Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Panduan PKA Pariwisata.pptx
Similar to Panduan PKA Pariwisata.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (17)
Panduan PKA Pariwisata.pptx
- 1. Panduan Program Kerja Audit Kinerja Tematik Pembangunan Destinasi Pariwisata Selasa, 8 Juni 2021
- 3. Sistematika Panduan Pendahuluan • Gambaran Umum Pembangunan Pariwisata • Arah Kebijakan dan Strategi • Stakeholders Terkait • Regulasi Terkait Gambaran Umum • Perencanaan Audit Kinerja • Pelaksanaan Audit Kinerja • Pengkomunikasian Hasil Audit dan Monitoring Tindak Lanjut Program Kerja Audit Penutup 01 02 03 04 • Latar Belakang • Dasar Hukum • Tujuan Panduan • Ruang Lingkup
- 4. Latar Belakang Sektor Pariwisata memacu pertumbuhan ekonomi daerah Pembangunan Kepariwisataan meliputi 4 aspek Pembangunan Destinasi Pariwisata bersifat lintas sektoral Perpres 192 Tahun 2014 BPKP selaku Pembina APIP Indeks daya saing pariwisata Indonesia
- 5. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP terkait peran APIP yang efektif Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2011 Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014
- 6. Tujuan dan Ruang Lingkup Untuk memberikan acuan dan panduan langkah kerja minimal yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP dan APIP Daerah dalam melaksanakan audit kinerja tematik pembangunan destinasi pariwisata yang bersumber dari APBD Tujuan • Gambaran Umum Pembangunan Destinasi Pariwisata • Program Kerja Audit Kinerja Tematik Pembangunan Destinasi Pariwisata Ruang Lingkup
- 8. Gambaran Umum Tujuan Pembangunan Destinasi Pariwisata Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mencakup destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan meningkatkan pendapatan nasional dan masyarakat. Arah Pembangunan Destinasi Pariwisata • Prinsip pembangunan dan pengembangan berkelanjutan • Orientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan • Dilaksanakan dengan tata kelola yang baik • Dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektoral/lintas pelaku yang terlibat • Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat Pembangunan Destinasi Pariwisata • Perwilayahan Destinasi Pariwisata • Pembangunan Daya Tarik Wisata • Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata • Pembangunan prasarana umum dan fasilitas • Pemberdayaan masyarakat
- 9. Arah Kebijakan dan Strategi 1 Perencanaan pembangunan destinasi pariwisata dengan strategi menyusun rencana induk dan menyusun rencana detail pembangunan destinasi pariwisata. 2 Pengendalian implementasi pembangunan destinasi pariwisata dengan strategi melakukan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha dan masyarakat 3 Arah kebijakan dan strategi tersebut disesuaikan dengan kebijakan dan kondisi di daerah masing-masing..
- 10. Stakeholders Terkait Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Pusat Bappeda Dinas Pariwisata Dinas Penanaman Modal PTSP Dins Pendidikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Perhubungan Dinas Penanaman Modal PTSP Dinas Pekerjaan Umum
- 11. Regulasi Terkait Pembangunan Pariwisata Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan Peraturan Menteri Pariswisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.183/M.PPN/HK/01/2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang RIPPARDA Provinsi/Kabupaten/Kota Keputusan Gubernur Tentang Kelompok Kerja Koordinasi Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan SK Gubernur/Walikota/Bupati tentang Koordinasi Lintas Sektor Pariwisata
- 12. Bab 3 Program Kerja Audit
- 13. Perencanaan Audit Kinerja 1. Persiapan a. Pembentukan tim dan surat penugasan memperhatikan kompetensi dan keahlian yang sesuai dengan penugasan yang akan dilakukan Langkah kerja: 1) Identifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang memiliki kompetensi dan pengalaman melakukan audit kinerja 2) Identifikasi SDM APIP yang memahami proses bisnis sektor pariwisata seperti personil/tim yang sering terlibat dalam asistensi penyusunan risiko untuk dinas pariwisata 3) Buat simpulan b. Pengalokasikan dan penetapan sumber daya disesuaikan dengan risiko penugasan Langkah kerja: 1) Identifikasi dan analisis Potential Audit Objective (PAO) terkait dengan pembangunan pariwisata seperti isu-isu terkini, besaran anggaran dan kejadian temuan tahun sebelumnya 2) Tentukan dan alokasikan sumber daya disesuaikan dengan hasil analisis PAO seperti penyusunan anggaran waktu penugasan atau mengalokasikan hari pengawasan ke dalam tahapan audit kinerja yang akan dilakukan 3) Entry meeting dilakukan pada Perangkat Daerah yang menjadi leading sector dalam pembangunan destinasi pariwisata
