Akreditasi puskesmas dan klinik bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat dengan menilai kesesuaian proses pelayanan terhadap standar yang telah ditetapkan pemerintah. Proses akreditasi meliputi penilaian oleh tim surveyor berdasarkan instrumen standar, pengumpulan rekomendasi, hingga penerbitan sertifikat oleh komisi akreditasi.

1. dr. H R Dedi Kuswenda, MKes
Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
Ditjen Bina Upaya Kesehatan

2. Dasar Hukum
Pengertian Akreditasi
Maksud dan Tujuan Akreditasi
Proses Akreditasi

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan
pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman,
bermutu serta merata dan non diskriminatif
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran, Pasal 49 bahwa setiap dokter/dokter gigi dalam
melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib
menyelenggararakan kendali mutu
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193; Pelayanan kesehatan kepada Peserta
Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan,
berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan,
kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.

4. Pembagian subsistem upaya kesehatan :
Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan :
1.Upaya kesehatan
2.Fasyankes
3.Sumber Daya upaya Kesehatan
4.Pembinaan dan Pengawasan
1. Pelayanan kesehatan harus diberikan berdasarkan standar pelayanan
yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan
masukan dari Pemerintah Daerah, organisasi profesi, dan/atau
masyarakat.
2. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan dilakukan secara
berjenjang melalui standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan
penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan
organisasi profesi dan masyarakat.

5. 1. Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus
memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan
pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien,
serta efisiensi biaya.
2. Penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan
dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu
Fasilitas Kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan
berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap
luaran kesehatan Peserta.
3. Ketentuan mengenai penerapan sistem kendali mutu pelayanan
Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan BPJS.

6. 1. Penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
2. Pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan
Kesehatan;
3. Perhitungan standar tarif; dan
4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan
Kesehatan
Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggung
jawab untuk:

8. Pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu
memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan
kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah
Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai
tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan,
merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan
reformasi birokrasi
Penilaian kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas
menunjukan hasil yang belum memenuhi standar
KUALITAS
Target Penurunan AKI dan AKB sulit dicapai

9. Proses tidak diukur dg baik1
Proses tidak dimonitor dg baik2
Proses tidak dikendalikan dg baik3
Proses tidak dipelihara dg baik4
Proses tidak disempurnakan5

11. Akreditasi adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh
lembaga eksternal terhadap hasil penilaian kesesuaian
proses dengan standar yang berlaku (digunakan).
Akreditasi Puskesmas dan Klinik adalah suatu pengakuan
terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh
Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas dan Klinik,
apakah sesuai dengan standar akreditas yang ditetapkan.

12. Mutu pelayanan puskesmas
SISTEM
MANAJEMEN
MUTU
Komitmen
Leadership
SISTEM
PELAYANAN
Struktur
Proses
Outcome
Mengukur
Memonitor
Mengendalikan
Memelihara,
menyempurnakan

13. SDM
Biaya
Sarana
Prasarana
Alat Kesehatan
Pelayanan
Kesehatan
Yang
Berkualitas
Penyelenggaraan Pelayanan :
-Mengukur
-Memonitor
-Mengendalikan
-Memelihara
-Menyempurnakan
-Mendokumentasikan
Continous Improvement
Kepuasan
Pasien

14. 1. Standar Administrasi dan Manajemen
2. Standar Program Puskesmas
3. Standar Pelayanan Medis
Bagian dari standar akreditasi Puskesmas :

15. Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
Bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Bab dari standar akreditasi Puskesmas :
Standar Administrasi dan Manajemen

16. Bab IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)
Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas
(KMPP)
Bab VI. Sasaran Kinerja dan MDG’s (SKM)
Bab dari standar akreditasi Puskesmas :
Standar Program Puskesmas

17. Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)
Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)
Bab dari standar akreditasi Puskesmas :
Standar Pelayanan Medis

18. DOKUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN
AKREDITASI PUSKESMAS
STANDAR
INSTRUMENT

19. 1. Memberikan keunggulan kompetitif
2. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasyankes
3. Menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada
pasien dan masyarakat.
4. Meningkatkan pendidikan pada staf Fasyankes primer untuk
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
5. Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien baik di
Puskesmas maupun fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan
upaya Puskesmas kepada masyarakat
6. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf fasyankes primer
7. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban
pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja
8. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.

