SlideShare a Scribd company logo

BAHAN TAYANG PPPK_pdf.pdf............................

•
•
R
rasyidin46

BAHAN ORIENTASI PPPK

Data & Analytics
1 of 65
Download to read offline
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DAN UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KONTRAK (PPPK) TAHUN 2024
BIODATA NAMA : RATIH ADDANENGGAR, SSTP, M.Si NIP : 19830929 200112 2 001 PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA (IV/a) TMT. 1 OKTOBER 2020 JABATAN : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA UNIT KERJA : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA BANJARMASIN PENDIDIKAN : 1. D-IV : STPDN ANGK. XIII 2. S-2 : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA) E-MAIL : kelembagaan.org15@gmail.com INSTAGRAM : @ratihkaryadi PENGALAMAN KERJA : 1. PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH (2005-2009) 2. STAF BKD, DIKLAT KOTA BANJARMASIN (2009-2012) 3. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS TATA RUANG, CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN KOTA BANJARMASIN (2012-2014) 4. KASUBBAG UMUM DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN KOTA BANJARMASIN (2015-2016) 5. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SATPOLPP KOTA BANJARMASIN (2016) 6. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN (2017- 2019) 7. KASUBBAG KELEMBAGAAN BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA BANJARMASIN (2019) 8. KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA BANJARMASIN (2020-2021) 9. JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (2022-SEKARANG)
• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; • PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; • PERMENPANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional; • PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; • KEPMENDAGRI 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; • PERDA Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan PERDA Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin; • PERWALI Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PERWALI Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin; • PERWALI Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan PERWALI Nomor 142 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERWALI Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; • PERWALI Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin; • PERWALI Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin; • PERWALI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kota Banjarmasin; • PERWALI YANG MENGATUR URAIAN TUGAS SELURUH PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN (DITETAPKAN TAHUN 2022) DASAR
VISI DAN MISI WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARMASIN • Sesuai Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 : Visi Pembangunan Kota Banjarmasin pada periode 2021-2026 adalah “Banjarmasin BAIMAN dan Lebih Bermartabat” Dimana untuk pencapaian visi tersebut telah ditetapkan 6 misi pembangunan, yaitu : 1) meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan; 2) meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3) menguatkan ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat; 4) meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan; 5) mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar dalam sendi kehidupan masyarakat; 6) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
PENGERTIAN ORGANISASI menurut KBBI • kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu; • kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut PERMENDAGRI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah • Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. • Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. • Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Menurut UU Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; • Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. • Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. STRUKTUR ORGANISASI menurut KBBI • sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan.
SUSUNAN ORGANISASI
SUSUNAN ORGANISASI Berdasarkan PERDA Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan PERDA Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah (Tipe B); 2. Sekretariat DPRD (Tipe A); 3. Inspektorat Daerah (Tipe B); 4. Dinas Pendidikan (Tipe A); 5. Dinas Kesehatan (Tipe B); 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Tipe A); 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Tipe B); 8. Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A); 9. Dinas Sosial (Tipe A); 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A); 11.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Tipe A); 12.Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A); 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A); 14.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (Tipe A);
SUSUNAN ORGANISASI 15. Dinas Perhubungan (Tipe A); 16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Tipe A); 17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Tipe A); 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe A); 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B); 20. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Tipe A); 21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Tipe A); 22. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Tipe C); 23. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Tipe A); 24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Tipe A); 25. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (Tipe B); 26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Tipe A); 27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Klasifikasi B); 28. Kecamatan Banjarmasin Utara (Tipe A); 29. Kecamatan Banjarmasin Selatan (Tipe A); 30. Kecamatan Banjarmasin Tengah (Tipe A); 31. Kecamatan Banjarmasin Timur (Tipe A); 32. Kecamatan Banjarmasin Barat (Tipe A).
STAF AHLI Berdasarkan PERWALI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Staf Ahli Wali Kota Banjarmasin Pasal 2 (2) Staf Ahli adalah pembantu Walikota dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 3 (1) Staf Ahli terdiri dari 3 (tiga) bidang, sebagai berikut : a.Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan; b.Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi; dan c. Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik. (2) Masing-masing bidang Staf Ahli dijabat oleh 1 (satu) orang. • Berdasarkan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 95 ayat (2) staf ahli bupati/wali kota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. • Atau setara Kepala Dinas/ Badan Daerah Kabupaten/ Kota.
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BADAN DAN DINAS Berdasarkan PERWALI Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan PERWALI Nomor 142 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERWALI Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Susunan UPTD Badan dan Dinas di Lingkungan Kota Banjarmasin : UPTD Dinas Pendidikan terdiri atas: 1. satuan pendidikan formal; dan 2. satuan pendidikan non formal. UPTD Dinas Kesehatan terdiri atas: 1.instalasi farmasi kelas A; dan 2.laboratorium kesehatan kelas A. UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas: 1.swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan kelas A; dan 2.swakelola pemeliharaan sungai dan drainase kelas A. UPTD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas pelayanan rumah susun dan sewa kelas A.
UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri atas: 1. tempat pendaratan ikan kelas A; 2. rumah potong hewan kelas A; 3. poliklinik hewan dan kebun binatang mini kelas A; 4. balai benih ikan kelas B; dan 5. balai benih hortikultura kelas B. UPTD Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas: 1. laboratorium lingkungan kelas A; dan 2. tempat pengelolaan akhir sampah basirih kelas A. UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas: 1. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin tengah kelas B; 2. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin timur kelas B; 3. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin selatan kelas B; 4. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin barat kelas B; dan 5. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin utara kelas B. UPTD Dinas Perhubungan terdiri atas: 1. terminal kelas A; 2. pengujian kendaraan bermotor kelas A; 3. parkir kelas A; 4. pelabuhan dan penyeberangan kelas A; dan 5. pemeliharaan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan kelas A.
UPTD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terdiri atas balai latihan kerja kelas A. UPTD Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas: 1. pasar sektor I kelas A; 2. pasar sektor II kelas A; dan 3. pasar sektor III kelas A. UPTD Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdiri atas kawasan wisata kelas A. UPTD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri atas: 1. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin tengah kelas B; 2. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin timur kelas B; 3. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin selatan kelas B; 4. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin barat kelas B; dan 5. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin utara kelas B. UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas Perlindungan Perempuan dan Anak kelas B.
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 15. puskesmas kuin raya; 16. puskesmas pelambuan; 17. puskesmas teluk dalam; 18. puskesmas pemurus dalam; 19. puskesmas alalak selatan; 20. puskesmas banjarmasin indah; 21. puskesmas kelayan timur; 22. puskesmas pekauman; 23. puskesmas karang mekar; 24. puskesmas 9 november; 25. puskesmas pekapuran raya; 26. puskesmas pemurus baru; dan 27. puskesmas sungai andai. 1. puskesmas kelayan dalam; 2. puskesmas terminal; 3. puskesmas kayu tangi; 4. puskesmas gadang hanyar; 5. puskesmas cempaka; 6. puskesmas beruntung raya; 7. puskesmas teluk tiram; 8. puskesmas basirih baru; 9. puskesmas cempaka putih; 10. puskesmas sungai jingah; 11. puskesmas s. parman; 12. puskesmas sungai mesa; 13. puskesmas alalak tengah; 14. puskesmas sungai bilu; Berdasarkan PERWALI Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terdiri atas 27 Puskesmas yaitu sebagai berikut:
STRUKTUR KELEMBAGAAN
STRUKTUR KELEMBAGAAN ORGANISASI Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan PERWALI Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah; 1. SETDA.pdf 2. Sekretariat DPRD; 2. SETWAN.pdf 3. Inspektorat Daerah; 3. INSPEKTORAT.pdf 4. Dinas Pendidikan; 4. DISDIK.pdf 5. Dinas Kesehatan; 5. DINKES.pdf 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 6. DPUPR.pdf 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 7. DPRKP.pdf 8. Satuan Polisi Pamong Praja; 8. SATPOLPP.pdf 9. Dinas Sosial; 9. DINSOS.pdf 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 10. DP3A.pdf 11. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; 11. DKP3.pdf 12. Dinas Lingkungan Hidup; 12. DLH.pdf 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 13. DISDUKCAPIL.pdf 14. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat; 14. DPPKBPM.pdf 15. Dinas Perhubungan; 15. DISHUB.pdf 16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; 16. DISKOMINFOTIK.pdf 17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja; 17. DISKOPUMNAKER.pdf 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 18. DPMPTSP.pdf 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 19. DPK.pdf 20. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; 20. DISBUDPARPORA.pdf 21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 21. DISPERDAGIN.pdf 22. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 22. DISDAMKAR.pdf 23. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; 23. BPKPAD.pdf 24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 24. BAPPEDALITBANG.pdf 25. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan; 25. BKD, DIKLAT.pdf 26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 26. BAKESBANGPOL.pdf 27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 27. BPBD.pdf 28. Kecamatan Banjarmasin Utara; 29. Kecamatan Banjarmasin Selatan; 30. Kecamatan Banjarmasin Tengah; 31. Kecamatan Banjarmasin Timur; 32. Kecamatan Banjarmasin Barat. 28. KECAMATAN.pdf
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH Struktur Organisasi RSUD diatur pada Perwali Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin sebagai berikut : RSUD Sultan Suriansyah.pdf UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BADAN DAN DINAS Struktur Organisasi UPTD diatur pada Perwali Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan PERWALI Nomor 142 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERWALI Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Bagan UPTD Kelas A UPTD KELAS A.pdf Bagan UPTD Kelas B UPTD KELAS B.pdf
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Struktur organisasi Puskesmas diatur pada Perwali Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sebagai berikut : PUSKESMAS.pdf KELURAHAN Struktur organisasi Kelurahan diatur pada PERWALI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kota Banjarmasin sebagai berikut : KELURAHAN.pdf
TUGAS DAN FUNGSI
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah diatur pada PERWALI Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sebagai berikut : 1. SEKRETARIAT DAERAH • Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi administratif, pembinaan dan pengendalian tugas perangkat daerah serta menyelenggarakan pelayanan administratif. • Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan pemerintah kota; b. koordinasi administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah; c. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, perumusan produk hukum daerah serta di bidang kesejahteraan masyarakat; d. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa; e. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan; dan f. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota.
2. SEKRETARIAT DPRD • Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. • Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan umum Sekretariat DPRD; c. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat DPRD; d. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan administrasi keuangan Sekretariat DPRD; e. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan penyusunan perundang-undangan; f. perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan risalah; dan g. perumusan kebijakan, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 3. INSPEKTORAT • Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. • Inspektorat menyelenggarakan fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengawasan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, validasi, pemantauan serta bentuk pengawasan lainnya; e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; h. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan i. pengelolaan urusan kesekretariatan.
4. DINAS PENDIDIKAN • Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. • Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan sekolah dasar; e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama; f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan.
DINAS PENDIDIKAN PERWALI Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal; d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan g. pelaporan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar. a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar; b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar; c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar; d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar; e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar; f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kota; g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar; dan h. pelaporan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar.
DINAS PENDIDIKAN PERWALI Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama; d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama; e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama. melaksanakan melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dansekolah menengah pertama; c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kota; f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan g. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
5. DINAS KESEHATAN • Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. • Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan e. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan. 6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan bidang jalan dan jembatan, sungai, drainase, cipta karya dan jasa konstruksi, pengawasan bangunan serta penataan ruang; c. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang jalan dan jembatan, sungai, drainase, cipta karya dan jasa konstruksi, pengawasan bangunan serta penataan ruang; d. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kota; e. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kota; f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan g. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
7. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta pertanahan. • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota; c. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah; d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penataan dan pengendalian kawasan permukiman; f. perumusan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan; g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pertanahan; h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan i. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA • Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. • Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi terdiri atas: a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pelindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; c. pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang/badan hukum yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; e. pelaksanaan kebijakan pelindungan masyarakat; f. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya; g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan. 9. DINAS SOSIAL • Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial. • Dinas Sosial mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kesejahteraan sosial; d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi rehabilitasi penyandang masalah sosial; e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bantuan kesejahteraan sosial; f. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan g. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis tentang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga; b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang pemenuhan hak anak; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang perlindungan perempuan; d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang perlindungan khusus anak; e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan f. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan. 11. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional ketersediaan dan distribusi pangan; c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional konsumsi dan keamanan pangan; d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional peternakan dan kesehatan hewan; e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional perikanan f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional pertanian; g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan h. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP • Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. • Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup; b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pelaporan serta pengkajian AMDAL, UKL, UPL; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan; d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian evaluasi pengawasan dan pengendalian pencemaran, limbah B3 dan kerusakan lingkungan; e. perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan dan kebersihan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan dan kebersihan serta proses pengelolaannya; g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, penataan dan pengawasan lingkungan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah dan tempat pembuangan akhir; h. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi peningkatan lingkungan dan pelayanan kebersihan; i. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap penataan lingkungan dan pengelolaan sampah; j. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi bidang pertamanan, sarana dan prasarana teknis operasional dinas; k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan l. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi terdiri atas: a. pelaksanaan koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama pada kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam; b. pelaksanaan koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama pada kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; c. pelaksanaan koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan; penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di kota; d. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan; e. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; f. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil; g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada kecamatan dan kelurahan;
h. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting; i. penerimaan dan permintaan data kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; j. fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan; k. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan; l. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan; m.pelaksanaan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi; n. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat; o. penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; p. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama pada kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan; q. pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan; r. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan s. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
14. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan masyarakat dan desa. • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat serta pengendalian penduduk dan informasi data sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi keluarga berencana; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi keluarga sejahtera; d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemberdayaan masyarakat; e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi data; f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan g. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
15. DINAS PERHUBUNGAN • Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. • Dinas Perhubungan mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, serta keselamatan lalu lintas jalan dan sungai; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, serta keselamatan lalu lintas jalan dan sungai; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, serta keselamatan lalu lintas jalan dan sungai; d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan e. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan. 16. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK • Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. • Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; b. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pengelolaan informasi publik; c. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pengelolaan komunikasi publik; d. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pengelolaan aplikasi informatika; e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik sektoral dan persandian; f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan g. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
17. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta tenaga kerja. • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi; d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan usaha mikro; e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan penempatan kerja; f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial; g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan h. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal serta perizinan dan non perizinan; b. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan, pengembangan dan pengendalian penanaman modal; c. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengendalian program promosi penanaman modal; d. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian program, pengelolaan data dan informasi; e. perumusan kebijakan operasional koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A; f. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan B; g. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan C; h. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengaduan, kebijakan dan pelaporan penanaman modal; i. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan inovasi pelayanan; j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan k. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan kepustakaan; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan dan penyusunan kearsipan; d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan e. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
20. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OALHRAGA DAN PARIWISATA • Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata; • Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kebudayaan; d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kapasitas daya saing kepemudaan; e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kapasitas daya saing keolahragaan; f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kapasitas kepramukaan; g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; h. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemasaran pariwisata; i. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan k. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
21. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN • Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian. • Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrologian, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrologian, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan usaha perdagangan, promosi dan pengembangan perdagangan dan monitoring pengendalian pendaftaran perusahaan, barang beredar dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (HANPOKTING); d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan tera dan tera ulang, pengawasan, penyidikan kemetrologian dan fasilitasi sarana dan prasarana serta penyajian data dan informasi kemetrologian; e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pasar; f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap industri logam, mesin, elektronika dan alat transportasi, industri hasil pertanian, kimia, tekstil dan aneka; g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis daerah; dan h. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
22. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi terdiri atas: a. penyelenggaraan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kota; b. penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; c. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran; d. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran; e. penyelenggaraan inspeksi peralatan proteksi kebakaran; f. penyelenggaraan investigasi kejadian kebakaran; g. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana; h. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; i. penyelenggaraan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran; j. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran; k. penyelenggaraan pendataan dan verifikasi factual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran; l. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; m. penyelenggaraan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; n. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan o. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
23. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH • Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. • Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendataan dan penetapan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya; c. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi penagihan dan pengawasan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya; d. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan anggaran; e. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan; f. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan perbendaharaan; g. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi akuntansi keuangan daerah; h. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi pengelolaan barang milik daerah; i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan j. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan.
24. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah; b. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah; c. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana perekonomian dan budaya daerah; d. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia; e. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana infrastruktur dan kewilayahan daerah; f. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana makro pembangunan daerah; g. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah; h. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penelitian, pengkajian, dan pengembangan daerah; i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan j. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
25. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN • Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. • Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis manajemen ASN sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Wali Kota; b. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; c. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan mutasi dan promosi ASN; d. perumusan kebijakan operasional, operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; e. perumusan kebijakan operasional, operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kesejahteraan dan tunjangan ASN; f. perumusan kebijakan operasional, operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan kompetensi ASN; g. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan sumber daya manusia; h. perumusan kebijakan operasional, operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional; i. pembinaan, pengendalian dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan j. pembinaan dan pengendalian kesekretariatan.
26. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. • Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewasapadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewasapadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; dan f. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
27. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH • Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sub urusan bencana. • Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; c. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah; d. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian kedaruratan dan logistik bencana daerah; e. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah; f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan g. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
28. KECAMATAN • Kecamatan mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangungan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Wali Kota, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. • Kecamatan mempunyai fungsi terdiri atas: a. penyelenggaraan pemerintahan umum, melakukan pembinaan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat; b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan berkoordinasi dengan unit terkait; c. penyelenggaraan dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan pada tingkat kecamatan;. d. penyelenggaraan dan peningkatan kesejahteraan sosial; e. pelayanan kepada Wali Kota dalam penyiapan informasi mengenai wilayah kecamatan yang di butuhkan dalam perumusan kebijakan; f. pelaksanaan tugas-tugas Wali Kota yang dilimpahkan kewenangannya kepada camat sesuai bidang tugasnya; dan g. pengelolaan urusan kesekretariatan.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH Tugas dan Fungsi RSUD Sultan Suriansyah diatur pada Perwali Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin sebagai berikut : • RSUD Sultan Suriansyah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan Kesehatan, khususnya pelayanan Kesehatan perorangan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan. • RSUD Sultan Suriansyah menyelenggarakan fungsi terdiri atas: a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan RSUD Sultan Suriansyah; b. penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan pemberian pelayanan kesehatan; d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sertapenapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan; dan e. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, fasilitasi hukum dan perencanaan RSUD Sultan Suriansyah.
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BADAN DAN DINAS Tugas dan Fungsi UPTD diatur pada PERWALI Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan PERWALI Nomor 142 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERWALI Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; 1. Satuan Pendidikan Formal • Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar pada setiap jenjang dan jenis pendidikan pada lembaga pendidikan formal di lingkungan pemerintah kota. • Satuan Pendidikan Formal mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan belajar dan mengajar pada lembaga pendidikan formal; b. melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar; c. pelaksanaan kerjasama dengan unit/ instansi dan orang tua murid dalam kegiatan belajar dan mengajar; dan d. pelaksanaan kegiatan administrasi. 2. Satuan Pendidikan Non Formal • Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan non formal. • Satuan Pendidikan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan belajar dan mengajar pada lembaga pendidikan non formal; b. melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar; c. pelaksanaan kerjasama dengan unit/ instansi dan orang tua murid dalam kegiatan belajar dan mengajar; dan d. pelaksanaan kegiatan administrasi.
SATUAN PENDIDIKAN Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional • Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. • Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. • Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Pasal 1 • Sanggar Kegiatan Belajar atau sebutan lainnya selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis daerah kabupaten/ kota. Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 2 1) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada dinas daerah kabupaten atau kota yang menyelenggarakan urusan pendidikan. 2) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD dan SMP.
