Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerahArie Maulana
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dan langkah strategis untuk mengatasi kendala dan tantangannya, dengan fokus pada pengelolaan pajak daerah, transfer, dan keuangan daerah. Dokumen ini juga memaparkan perkembangan aliran dana transfer pemerintah pusat ke daerah serta kebijakan pinjaman daerah.
Dokumen tersebut merangkum outlook ekonomi Indonesia tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik namun masih lemah. Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi dengan tingkat inflasi, pengangguran dan kemiskinan yang terkendali. Pemerintah terus melaksanakan berbagai kebijakan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan melalui percepatan proyek infrastruktur dan deregulasi bisnis.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ek...Deady Rizky Yunanto
Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah selama periode 2008-2012 di 33 provinsi di Indonesia. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa PAD, DBH, dan DAU berpengaruh positif sedangkan DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekon
Dokumen tersebut membahas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang dari tahun 2006-2010. Sumber pendapatan utama berasal dari dana perimbangan sebesar rata-rata 90,7% per tahun, sedangkan kontribusi PAD rata-rata 3,86% per tahun. Untuk meningkatkan PAD diperlukan optimalisasi potensi ekonomi daerah dan perbaikan administrasi perpajakan. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan pelayanan
1. Sepuluh provinsi dengan dana transfer terbesar dari pusat pada 2022 adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Barat, dan Papua. Komponen dana transfer terbesar kebanyakan berasal dari Dana Alokasi Umum.
2. Sepuluh provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah terbesar pada 2022 adalah DKI Jakarta
Fgd bank indonesia keb fiskal dalam kerangka otonomi daerahArie Maulana
Dokumen tersebut membahas tentang evaluasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dan langkah strategis untuk mengatasi kendala dan tantangannya, dengan fokus pada pengelolaan pajak daerah, transfer, dan keuangan daerah. Dokumen ini juga memaparkan perkembangan aliran dana transfer pemerintah pusat ke daerah serta kebijakan pinjaman daerah.
Dokumen tersebut merangkum outlook ekonomi Indonesia tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik namun masih lemah. Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi dengan tingkat inflasi, pengangguran dan kemiskinan yang terkendali. Pemerintah terus melaksanakan berbagai kebijakan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan melalui percepatan proyek infrastruktur dan deregulasi bisnis.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ek...Deady Rizky Yunanto
Penelitian ini menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah selama periode 2008-2012 di 33 provinsi di Indonesia. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa PAD, DBH, dan DAU berpengaruh positif sedangkan DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekon
Dokumen tersebut membahas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang dari tahun 2006-2010. Sumber pendapatan utama berasal dari dana perimbangan sebesar rata-rata 90,7% per tahun, sedangkan kontribusi PAD rata-rata 3,86% per tahun. Untuk meningkatkan PAD diperlukan optimalisasi potensi ekonomi daerah dan perbaikan administrasi perpajakan. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan pelayanan
1. Sepuluh provinsi dengan dana transfer terbesar dari pusat pada 2022 adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Aceh, Sumatera Barat, dan Papua. Komponen dana transfer terbesar kebanyakan berasal dari Dana Alokasi Umum.
2. Sepuluh provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah terbesar pada 2022 adalah DKI Jakarta
Dokumen tersebut membahas tentang pelajaran yang dapat diambil dari kasus kebangkrutan Kota Detroit beserta penyebabnya. Beberapa poin penting yang disebutkan antara lain: (1) Detroit mengalami defisit fiskal berkelanjutan akibat penurunan pendapatan dan krisis keuangan, (2) tingginya beban legacy cost dan utang, dan (3) Detroit mengajukan permohonan kebangkrutan berdasarkan Chapter 9 untuk merestrukturisasi utangnya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
APBN merupakan instrumen penting untuk mencapai perbaikan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial serta bertujuan bernegara. Kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2017 dirancang agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2017, dengan tetap menjaga azas kehati-hatian dan efektivitas pelaksanaannya.
Kebijakan tersebut dijabarkan melalui:
#Belanja yang lebih produktif
#Subsidi yang lebih tepat sasaran
#Penguatan desentralisasi fiskal
#Optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis
#Fokus pada kesinambungan fiskal.
APBN 2017 disepakati pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Oktober 2016.