22. Tim di Puskesmas yang bertanggung jawab menyiapkan
Puskesmas dalam memperoleh Akreditasi Puskesmas
Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan persiapan
akreditasi Pusksesmas

23. Ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota
Tim yang telah dilatih dan ditugaskan oleh KaDinkes Kab./Kota
untuk mendampingi Puskesmas dalam penyelenggaraan
akreditasi
Tim yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan
anggota yang berasal dari pejabat fungsional atau struktural
Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan / atau pihak ketiga atau
lembaga lain
Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan Pendamping
Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

24. Terdiri dari Widyaiswara dan staf Dinas Kesehatan Provinsi atau
peserta dari individu atau Pihak Ketiga yang diusulkan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi
Kriteria pendidikan dokter dan / atau tenaga kesehatan dengan
pendidikan minimal D3 yang masing- masing memiliki kompetensi
dalam bidang manajemen kesehatan, program kesehatan dan
pelayanan klinis yang akan diakreditasi.
Tim Pelatih Calon Pendamping Akreditasi Akreditasi
Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan TOT/Pelatih
Pendamping Akreditasi Puskesmas

25. Terdiri dari Widyaiswara dan staf Dinas Kesehatan Provinsi atau
peserta dari individu atau Pihak Ketiga yang diusulkan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi
Kriteria pendidikan dokter dan / atau tenaga kesehatan dengan
pendidikan minimal D3 yang masing- masing memiliki kompetensi
dalam bidang manajemen kesehatan, program kesehatan dan
pelayanan klinis yang akan diakreditasi.
Tim pelaksana penilaian akreditasi yang ditugaskan oleh Komisi
Akreditasi Fasyankes Primer
Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan TOT/Pelatih
Pendamping Akreditasi Puskesmas

27. Dinas Kesehatan
Kab/Kota
Dinas Kesehatan
Provinsi
Pengajuan surat
rekomendasi
Komisi Akreditasi
Puskesmas &
Klinik cq
Kemenkes RI
Pengajuan surat
rekomendasi
pengajuan
penilaian
akreditasi
Surveyor Pusat
dan Provinsi
Penugasan
Penilaian
Puskesmas

28. 1. Survey akreditasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari
2. Jumlah surveyor tergantung pada banyaknya program yang akan
diakreditasi
3. Survey berdasarkan pada standar instrumen akreditasi
4. Disusun kesimpulan hasil penilaian akreditasi yang akan
dilaporkan kepada Komisi Akreditasi Puskesmas dan Klinik

29. 1. Komisi Akreditasi Puskesmas dan Klinik menerima hasil
penilaian/rekomendasi dari tim surveyor
2. Penerbitan sertifikat kelulusan sertifikasi oleh Komisi Akreditasi
3. Pengiriman sertifikat kelulusan akreditasi kepada Dinas
Kesehatan Provinsi

30. Puskesmas Klinik
Dinkes
Kab/Kota
Dinkes
Provinsi
Komisi
Akreditasi
Koordinator
Surveyor
Di Provinsi
1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11

31. 1. Pengajuan permohonan akreditasi
2. Check kesiapan Puskesmas
3. Mengirimkan surat permohonan akreditasi kepada Dinkes Provinsi
4. Meneruskan permohonan kepada Komisi Akreditasi
5. Menugaskan koordinator untuk membentuk tim surveyor
6. Survey Akreditasi
7. Pengiriman hasil survey kepada koordinator surveyor
8. Meneruskan rekomendasi hasil survey kepada Komisi Akreditasi
9. Penerbitan sertifikasi oleh Komisi Akreditasi yang kemudian dikirimkan
kepada Dinas Kesehatan Provinsi
10. Meneruskan sertifikasi kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota
11. Menyerahkan sertifikasi akreditasi kepada Puskesmas atau Klinik

33. Akreditasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan
usulan Dinas Kesehatan Kab/Kota
Pada tahun 2019 akreditasi akan menjadi persyaratan
PPK 1 sebagai provider JKN (recredentialing fasilitas
primer)
Akreditasi Klinik dilaksanakan sesuai dengan usulan
Klinik yang bersangkutan

34. Struktur standar
• Bab:
–Standar:
•Kriteria :
–Maksud dan Tujuan:
»Elemen Penilaian

35. 9 Bab standar akreditasi puskesmas
(TOTAL 772 EP)
• Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) dengan 59 EP
• Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) dengan 90 EP
• Bab III. Peningkatan Mutu Puskemsas (PMP) dengan 32 EP
• Bab IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS) dengan 53
EP
• Bab V Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP)
dengan 102 EP
• Bab VI. Sasaran Kinerja dan MDG’s (SKM) dengan 55 EP
• Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) dengan 151 EP
• Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) dengan 172 EP
• Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP) dengan
58 EP

36. 4 Bab Standar Akreditasi Klinik
(503 EP)
• Bab I. Kepemimpinan dan Manajemen
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (KMFK) dengan
122 EP
• Bab II. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien
(LKBP) dengan 151 EP
• Bab III. Manajemen Penunjang Layanan Klinis
(MPLK) dengan 172 EP
• Bab IV. Peningkatan Mutu Klinis dan
Keselamatan Pasien (PMKP) dengan 58 EP

37. Bab I. PPP
• PPP1.1.1:
– Kriteria:
• Puskesmas menetapkan jenis-jenis pelayanan kepada masyarakat dan bekerja
sama untuk mengidentifikasi dan merespon kebutuhan dan harapan masyarakat
terhadap pelayanan di Puskesmas yang dituangkan dalam perencanaan.
– EP:
1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan prioritas
2. Tersedianya informasi tentang jenis pelayanan dan jadwal pelayanan.
3. Adanya upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.
4. Adanya Informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat dikumpulkan
melalui survey atau kegiatan lainnya.
5. Adanya perencanaan Puskesmas yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan
masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan sektor terkait yang bersifat
komprehensif yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
6. Ada bukti bahwa pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab, dan Pelaksana
Kegiatan menyelaraskan antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi,
misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas

38. Cara penilaian
• Tiap pembuktian pada elemen diberikan nilai:
– 0 = jika belum ada sama sekali atau baru
sebagian kecil ada ( 0% – 19 %)
– 5 = jika sebagian besar sudah dilaksanakan
(20 % – 79 %)
– 10 = jika sudah dilaksanakan (80 % – 100 %)

39. • Skor total untuk tiap kriteria =
jumlah skor semua elemen pada tiap kriteria x 100 %
jumlah elemen pd tiap kriteria x 10
• Skor total untuk tiap bab=
jumlah skor semua elemen pada tiap bab x 100 %
jumlah elemen pd tiap bab x 10

40. Pelaksanaan survei
• Periksa dokumen yang menjadi regulasi: dokumen
eksternal dan internal
• Telusur:
– Wawancara:
• Pimpinan puskesmas
• Penanggung jawab program
• Staf puskesmas
• Lintas sektor
• Masyarakat
• Pasien, keluarga pasien
– Observasi:
• Pelaksanaan kegiatan
• Dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan (rekaman/records)

41. Dokumen
• Dokumen eksternal:
– Regulasi: Undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan
menteri,
– pedoman-pedoman, pedoman pelayanan klinis, pedoman
program, dsb
• Puskesmas:
– Kebijakan (Surat Keputusan)
– Perencanaan puskesmas, Perencanaan Program
– Pedoman yang disusun puskesmas: pedoman
pengorganisasian, pedoman mutu (manual mutu),
pedoman pelayanan, pedoman program, kerangka acuan
– SPO