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal,dan/atau informal. 3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. 4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 2 (1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh: a. pemerintah kabupaten/kota; b. pemerintah desa; c. orang perseorangan; d. kelompok orang; atau e. badan hukum.
3. Instalasi Farmasi • Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya serta menerima, menyimpan dan pengeluaran barang. • Instalasi Farmasi mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan; b. analisis kebutuhan dan pengadaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan; c. penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya pada unit-unit pelayanan kesehatan; d. pemeliharaan mutu persediaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan; e. pencatatan dan evaluasi mengenai ketersediaan/ penggunaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan; f. pemberian informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan; dan g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
4. Laboratorium Kesehatan • Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan secara Laboratoris di bidang pelayanan kesehatan (pemeriksaan sampel klinik penunjang diagnostik), pemeriksaan sampel lingkungan, pengambilan sampel, dan pemeriksaan yang ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan lainnya. • Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pemerikaan laboratoris pelayanan kesehatan; b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi lingkungan; c. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan; d. pelaksanaan pemeriksaan/pengukuran kualitas fisika lingkungan; e. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium patologi klinik (hematologi, kimia klinik, toksikologi, imunologi/serologi dan mikrobiologi klinik) f. pelaksanaan pengambilan sampel klinik dan sampel lingkungan; g. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium; dan h. pengelolaan urusan ketatausahaan. 5. Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan • Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pelaksanaan swakelola pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan wilayah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi : • penyusunan rencana kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan; a. analisis dan penyediaan kebutuhan material, tenaga kerja serta peralatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan; b. pelaksanaan kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan ; c. pelaksanaan administrasi swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan; d. pemantauan kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan; dan e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
6. Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase • Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan swakelola pemeliharaan sungai dan drainase serta pengendalian daya rusak air pada infrastruktur dan lingkungan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. • Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase; b. pelaksanaan swakelola pemeliharaan sungai dan drainase; c. pengendalian daya rusak air pada infrastruktur dan lingkungan lainnya; d. analisis dan penyediaan kebutuhan material, tenaga kerja serta peralatan Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase; e. pelaksanaan administrasi pelaksanaan penanganan pemeliharaan sungai dan drainase yang akan dilakukan secara swakelola; f. pelaksanaan pemantauan kegiatan swakelola pemeliharaan sungai dan drainase; dan g. pengelolaan urusan ketatausahaan. 7. Pelayanan Rumah Susun dan Sewa • Pelayanan Rumah Susun dan Sewa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah susun dan sewa. • Pelayanan Rumah Susun dan Sewa mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan rumah susun dan sewa; b. pelaksanaan sosialisasi dan pengenalan rumah susun dan sewa; c. pelaksanaan Manajemen Operasional Penghunian rumah susun dan sewa; d. pengelolaan konflik internal dan eksternal serta pengembangan harmonisasi hubungan penghuni dan masyarakat; e. pemantauan pengelolaan rumah susun dan sewa; dan f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
8. Tempat Pendaratan Ikan • Tempat Pendaratan Ikan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dalam pendaratan dan penimbangan ikan hasil tangkapan. • Tempat Pendaratan Ikan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pendaratan dan penimbangan ikan hasi tangkapan; b. pelayanan kegiatan pendaratan ikan dengan pihak terkait; c. pelayanan penimbangan ikan hasil tangkapan; d. pengelolaan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat pendaratan ikan; e. pemantauan kegiatan pendaratan dan penimbangan ikan hasil tangkapan; dan f. pengelolaan urusan ketatausahaan. 9. Rumah Potong Hewan • Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan serta penyediaan daging ASUH (aman, sehat, utuh dan halal). • Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan rumah potong hewan; b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan rumah potong hewan; c. pemeriksaan kesehatan hewan siap potong; d. pemotongan hewan; e. pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas Rumah Potong Hewan; f. pengawasan terhadap kebersihan sanitasi dan lingkungan Rumah Potong Hewan; dan g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
10. Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini • Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan serta pengembangan kebun binatang mini. • Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan serta pengembangan kebun binatang mini; b. pelayanan kesehatan hewan; c. pengelolaan dan pengembangan kebun binatang mini; d. pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfataan fasilitas kesehatan hewan; e. pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas kebun binatang mini; f. pengawasan terhadap kebersihan lingkungan poliklinik hewan dan kebun binatang mini; g. fasilitasi sarana rekreasi dan pendidikan bagi masyarakat; dan h. pengelolaan urusan ketatausahaan. 11. Balai Benih Ikan • Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembenihan ikan dan penyediaan bibit ikan. • Balai Benih Ikan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan produksi benih ikan; b. pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi perbenihan dan distribusi benih; c. pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi pemberantasan hama dan penyakit serta pelestarian sumber daya ikan; d. pemantauan mutu benih ikan; e. pemantauan ketersediaan bibit ikan; dan f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
12. Balai Benih Hortikultura • Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan produksi benih, pengembangan teknologi serta informasi perbenihan. • Balai Benih Hortikultura mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan penyediaan dan produksi benih tanaman hortikultura; b. penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura; c. pusat informasi teknologi tanaman hortikultura; d. pelatihan tanaman hortikultura; dan e. pengelolaan urusan ketatausahaan. 13. Laboratorium Lingkungan • Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional teknis laboratorium dan uji sampel lingkungan hidup. • Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pengujian laboratoris sampel lingkungan hidup; b. pengambilan sampel lingkungan hidup; c. pengesahan hasil uji laboratoris sampel lingkungan hidup; d. pemeliharaan dan perawatan perangkat laboratorium pengujian; e. pelaksanaan kalibrasi alat uji laboratoris secara berkala; f. penerapan standar mutu hasil pengujian laboratoris sampel lingkungan hidup; dan g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
14. Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih • Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di TPA Basirih. • Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan akhir sampah; b. pendataan, pengukuran dan pemilahan sampah; c. pengolahan dan pemanfaatan hasil olahan sampah; d. pengurangan dan pemusnahan sampah; e. pelaksanaan daur ulang sampah; f. pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan sampah; g. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; dan h. pengelolaan urusan ketatausahaan. 15. Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan • Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. • Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan; b. pelayanan pendaftaran penduduk; c. pelayanan pencatatan sipil; dan d. pengelolaan urusan ketatausahaan.
16. Terminal • Terminal mempunyai tugas mengelola, memelihara, memberikan pelayanan angkutan dan penertiban penumpang. • Terminal mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan angkutan dan penertiban penumpang; b. pengaturan pelayanan kendaraan umum angkutan kota dan pedesaan; c. pelayanan dan pengaturan angkutan penumpang; d. penertiban dan pengawasan angkutan penumpang; e. penertiban lingkungan terminal; f. pemeliharaan fasilitas terminal; dan g. pengelolaan urusan ketatausahaan; 17. Pengujian Kendaraan Bermotor • Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor secara berkala. • Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan kegiatan pengujian terhadap kendaraan bermotor b. pelaksanaan pemeriksanaan kendaraan bermotor; c. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor; d. pelaksanaan akreditasi sarana uji secara berkala; dan e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
18. Parkir • Parkir mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penataan dan pemantauan pengelolaan perparkiran. • Parkir mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan perparkiran; b. penetapan kawasan parkir; c. pelaksanaan pelayanan parkir umum; d. pelaksanaan pelayanan parkir khusus; e. penertiban terhadap kawasan parkir; f. bimbingan dan pemantauan kepada para pengelola parkir; dan g. pengelolaan urusan ketatausahaan. 19. Pelabuhan dan Penyeberangan • Pelabuhan dan Penyeberangan mempunyai tugas mengelola dan memberikan pelayanan kepelabuhan dan penyeberangan, pembinaan dan pengawasan kepada operator kapal sungai di wilayah pelabuhan dan penyeberangan, serta penertiban dan pengawasan di wilayah pelabuhan dan penyeberangan. • Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan pelabuhan dan penyeberangan; b. pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap sarana dan prasarana wilayah pelabuhan; c. pengaturan tambat kapal di dermaga; d. pengaturan dan pengawasan keluar masuk kapal penyeberangan; e. pengelolaan dan pelayanan terhadap penumpang dan barang di wilayah pelabuhan; f. pengawasan kapal dan administrasi, pengecekan manifest muatan baik penumpang maupun barang serta pemberian persetujuan berlayar; g. pengawasan fisik kapal terhadap kegiatan bongkar muat dan stabilitas kapal; h. pengamanan dan penertiban kawasan pelabuhan dan penyeberangan; dan i. pengelolaan urusan ketatausahaan.
20. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan • Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan penerangan jalan umum dan lingkungan Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran unit Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan; b. pelaksanaan penyediaan penerangan jalan umum; c. pelaksanaan penyediaan penerangan jalan lingkungan; d. pelaksanaan administrasi penyediaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan; e. pelaksanaan pemantauan kegiatan penyediaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan; dan f. pengelolaan urusan ketatausahaan. 21. Balai Latihan Kerja • Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja/pencari kerja dan peningkatan keterampilan pekerja. • Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pengembangan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja; b. pelaksanaan kerjasama dan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja c. pelaksanaan kerjasama & pelatihan keterampilan bagi pekerja; d. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pemagangan calon tenaga kerja dan pencari kerja; e. inventarisasi dan indentifikasi kebutuhan pelatihan kerja; f. pengkajian dan penerapan teknologi dan sistem kerja; g. pembinaan, pelatihan dan bimbingan kerja bagi calon pencari kerja; h. sosialisasi dan penyuluhan jenis pelatihan; i. pemasaran calon tenaga kerja hasil pelatihan; dan j. pengelolaan urusan ketatausahaan.
22. Pasar Sektor • Pasar Sektor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar. • Pasar Sektor mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan teknis masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar; b. pelaksanaan pelayanan teknis masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar; c. pengelolaan ketertiban dan keamanan serta kebersihan pasar; d. pemantauan kegiatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar; dan e. pengelolaan urusan ketatausahaan. 23. Kawasan Wisata • Kawasan Wisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata. • Kawasan Wisata mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan kawasan wisata; b. penataan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan kawasan wisata; c. pengembangan dan pelestarian budaya sungai; d. pengembangan dan pelayanan informasi terpusat kepariwisataan; e. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kawasan wisata; f. pengelolaan kebersihan dan kenyamanan kawasan wisata; g. penertiban dan pengamanan kawasan wisata; dan h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
24. Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan • Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pajak daerah di wilayah kecamatan. • Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pemungutan pajak daerah di wilayah kecamatan; b. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan potensi dan wajib pajak daerah di wilayah kecamatan; c. pelaksanaan pengembangan dan pelayanan informasi perpajakan daerah di wilayah kecamatan; d. pelayanan pembayaran pajak daerah di wilayah kecamatan; e. pelaksanaan penagihan pajak daerah di wilayah kecamatan; f. pemantauan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak-pajak daerah; dan g. pengelolaan urusan ketatausahaan. 25. Perlindungan Perempuan dan Anak • Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. • Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan layanan perlindungan perempuan dan anak; b. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat; c. pelaksanaan layanan penjangkauan korban; d. pelaksanaan layanan pengelolaan kasus; e. pelaksanaan layanan penampungan sementara; f. pelaksanaan layanan mediasi; g. pelaksanaan layanan pendampingan korban; dan h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Tugas dan Fungsi Puskesmas diatur pada PERWALI Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sebagai berikut : • Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. • Puskesmas mempunyai fungsi terdiri atas: a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. KELURAHAN Tugas dan Fungsi Kelurahan diatur pada PERWALI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kota Banjarmasin sebagai berikut: • Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh lurah, dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat. • Kelurahan mempunyai fungsi terdiri atas: a. penyelenggaraan, pengoordinasian dan evaluasi di bidang pemerintahan kelurahan; b. penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat; c. penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi di bidang ekonomi dan pembangunan; d. penyelenggaraan, pembinaan, pemeliharaan dan monitoring ketentraman dan ketertiban umum; e. penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
PERWALI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN • Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (PERWALI Nomor 67 Tahun 2022) • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (PERWALI Nomor 55 Tahun 2022) • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PERWALI Nomor 16 Tahun 2022) • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (PERWALI Nomor 61 Tahun 2022) • Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (PERWALI Nomor 54 Tahun 2022) • Dinas Perdagangan dan Perindustrian (PERWALI Nomor 48 Tahun 2022) • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PERWALI Nomor 51 Tahun 2022) • Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (PERWALI Nomor 41 Tahun 2022) • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (PERWALI Nomor 53 Tahun 2022) • Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (PERWALI Nomor 50 Tahun 2022) • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (PERWALI Nomor 56 Tahun 2022) • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (PERWALI Nomor 62 Tahun 2022) • Kecamatan (PERWALI Nomor 42 Tahun 2022) • Sekretariat Daerah (PERWALI Nomor 46 Tahun 2022) • Sekretariat DPRD (PERWALI Nomor 49 Tahun 2022) • Inspektorat (PERWALI Nomor 65 Tahun 2022) • Dinas Pendidikan (PERWALI Nomor 63 Tahun 2022) • Dinas Kesehatan (PERWALI Nomor 66 Tahun 2022) • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PERWALI Nomor 58 Tahun 2022) • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERWALI Nomor 43 Tahun 2022) • Satuan Polisi Pamong Praja (PERWALI Nomor 57 Tahun 2022) • Dinas Sosial (PERWALI Nomor 44 Tahun 2022) • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PERWALI Nomor 52 Tahun 2022) • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (PERWALI Nomor 59 Tahun 2022) • Dinas Lingkungan Hidup (PERWALI Nomor 45 Tahun 2022) • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PERWALI Nomor 47 Tahun 2022) • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (PERWALI Nomor 64 Tahun 2022) • Dinas Perhubungan (PERWALI Nomor 60 Tahun 2022)
TERIMA KASIH org.banjarmasinkota.go.id bagianorganisasi_banjarmasin
TERIMA KASIH org.banjarmasinkota.go.id bagianorganisasi_banjarmasin BAHAN PPPK : bit.ly/bahanpppk

