Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataNeneng Holifah
Keputusan Kepala Puskesmas Cisata menetapkan indikator dan target pencapaian kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Cisata untuk menilai pelaksanaan kegiatannya. Indikator dan targetnya mengacu pada ketentuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan tercantum dalam lampiran keputusan. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki sewaktu-waktu.
Form hasil capaian indikator ukp september 2021Retno Sf
Laporan meninjau capaian target berbagai layanan kesehatan Puskesmas Tanjung Bintang pada bulan September 2021. Sebagian besar target belum tercapai karena dampak pandemi Covid-19 seperti keterbatasan kunjungan pasien dan kendala pelaksanaan program. Dinas Kesehatan merencanakan tindak lanjut melalui advokasi, sosialisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
BAB 4 Standar Akreditasi Puskesmas membahas program prioritas nasional yang meliputi 5 program yaitu: (1) pencegahan dan penurunan stunting, (2) penurunan angka kematian ibu dan bayi, (3) peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, (4) program penanggulangan tuberkulosis, (5) pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Standar ini menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evalu
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, khususnya bab 2 tentang penyelenggaraan pelayanan UKM. Terdapat 8 standar, 20 kriteria, dan 94 elemen penilaian yang menjabarkan tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan UKM di puskesmas secara terpadu dan berbasis masyarakat.
KAK Program kesehatan jiwa Tahun 2023.docwirasmini
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan program kesehatan jiwa di Puskesmas Pal Lima tahun 2023. Program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat melalui deteksi dini gangguan jiwa dan edukasi kesehatan jiwa kepada pasien dan keluarga. Strategi yang digunakan adalah kunjungan rumah untuk memberikan edukasi kepada keluarga pasien gangguan jiwa dan skrining masalah kese
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataNeneng Holifah
Keputusan Kepala Puskesmas Cisata menetapkan indikator dan target pencapaian kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas Cisata untuk menilai pelaksanaan kegiatannya. Indikator dan targetnya mengacu pada ketentuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dan tercantum dalam lampiran keputusan. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki sewaktu-waktu.
Form hasil capaian indikator ukp september 2021Retno Sf
Laporan meninjau capaian target berbagai layanan kesehatan Puskesmas Tanjung Bintang pada bulan September 2021. Sebagian besar target belum tercapai karena dampak pandemi Covid-19 seperti keterbatasan kunjungan pasien dan kendala pelaksanaan program. Dinas Kesehatan merencanakan tindak lanjut melalui advokasi, sosialisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
BAB 4 Standar Akreditasi Puskesmas membahas program prioritas nasional yang meliputi 5 program yaitu: (1) pencegahan dan penurunan stunting, (2) penurunan angka kematian ibu dan bayi, (3) peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, (4) program penanggulangan tuberkulosis, (5) pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Standar ini menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evalu
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, khususnya bab 2 tentang penyelenggaraan pelayanan UKM. Terdapat 8 standar, 20 kriteria, dan 94 elemen penilaian yang menjabarkan tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan UKM di puskesmas secara terpadu dan berbasis masyarakat.
KAK Program kesehatan jiwa Tahun 2023.docwirasmini
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan program kesehatan jiwa di Puskesmas Pal Lima tahun 2023. Program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat melalui deteksi dini gangguan jiwa dan edukasi kesehatan jiwa kepada pasien dan keluarga. Strategi yang digunakan adalah kunjungan rumah untuk memberikan edukasi kepada keluarga pasien gangguan jiwa dan skrining masalah kese
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 6, 9 dan 5 yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Dibahas mengenai standar terkait upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas, peningkatan mutu dan kinerja puskesmas, sasaran kinerja UKM, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta program peningkatan mutu puskesmas termasuk pengukuran indikator mutu, manaj
Dokumen tersebut membahas program keselamatan pasien di puskesmas dalam rangka akreditasi, meliputi strategi pembentukan tim, sosialisasi, penyusunan dokumen standar, dan mekanisme monitoring evaluasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan beberapa tujuan keselamatan pasien dan rencana pembagian tugas tim penggerak program.
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas yang menjadi tanggung jawab surveior, mencakup pembagian tugas surveior berdasarkan standar, kriteria, dan elemen penilaian serta profil penyampaian materi.