- 14. Perencanaan Audit Kinerja c. Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup Langkah Kerja: 1) Pastikan apakah tujuan dan ruang lingkup sudah ditetapkan dalam perencanaan pengawasan intern 2) Jika belum, maka tentukan tujuan audit secara jelas seperti contoh tujuan audit kinerja berbasis risiko pada pembangunan destinasi pariwisata adalah untuk menilai capaian kinerja termasuk aspek ketaatan, aspek ekonomis, efisien, dan efektif (3E) serta menilai kecukupan desain dan efektivitas pengendalian intern terkait dengan pengelolaan risiko pembangunan destinasi pariwisata 3) Jika belum, maka tentukan ruang lingkup. Audit kinerja berbasis risiko tematik bidang pariwisata sangatlah luas, di mana pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui empat aspek yaitu industri, destinasi, pemasaran dan kelembagaan. Dengan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki, APIP dapat fokus kepada salah satu aspek untuk dipilih menjadi ruang lingkup audit 4) Lakukan pemilihan ruang lingkup, dapat menggunakan faktor risiko dan kriteria
- 15. Contoh Penentuan Ruang Lingkup PromosiWisata PengembanganDestinasiWisata Dinas Pariwisata Indikasi Kegiatan: Strategi Pengembang an Pariwisata Dinas Penanaman Modal dan PTSP Indikasi Kegiatan:Perijin an Pariwisata Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Indikasi Kegiatan:Siste m Informasi Pariwisata Banten Dinas Pariwisata Indikasi Kegiatan: Pengembang an Destinasi Wisata Bappeda Indikasi Kegiatan: - Kebijakandan perencanaan Peningkatan Ekonomi melalui pariwisata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Indikasi Kegiatan: Pembanguna n RuasPusat Pariwisata Dinas Perhubungan Indikasi Kegiatan: Pembanguna n Atribut Pusat Pariwisata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indikasi Kegiatan: Peningkatan SDM Pariwisata Kelembagaan dan Pemanfaatan Teknologi Dinas Pariwisata Indikasi Kegiatan: Organisasi pariwisata penumbuh SDM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indikasi Kegiatan: Pelatihan dan Peningkatan JurusanSDM pariwisata Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa Indikasi Kegiatan: Keikutsertaan organisasi masyarakat Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah Indikasi Kegiatan: Keikutsertaan UMKM penunjang pariwisata DinasKomunikasi Informatika, statistik dan Persandian IndikasiKegiatan: Sistem Informasi pariwisata, Kelembagaan UMKM,Lembaga Pendidikan Pariwisata PenciptaanEkonomi Lokal dan Sikap Masyarakat DinasKoperasi, UsahaKecil dan Menengah Indikasi Kegiatan: Penciptaan produkumkm penunjang pariwisata Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indikasi Kegiatan: Penciptaan pola dukungan produkUMKM penunjang Dinas Pariwisata Indikasi Kegiatan: Pengembang an budaya lokal dukungan penunjang pariwisata Dinas Pendidikandan Kebudayaan Indikasi Kegiatan: Penciptaan kurikulum khususbudaya pariwisatalokal pada sekolah Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa IndikasiKegiatan: Kemitraan strategisuntuk membangunjenis kearifanlokal yangakan dikembangkan Jaminan keselamatan,kebersihan,keamanandan destinasi+Kesehatan Polisi Indikasi Kegiatan: SOP Pengamanan Pariwisata bermitra dengan Polisi Dinas Pariwisata Indikasi Kegiatan: Kebijakan Pengamanan di Lokasi Wisata Satuan Polisi PamongPraja Indikasi Kegiatan: SOP Pengamanan pariwisata kemitraan dengan SatpolPP Destinasi Pariwisata Pemasaran Pariwisata Pembangunan Industri Pariwisata Pembangunan Kelembagaan PembangunanPariwisata