Recommended

Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Deyankanggrek Lufhimsomuch
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdfWidyaKurniatiMohi
 
Iku diskominfo jogja
Iku diskominfo jogjaIku diskominfo jogja
Iku diskominfo jogjaaprisaut2
 
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdfdianaekowati1
 
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdf
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdfSK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdf
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdfJembiseRonald
 
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptx
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptxPengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptx
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptxdinassosial19
 
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017manafhsb
 
Sotk badan litbang
Sotk badan litbangSotk badan litbang
Sotk badan litbangUD. Berkah Jaya Komputer
 

Recommended

Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Deyankanggrek Lufhimsomuch
 
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdf
8 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA.pdfWidyaKurniatiMohi
 
Iku diskominfo jogja
Iku diskominfo jogjaIku diskominfo jogja
Iku diskominfo jogjaaprisaut2
 
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdfdianaekowati1
 
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdf
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdfSK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdf
SK-KEPALA-DPMPTSP-SERUYAN-TENTANG-KODE-ETIK-1.pdfJembiseRonald
 
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptx
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptxPengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptx
Pengelolaan DTKS di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.pptxdinassosial19
 
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017Iku kota padangsidimpuan 2013 2017
Iku kota padangsidimpuan 2013 2017manafhsb
 
Sotk badan litbang
Sotk badan litbangSotk badan litbang
Sotk badan litbangUD. Berkah Jaya Komputer
 
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdfdianaekowati1
 
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023PPEPBappelitbangdapa
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...iniPurwokerto
 
Lppd2019
Lppd2019Lppd2019
Lppd2019sitikamisah3
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desaRizki Rizki Afdhal
 
Orientasi dewan pali dan oi
Orientasi dewan pali dan oiOrientasi dewan pali dan oi
Orientasi dewan pali dan oihoyin rizmu
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...Kota Serang
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...iniPurwokerto
 
Nomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdf
Nomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdfNomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdf
Nomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdfBakpiaPTok
 
4119_PERWALI_14-2022.pdf
4119_PERWALI_14-2022.pdf4119_PERWALI_14-2022.pdf
4119_PERWALI_14-2022.pdfPkmSawahpulo
 
STANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdf
STANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdfSTANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdf
STANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdfouyex
 
Renstra BPBD
Renstra BPBDRenstra BPBD
Renstra BPBDAbdul Aziz
 
Perdes sotk 2017
Perdes sotk 2017 Perdes sotk 2017
Perdes sotk 2017 pancakarsa2
 
RKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdfRKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdfdiskominfopb1
 
Rkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwaliRkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwalifionarazqa
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfdianaekowati1
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfdianaekowati1
 
Draft lpp des
Draft lpp desDraft lpp des
Draft lpp desNinuk Hp
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Orientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten okiOrientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten okihoyin rizmu
 
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...Abortion pills in Riyadh +966572737505 get cytotec
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 

More Related Content

Similar to BAHAN TAYANG PPPK_pdf.pdf............................

RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdfdianaekowati1
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...iniPurwokerto
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desaRizki Rizki Afdhal
 
Orientasi dewan pali dan oi
Orientasi dewan pali dan oiOrientasi dewan pali dan oi
Orientasi dewan pali dan oihoyin rizmu
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...Kota Serang
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...iniPurwokerto
 
Nomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdf
Nomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdfNomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdf
Nomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdfBakpiaPTok
 
4119_PERWALI_14-2022.pdf
4119_PERWALI_14-2022.pdf4119_PERWALI_14-2022.pdf
4119_PERWALI_14-2022.pdfPkmSawahpulo
 
STANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdf
STANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdfSTANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdf
STANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdfouyex
 
Perdes sotk 2017
Perdes sotk 2017 Perdes sotk 2017
Perdes sotk 2017 pancakarsa2
 
Rkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwaliRkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwalifionarazqa
 
Draft lpp des
Draft lpp desDraft lpp des
Draft lpp desNinuk Hp
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Orientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten okiOrientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten okihoyin rizmu
 

Similar to BAHAN TAYANG PPPK_pdf.pdf............................ (20)

RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdfRENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
RENJA KECAMATAN JENANGAN 2023.pdf
 
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
RKPD KAB PAKPAK BHARAT 2023
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi D...
 
Lppd2019
Lppd2019Lppd2019
Lppd2019
 
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
 
Orientasi dewan pali dan oi
Orientasi dewan pali dan oiOrientasi dewan pali dan oi
Orientasi dewan pali dan oi
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORG...
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Da...
 
Nomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdf
Nomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdfNomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdf
Nomor 71 Tahun 2018 tentang UPTD Puskesmas Dinkes PP dan KB.pdf
 
4119_PERWALI_14-2022.pdf
4119_PERWALI_14-2022.pdf4119_PERWALI_14-2022.pdf
4119_PERWALI_14-2022.pdf
 
STANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdf
STANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdfSTANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdf
STANDART PELAYANAN TAHUN 2022.pdf
 
Renstra BPBD
Renstra BPBDRenstra BPBD
Renstra BPBD
 
Perdes sotk 2017
Perdes sotk 2017 Perdes sotk 2017
Perdes sotk 2017
 
RKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdfRKPD Tahun 2024.pdf
RKPD Tahun 2024.pdf
 
Rkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwaliRkpd 2016 perwali
Rkpd 2016 perwali
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
Draft lpp des
Draft lpp desDraft lpp des
Draft lpp des
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Orientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten okiOrientasi dewan kabupaten oki
Orientasi dewan kabupaten oki
 

Recently uploaded

UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksKISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksdanzztzy405
 
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa IndonesiaSalinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesiasdn4mangkujayan
 
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfPerlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfjeffrisovana999
 
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptx
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptxASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptx
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptxAdrimanMulya
 
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptxAbidinMaulana
 
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningContoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningSamFChaerul
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Shary Armonitha
 
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHANKONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHANDevonneDillaElFachri
 

Recently uploaded (11)

Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
Abortion pills in Kuwait salmiyah [+966572737505 ] Get Cytotec in Kuwait city...
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
 
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkksKISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
KISI KISI PSAJ IPS KLS IX 2324.docskskkks
 
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa IndonesiaSalinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
Salinan PPT TATA BAHASA Bahasa Indonesia
 
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdfPerlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
Perlindungan Anak Dalam Hukum Perdata (2).pdf
 
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptx
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptxASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptx
ASUMSI DAN KARAKTERISTIK AKUNTANSI SYARIAH.pptx
 
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
514034136-Tugas-Modul-4-5-Komputer-Dan-Media-Pembelajaran.pptx
 
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotecAbortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
Abortion pills in Jeddah+966543202731/ buy cytotec
 
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data miningContoh Algoritma Asosiasi pada data mining
Contoh Algoritma Asosiasi pada data mining
 
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara user de...
 
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHANKONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
KONSEP DASAR ADVOKASI GIZI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
 

BAHAN TAYANG PPPK_pdf.pdf............................