Dokumen tersebut merupakan pedoman manual mutu bagian mutu Puskesmas Kecamatan Cakung. Pedoman ini menjelaskan tentang latar belakang, visi dan misi, struktur organisasi tim mutu, dan uraian tugas masing-masing tim yang terlibat dalam peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Kecamatan Cakung.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif dan mendukung pencapaian standar pelayanan kesehatan minimal. Program ini dilaksanakan di Puskesmas melalui identifikasi masalah kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan berbasis keluarga, dan sistem informasi pelaporan kesehatan.
Dokumen tersebut merupakan Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengatur pelaksanaan kredensial bagi tenaga kesehatan di Puskesmas guna menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga kesehatan.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu untuk mencapai target penurunan stunting dan AKI-AKB. Beberapa program yang dijelaskan adalah peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta transformasi layanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu seperti kunjungan rumah dan kelas ibu hamil & balita. Data menunjukkan korelasi yang lemah ant
Keputusan ini menetapkan hak dan kewajiban pasien untuk memilih tenaga kesehatan di Puskesmas Picung. Pasien berhak memilih dokter atau perawat yang akan memberikan pelayanan asalkan tenaga kesehatan tersebut sedang piket. Petugas kesehatan wajib menginformasikan hak pasien untuk memilih dan alasan pemilihan dapat didasarkan pada faktor medis, etika, atau agama.
1. Laporan evaluasi indikator mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat bulan November 2022 menunjukkan peningkatan kinerja beberapa indikator mutu seperti kepatuhan mencuci tangan, identifikasi pengguna layanan, dan kelengkapan pengisian e-Puskesmas.
Puskesmas menyusun rencana kegiatan lima tahunan dan tahunan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan peraturan, serta melibatkan berbagai sektor dan masyarakat dalam perencanaannya."
Dokumen ini menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program UKM di puskesmas. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi penentuan instrumen berupa kuesioner, pengumpulan data kebutuhan masyarakat, analisis data, pemaparan hasil temuan, pelaksanaan program berdasarkan hasil identifikasi, serta monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah mengetahui masalah dan sumber daya yang dibutuhkan masy
Posyandu merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak. Posyandu dilaksanakan secara terpadu oleh masyarakat dan berbagai sektor untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Posyandu lansia adalah pengembangan Posyandu untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat usia lanjut.
Dokumen tersebut membahas tentang kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas yang meliputi dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan kredensial dan rekredensial, serta penetapan kewenangan klinis berdasarkan rekomendasi tim kredensial.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 6, 9 dan 5 yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Dibahas mengenai standar terkait upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas, peningkatan mutu dan kinerja puskesmas, sasaran kinerja UKM, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta program peningkatan mutu puskesmas termasuk pengukuran indikator mutu, manaj
Dokumen tersebut membahas program keselamatan pasien di puskesmas dalam rangka akreditasi, meliputi strategi pembentukan tim, sosialisasi, penyusunan dokumen standar, dan mekanisme monitoring evaluasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan beberapa tujuan keselamatan pasien dan rencana pembagian tugas tim penggerak program.
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas yang menjadi tanggung jawab surveior, mencakup pembagian tugas surveior berdasarkan standar, kriteria, dan elemen penilaian serta profil penyampaian materi.
Dokumen tersebut merupakan pedoman manual mutu bagian mutu Puskesmas Kecamatan Cakung. Pedoman ini menjelaskan tentang latar belakang, visi dan misi, struktur organisasi tim mutu, dan uraian tugas masing-masing tim yang terlibat dalam peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Kecamatan Cakung.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif dan mendukung pencapaian standar pelayanan kesehatan minimal. Program ini dilaksanakan di Puskesmas melalui identifikasi masalah kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan berbasis keluarga, dan sistem informasi pelaporan kesehatan.
Dokumen tersebut merupakan Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat yang mengatur pelaksanaan kredensial bagi tenaga kesehatan di Puskesmas guna menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga kesehatan.
Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Posyandu untuk mencapai target penurunan stunting dan AKI-AKB. Beberapa program yang dijelaskan adalah peningkatan cakupan imunisasi, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta transformasi layanan kesehatan ibu dan anak di Posyandu seperti kunjungan rumah dan kelas ibu hamil & balita. Data menunjukkan korelasi yang lemah ant
Keputusan ini menetapkan hak dan kewajiban pasien untuk memilih tenaga kesehatan di Puskesmas Picung. Pasien berhak memilih dokter atau perawat yang akan memberikan pelayanan asalkan tenaga kesehatan tersebut sedang piket. Petugas kesehatan wajib menginformasikan hak pasien untuk memilih dan alasan pemilihan dapat didasarkan pada faktor medis, etika, atau agama.