Terlampir ringkasan beberapa pos dan komponen APBN 2017 dari Nota Keuangan dan APBN 2017 (452 hlm).
Dokumen tersebut memberikan analisis mengenai sumber-sumber penerimaan daerah Kota Bontang di Kalimantan Timur. Ia menjelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dokumen ini mengan
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi utang negara Indonesia pada tahun 2011 yang mencapai Rp1,8 triliun dan sumber-sumber pembiayaannya seperti ekspor, utang, bantuan luar negeri, dan investasi asing. Dokumen tersebut juga membahas mengenai masalah dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi utang luar negeri Indonesia.
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerahPriyo Hari Adi
Priyo Hari Adi meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan, dan pendapatan asli daerah di kabupaten dan kota di Jawa-Bali. Ia menguji dampak perubahan alokasi belanja terhadap pertumbuhan ekonomi dan PAD serta hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan PAD."
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Tony Hidayat
DPR telah mengesahkan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2018 pada Sidang Paripurna Rabu, 25 Oktober 2017. Target pendapatan negara adalah sebesar Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7 triliun.
APBN 2018 disusun berdasarkan asumsi makro antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,2 persen, dan nilai tukar Rp13.400 per dolar AS.
Kemudian asumsi makro lainnya mencakup harga minyak mentah Indonesia (ICP) minyak USD48 per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.200 ribu barel setara minyak per hari.
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ringkasan dokumen tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 yang mencakup total pendapatan sebesar Rp535 triliun, total belanja Rp617 triliun sehingga terjadi defisit Rp81 miliar. Defisit tersebut akan ditutupi dengan sisa anggaran tahun sebelumnya Rp16 miliar dan pinjaman daerah Rp65 miliar.
Dokumen ini berisi ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2012 yang mencakup pendapatan sebesar Rp302,6 miliar, belanja sebesar Rp328,1 miliar sehingga terjadi defisit Rp25,4 miliar. Defisit ini akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp27,3 miliar.
Dokumen ini membahas pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pandeglang. Secara simultan, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara parsial, hanya Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan. Terdapat pengaruh besar Dana Alok
Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004Ar Tinambunan
Dokumen ini membahas analisis terhadap ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat antara tahun 2000-2004. Analisis menggunakan tiga alat yaitu shift-share, location quotient, dan tipologi klassen untuk mengidentifikasi sektor potensial. Hasilnya menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Kebijakan yang direkomendasikan berfokus pada pengembangan pertanian dan agribisnis.
Dokumen tersebut membahas tentang pelajaran yang dapat diambil dari kasus kebangkrutan Kota Detroit beserta penyebabnya. Beberapa poin penting yang disebutkan antara lain: (1) Detroit mengalami defisit fiskal berkelanjutan akibat penurunan pendapatan dan krisis keuangan, (2) tingginya beban legacy cost dan utang, dan (3) Detroit mengajukan permohonan kebangkrutan berdasarkan Chapter 9 untuk merestrukturisasi utangnya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
APBN merupakan instrumen penting untuk mencapai perbaikan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial serta bertujuan bernegara. Kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2017 dirancang agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2017, dengan tetap menjaga azas kehati-hatian dan efektivitas pelaksanaannya.
Kebijakan tersebut dijabarkan melalui:
#Belanja yang lebih produktif
#Subsidi yang lebih tepat sasaran
#Penguatan desentralisasi fiskal
#Optimalisasi penerimaan negara yang lebih realistis
#Fokus pada kesinambungan fiskal.
APBN 2017 disepakati pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Oktober 2016.
Terlampir ringkasan beberapa pos dan komponen APBN 2017 dari Nota Keuangan dan APBN 2017 (452 hlm).
Dokumen tersebut memberikan analisis mengenai sumber-sumber penerimaan daerah Kota Bontang di Kalimantan Timur. Ia menjelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil usaha daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dokumen ini mengan
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi utang negara Indonesia pada tahun 2011 yang mencapai Rp1,8 triliun dan sumber-sumber pembiayaannya seperti ekspor, utang, bantuan luar negeri, dan investasi asing. Dokumen tersebut juga membahas mengenai masalah dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi utang luar negeri Indonesia.
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerahPriyo Hari Adi
Priyo Hari Adi meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan, dan pendapatan asli daerah di kabupaten dan kota di Jawa-Bali. Ia menguji dampak perubahan alokasi belanja terhadap pertumbuhan ekonomi dan PAD serta hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan PAD."
