKUM YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN TEKNIS,
MANAJERIAL, JUJUR DAN BERANI ;
TINGKATKAN KESEJAHTERAAN, SISTEM REWARD AND PUNISHMENT ;
TINGKATKAN KOORDINASI SESAMA APARAT PENEGAK HUKUM UNTUK
MENYAMAKAN PERSEPSI, TUJUAN DAN RENCANA TINDAK ;
KOMITMEN YANG KUAT ;
TINGKATKAN KUALITAS PARA APARAT/PENEGAK HUKUM.
3. PRE-EMTIF
KOMITMEN ;
TELITI SEBAB-SEBABNYA DENGAN MENCARI SOLUSI UNTUK
MENGHILANGKAN/MENGURANGI ;
MENYEMPURNAKAN MANAJEMEN/PRINSIP-PRINSIP GOOD
GOVERNANCE ;
25. 25
4. PENDIDIKAN (EDUKATIF)
MELAKUKAN GALAKSI (GERAKAN LANGSUNG ANTI KORUPSI SEJAK
DINI), DENGAN CARA MENGADAKAN KANTIN KEJUJURAN DI
SEKOLAH SEKOLAH
5. KETELADANAN
PIMPINAN SELURUH INSTANSI BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH
HARUS MEMBERIKAN CONTOH KEPADA BAWAHANNYA UNTUK
TIDAK BERBUAT KORUPSI.
PENEGAK HUKUM HARUS MEMBERIKAN CONTOH KEPADA
MASYARAKAT DAN PEJABAT LAIN DI DAERAH .
26. PEMILU 2014....
Pemilu 2014 merupakan tonggak penting bagi demokrasi
Indonesia, yang melibatkan:
• 186.612.255 Pemilih
• ± 200.000 Calon Anggota Parlemen memperebutkan
19.699 kursi (560 kursi DPR RI, 2.112 kursi DPRD
Provinsi, 16.895 kursi DPRD Kab/Kota & 132 kursi
DPD).
• 2.453 Dapil (77 Dapil DPR RI, 259 Dapil DPRD
Provinsi, 2.117 Dapil DPRD Kab/Kota) dengan
jumlah TPS 545.778 titik.
• 12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Politik Lokal
(Khusus Aceh)
• Anggaran = Rp. 17 Triliun
27. 1999
92,99%
2004
84,07%
2009
70,99%
2014
???
FAKTA
Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu terus menurun
Sumber:
http://nasional.kompas.com/read/2013/08/26/1347115/Mendagri.Partisipasi.Pemi
lih.Terus.Menurun
Tingkat kepercayaan publik pada anggota parlemen
sangat rendah
Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/05/12/779603/survei-ines-
anggota-dpr-dicap-tukang-bohong
Anggota
parlemen
bermanfaat???
34,5%
Anggota
parlemen
KKN???
87,3%
Anggota
parlemen tidak
jujur???
89,3%
Anggota
parlemen malas
bersidang???
78,6%
28. FAKTA.....
Jumlah anggota parlemen yang tersangkut kasus
korupsi cukup banyak
(73 orang ditindak KPK pada periode 2003 – 2013)
Jabatan 2004200520062007200820092010201120122013Jumlah
Anggota DPR &
DPRD
0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 73
Terdapat 90,5% anggota DPR RI periode 2009 – 2014
yang mencalonkan diri kembali pada Pemilu 2014.
29. OBJECTIVE
Melakukan edukasi bagi masyarakat yang memiliki hak
pilih pada Pemilu 2014 untuk menggunakan hak pilihnya
secara bertanggung jawab dengan memilih calon anggota
parlemen yang jujur dan mengambil keputusan memililih
secara jujur demi terbentuknya parlemen Indonesia yang
bersih dan amanah yang akan menunjang terciptanya
Indonesia yang bersih, transparan dan bebas dari korupsi.
30. PESAN UTAMA
Kenapa “Pilih yang Jujur…”?
- Jujur merupakan salah satu nilai anti korupsi
- Jujur merupakan padanan kata yang paling dikenal masyarakat untuk
mengartikan “Integritas”
(SPM Integritas 2013 – Litbang KPK).
- In-line dengan tagline KPK yang paling “Kuat” yaitu “Berani Jujur Hebat”
Makna “Pilih yang Jujur…”?
Diharapkan pesan ini mampu mempengaruhi masyarakat untuk mengambil
keputusan memilih secara jujur dan memilih calon anggota parlemen yang
jujur.