1. Laporan evaluasi indikator mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat bulan November 2022 menunjukkan peningkatan kinerja beberapa indikator mutu seperti kepatuhan mencuci tangan, identifikasi pengguna layanan, dan kelengkapan pengisian e-Puskesmas.
Puskesmas menyusun rencana kegiatan lima tahunan dan tahunan berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan peraturan, serta melibatkan berbagai sektor dan masyarakat dalam perencanaannya."
Dokumen ini menjelaskan tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program UKM di puskesmas. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi penentuan instrumen berupa kuesioner, pengumpulan data kebutuhan masyarakat, analisis data, pemaparan hasil temuan, pelaksanaan program berdasarkan hasil identifikasi, serta monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah mengetahui masalah dan sumber daya yang dibutuhkan masy
Posyandu merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak. Posyandu dilaksanakan secara terpadu oleh masyarakat dan berbagai sektor untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Posyandu lansia adalah pengembangan Posyandu untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat usia lanjut.
Dokumen tersebut membahas tentang kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas yang meliputi dasar hukum, tujuan, ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan kredensial dan rekredensial, serta penetapan kewenangan klinis berdasarkan rekomendasi tim kredensial.
Akreditasi puskesmas dan klinik bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat dengan menilai kesesuaian proses pelayanan terhadap standar yang telah ditetapkan pemerintah. Proses akreditasi meliputi penilaian oleh tim surveyor berdasarkan instrumen standar, pengumpulan rekomendasi, hingga penerbitan sertifikat oleh komisi akreditasi.
Keperawatan sebagai profesi memiliki standar pelayanan dan kode etik yang harus diterapkan dalam memberikan asuhan kepada pasien. Komite Keperawatan bertanggung jawab untuk menjamin mutu profesi dan meningkatkan kompetensi tenaga keperawatan melalui kredensial dan pembinaan etika. Setiap rumah sakit diwajibkan membentuk Komite Keperawatan sesuai peraturan pemerintah.
Dokumen tersebut merupakan pedoman survei akreditasi untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mencakup panduan bagi surveior dalam melakukan penilaian akreditasi terhadap puskesmas, klinik, dan praktik dokter/dokter gigi mandiri berdasarkan standar nasional. Pedoman ini menjelaskan proses, mekanisme, dan struktur standar akreditasi serta metode penilaian yang digunakan oleh surveior.
Dokumen tersebut membahas tentang akreditasi rumah sakit, termasuk sejarah, tujuan, manfaat, instrumen, dan proses akreditasi rumah sakit. Akreditasi rumah sakit bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan mendorong perbaikan berkelanjutan melalui pemenuhan standar pelayanan kesehatan. Proses akreditasi melibatkan penilaian terhadap pemenuhan standar struktur, proses, dan hasil pelayanan oleh rumah sakit
Dokumen tersebut merupakan panduan instrumen survei standar akreditasi rumah sakit nasional yang berisi (1) kata pengantar dari ketua umum Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia, (2) daftar isi standar akreditasi rumah sakit, dan (3) uraian awal mengenai tata kelola rumah sakit yang mencakup representasi pemilik/dewan pengawas dan akuntabilitas direktur rumah sakit.
Dokumen ini membahas tentang pengertian, tujuan dan format dari Standar Operasional Prosedur (SOP) beserta contoh format lengkap SOP untuk proses kerja rutin di puskesmas. Dokumen ini juga memberikan contoh SOP khusus untuk membuat ikan piam biji selasih.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Kredensial digunakan untuk menilai kompetensi tenaga kesehatan agar memiliki kewenangan klinis yang sesuai. Kredensial dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota untuk dokter, dokter gigi, perawat dan bidan di puskesmas setiap 5 tahun. Tujuannya untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pas
MATERI PPN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.pptxPatenPisan1
Dokumen ini membahas upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menurunkan stunting melalui Program Prioritas Nasional. Stunting disebabkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga anak terlalu pendek. Pemerintah melaksanakan 5 pilar strategi nasional yang meliputi komitmen kepemimpinan, kampanye perubahan perilaku, konvergensi program, ketahanan pangan dan gizi, serta pemantauan evaluasi. Upaya pencegahan dilakuk
Dokumen tersebut membahas tentang profil indikator mutu di puskesmas, termasuk pengertian profil indikator, format standar profil indikator, dan contoh penyusunan profil indikator di puskesmas.