  • 1. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DAN UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KONTRAK (PPPK) TAHUN 2024
  • 2. BIODATA NAMA : RATIH ADDANENGGAR, SSTP, M.Si NIP : 19830929 200112 2 001 PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA (IV/a) TMT. 1 OKTOBER 2020 JABATAN : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA UNIT KERJA : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA BANJARMASIN PENDIDIKAN : 1. D-IV : STPDN ANGK. XIII 2. S-2 : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA) E-MAIL : kelembagaan.org15@gmail.com INSTAGRAM : @ratihkaryadi PENGALAMAN KERJA : 1. PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH (2005-2009) 2. STAF BKD, DIKLAT KOTA BANJARMASIN (2009-2012) 3. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS TATA RUANG, CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN KOTA BANJARMASIN (2012-2014) 4. KASUBBAG UMUM DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN KOTA BANJARMASIN (2015-2016) 5. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SATPOLPP KOTA BANJARMASIN (2016) 6. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN (2017- 2019) 7. KASUBBAG KELEMBAGAAN BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA BANJARMASIN (2019) 8. KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA BANJARMASIN (2020-2021) 9. JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (2022-SEKARANG)
  • 3. • UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; • PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; • PERMENPANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional; • PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; • KEPMENDAGRI 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; • PERDA Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan PERDA Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin; • PERWALI Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PERWALI Banjarmasin Nomor 91 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin; • PERWALI Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan PERWALI Nomor 142 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERWALI Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; • PERWALI Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin; • PERWALI Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin; • PERWALI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kota Banjarmasin; • PERWALI YANG MENGATUR URAIAN TUGAS SELURUH PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN (DITETAPKAN TAHUN 2022) DASAR
  • 4. VISI DAN MISI WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARMASIN • Sesuai Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 : Visi Pembangunan Kota Banjarmasin pada periode 2021-2026 adalah “Banjarmasin BAIMAN dan Lebih Bermartabat” Dimana untuk pencapaian visi tersebut telah ditetapkan 6 misi pembangunan, yaitu : 1) meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan; 2) meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3) menguatkan ketertiban, ketenteraman dan keamanan masyarakat; 4) meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan; 5) mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya Banjar dalam sendi kehidupan masyarakat; 6) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
  • 5. PENGERTIAN ORGANISASI menurut KBBI • kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu; • kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut PERMENDAGRI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah • Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. • Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. • Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Menurut UU Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; • Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. • Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. STRUKTUR ORGANISASI menurut KBBI • sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan.
  • 6.
  • 8. SUSUNAN ORGANISASI Berdasarkan PERDA Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan PERDA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan PERDA Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah (Tipe B); 2. Sekretariat DPRD (Tipe A); 3. Inspektorat Daerah (Tipe B); 4. Dinas Pendidikan (Tipe A); 5. Dinas Kesehatan (Tipe B); 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Tipe A); 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Tipe B); 8. Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe A); 9. Dinas Sosial (Tipe A); 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A); 11.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Tipe A); 12.Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A); 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe A); 14.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (Tipe A);
  • 9. SUSUNAN ORGANISASI 15. Dinas Perhubungan (Tipe A); 16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Tipe A); 17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Tipe A); 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Tipe A); 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Tipe B); 20. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Tipe A); 21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Tipe A); 22. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Tipe C); 23. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Tipe A); 24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Tipe A); 25. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (Tipe B); 26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Tipe A); 27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Klasifikasi B); 28. Kecamatan Banjarmasin Utara (Tipe A); 29. Kecamatan Banjarmasin Selatan (Tipe A); 30. Kecamatan Banjarmasin Tengah (Tipe A); 31. Kecamatan Banjarmasin Timur (Tipe A); 32. Kecamatan Banjarmasin Barat (Tipe A).
  • 10. STAF AHLI Berdasarkan PERWALI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Staf Ahli Wali Kota Banjarmasin Pasal 2 (2) Staf Ahli adalah pembantu Walikota dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 3 (1) Staf Ahli terdiri dari 3 (tiga) bidang, sebagai berikut : a.Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan; b.Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi; dan c. Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik. (2) Masing-masing bidang Staf Ahli dijabat oleh 1 (satu) orang. • Berdasarkan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 95 ayat (2) staf ahli bupati/wali kota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. • Atau setara Kepala Dinas/ Badan Daerah Kabupaten/ Kota.
  • 11. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BADAN DAN DINAS Berdasarkan PERWALI Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan PERWALI Nomor 142 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERWALI Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Susunan UPTD Badan dan Dinas di Lingkungan Kota Banjarmasin : UPTD Dinas Pendidikan terdiri atas: 1. satuan pendidikan formal; dan 2. satuan pendidikan non formal. UPTD Dinas Kesehatan terdiri atas: 1.instalasi farmasi kelas A; dan 2.laboratorium kesehatan kelas A. UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas: 1.swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan kelas A; dan 2.swakelola pemeliharaan sungai dan drainase kelas A. UPTD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas pelayanan rumah susun dan sewa kelas A.
  • 12. UPTD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri atas: 1. tempat pendaratan ikan kelas A; 2. rumah potong hewan kelas A; 3. poliklinik hewan dan kebun binatang mini kelas A; 4. balai benih ikan kelas B; dan 5. balai benih hortikultura kelas B. UPTD Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas: 1. laboratorium lingkungan kelas A; dan 2. tempat pengelolaan akhir sampah basirih kelas A. UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas: 1. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin tengah kelas B; 2. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin timur kelas B; 3. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin selatan kelas B; 4. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin barat kelas B; dan 5. unit pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan banjarmasin utara kelas B. UPTD Dinas Perhubungan terdiri atas: 1. terminal kelas A; 2. pengujian kendaraan bermotor kelas A; 3. parkir kelas A; 4. pelabuhan dan penyeberangan kelas A; dan 5. pemeliharaan penerangan jalan umum dan penerangan jalan lingkungan kelas A.
  • 13. UPTD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja terdiri atas balai latihan kerja kelas A. UPTD Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas: 1. pasar sektor I kelas A; 2. pasar sektor II kelas A; dan 3. pasar sektor III kelas A. UPTD Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terdiri atas kawasan wisata kelas A. UPTD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri atas: 1. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin tengah kelas B; 2. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin timur kelas B; 3. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin selatan kelas B; 4. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin barat kelas B; dan 5. unit pelayanan pajak daerah kecamatan banjarmasin utara kelas B. UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas Perlindungan Perempuan dan Anak kelas B.
  • 14. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 15. puskesmas kuin raya; 16. puskesmas pelambuan; 17. puskesmas teluk dalam; 18. puskesmas pemurus dalam; 19. puskesmas alalak selatan; 20. puskesmas banjarmasin indah; 21. puskesmas kelayan timur; 22. puskesmas pekauman; 23. puskesmas karang mekar; 24. puskesmas 9 november; 25. puskesmas pekapuran raya; 26. puskesmas pemurus baru; dan 27. puskesmas sungai andai. 1. puskesmas kelayan dalam; 2. puskesmas terminal; 3. puskesmas kayu tangi; 4. puskesmas gadang hanyar; 5. puskesmas cempaka; 6. puskesmas beruntung raya; 7. puskesmas teluk tiram; 8. puskesmas basirih baru; 9. puskesmas cempaka putih; 10. puskesmas sungai jingah; 11. puskesmas s. parman; 12. puskesmas sungai mesa; 13. puskesmas alalak tengah; 14. puskesmas sungai bilu; Berdasarkan PERWALI Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin terdiri atas 27 Puskesmas yaitu sebagai berikut:
  • 16. STRUKTUR KELEMBAGAAN ORGANISASI Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan PERWALI Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah; 1. SETDA.pdf 2. Sekretariat DPRD; 2. SETWAN.pdf 3. Inspektorat Daerah; 3. INSPEKTORAT.pdf 4. Dinas Pendidikan; 4. DISDIK.pdf 5. Dinas Kesehatan; 5. DINKES.pdf 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 6. DPUPR.pdf 7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 7. DPRKP.pdf 8. Satuan Polisi Pamong Praja; 8. SATPOLPP.pdf 9. Dinas Sosial; 9. DINSOS.pdf 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 10. DP3A.pdf 11. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; 11. DKP3.pdf 12. Dinas Lingkungan Hidup; 12. DLH.pdf 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 13. DISDUKCAPIL.pdf 14. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat; 14. DPPKBPM.pdf 15. Dinas Perhubungan; 15. DISHUB.pdf 16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; 16. DISKOMINFOTIK.pdf 17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja; 17. DISKOPUMNAKER.pdf 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 18. DPMPTSP.pdf 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 19. DPK.pdf 20. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; 20. DISBUDPARPORA.pdf 21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 21. DISPERDAGIN.pdf 22. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 22. DISDAMKAR.pdf 23. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; 23. BPKPAD.pdf 24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 24. BAPPEDALITBANG.pdf 25. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan; 25. BKD, DIKLAT.pdf 26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 26. BAKESBANGPOL.pdf 27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 27. BPBD.pdf 28. Kecamatan Banjarmasin Utara; 29. Kecamatan Banjarmasin Selatan; 30. Kecamatan Banjarmasin Tengah; 31. Kecamatan Banjarmasin Timur; 32. Kecamatan Banjarmasin Barat. 28. KECAMATAN.pdf
  • 17. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH Struktur Organisasi RSUD diatur pada Perwali Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin sebagai berikut : RSUD Sultan Suriansyah.pdf UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BADAN DAN DINAS Struktur Organisasi UPTD diatur pada Perwali Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan PERWALI Nomor 142 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERWALI Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Bagan UPTD Kelas A UPTD KELAS A.pdf Bagan UPTD Kelas B UPTD KELAS B.pdf
  • 18. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Struktur organisasi Puskesmas diatur pada Perwali Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sebagai berikut : PUSKESMAS.pdf KELURAHAN Struktur organisasi Kelurahan diatur pada PERWALI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kota Banjarmasin sebagai berikut : KELURAHAN.pdf
  • 20. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah diatur pada PERWALI Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin sebagai berikut : 1. SEKRETARIAT DAERAH • Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi administratif, pembinaan dan pengendalian tugas perangkat daerah serta menyelenggarakan pelayanan administratif. • Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan pemerintah kota; b. koordinasi administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah; c. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, perumusan produk hukum daerah serta di bidang kesejahteraan masyarakat; d. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa; e. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan; dan f. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota.
  • 21. 2. SEKRETARIAT DPRD • Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. • Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan umum Sekretariat DPRD; c. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat DPRD; d. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan administrasi keuangan Sekretariat DPRD; e. perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan penyusunan perundang-undangan; f. perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan risalah; dan g. perumusan kebijakan, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 3. INSPEKTORAT • Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. • Inspektorat menyelenggarakan fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengawasan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; d. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, validasi, pemantauan serta bentuk pengawasan lainnya; e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu; f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi; g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; h. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan i. pengelolaan urusan kesekretariatan.
  • 22. 4. DINAS PENDIDIKAN • Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. • Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan sekolah dasar; e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan pendidikan sekolah menengah pertama; f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan.
  • 23. DINAS PENDIDIKAN PERWALI Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal; d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan g. pelaporan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar. a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar; b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar; c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar; d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar; e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar; f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kota; g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar; dan h. pelaporan di bidang kurikulum, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik, serta kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar.
  • 24. DINAS PENDIDIKAN PERWALI Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama; d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama; e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama. melaksanakan melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dansekolah menengah pertama; c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kota; f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan g. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