- 16. Perencanaan Audit Kinerja (2) 2. Pemahaman Proses Bisnis a. Identifikasi dan analisis Perangkat Daerah yang terlibat dalam program pembangunan destinasi pariwisata serta penanggung jawab utama dalam pelaksanaan program tersebut Langkah Kerja: 1)Pastikan apakah sudah terdapat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Kelompok Kerja terkait dengan program pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berkelanjutan 2)Jika ada, dapat dilanjutkan dengan mengidentifikasi tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah yang termasuk ke dalam Tim Kelompok Kerja tersebut. 3)Buat simpulan b. Identifikasi keselarasan program Perangkat Daerah yang mendukung program pembangunan destinasi pariwisata Langkah kerja: 1)Identifikasi keselarasan program Perangkat Daerah yang mendukung program pembangunan destinasi pariwisata yang ada di RPJMD, Renstra, Renja, dan RKA. Pastikan program dan kegiatan telah konsisten dan selaras dalam mendukung pembangunan destinasi pariwisata 2)Buat kertas kerja dan simpulan (kertas kerja keselarasan dapat merujuk pada Lampiran 5, Peraturan Deputi PPKD Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko)
- 17. Perencanaan Audit Kinerja (3) c. Identifikasi dan analisis kondisi Sistem Pengendalian Intern (dapat merujuk Peraturan Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada K/L/D) Contoh Langkah kerja: 1) Lingkungan Pengendalian 2) Penilaian Risiko 3) Kegiatan Pengendalian 4) Informasi dan Komunikasi 5) Pemantauan
- 18. Perencanaan Audit Kinerja (4) d. Identifikasi area-area kritis terkait dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung pembangunan destinasi pariwisata Langkah kerja: 1) Identifikasi permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung pembangunan destinasi pariwisata 2) Klasifikasikan permasalahan-permasalahan tersebut menjadi urutan prioritas berdasarkan kriteria/risiko sehingga menjadi area- area kritis yang menjadi Tentative Audit Objective (TAO) dalam pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko 3) Dapatkan dokumen register risiko terkait dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang mendukung pembangunan destinasi pariwisata 4) Evaluasi register risiko dengan membandingkan register risiko dengan area-area kritis yang sudah teridentifikasi sebelumnya 5) Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan Tentative Audit Objective (TAO) dan pengembangan kriteria/parameter audit kinerja 6) Lakukan pembahasan mengenai pengembangan dan penetapan parameter kinerja yang akan diukur beserta bobot penilaian 7) Buat berita acara kesepakatan 8) Susun rencana pengujian
- 19. Contoh Penetapan Konteks Visi : Terwujudnya Kota ABC yang Maju, Sejahtera dan Agamis Misi : 1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berbudaya 2. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, penataan ruang dan pemukiman yang memadai, berkualitas dan berwawasan lingkungan 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dalam memperkuat struktur perekonomian daerah 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional 5. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara Tujuan 3 : 3.4 Meningkatkan peran sektor perdagangan dan pariwisata sebagai pendukung perekonomian daerah Sasaran : 3.4.1 Meningkatnya kinerja perdagangan 3.4.2 Meningkatnya kunjungan wisatawan Indikator Sasaran : 3.4.2.1 Persentase peningkatan kunjungan wisatawan 3.4.2.2 Persentase pengembangan destinasi pariwisata 3.4.2.3 Persentase promosi pemasaran pariwisata Strategi : Peningkatan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata Program : -Program Pengembangan Destinasi Pariwisata -Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 20. Contoh Identifikasi Risiko Kode Risiko a b c d e f g h i j k 1 Meningkatkan perekonomian daerah Meningkatkan PDRB sektor pariwisata Pengembangan dan pembangunan daerah wisata terkendala dengan budaya dan adat setempat RSP 1 Kepala Daerah Perencanaan pembangunan destinasi pariwisata belum bersifat lintas sektoral (silo) Internal C Potensi pendapatan tidak termanfaatkan dalam pengembangan ekonomi daerah Kepala Daerah, Dinas Pariwisata dan Masyarakat Pihak yang terkena No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Risiko Sebab Dampak Uraian Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Kode Risiko a b c d e f g h i j k 1 Meningkatkan kunjungan wisatawan Persentase peningkatan kunjungan wisatawan Aksesibilitas dan Amenitas destinasi pariwisata tidak memadai RSO 1 Kepala Dinas Pariwisata Perencanaan pembangunan destinasi pariwisata belum bersifat lintas sektoral (silo) Internal C kunjungan wisatawan menurun Kepala Daerah, Dinas Pariwisata dan Masyarakat C/UC Dampak Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang terkena No Tujuan/Sasaran Strategis Indikator Kinerja Risiko Sebab Kode Risiko a b c d e f g h i j k Objek wisata kurang menarik, tidak didukung atraksi