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018Tony Hidayat
DPR telah mengesahkan RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun 2018 pada Sidang Paripurna Rabu, 25 Oktober 2017. Target pendapatan negara adalah sebesar Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7 triliun.
APBN 2018 disusun berdasarkan asumsi makro antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,2 persen, dan nilai tukar Rp13.400 per dolar AS.
Kemudian asumsi makro lainnya mencakup harga minyak mentah Indonesia (ICP) minyak USD48 per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.200 ribu barel setara minyak per hari.
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ringkasan dokumen tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 yang mencakup total pendapatan sebesar Rp535 triliun, total belanja Rp617 triliun sehingga terjadi defisit Rp81 miliar. Defisit tersebut akan ditutupi dengan sisa anggaran tahun sebelumnya Rp16 miliar dan pinjaman daerah Rp65 miliar.
Dokumen ini berisi ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2012 yang mencakup pendapatan sebesar Rp302,6 miliar, belanja sebesar Rp328,1 miliar sehingga terjadi defisit Rp25,4 miliar. Defisit ini akan ditutupi dengan penerimaan pembiayaan dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp27,3 miliar.
Dokumen ini membahas pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Pandeglang. Secara simultan, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara parsial, hanya Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan. Terdapat pengaruh besar Dana Alok
Kajian terhadap Ekonomi Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, 2000-2004Ar Tinambunan
Dokumen ini membahas analisis terhadap ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat antara tahun 2000-2004. Analisis menggunakan tiga alat yaitu shift-share, location quotient, dan tipologi klassen untuk mengidentifikasi sektor potensial. Hasilnya menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Kebijakan yang direkomendasikan berfokus pada pengembangan pertanian dan agribisnis.
2015 juli 01_sumardi_analisis keuda_kua ppas_magetan_2016_pendapatan daerahSumardi Wiryosumarto
Dokumen tersebut membahas tentang pembahasan dokumen KUA-PPAS Kabupaten Magetan tahun 2016. Terdapat beberapa poin pembahasan seperti sejarah penyusunan KUA-PPAS, keterkaitannya dengan dokumen lain, format KUA-PPAS, analisis kinerja keuangan daerah, dan analisis kinerja pendapatan daerah.
Kendala Dan Capaian Program Penanggulangan Kemiskinan 2009khoiril anwar
Dokumen tersebut membahas program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dari tahun 2007-2010. Terdapat kendala koordinasi antar program dan departemen, namun ada peningkatan anggaran, jumlah sasaran, dan cakupan program. Program-program utama meliputi bantuan sosial, pendidikan, beras subsidi, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UMK.
Pemerintah menyampaikan strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui sinergi perencanaan pusat dan daerah, menghadapi perlambatan ekonomi global, dan mendorong pertumbuhan berkualitas. Strategi nasional meliputi pembangunan infrastruktur, reformasi, dan kawasan ekonomi untuk meningkatkan daya saing di seluruh wilayah.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang tinjauan dan proyeksi perekonomian Lampung tahun 2021. Secara singkat, perekonomian Lampung tahun 2020 terkontraksi 1,67% akibat pandemi, namun diperkirakan akan membaik pada 2021 dengan pertumbuhan antara 3-4% ditopang pemulihan harga komoditas dan perdagangan global. Beberapa risiko yang dapat mempengaruhi proyeksi tersebut adalah berlangsungnya pembatasan kegiatan ak
Menuju Ekonomi Jambi yang Agile dengan pemanfaatan Interregional Input Output Disampaikan dalam Sosialisasi Tabel Input Output Provinsi Jambi Tahun 2016 Dr. Ateng Hartono Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik
Dokumen tersebut membahas tentang transformasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Utara untuk mewujudkan Lampung Utara yang aman, agamis, maju dan sejahtera. Dibahas pencapaian makroekonomi Lampung Utara, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta tinjauan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lampung Utara.
UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mencapai pemerataan layanan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia. UU ini mengatur empat pilar utama yaitu penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, pengurangan ketimpangan antar daerah, dan harmonisasi kebijak
Buku ini membahas pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Terdiri dari tiga bagian yaitu konsep ekosistem mangrove, fungsi dan jasa ekosistem, serta pengelolaan ekosistem mangrove. Buku ini menyajikan informasi relevan dengan pengelolaan zona pesisir secara berkelanjutan dan menghimpun data dari berbagai sumber terpercaya. Diharapkan buku ini dapat dimanfaatkan untuk memahami pengelolaan ekosistem mang
Karl Popper memperkenalkan teori falsifikasi sebagai pendekatan ilmiah yang lebih baik daripada verifikasi. Ia berargumen bahwa verifikasi tidak dapat membuktikan kebenaran mutlak suatu teori, sementara falsifikasi dapat membuktikan kekeliruan teori dengan menemukan satu pengecualian. Popper mencontohkan bahwa penemuan air menyusut pada 0-4 derajat Celcius membuktikan bahwa teori pemuaian zat umum
13 kebijakan pembangunan wilayah pesisirAchmad Ridha
Dokumen tersebut membahas tentang potensi sumber daya perikanan Indonesia yang besar namun belum tergarap secara optimal, serta perlunya menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan kontribusi devisa negara. Dokumen ini juga menjelaskan strategi yang perlu dilaksanakan seperti partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan k
This document summarizes a research paper that examines user acceptance of e-government services in Malaysia using a structural equation modeling approach. The paper reviews prior literature on technology acceptance models and identifies key factors that may influence user acceptance of e-government services, such as perceived usefulness, ease of use, compatibility, social influences, self-efficacy and facilitating conditions. Hypotheses are developed about the relationships between these factors and users' attitudes, perceived behavioral control and intentions to use e-government services. Data was collected from 200 Malaysian respondents and analyzed using structural equation modeling to test the proposed research model.
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
2. 2
Agenda
I. Profil Provinsi NAD
II. Perkembangan Ekonomi
III. Perkembangan Perbankan
IV.Outlook
V. Topical Issues
3. 3
I. Profil Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam
Letak : 20-60 Lu
950-980 Bt
Luas wilayah : 57.365,57 km2
Populasi : 4.031.589 jiwa
Penduduk/km2 : 70,28 jiwa/km2
Pemerintahan : 17 kabupaten dan 4 kota
4. Sumber : UNDP2004
Profil Ekonomi & Kesejahteraan 4 1
• PDRB Provinsi NAD memberikan kontribusi 2,68% terhadap PDRB nasional.
• Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan belum berpengaruh terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat, sehingga nilai IPM Provinsi NAD relatif rendah.
Kontribusi ekonomi yang relatif besar belum
sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan …
PANGSA
(%)
NOMINAL
(Miliar Rp)
NAD 38,571 2.16 9413.6 8.67 6.97 8.97 28.47 15
NAD* 47,923 2.68 11331.8 34,69 SUMUT 96,233 5.39 7957.8 5.98 6.64 11.02 14.93 7
ZONA MEDAN 144,156 134,804 8.07 7.54 8310.3 6.75 6.84 18.21
SUMBAR 32,023 1.79 7409.2 5.37 6.98 10.38 10.46 8
RIAU 73,577 4.12 13106.8 5.60 8.92 10.74 13.12 5
ZONA PADANG 105,600 5.91 10563.8 5.53 6.85 11.93
JAMBI 15,303 0.86 6028.6 5.02 7.25 6.50 12.45 10
SUMSEL 54,748 3.06 7404.7 6.04 8.94 9.08 20.92 16
BABEL 8,098 0.45 4016.4 4.75 9.00 7.48 22.39 20
BENGKULU 6,846 0.38 4420.2 4.44 4.67 9.14 22.22 14
LAMPUNG 30,807 1.72 8754.5 5.35 5.22 7.37 9.07 18
ZONA PALEMBANG 115,801 6.48 7287.3 5.54 7.37 15.52
SUMATERA 356,205 19.94 8387.1 5.99 7.05 15.67