Dokumen tersebut membahas tentang persyaratan penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) yang diperlukan dalam akreditasi Puskesmas, termasuk format, proses penyusunan, dan pengelolaannya."
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
Paparan Juknis Paparan Kredensial 22 Agustus 2022.pptx
1. KETUA TIM KERJA YANKES PRIMER LAIN & JAMINAN KESEHATAN
DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS KREDENSIAL
TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
disampaikan pada:
Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Sosialisasi Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga di Puskesmas
Jakarta, 22 – 25 Agustus 2022
2. Outline
I. Pendahuluan
II. Penyelenggaraan Kredensial dan
Rekredensial
III. Tindak Lanjut Hasil Kredensial dan
Rekredensial
IV. Pembinaan dan Pengawasan
V. Penutup
VI. Lampiran
Juknis Kredensial Tenaga Kesehatan di Puskesmas
3. Pendahuluan
• Risnakes 2017: 66,1%
PKM, nakesnya task
shifting dan 95,9% PKM,
nakesnya multi tasking
• Berpotensi timbul insiden
yang berkaitan dengan
tindakan medis &
berdampak pada
berkurangnya mutu
pelayanan
• Untuk menjaga
keselamatan pasien,
perlu ada pengamanan
dengan pemberian
kewenangan klinis
melalui kredensial
1. Umum
• Tersedia acuan bagi
dinkes kab/ kota dalam
melakukan kredensial
Nakes di Puskesmas
2. Khusus
• Tersedia mekanisme
kredensial &
rekredensial
• Tersedia acuan dalam
menyusun instrumen
kredensial &
rekredensial
• Tersedia acuan dalam
menindaklanjuti hasil
kredensial &
rekredensial
• Penyelenggaraan
kredensial & rekredensial
Nakes di Puskesmas, yaitu
untuk dokter, dokter gigi,
perawat & bidan
• Tindak lanjut hasil
kredensial & rekredensial
• Pembinaan & pengawasan
penyelenggaraan
kredensial & rekredensial
• Contoh formulir yang
diperlukan dalam
penyelenggaraan
kredensial & rekredensial
• Tenaga kesehatan dan
Puskesmas
• Dinkes kab/ kota
• Dinkes provinsi
• Organisasi Profesi
• Kemenkes
Tujuan Ruang Lingkup
Latar Belakang Sasaran
4. Penyelenggaraan Kredensial & Rekredensial
Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Setiap Nakes di Puskesmas menjalani kredensial paling sedikit 5 tahun sekali.
Penyelenggara kredensial & rekredensial: Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
▪ Menetapkan kebijakan & prosedur bagi nakes untuk memperoleh
kewenangan klinis
▪ Bertanggung jawab atas tersedianya sumber daya yang dibutuhkan
▪ Menetapkan frekuensi & jadwal kredensial dan rekredensial setiap tahun
a) mempertimbangkan ketersediaan sumber daya & pemetaan nakes di
Puskesmas
b) dapat disinkronkan dengan waktu pengurusan STR & SIP
▪ Membentuk dan menetapkan tim kredensial (untuk periode tertentu)
5. Tim Kredensial
▪ Jumlah ganjil, minimal 2 orang perwakilan dinkes kabupaten/ kota & 1 orang
perwakilan organisasi profesi
▪ Perwakilan dinkes dapat berasal dari internal dinkes atau UPT, tim penguji kompetensi
jabfungkes, atau anggota komite keperawatan (untuk perawat).
• Jenis profesi sama
• Tidak pernah kena
sanksi etika, disiplin
dan hukum
•Tidak ada konflik
kepentingan
• Kualifikasi
pendidikan minimal
sama
•Dinkes kab/ kota
Jenis jabfung sama
Jenjang jabfung
minimal setara
•OP
Memiliki
surat
penugasan
•Menyusun instrumen
penilaian
•Melakukan penilaian
kewenangan klinis
•Merekomendasikan
kewenangan klinis
•Melaksanakan
kredensial
secara independen
•Memeriksa
kelengkapan berkas
•Meminta data/
dokumen tambahan
Syarat Umum Syarat Khusus Tugas Kewenangan
7. Mekanisme Kredensial dan Rekredensial
•1.Pengusulan
Tenaga
Kesehatan
2. Penilaian
Kewenangan
Klinis
•3. Penerbitan
Kesimpulan
Rekomendasi
•4. Penetapan
Kewenangan
Klinis
Usulan dari Nakes
Puskesmas, Verifikasi
& Validasi oleh
Kepala Puskesmas
Dilakukan oleh tim
kredensial
menggunakan
instrumen penilaian
Resume dari seluruh
rekomendasi hasil
penilaian rincian
kewenangan klinis
Ditetapkan oleh
Kadinkes Kab/ Kota.