  • 25. 5. DINAS KESEHATAN • Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. • Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan e. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan. 6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan bidang jalan dan jembatan, sungai, drainase, cipta karya dan jasa konstruksi, pengawasan bangunan serta penataan ruang; c. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang jalan dan jembatan, sungai, drainase, cipta karya dan jasa konstruksi, pengawasan bangunan serta penataan ruang; d. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kota; e. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kota; f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan g. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 26. 7. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta pertanahan. • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota; c. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah; d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. pelaksanaan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penataan dan pengendalian kawasan permukiman; f. perumusan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan; g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pertanahan; h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan i. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 27. 8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA • Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. • Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi terdiri atas: a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pelindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; c. pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang/badan hukum yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; e. pelaksanaan kebijakan pelindungan masyarakat; f. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya; g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan. 9. DINAS SOSIAL • Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial. • Dinas Sosial mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kesejahteraan sosial; d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi rehabilitasi penyandang masalah sosial; e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bantuan kesejahteraan sosial; f. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan g. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 28. 10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis tentang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga; b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang pemenuhan hak anak; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang perlindungan perempuan; d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang perlindungan khusus anak; e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan f. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan. 11. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan; b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional ketersediaan dan distribusi pangan; c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional konsumsi dan keamanan pangan; d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional peternakan dan kesehatan hewan; e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional perikanan f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional pertanian; g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan h. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 29. 12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP • Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. • Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup; b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan dan pelaporan serta pengkajian AMDAL, UKL, UPL; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan; d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian evaluasi pengawasan dan pengendalian pencemaran, limbah B3 dan kerusakan lingkungan; e. perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan dan kebersihan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan dan kebersihan serta proses pengelolaannya; g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, penataan dan pengawasan lingkungan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkutan sampah dan tempat pembuangan akhir; h. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi peningkatan lingkungan dan pelayanan kebersihan; i. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap penataan lingkungan dan pengelolaan sampah; j. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi bidang pertamanan, sarana dan prasarana teknis operasional dinas; k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan l. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 30. 13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi terdiri atas: a. pelaksanaan koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama pada kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam; b. pelaksanaan koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama pada kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; c. pelaksanaan koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di kota dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan; penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di kota; d. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan; e. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; f. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil; g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada kecamatan dan kelurahan;
  • 31. h. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting; i. penerimaan dan permintaan data kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; j. fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan; k. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan; l. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan; m.pelaksanaan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi; n. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat; o. penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; p. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama pada kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan; q. pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan; r. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan s. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 32. 14. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan masyarakat dan desa. • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat serta pengendalian penduduk dan informasi data sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi keluarga berencana; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi keluarga sejahtera; d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemberdayaan masyarakat; e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi data; f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan g. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 33. 15. DINAS PERHUBUNGAN • Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. • Dinas Perhubungan mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, serta keselamatan lalu lintas jalan dan sungai; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, serta keselamatan lalu lintas jalan dan sungai; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana, serta keselamatan lalu lintas jalan dan sungai; d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan e. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan. 16. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK • Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. • Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; b. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pengelolaan informasi publik; c. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pengelolaan komunikasi publik; d. pelaksanaan kebijakan dan pengawasan pengelolaan aplikasi informatika; e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik sektoral dan persandian; f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan g. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 34. 17. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta tenaga kerja. • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi; d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan usaha mikro; e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan penempatan kerja; f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial; g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan h. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 35. 18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal serta perizinan dan non perizinan; b. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan, pengembangan dan pengendalian penanaman modal; c. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengendalian program promosi penanaman modal; d. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian program, pengelolaan data dan informasi; e. perumusan kebijakan operasional koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan A; f. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan B; g. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pelayanan perizinan dan non perizinan C; h. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengaduan, kebijakan dan pelaporan penanaman modal; i. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan inovasi pelayanan; j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan k. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 36. 19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan kepustakaan; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan dan penyusunan kearsipan; d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan e. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 37. 20. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OALHRAGA DAN PARIWISATA • Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata; • Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kebudayaan; d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kapasitas daya saing kepemudaan; e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kapasitas daya saing keolahragaan; f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kapasitas kepramukaan; g. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; h. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pemasaran pariwisata; i. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan k. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 38. 21. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN • Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian. • Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrologian, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrologian, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian; c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan usaha perdagangan, promosi dan pengembangan perdagangan dan monitoring pengendalian pendaftaran perusahaan, barang beredar dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (HANPOKTING); d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan tera dan tera ulang, pengawasan, penyidikan kemetrologian dan fasilitasi sarana dan prasarana serta penyajian data dan informasi kemetrologian; e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pasar; f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap industri logam, mesin, elektronika dan alat transportasi, industri hasil pertanian, kimia, tekstil dan aneka; g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis daerah; dan h. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 39. 22. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi terdiri atas: a. penyelenggaraan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kota; b. penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; c. penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran; d. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran; e. penyelenggaraan inspeksi peralatan proteksi kebakaran; f. penyelenggaraan investigasi kejadian kebakaran; g. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana; h. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; i. penyelenggaraan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran; j. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran; k. penyelenggaraan pendataan dan verifikasi factual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran; l. penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi; m. penyelenggaraan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; n. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan o. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 40. 23. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH • Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. • Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota; b. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendataan dan penetapan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya; c. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi penagihan dan pengawasan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah lainnya; d. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan anggaran; e. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan; f. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan perbendaharaan; g. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi akuntansi keuangan daerah; h. perumusan kebijakan operasional, koordinasi pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi pengelolaan barang milik daerah; i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan j. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan.
  • 41. 24. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah; b. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan daerah; c. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana perekonomian dan budaya daerah; d. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana kesejahteraan sosial, pemerintahan dan pembangunan manusia; e. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana infrastruktur dan kewilayahan daerah; f. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penyusunan rencana makro pembangunan daerah; g. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah; h. pelaksanaan kebijakan dan pengendalian penelitian, pengkajian, dan pengembangan daerah; i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan j. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 42. 25. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN • Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. • Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis manajemen ASN sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Wali Kota; b. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; c. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan mutasi dan promosi ASN; d. perumusan kebijakan operasional, operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; e. perumusan kebijakan operasional, operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kesejahteraan dan tunjangan ASN; f. perumusan kebijakan operasional, operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan kompetensi ASN; g. perumusan kebijakan operasional, koordinasi, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan sumber daya manusia; h. perumusan kebijakan operasional, operasional, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional; i. pembinaan, pengendalian dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan j. pembinaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 43. 26. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. • Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewasapadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewasapadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah; dan f. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 44. 27. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH • Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan sub urusan bencana. • Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi terdiri atas: a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; c. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah; d. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian kedaruratan dan logistik bencana daerah; e. pelaksanaan kebijakan dan pengoordinasian rehabilitasi dan rekonstruksi bencana daerah; f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan g. pengelolaan dan pengendalian kesekretariatan.
  • 45. 28. KECAMATAN • Kecamatan mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangungan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Wali Kota, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. • Kecamatan mempunyai fungsi terdiri atas: a. penyelenggaraan pemerintahan umum, melakukan pembinaan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat; b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan berkoordinasi dengan unit terkait; c. penyelenggaraan dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan pada tingkat kecamatan;. d. penyelenggaraan dan peningkatan kesejahteraan sosial; e. pelayanan kepada Wali Kota dalam penyiapan informasi mengenai wilayah kecamatan yang di butuhkan dalam perumusan kebijakan; f. pelaksanaan tugas-tugas Wali Kota yang dilimpahkan kewenangannya kepada camat sesuai bidang tugasnya; dan g. pengelolaan urusan kesekretariatan.
  • 46. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH Tugas dan Fungsi RSUD Sultan Suriansyah diatur pada Perwali Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin sebagai berikut : • RSUD Sultan Suriansyah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan Kesehatan, khususnya pelayanan Kesehatan perorangan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan. • RSUD Sultan Suriansyah menyelenggarakan fungsi terdiri atas: a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan RSUD Sultan Suriansyah; b. penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan pemberian pelayanan kesehatan; d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sertapenapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang Kesehatan; dan e. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, fasilitasi hukum dan perencanaan RSUD Sultan Suriansyah.
  • 47. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BADAN DAN DINAS Tugas dan Fungsi UPTD diatur pada PERWALI Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan PERWALI Nomor 142 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERWALI Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; 1. Satuan Pendidikan Formal • Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar pada setiap jenjang dan jenis pendidikan pada lembaga pendidikan formal di lingkungan pemerintah kota. • Satuan Pendidikan Formal mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan belajar dan mengajar pada lembaga pendidikan formal; b. melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar; c. pelaksanaan kerjasama dengan unit/ instansi dan orang tua murid dalam kegiatan belajar dan mengajar; dan d. pelaksanaan kegiatan administrasi. 2. Satuan Pendidikan Non Formal • Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan non formal. • Satuan Pendidikan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan belajar dan mengajar pada lembaga pendidikan non formal; b. melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar; c. pelaksanaan kerjasama dengan unit/ instansi dan orang tua murid dalam kegiatan belajar dan mengajar; dan d. pelaksanaan kegiatan administrasi.
  • 48. SATUAN PENDIDIKAN Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional • Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. • Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. • Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Pasal 1 • Sanggar Kegiatan Belajar atau sebutan lainnya selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis daerah kabupaten/ kota. Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 2 1) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada dinas daerah kabupaten atau kota yang menyelenggarakan urusan pendidikan. 2) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD dan SMP.