INDONESIA 1,786,691 100.00 8304.3 5.10 6.40 9.67 16.66
Peringkat
IPM (dari
30 Prov)
Rasio Pddk
Miskin(%)
Pengang-guran
(%)
INFLASI
2004 (%)
LPE
2004/03
(%)
PDRB per
Capita
(ribu Rp)
PDRB ADHB 2003
PROVINSI
365,557 20.46 RasioPddk
1
Sumber data PDRB adalah BPS, sementara data inflasi dari Bank Indonesia
* Pada Provinsi NAD mengugunakan data tahun 2004, kecuali inflasi tahun 2005
5. 5
Quadran PDRB/Kapita dan Kemiskinan
PDRB PER KAPITA IND : Rp 8304.3 ribu
RASIO PENDUDUK MISKIN : 16,66%
QUADRAN I PDRB PK > Rp8304,3
PDD MISKIN > 16,66%
QUADRAN II PDRB PK < Rp8304,3
PDD MISKIN > 16,66%
QUADRAN III PDRB PK < Rp8304,3
PDD MISKIN < 16,66%
QUADRAN IV PDRB PK > Rp8304,3
PDD MISKIN < 16,66%
NAD (28.47, 9378.8)
SUMSEL (20.92, 7404.7)
BENGKULU
(22.39, 4016.4)
LAMPUNG
(22.22, 4420.2
RIAU (13.12, 13106.8)
BABEL (9.07, 8754.5)
NASIONAL
(16.66, 8304.3)
SUMUT (14.93, 7957.8)
SUMBAR (10.46, 7409.2)
JAMBI (12.45, 6028.6)
13,500
12,500
11,500
10,500
9,500
8,500
7,500
6,500
5,500
4,500
3,500
8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0 30.0
• Provinsi NAD berada pada kuadran I, artinya tingkat PDRB/kapita yang dimiliki
cukup tinggi, namun belum mampu menurunkan tingkat pengangguran dan
kemiskinan.
• Hal ini disebabkan karena pembangunan yang selama ini dilakukan kebanyakan
berupa industri skala besar, sehingga tingkat penyerapan tenaga kerjanya rendah.
PDRB PER CAPITA (Ribu Rp)
RASIO PENDUDUK MISKIN (%)
QUADRAN I
QUADRAN II
QUADRAN III
QUADRAN IV
6. 6
II. PERKEMBANGAN EKONOMI
Perekonomian NAD tahun 2004 mengalami perlambatan pertumbuhan
PDRB Provinsi NAD pada tahun 2004 (berdasarkan harga konstan)
sebesar Rp.39,66 triliun, mengalami penurunan 6,1% (yoy). Bila
tanpa migas sebesar Rp.21,98 triliun, meningkat 2,71% (yoy).
Dari sisi permintaan:
Konsumsi rumah tangga merupakani faktor dominan dalam
menunjang pertumbuhan ekonomi, rasio Marginal Propencity to
Consumse (MPC) 0,23% sementara APC 0,24%. Pertumbuhan
signifikan pada konsumsi pemerintah, seiring dengan pemekaran
wilayah.
Kegiatan perdagangan telah beralih pada perdagangan domestik
(antar provinsi), sementara kegiatan ekspor (migas) cenderung
mengalami penurunan.
Permintaan mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi NAD.
7. 7
Dari sisi penawaran:
– Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kontribusi sektor
pertanian, serta sektor jasa. Sementara pertumbuhan sektor
migas dan industri pengolahan cenderung turun.
– Perekonomian masih berada di bawah tingkat potensial, karena
belum stabilnya perkembangan sektor riil, selain itu masih
terbatasnya lembaga keuangan di daerah tingkat 2 (kabupaten),
yang merupakan lembaga intermediasi bagi sektor riil.
– Pasca bencana alam, kegiatan produksi beralih pada UMKM,
sementara industri skala besar mengalami perlambatan
pertumbuhan, belum adanya investasi-investasi baru.
9. 9
• Terjadi pertumbuhan signifikan pada sektor keuangan dan
jasa, masing-masing sebesar, 17,6% dan 19,2%.
• Pada sektor inti, terjadi pertumbuhan positif pada sektor
pertanian, yaitu 5,66% dan kontribusinya terhadap PDRB
cukup besar, sebesar 21,07%.
• Pertumbuhahan industri pengolahan di NAD menurun,
dan terjadi transformasi struktur ekonomi dari industri
besar kepada usaha skala kecil (UMKM).
10. 10
Perkembangan Perdagangan Luar Negeri (non-Migas)
Perkembangan Ekspor Netto
NAD
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Ekspor impor Nett Ekspor
2000 2001 2002 2003 2004 2005
US $ juta
• Provinsi NAD mencatat surplus perdagangan luar negeri non-migas yg
relatif besar, terutama dari ekspor pupuk, tetapi pada triwulan IV-2005
ekspor pupuk terhenti akibat kelangkaan gas alam cair yang merupakan
baku baku utama untuk produksi pupuk, digantikan oleh komoditi kopi dan
kayu serta produk olahannya.
