1. Kebijakan Berbasis Riset:
Kerja Sama Antar Daerah Pengembangan Kawasan Wisata
Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
Imam Radianto Anwar Setia Putra
Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri
Peneliti Muda
2. Pendahuluan
• Pariwisata merupakan aktivitas yang berupa pelayanan atas produk yang dihasilkan oleh
industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan
• Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan
dari tahun ke tahun, perannya yang nyata terbukti meningkatkan penerimaan devisa,
pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga
kerja serta pengembangan usaha masyarakat.
• Sektor Pariwisata Indonesia menorehkan prestasi membanggakan dimana indeks daya saing
pariwisata dan perjalanan atau Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang baru
saja dirilis secara resmi oleh World Economic Forum (WEF) pada 24 Mei 2022 menunjukkan
bahwa Indonesia melesat naik 12 peringkat, dari posisi 44 menjadi peringkat 32 besar dunia.
• Jumlah desa wisata tahun 2020 adalah sebanyak 244 desa wisata. kategori berkembang yaitu
142 desa wisata, diikuti desa wisata rintisan yaitu berjumlah 54, dan desa wisata Maju
berjumlah 48 bahwa desa wisata maju lebih banyak ditemukan di Pulau Jawa (Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta) dan Bali sedangkan desa wisata berkembang dan rintisan
banyak berada di Provinsi Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan
Sulawesi Selatan.
4. Kerja Sama Antar Daerah
• Kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat dapat menghasilkan
pengembangan pariwisata yang optimal serta menguntungkan, sehingga perlu
kesetaraan antara semua pihak yang saling bekerjasama/bermitra.
• Pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• Jaringan Kerjasama pola kemitraan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga
banyak wisatawan mancanegara yang belum mengetahui potensi pariwisata yang
terletak pada daerah prioritas pariwisata
• Peraturan pelaksana yang mengatur tentang kemitraan dalam pengembangan pariwisata;
• Meningkatkan fasilitas aksesibilitas seperti jalan di daerah-daerah yang memiliki potensi
pariwisata termasuk daerah yang sulit dijangkau dan menyediakan sarana peribadatan
untuk semua pemeluk agama
5. MEKANISME PELAKSANAAN
The roles of government (berbagi peran)
The interactions of public officials (sikap yg saling
Mendukung)
Sustainability communication (Komunikasi teknis)
The roles administrators (pelaksanaan)
Focus attentions on the policy (pengalokasian
Sumberdaya)
6. Kemitraan/Kerja Sama Daerah
• Kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi beberapa persyaratan yakni, ada dua pihak
atau lebih, memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, ada kesepakatan dan saling
membutuhkan.
• Model-model kerja sama/kemitraan tersebut dibedakan sebagai berikut:
1. Pseudo partnership, atau kemitraan semu sebuah persekutuan yang terjadi antara dua
pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan Kerjasama secara seimbang satu
dengan lainnya.
2. Mutualism partnership, atau kemitraan mutualistic adalah merupakan persekutuan
dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan,
yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan
dapat mencapai tujuan secara optimal.
3. Cobjugation partnership, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan
Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”.
Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah
satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri.
7. Potensi Pembangunan Destinasi
Pariwisata
1. Kekayaan dan Keragaman Sumber Daya Pariwisata
Nasional fokus pengembangan produk wisata Indonesia
dalam 3 (tiga) kategori, yaitu, wisata alam, budaya, dan
buatan.
2. Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang prospektif.
Prospek untuk berinvestasi di Indonesia menduduki
peringkat ke-3 (tiga) atau cukup prospektif.
3. Potensi pengembangan pariwisata pada wilayah pedesaan.
Berdasarkan laporan tahunan statistik Indonesia yang
diterbitkan BPS tahun 2019, penduduk Indonesia tersebar di
98 kota dan 83.931 desa yang terletak di lembah, lereng dan
hamparan. Hal tersebut menunjujkan bahwa distribusi
penduduk Indonesia yang sebagian besar tinggal di wilayah
pedesaan/rural area.
8. Komponen Pengembangan Pariwisata
Atraksi Aksesibilitas Fasilitas
Ancillary
services
segala sesuatu yg
terdapat di daerah
wisata yg dpt
menarik wisatawan
utk berkunjung ke
suatu daerah.
berkenaan dengan
tingkat kemudahan
seseorang wisatawan
mencapai suatu objek
wisata
sarana & prasarana yg
disediakan oleh
pengelola utk
kebutuhan wisatawan.
Organisasi
kepariwisataan yg
dibutuhkan utk
pelayanan wisata
9. Pola Interaksi Kerja Sama
Badan
Otorita
Pem
Kab/Kota
PemProv
Kewenangan
Peran
Sumberdaya
10. Pengembangan Kawasan Wisata Borobudur
Konsep nomadic tourism
• Kawasan Wisata Borobudur Highland berada di lokasi yang cukup strategis karena bedarad
di kawasan KSN Borobudur dan Sekitarnya sehingga dalam proximity terdapat banyak
destinasi wisata
• miliki akeseibilitas yang baik dengan terhubungnya dengan New Yogyakarta International
Airport (NYIA). Berdasarkan analisis tapak Kawasan Wisata Borobudur Highland berada di
kelerengan yang curam dan berada di kawasan rawan bencana longsor. Sehingga
menghasilkan area yang dapat terbangun dengan luas 28,7 Ha
• kesuksesan wisata yaitu memiliki penginapan yang baik dan memiliki atraksi wisata yang
unik. Sekain itu didapatkan pula bahwa dalam kawasan wisata alam untuk atraksi spot selfie
dengan panorama keindahan alam menjadi kunci kesuksesan
11. Bidang Kerja Sama Antar Daerah
Bidang
Kerja
Sama
Pelaku Usaha
Pemberdayaan
Masyarakat
Pengembangan
Kawasan
Promosi
Pariwisata
Akomodasi
Wisata