Memuat nama nakes,
daftar kewenangan
klinis, masa berlaku
8. 1. Pengusulan Tenaga Kesehatan
Tenaga kesehatan
menyampaikan dokumen
persyaratan kepada Kepala
Puskesmas
Kepala Puskesmas:
• Verifikasi dan validasi
dokumen persyaratan,
termasuk usulan
kewenangan klinis
berdasarkan ruang lingkup
pelayanan Puskesmas
• Mengajukan permohonan
kredensial/ rekredensial
kepada Kadinkes Kab/
Kota
Dokumen persyaratan
• Formulir kredensial (self assessment), di dalamnya
memuat usulan rincian kewenangan klinis yang
diminta, yaitu:
1. Kompeten seluruhnya
2. Memerlukan supervisi
3. Tidak dimintakan kewenangannya karena di
luar kompetensinya
4. Tidak dimintakan kewenangannya karena
fasilitas tidak tersedia
• Dokumen kelengkapan:
1. Daftar Riwayat hidup
2. STR yg berlaku
3. SIP yg berlaku
4. Sertifikat Ukom Jabfung (bila ada)
5. Sertifikat pelatihan/ workshop/ pengembangan
kompetensi lain (5 tahun terakhir)
6. Surat keterangan sehat dari fasyankes
7. Pas foto terbaru
9. 2. Penilaian Kewenangan Klinis
Kadinkes Kab/ Kota
menugaskan tim
kredensial (sesuai
jenis nakes dan
sesuai jadwal)
)
Tim Kredensial
melakukan penilaian :
• Metode portfolio
menggunakan
instrumen penilaian,
antara lain daftar
rincian kewenangan
klinis (menyusun,
mengkaji ulang
secara periodik)
• Dapat dilengkapi dgn
wawancara &
observasi
Aspek
penilaian:
• Kompetensi
teknis,
• Perilaku etis
• Kesehatan
fisik dan
mental
Hasil penilaian dirumuskan
dalam bentuk
rekomendasi yang
diberikan untuk setiap
rincian kewenangan klinis
yang diusulkan.
Rekomendasi berupa:
1. Disetujui berwenang
penuh;
2. Disetujui dibawah
supervisi;
3. Tidak disetujui, karena
belum memenuhi
kompetensinya; atau
4. Tidak disetujui, karena
fasilitas tidak tersedia
10. 2. Penilaian Kewenangan Klinis
Daftar Rincian Kewenangan Klinis:
▪ Acuan utama adalah standar kompetensi/ profesi
Dokter: SKDI (Perkonsil 11/2012 atau regulasi terbaru penggantinya)
Dokter gigi: SKDGI (Perkonsil 40/2015 atau regulasi terbaru penggantinya)
Perawat: standar profesi perawat (Kepmenkes 425/2020 atau regulasi terbaru penggantinya)
Bidan: standar profesi bidan (Kepmenkes 320/2020 atau regulasi terbaru penggantinya)
▪ Rincian kewenangan klinis yang dicantumkan: diagnosis/ penyakit/ masalah dan tindakan
dengan level kompetensi 4
▪ Nakes dapat mengusulkan kewenangan klinis tambahan berupa:
diagnosis/ penyakit/ masalah dengan level kompetensi selain 4 yang sudah mendapat
sertifikasi pengakuan dari kolegium terkait
kewenangan yang sedang didelegasikan, dibuktikan dgn surat pendelegasian kewenangan
dari kadinkes kab/ kota
11. 3. Penerbitan Kesimpulan Rekomendasi
Kewenangan Klinis
▪ Tim kredensial menyampaikan kesimpulan rekomendasi kewenangan klinis kepada
kadinkes kab/kota
▪ Kesimpulan rekomendasi berupa :
•Direkomendasikan :
Bila semua kewenangan klinis disetujui sesuai
dengan yang diusulkan
Direkomendasikan dengan catatan :
Bila ada perbedaan antara rekomendasi yang
diberikan tim dengan kewenangan klinis yang
diusulkan
•Tidak direkomendasikan :
Bila seluruh kewenangan klinis yang diusulkan tidak
disetujui dan/ atau terdapat masalah etik
12. 4. Penetapan Kewenangan Klinis
▪ Kadinkes Kabupaten/ Kota menetapkan kewenangan klinis
berdasarkan rekomendasi yang disampaikan tim kredensial
▪ Surat penetapan kewenangan klinis paling sedikit memuat:
Nama tenaga kesehatan pemohon
Daftar rincian kewenangan klinis yang ditetapkan