• Nilai ekspor bersih pada tahun 2005 (s/d Nevember 2005) sebesar US$
39,53 juta, meningkat 13,17% dibandingkan tahun 2004 yang berjumlah US$
34,93 juta.
11. 11
II. Perkembangan Perbankan NAD
Kinerja perbankan membaik, namun fungsi intermediasi masih relatif
rendah….
Jumlah Bank di Provinsi NAD, sebanyak;
Bank Umum: 16 Bank, dengan 207 kantor bank
BPR : 20 Bank, 18 di wil.ker KBI Banda Aceh dan 2 di
wil.ker KBI Lhokseumawe.
Jumlah total aset perbankan pada akhir tahun 2005 sebesar Rp.16,59
triliun.
Penghimpunan dana mencapai Rp.13,89 triliun
Jumlah penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek) sebesar Rp.4,99
triliun, sehingga rasio LDR sebesar 36,03%.
12. 12
Kinerja perbankan membaik, namun penyaluran kredit cenderung
melambat …..
PERKEMBANGAN INDIKATOR KEUANGAN PERBANKAN NAD
1=Rp.Triliun
Indikator 2002 2003 2004 2005 2005
y-o-y (%)
Aset 7.608 9.880 10.784 16.588 53,82
DPK 6.083 7.656 7.952 13.887 74,64
Kredit 1.578 2.123 3.201 3.634 13,55
Undirbused Loan 178 112 126 177
LDR (%) 25,94 27,73 40,25 26,17 -
Kredit Non Lancar 47 56 89 111 -24,24
NPL (%) 2,98 2,65 2,80 3,06 -
L/R 91 69 56 -83 -250,13
• Pertumbuhan total aset, utamanya dipengaruhi oleh peningkatan DPK
sebesar 74,64% (y-o-y)
• Pertumbuhan kredit/pembiayaan yang cenderung lambat, karena
perkembangan sektor riil yang belum stabil dan meningkatnya suku bunga
13. 13
Komposisi DPK
• Tahun 2005 jumlahnya Rp.13,9 triliun, meningkat
74,64% (yoy).
• Menurut kompisisinya terdiri dari simpanan giro Rp.7,28
triliun (52,4%), simpanan tabungan Rp.4 triliun (28,8%)
dan simpanan deposito Rp.2,6 triliun (18,8%).
DPK perbankan NAD memiliki tingkat likuiditas yang
tinggi dan berpengaruh terhadap diversifikasi
penempatan dana oleh perbankan.
14. 14
Komposisi Kredit
Pada tahun 2005 jumlahnya sebesar 3,6 triliun, meningkat 13,55% (yoy)2.
• Sebagian besar merupakan kredit/pembiayaan Non KUK, jumlahnya
mencapai Rp.2,09 triliun (57,58%).
• Menurut tingkat pertumbuhannya, terbesar pada kredit/pembiayaan
modal kerja sebesar 23%, kredit/pembiayaan konsumsi 15,79%,
sementara jumlah kredit/pembiayaan mengalami penurunan sebesar
8,72%.
• Jumlah kredit/pembiayaan modal kerja Rp. 865,5 miliar, konsumsi
Rp.2,33 triliun, dan investasi Rp.451,9 miliar.
Perkembangan kredit/pembiayaan ini dipengaruhi oleh perkembangan
sektor riil pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami, yang sebagian
besar merupakan UMKM.
2 PEKDA Provinsi NAD, triwulan IV-2005
15. 15 Kondisi Perekonomian dan
Perbankan pada saat ini:
• Sentra produksi tersebar pada kabupaten-kabupaten,
ditunjukkan dengan beragamnya hasil alam yang dihasilkan
oleh tiap daerah.
• Pertumbuhan ekonomi pada skala rendah, dan penggerak
perekonomian berada pada UMKM.
• Kendala yang dihadapi oleh UMKM, yaitu:
1. Pengembangan usaha terbatas, karena terbatasnya dana
untuk modal kerja.
2. Sulitnya mengakses dunia perbankan, karena lokasinya
hanya pada beberapa kabupaten tertentu dan diwilayah
perkotaan.