42. Pengertian
• Kebijakan: ringkasan konsep dan asas yang menjadi
garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan
suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak
• Pedoman: kumpulan ketentuan dasar yang memberi
arah bagaimana sesuatu harus dilakukan, hal pokok
yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk
menentukan atau melaksanakan sesuatu
• SPO: suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang
dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin
tertentu

43. Metoda pembuktian dokumen dan
telusur
• Membuktikan bahwa sistem dibakukan  lihat
dokumen kebijakan, manual mutu, pedoman internal
dan dokumen prosedur (SPO)
• Membuktikan sistem berjalan  ketelusuran
• Membuktikan sistem berjalan sesuai prosedur 
telusur monitoring dan bukti dokumen monitoring
• Membuktikan keberhasilan sistem  telusur evaluasi
dan bukti dokumen evaluasi
• Membuktikan sistem diperbaiki  bukti analisis
masalah dan upaya perbaikan (telusur dan dokumen)

44. Keputusan akreditasi
– Tidak Terakreditasi: jika pencapaian nilai Bab I, II, dan
III kurang dari 75 % dan Bab IV, V, VI < 60 %, VII, VIII, IX
kurang dari 20 %
– Terakreditasi Dasar: jika pencapaian nilai Bab I, II, dan
III ≥ 75 %, dan Bab IV, V, VI ≥ 60 %, Bab VII, VIII, IX ≥ 20
%
– Terakreditasi Madya: jika pencapaian nilai Bab I, II, III,
IV, V ≥ 75 %, Bab VI, VII ≥ 60 % VIII , IX ≥ 20 %
– Terakreditasi Utama: jika pencapaian nilai Bab I, II, III,
IV, V, VI, VII ≥ 75 Bab VIII, IX ≥ 60 %
– Terakreditasi Paripurna: jika pencapaian nilai semua
Bab ≥ 75 %

45. Keputusan Akreditasi
• Tidak Terakreditasi: jika pencapaian nilai Bab I, II,
dan III kurang dari 75 % dan Bab IV, V, VI, VII, VIII,
IX kurang dari 20 %
• Terakreditasi Dasar: jika pencapaian nilai Bab I, II,
dan III ≥ 75 %, dan Bab IV, V, VI, VII, VIII, IX ≥ 20 %
• Terakreditasi Madya: jika pencapaian nilai Bab I,
II, III, IV, V ≥ 75 %, Bab VI, VII, VIII, IX ≥ 20 %
• Terakreditasi Utama: jika pencapaian nilai Bab I,
II, III, IV, V, VI, VII ≥ 75 %, Bab VIII, IX ≥ 20 %
• Terakreditasi Paripurna: jika pencapaian nilai
semua Bab ≥ 75 %

46. Keputusan Akreditasi
• Tidak Terakreditasi: jika pencapaian nilai Bab I, II,
dan III kurang dari 75 % dan Bab IV, V, VI, VII, VIII,
IX kurang dari 40 %
• Terakreditasi Dasar: jika pencapaian nilai Bab I, II,
dan III ≥ 75 %, dan Bab IV, V, VI, VII, VIII, IX ≥ 40 %
• Terakreditasi Madya: jika pencapaian nilai Bab I,
II, III, IV, V ≥ 75 %, Bab VI, VII, VIII, IX ≥ 40 %
• Terakreditasi Utama: jika pencapaian nilai Bab I,
II, III, IV, V, VI, VII ≥ 75 %, Bab VIII, IX ≥ 40 %
• Terakreditasi Paripurna: jika pencapaian nilai
semua Bab ≥ 75 %

47. Keputusan akreditasi klinik
• Penetapan Keputusan Akreditasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Primer adalah:
– Tidak terakreditasi: jika pencapaian nilai Bab I, II,
III, IV < 75 %
– Terakreditasi: jika pencapaian nilai semua Bab ≥ 75
%