Masa berlakunya kewenangan klinis
13. Rekredensial
Paling lama 6 bulan sebelum masa berlaku surat penugasan klinis berakhir
Saat ingin menambah kewenangan klinis atau memulihkan kewenangan klinis
Kesimpulan rekomendasi rekredensial berupa:
▪ Kewenangan yang bersangkutan dilanjutkan, bila tidak ada perubahan kewenangan klinis dari
proses kredensial/rekredensial sebelumnya
▪ Kewenangan yang bersangkutan ditambah, bila ada penambahan kewenangan klinis
▪ Kewenangan yang bersangkutan dikurangi, bila ada pengurangan kewenangan klinis
▪ Kewenangan yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu, bila terkena sanksi disiplin
dan/atau etik
▪ Kewenangan yang bersangkutan diubah/dimodifikasi, bila ada perubahan jenis
pelayanan/ tindakan/ keterampilan yang tercantum dalam rincian kewenangan klinis
▪ Kewenangan yang bersangkutan diakhiri, bila rekomendasi hasil penilaian kewenangan klinis
tidak disetujui terhadap seluruh kewenangan klinis yang diusulkan
16. Keberatan Terhadap Hasil Penilaian Kredensial
▪ Tenaga kesehatan dapat menyampaikan keberatan atas
rekomendasi yang diberikan, apabila terdapat ketidaksesuaian
hasil penilaian dengan kewenangan yang diusulkan.
▪ Keberatan tersebut disampaikan kepada kadinkes kabupaten/ kota
melalui kepala Puskesmas.
▪ Dinas kesehatan kabupaten/ kota dapat menetapkan mekanisme
penyelesaian atas keberatan terhadap hasil penilaian kredensial
tersebut.
17. Berakhirnya Kewenangan Klinis
Apabila :
▪ Masa berlaku ketetapan kewenangan klinis sudah habis
▪ Kewenangan klinis ditinjau oleh kadinkes kabupaten/ kota, atas
rekomendasi tim kredensial berdasarkan usulan kepala Puskesmas,
dengan pertimbangan:
Kinerja profesi di lapangan, misal kesehatannya terganggu
Terjadi insiden yang diduga karena inkompetensi
Tindakan indisiplin
18. Tindak Lanjut
Hasil Kredensial dan Rekredensial
Memberikan rekomendasi
peningkatan kapasitas untuk
mencapai kompetensi teknis
yang dipersyaratkan
Melakukan pembinaan
Organisasi Profesi
Dinkes Kab/Kota
Puskesmas
Pembinaan berupa asistensi atau
pendampingan oleh mitra bestari
• Menetapkan penugasan klinis
(clinical appointment)
• Menempatkan nakes sesuai
kriteria
• Mengusulkan pembinaan atau
peningkatan kompetensi ke dinkes
kab/ kota
• Melakukan perencanaan peningkatan
kompetensi secara berkala
Fasilitasi pembinaan dalam
bentuk peningkatan kapasitas
seperti magang, orientasi, dll
Memfasilitasi penyelenggaraan
diklat
Menindaklanjuti pencabutan
kewenangan klinis, antara lain:
merekomendasikan melakukan
pengobatan; memfasilitasi
peningkatan kapasitas;
memberikan pembinaan disiplin
19. Nama tenaga kesehatan
Rincian kewenangan klinis
mengacu pada SK
penetapan kewenangan
klinis (mengurangi risiko
human error pada saat
menyalin)
Masa berlaku
20. Lampiran
A. Contoh Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota tentang Tim
Kredensial (Formulir 1)
B. Contoh Surat Permohonan Kredensial/ Rekredensial (Formulir 2)
C. Contoh Formulir Kredensial dan Rekredensial (Formulir 3): Daftar Rincian Kewenangan
Klinis (Permohonan Kewenangan Klinis Nakes; Rincian Kewenangan Klinis; Kesimpulan
Rekomendasi Tim Kredensial; Penetapan Kewenangan Klinis; Rekredensial; Kesimpulan
Rekomendasi Tim Kredensial)
D. Contoh Daftar Riwayat Hidup (Formulir 4)
E. Contoh Surat Penyampaian Kewenangan Klinis (Formulir 5)
F. Contoh Surat Penugasan Klinis (Formulir 6)