dan hiburan ROO1 Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Belum tersedianya kajian/telaahan mengenai potensi objek wisata yang akan dikembangkan Internal C Terhambatnya Pengembangan objek wisata Kepala Daerah,Dinas Pariwisata dan Masyarakat Toilet, Kebersihan ,dan keamanan kurang layak ROO2 Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Pengelolaan lokasi wisata kurang memadai Internal C Terhambatnya Pengembangan objek wisata Kepala Daerah,Dinas Pariwisata dan Masyarakat Promosi pariwisata tidak tepat sasaran ROO3 Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Belum terdapatnya analisis data kepariwisataan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan promosi pariwisata Internal C Objek wisata sepi pengunjung Kepala Daerah,Dinas Pariwisata dan Masyarakat Kurangnya daya tarik bagi investor ROO4 Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Belum terdapatnya analisis data kepariwisataan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan promosi pariwisata Internal C Objek wisata sepi pengunjung Kepala Daerah,Dinas Pariwisata dan Masyarakat No Kegiatan Indikator Keluaran Risiko Sebab Dampak Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang terkena C/UC Kegiatan pengembangan objek wisata 1 Meningkatnya pengembangan objek wisata Meningkatnya kunjungan objek wisata Kegiatan promosi pariwisata 2 Contoh Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah Contoh Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah Contoh Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah
- 21. Contoh Rencana Pengujian (TAO) a. Aspek Kebijakan Tentative Audit Objective 1 Tujuan: Meyakini kebijakan di tingkat pusat telah selaras dengan kebijakan di daerah Prosedur Audit: • Inventarisir dan dapatkan kebijakan-kebijakan di pusat terkait dengan pembangunan destinasi pariwisata • Inventarisir dan dapatkan kebijakan-kebijakan di daerah terkait dengan pembangunan destinasi pariwisata • Lakukan identifikasi dan analisis terkait dengan kebijakan tersebut yang saling bertentangan dan berpotensi menghambat pencapaian pembangunan destinasi pariwisata • Lakukan wawancara dengan pejabat terkait untuk mendapatkan penjelasan • Buat simpulan b. Aspek Kelembagaan Destinasi Tentative Audit Objective 2 Tujuan: Meyakini bahwa kelembagaan/Perangkat Daerah yang terlibat dalam pembangunan destinasi pariwisata telah sesuai kebutuhan Prosedur Audit: • Identifikasi Perangkat Daerah mana saja yang terlibat dalam pembangunan destinasi pariwisata. • Dapatkan dokumen perencanaan pembangunan destinasi pariwisata seperti RPJMD, Renstra,RKA, RKT dan KAK dari masing-masing Perangkat Daerah yang terlibat. • Lakukan wawancara dengan pejabat terkait untuk mengetahui kondisi actual • Bandingkan dengan kondisi saat ini, identifikasi permasalahan dan penyebabnya • Buat simpulan
- 22. Contoh Rencana Pengujian (TAO) (2) Tentative Audit Objective 3 Tujuan: Meyakini bahwa pembagian peran dan tugas antar Perangkat Daerah telah ditetapkan Prosedur Audit: • Dapatkan kebijakan yang mengatur peran dan tugas antar Perangkat Daerah yang terlibat dalam pembangunan kepariwisataan termasuk aspek pembangunan destinasi pariwisata • Lakukan analisis peran dan tugas serta lingkup kewenangan Perangkat Daerah yang terlibat pembangunan destinasi pariwisata • Lakukan wawancara dengan pejabat Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan informasi adanya permasalahan tumpang tindih peran dan tugas pembangunan destinasi pariwisata • Dapatkan bukti dokumentasi terkait permasalahan tersebut • Buat simpulan Tentative Audit Objective 4 Tujuan: Meyakini bahwa Perangkat Daerah yang terlibat dalam pembangunan destinasi pariwisata telah berjalan secara efektif dalam menjalankan fungsinya Prosedur Audit: • Dapatkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terlibat dalam pembangunan destinasi pariwisata • Analisis program dan kegiatan yang dilakukan apakah mendukung pembangunan destinasi pariwisata, jika tidak maka berpotensi terjadinya inefektivitas dalam pencapaian kinerja pembangunan destinasi pariwisata. • Dapatkan bukti dokumentasi terkait. • Lakukan observasi pelaksanaannya di lapangan • Lakukan analisa dan identifikasi penyebab program/kegiatan/fungsi yang tidak mendukung pembangunan destinasi pariwisata. • Lakukan wawancara dengan pejabat terkait mengenai penyebab tersebut.