16. 16
A. Lembaga Keuangan:
Untuk membantu perkembangan UMKM, dibutuhkan
lembaga keuangan, dan yang cenderung lebih cocok untuk
Provinsi NAD adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR),
karena:
1. Dasar hukumnya jelas dan berada dibawah pengawasan
BankIndonesia.
2. Modal yang dibutuhkan untuk mendirikannya relatif kecil.
3. Lokasi BPR dapat menjangkau hingga tingkat kecamatan.
4. Dalam operasionalnya, BPR lebih flexibel dibandingkan Bank
Umum.
17. 17 Indikator Pendukung perluasaan
jaringan BPR:
1. Perbandingan Jaringan BPR1:
Provinsi Jumlah
Bank
Jumlah
Kantor
DPK
(Rp.miliar)
Kredit
(Rp.miliar)
NAD2 20 21 36 35
Sumatera Utara 53 72 228 239
Sumatera Barat 101 129 245 267
Jawa Barat 525 612 2.743 2.927
Jawa Timur 340 628 1.651 2.021
Jawa Tengah 566 1.015 3.250 3.680
Yogyakarta 63 107 680 789
Daerah yang perkembangan UMKMnya pesat, umumnya memiliki
jaringan BPR yang tersebar.
1Selain NAD, data s/d Juni 2005
2 Data s/d Desember 2005
18. 18
2. Kecenderungan Penyaluran Kredit untuk UMKM.
PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN NAD
1=Rp. Miliar
KETERANGA
N
2002 2003 2004 2005
2005
y-o-y (%)
KUK 843,44 1.223,37 1.701,30 2.085,18 22,56
Non KUK 734,45 899,68 1.499,35 1.549,24 3,33
JUMLAH 1.577,89 2.123,05 3.200,65 3.634,42 13,55
Animo perbankan untuk menyalurkan kredit pada UMKM
ditandai dengan jumlah KUK yang mencapai Rp.2,09 triliun
(57,37% dari total kredit/pembiayaan)
19. 19
B. Perluasan Jaringan Bank
Umum:
1. Implementasi dari PBI No.8/PBI/2006:
“Intinya memberikan kemudahan bagi bank umum
konvensional untuk memberikan pelayanan syariah,
sesuai ketentuan yang berlaku”.
2. Demand masyarakat terhadap jasa dan produk bank
meningkat.
3. Ekspektasi perkembangan usaha meningkat,
dipengaruhi oleh kepastian mengenai arah kebijakan
pembangunan Provinsi NAD.
20. 20
C. Undirbused loan:
Undirbused Loan (jumlah kredit yang belum digunakan):
“Mencerminkan tingkat ekspektasi debitur terhadap perkembangan
dunia usaha”
Semakin rendah, maka ekspektasi semakin positif.
Pada triwulan IV-2005 jumlahnya Rp.177 miliar, meningkat 40,41% (yoy)
PASCA PILKADA:
Asumsi: - Stabilitas politik stabil
- No Undirbused Loan
1. JUMLAH KREDIT/PEMBIAYAAN YANG BERHASIL DISALURKAN AKAN
MENINGKAT
2. BERPENGARUH POSITIF TERHADAP RASIO INTERMEDIASI (LDR)
21. 21
IV.
OUTLOOK
Perekonomian tahun 2006 akan meningkat, dipengaruhi
oleh:
• Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang semakin aktif.
• Meningkatnya aliran uang tunai ke Provinsi NAD (terutama dana
untuk rehabilitasi dan rekonstruksi)
• Pertumbuhan sektor riil yang positif (perkiraan) pasca Pilkada.
• Perluasan jaringan perbankan, sekaligus memperkuat
kelembagaan keuangan mikro. Hal ini akan meningkatkan
money multiplier effects dalam perekonomian dan membantu
perkembangan UMKM
22. 22
V. Topical Issues
• Bandara Sultan Iskandar Muda akan dijadikan bandara
berskala internasional dan mulai dilakukan perluasannya,
diharapkan tahun 2007 telah dapat berfungsi.
• Pemda NAD mampu merealisasikan pendapatannya
sebesar 167% dari target 1,65 triliun, ini akan berpengaruh
terhadap kemampuan investasi pemerintah untuk
membantu pemulihan ekonomi.
• Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan GTZ untuk
memperkuat lembaga keuangan mikro
• Meningkatnya supply bahan pangan, dipengaruhi oleh
pelaksanaan musim panen di beberapa daerah.