  • 49. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal,dan/atau informal. 3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. 4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 2 (1) Satuan PAUD dapat didirikan oleh: a. pemerintah kabupaten/kota; b. pemerintah desa; c. orang perseorangan; d. kelompok orang; atau e. badan hukum.
  • 50. 3. Instalasi Farmasi • Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya serta menerima, menyimpan dan pengeluaran barang. • Instalasi Farmasi mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan; b. analisis kebutuhan dan pengadaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan; c. penyimpanan dan pendistribusian obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya pada unit-unit pelayanan kesehatan; d. pemeliharaan mutu persediaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan; e. pencatatan dan evaluasi mengenai ketersediaan/ penggunaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan; f. pemberian informasi mengenai pengelolaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan; dan g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
  • 51. 4. Laboratorium Kesehatan • Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan secara Laboratoris di bidang pelayanan kesehatan (pemeriksaan sampel klinik penunjang diagnostik), pemeriksaan sampel lingkungan, pengambilan sampel, dan pemeriksaan yang ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan lainnya. • Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pemerikaan laboratoris pelayanan kesehatan; b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi lingkungan; c. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kimia lingkungan; d. pelaksanaan pemeriksaan/pengukuran kualitas fisika lingkungan; e. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium patologi klinik (hematologi, kimia klinik, toksikologi, imunologi/serologi dan mikrobiologi klinik) f. pelaksanaan pengambilan sampel klinik dan sampel lingkungan; g. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium; dan h. pengelolaan urusan ketatausahaan. 5. Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan • Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pelaksanaan swakelola pemeliharaan dan perbaikan jalan dan jembatan wilayah Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Swakelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi : • penyusunan rencana kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan; a. analisis dan penyediaan kebutuhan material, tenaga kerja serta peralatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan; b. pelaksanaan kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan ; c. pelaksanaan administrasi swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan; d. pemantauan kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan; dan e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
  • 52. 6. Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase • Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase mempunyai tugas melaksanakan swakelola pemeliharaan sungai dan drainase serta pengendalian daya rusak air pada infrastruktur dan lingkungan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. • Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase; b. pelaksanaan swakelola pemeliharaan sungai dan drainase; c. pengendalian daya rusak air pada infrastruktur dan lingkungan lainnya; d. analisis dan penyediaan kebutuhan material, tenaga kerja serta peralatan Swakelola Pemeliharaan Sungai dan Drainase; e. pelaksanaan administrasi pelaksanaan penanganan pemeliharaan sungai dan drainase yang akan dilakukan secara swakelola; f. pelaksanaan pemantauan kegiatan swakelola pemeliharaan sungai dan drainase; dan g. pengelolaan urusan ketatausahaan. 7. Pelayanan Rumah Susun dan Sewa • Pelayanan Rumah Susun dan Sewa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah susun dan sewa. • Pelayanan Rumah Susun dan Sewa mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan rumah susun dan sewa; b. pelaksanaan sosialisasi dan pengenalan rumah susun dan sewa; c. pelaksanaan Manajemen Operasional Penghunian rumah susun dan sewa; d. pengelolaan konflik internal dan eksternal serta pengembangan harmonisasi hubungan penghuni dan masyarakat; e. pemantauan pengelolaan rumah susun dan sewa; dan f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
  • 53. 8. Tempat Pendaratan Ikan • Tempat Pendaratan Ikan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dalam pendaratan dan penimbangan ikan hasil tangkapan. • Tempat Pendaratan Ikan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pendaratan dan penimbangan ikan hasi tangkapan; b. pelayanan kegiatan pendaratan ikan dengan pihak terkait; c. pelayanan penimbangan ikan hasil tangkapan; d. pengelolaan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat pendaratan ikan; e. pemantauan kegiatan pendaratan dan penimbangan ikan hasil tangkapan; dan f. pengelolaan urusan ketatausahaan. 9. Rumah Potong Hewan • Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan hewan serta penyediaan daging ASUH (aman, sehat, utuh dan halal). • Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan rumah potong hewan; b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan rumah potong hewan; c. pemeriksaan kesehatan hewan siap potong; d. pemotongan hewan; e. pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas Rumah Potong Hewan; f. pengawasan terhadap kebersihan sanitasi dan lingkungan Rumah Potong Hewan; dan g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
  • 54. 10. Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini • Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan serta pengembangan kebun binatang mini. • Poliklinik Hewan dan Kebun Binatang Mini mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan serta pengembangan kebun binatang mini; b. pelayanan kesehatan hewan; c. pengelolaan dan pengembangan kebun binatang mini; d. pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfataan fasilitas kesehatan hewan; e. pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas kebun binatang mini; f. pengawasan terhadap kebersihan lingkungan poliklinik hewan dan kebun binatang mini; g. fasilitasi sarana rekreasi dan pendidikan bagi masyarakat; dan h. pengelolaan urusan ketatausahaan. 11. Balai Benih Ikan • Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembenihan ikan dan penyediaan bibit ikan. • Balai Benih Ikan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan produksi benih ikan; b. pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi perbenihan dan distribusi benih; c. pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi pemberantasan hama dan penyakit serta pelestarian sumber daya ikan; d. pemantauan mutu benih ikan; e. pemantauan ketersediaan bibit ikan; dan f. pengelolaan urusan ketatausahaan.
  • 55. 12. Balai Benih Hortikultura • Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan produksi benih, pengembangan teknologi serta informasi perbenihan. • Balai Benih Hortikultura mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan penyediaan dan produksi benih tanaman hortikultura; b. penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura; c. pusat informasi teknologi tanaman hortikultura; d. pelatihan tanaman hortikultura; dan e. pengelolaan urusan ketatausahaan. 13. Laboratorium Lingkungan • Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional teknis laboratorium dan uji sampel lingkungan hidup. • Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pengujian laboratoris sampel lingkungan hidup; b. pengambilan sampel lingkungan hidup; c. pengesahan hasil uji laboratoris sampel lingkungan hidup; d. pemeliharaan dan perawatan perangkat laboratorium pengujian; e. pelaksanaan kalibrasi alat uji laboratoris secara berkala; f. penerapan standar mutu hasil pengujian laboratoris sampel lingkungan hidup; dan g. pengelolaan urusan ketatausahaan.
  • 56. 14. Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih • Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di TPA Basirih. • Tempat Pengelolaan Akhir Sampah Basirih mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan akhir sampah; b. pendataan, pengukuran dan pemilahan sampah; c. pengolahan dan pemanfaatan hasil olahan sampah; d. pengurangan dan pemusnahan sampah; e. pelaksanaan daur ulang sampah; f. pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan sampah; g. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; dan h. pengelolaan urusan ketatausahaan. 15. Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan • Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. • Unit Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan; b. pelayanan pendaftaran penduduk; c. pelayanan pencatatan sipil; dan d. pengelolaan urusan ketatausahaan.
  • 57. 16. Terminal • Terminal mempunyai tugas mengelola, memelihara, memberikan pelayanan angkutan dan penertiban penumpang. • Terminal mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan angkutan dan penertiban penumpang; b. pengaturan pelayanan kendaraan umum angkutan kota dan pedesaan; c. pelayanan dan pengaturan angkutan penumpang; d. penertiban dan pengawasan angkutan penumpang; e. penertiban lingkungan terminal; f. pemeliharaan fasilitas terminal; dan g. pengelolaan urusan ketatausahaan; 17. Pengujian Kendaraan Bermotor • Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor secara berkala. • Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan kegiatan pengujian terhadap kendaraan bermotor b. pelaksanaan pemeriksanaan kendaraan bermotor; c. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor; d. pelaksanaan akreditasi sarana uji secara berkala; dan e. pengelolaan urusan ketatausahaan.
  • 58. 18. Parkir • Parkir mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, penataan dan pemantauan pengelolaan perparkiran. • Parkir mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan perparkiran; b. penetapan kawasan parkir; c. pelaksanaan pelayanan parkir umum; d. pelaksanaan pelayanan parkir khusus; e. penertiban terhadap kawasan parkir; f. bimbingan dan pemantauan kepada para pengelola parkir; dan g. pengelolaan urusan ketatausahaan. 19. Pelabuhan dan Penyeberangan • Pelabuhan dan Penyeberangan mempunyai tugas mengelola dan memberikan pelayanan kepelabuhan dan penyeberangan, pembinaan dan pengawasan kepada operator kapal sungai di wilayah pelabuhan dan penyeberangan, serta penertiban dan pengawasan di wilayah pelabuhan dan penyeberangan. • Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan pelabuhan dan penyeberangan; b. pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap sarana dan prasarana wilayah pelabuhan; c. pengaturan tambat kapal di dermaga; d. pengaturan dan pengawasan keluar masuk kapal penyeberangan; e. pengelolaan dan pelayanan terhadap penumpang dan barang di wilayah pelabuhan; f. pengawasan kapal dan administrasi, pengecekan manifest muatan baik penumpang maupun barang serta pemberian persetujuan berlayar; g. pengawasan fisik kapal terhadap kegiatan bongkar muat dan stabilitas kapal; h. pengamanan dan penertiban kawasan pelabuhan dan penyeberangan; dan i. pengelolaan urusan ketatausahaan.
  • 59. 20. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan • Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan penerangan jalan umum dan lingkungan Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran unit Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan; b. pelaksanaan penyediaan penerangan jalan umum; c. pelaksanaan penyediaan penerangan jalan lingkungan; d. pelaksanaan administrasi penyediaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan; e. pelaksanaan pemantauan kegiatan penyediaan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan; dan f. pengelolaan urusan ketatausahaan. 21. Balai Latihan Kerja • Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon tenaga kerja/pencari kerja dan peningkatan keterampilan pekerja. • Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pengembangan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja; b. pelaksanaan kerjasama dan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja c. pelaksanaan kerjasama & pelatihan keterampilan bagi pekerja; d. pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pemagangan calon tenaga kerja dan pencari kerja; e. inventarisasi dan indentifikasi kebutuhan pelatihan kerja; f. pengkajian dan penerapan teknologi dan sistem kerja; g. pembinaan, pelatihan dan bimbingan kerja bagi calon pencari kerja; h. sosialisasi dan penyuluhan jenis pelatihan; i. pemasaran calon tenaga kerja hasil pelatihan; dan j. pengelolaan urusan ketatausahaan.
  • 60. 22. Pasar Sektor • Pasar Sektor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar. • Pasar Sektor mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pelayanan teknis masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar; b. pelaksanaan pelayanan teknis masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar; c. pengelolaan ketertiban dan keamanan serta kebersihan pasar; d. pemantauan kegiatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar; dan e. pengelolaan urusan ketatausahaan. 23. Kawasan Wisata • Kawasan Wisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata. • Kawasan Wisata mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan kawasan wisata; b. penataan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan kawasan wisata; c. pengembangan dan pelestarian budaya sungai; d. pengembangan dan pelayanan informasi terpusat kepariwisataan; e. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kawasan wisata; f. pengelolaan kebersihan dan kenyamanan kawasan wisata; g. penertiban dan pengamanan kawasan wisata; dan h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
  • 61. 24. Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan • Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan pajak daerah di wilayah kecamatan. • Unit Pelayanan Pajak Daerah Kecamatan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pemungutan pajak daerah di wilayah kecamatan; b. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan potensi dan wajib pajak daerah di wilayah kecamatan; c. pelaksanaan pengembangan dan pelayanan informasi perpajakan daerah di wilayah kecamatan; d. pelayanan pembayaran pajak daerah di wilayah kecamatan; e. pelaksanaan penagihan pajak daerah di wilayah kecamatan; f. pemantauan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak-pajak daerah; dan g. pengelolaan urusan ketatausahaan. 25. Perlindungan Perempuan dan Anak • Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. • Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan layanan perlindungan perempuan dan anak; b. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat; c. pelaksanaan layanan penjangkauan korban; d. pelaksanaan layanan pengelolaan kasus; e. pelaksanaan layanan penampungan sementara; f. pelaksanaan layanan mediasi; g. pelaksanaan layanan pendampingan korban; dan h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
  • 62. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Tugas dan Fungsi Puskesmas diatur pada PERWALI Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin sebagai berikut : • Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. • Puskesmas mempunyai fungsi terdiri atas: a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. KELURAHAN Tugas dan Fungsi Kelurahan diatur pada PERWALI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kota Banjarmasin sebagai berikut: • Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh lurah, dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat. • Kelurahan mempunyai fungsi terdiri atas: a. penyelenggaraan, pengoordinasian dan evaluasi di bidang pemerintahan kelurahan; b. penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat; c. penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan fasilitasi di bidang ekonomi dan pembangunan; d. penyelenggaraan, pembinaan, pemeliharaan dan monitoring ketentraman dan ketertiban umum; e. penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
  • 63. PERWALI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN • Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (PERWALI Nomor 67 Tahun 2022) • Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (PERWALI Nomor 55 Tahun 2022) • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PERWALI Nomor 16 Tahun 2022) • Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (PERWALI Nomor 61 Tahun 2022) • Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (PERWALI Nomor 54 Tahun 2022) • Dinas Perdagangan dan Perindustrian (PERWALI Nomor 48 Tahun 2022) • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PERWALI Nomor 51 Tahun 2022) • Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (PERWALI Nomor 41 Tahun 2022) • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (PERWALI Nomor 53 Tahun 2022) • Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (PERWALI Nomor 50 Tahun 2022) • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (PERWALI Nomor 56 Tahun 2022) • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (PERWALI Nomor 62 Tahun 2022) • Kecamatan (PERWALI Nomor 42 Tahun 2022) • Sekretariat Daerah (PERWALI Nomor 46 Tahun 2022) • Sekretariat DPRD (PERWALI Nomor 49 Tahun 2022) • Inspektorat (PERWALI Nomor 65 Tahun 2022) • Dinas Pendidikan (PERWALI Nomor 63 Tahun 2022) • Dinas Kesehatan (PERWALI Nomor 66 Tahun 2022) • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PERWALI Nomor 58 Tahun 2022) • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERWALI Nomor 43 Tahun 2022) • Satuan Polisi Pamong Praja (PERWALI Nomor 57 Tahun 2022) • Dinas Sosial (PERWALI Nomor 44 Tahun 2022) • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PERWALI Nomor 52 Tahun 2022) • Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (PERWALI Nomor 59 Tahun 2022) • Dinas Lingkungan Hidup (PERWALI Nomor 45 Tahun 2022) • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PERWALI Nomor 47 Tahun 2022) • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (PERWALI Nomor 64 Tahun 2022) • Dinas Perhubungan (PERWALI Nomor 60 Tahun 2022)