- 23. Contoh Rencana Pengujian (TAO) (3) Tentative Audit Objective 5 Tujuan: meyakini bahwa indikator kinerja kegiatan yang terkait dengan pembangunan destinasi pariwisata telah selaras dengan indikator kinerja program dan sasaran strategis Prosedur Audit: • Dapatkan indikator kinerja/sasaran strategis terkait pembangunan destinasi pariwisata • Bandingkan keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan indikator kinerja program dalam mendukung sasaran strategis yang hendak dicapai • Diskusikan penyebab ketidakselarasan indikator tersebut apabila ada, maka berpotensi terjadinya inefektivitas dalam pencapaian kinerja pembangunan destinasi pariwisata. • Buat simpulan c. Aspek Implementasi Tentative Audit Objective 6 Tujuan: Meyakini bahwa pelaksanaan pembangunan destinasi pariwisata telah didasarkan pada kebijakan yang ada Prosedur Audit: • Identifikasi kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan destinasi pariwisata • Identifikasi program dan kegiatan yang diperlukan terkait kebijakan yang ditetapkan • Lakukan inventarisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pembangunan destinasi • Analisis kesesuaian antara program dan kegiatan yang diperlukan dengan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pembangunan destinasi • Lakukan analisis capaian kinerja program dan kegiatan tersebut • Lakukan observasi dan konfirmasi terkait hasil capaian program dan kegiatan tersebut • Diskusi dan klarifikasi mengenai hasil observasi dan konfirmasi terkait capaian program dan kegiatan tersebut kepada pihak yang terkait • Identifikasi dan analisis perolehan input/sumber daya yang diperoleh dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan tersebut, apakah sudah sesuai dengan standar yang ada, jika tidak maka berpotensi terjadinya ketidakekonomisan • Identifikasi dan analisis bagaimana input/sumber daya telah di proses secara optimal pada program dan kegiatan dalam menghasilkan output yang mendukung pembangunan destinasi pariwisata, apakah proses tersebut sudah efisien atau tidak • Buat simpulan
- 24. Pelaksanaan Audit Kinerja • Pelaksanaan Audit kinerja berdasarkan pada rencana pengujian (TAO) yang telah disusun oleh auditor • Pengujian dilakukan dalam rangka memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup untuk menilai capaian kinerja dalam aspek ketaatan dan aspek 3E, efektivtas pengendalian dalam pengelolaan risiko pembangunan destinasi pariwisata • Hasil pengujian perlu didokumentasikan dalam kertas kerja audit • Evaluasi bukti dan penarikan simpulan dilakukan untuk menentukan apakah rencana pengujian (TAO) berdasarkan risiko pembangunan destinasi pariwisata telah dikelola oleh auditi dan apakah desain serta implementasi pengendalian telah mendukung pencapaian tujuan/sasaran pembangunan destinasi pariwisata • Penarikan simpulan tersebut dapat menghasilkan temuan audit apabila terdapat perbedaan antaran kondisi dan kriteria dari hasil capaian kinerja dalam aspek ketaatan, aspek 3E dan efektivitas pengendalian dalam pengelolaan risiko pembangunan destinasi pariwisata
- 25. Contoh Pelaksanaan Penilaian dan Penyimpulan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Aspek Kebijakan 20% Kebijakan di daerah sudah sesuai dengan kebijakan pusat 20 -Tidak ada kebijakan yang bertentangan 10 %tase -Tidak ada kebijakan yang menghambat 10 %tase Aspek Kelembagaan 20% PD yang terlibat sesuai kebutuhan 6,67 -Terdapat SK Tim kerja terkait pembangunan pariwisata yang memuat perangkat daerah yang terlibat 3,33 Ya/Tidak -Terdapat Dokumen perencanaan yang memuat Perangkat Daerah yang terlibat 3,33 Ya/Tidak Pembagian Peran dan Tugas PD telah ditetapkan 6,67 -Terdapat SK Tim kerja yang memuat peran dan tugas Perangkat Daerah terlibat 3,33 Ya/Tidak -Tidak ada peran dan tugas yang tumpang tindih 3,33 Skala PD yang terlibat telah menjalankan fungsinya 6,67 -Terdapat Kerangka Acuan Kerja dari Peangkat Daerah yang terlibat 3,33 Ya/Tidak -Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang terlibat telah mendukung pembangunan destinasi pariwisata (Efektivitas) 3,33 Ya/Tidak Aspek Indikator Kinerja 30% Indikator kinerja telah selaras dalam mendukung sasaran strategis 30 -Indikator kinerja kegiatan telah selaras dengan indikator kinerja program dan mendukung sasaran strategis (efisien) 30 %tase Aspek Implementasi 30% Pelaksanaan Pembangunan Destinasi telah sesuai dengan arah dan strategi 30 -Perolehan Input/Sumber Daya atas program dan kegiatan terdapat pada standar yang ada (Ekonomis) 7,50 %tase -Penggunaan input/sumber daya atas program dan kegiatan telah optimal (tepat waktu) dalam menghasilkan output (Efisien) 7,50 %tase -Output yang dihasilkan dapat dimanfaatkan (Efektivitas) 7,50 %tase -output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Efektivitas) 7,50 %tase A Capaian Kinerja No Aspek/Indikator/Parameter Bobot Bobot Rinci Kriteria Identifikasi efektivitas pengendalian terkait dengan pengelolaan risikonya atas capaian kinerja yang tidak tercapai/maksimal Identifikasi efektivitas pengendalian terkait dengan pengelolaan risikonya atas capaian kinerja yang tidak tercapai/maksimal Identifikasi efektivitas pengendalian terkait dengan pengelolaan risikonya atas capaian kinerja yang tidak tercapai/maksimal Capaian per parameter Capaian per indikator Capaian per aspek Keterangan Identifikasi efektivitas pengendalian terkait dengan pengelolaan risikonya atas capaian kinerja yang tidak tercapai/maksimal Total Capaian Kinerja C D B
- 26. Pengkomunikasian Hasil Audit dan Monitoring Tindak Lanjut 1) APIP melakukan pembahasan akhir dengan auditi (dalam hal ini Perangkat Daerah yang menjadi leading sector) dan membahas mengenai notisi hasil audit 2) Notisi hasil audit minimal memuat mengenai capaian kinerja yang memuat aspek ketaatan, ekonomis, efisien, efektif, temuan dan rekomendasi mengenai perbaikan pengelolaan risiko dan efektivitas pengendalian. 3) Pembahasan akhir sebaiknya dihadiri oleh pihak-pihak yang berwenang mengambil keputusan dari kedua belah pihak dan dibuatkan berita acara pembahasan hasil audit 4) Dalam pembuatan laporan hasil audit setidaknya mencakup: • Dasar melakukan audit intern • Tujuan/sasaran, ruang lingkup dan metodologi audit • Pernyataan bahwa penugasan dilaksanakan sesuai dengan standar audit • Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian/pengukuran capaian kinerja • Hasil audit berisikan simpulan, fakta dan rekomendasi • Tanggapan dari pejabat auditi yang bertanggung jawab • Pernyataan adanya keterbatasan apabila ada 5) Penyajian laporan hasil audit kinerja dapat merujuk pada Peraturan Deputi PPKD Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko 6) APIP perlu memantau dan mendorong tindak lanjut untuk memastikan bahwa rekomendasi telah dilaksanakan dalam rangka memperbaiki kelemahan serta kekurangan yang ada
- 27. TERIMA KASIH