6. CLINICAL PRIVILEGE.pptx

1. CLINICAL PRIVILEGE

2. Pendahuluan
Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit
diantaranya untuk :
– Memberikan perlindungan terhadap
keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan
rumah sakit dan SDM RS
– Meningkatkan mutu dan mempertahankan
standar pelayanan rumah sakit
Untuk menjaga keselamatan pasien salah satunya
adalah dengan menjaga kompetensi dokter yg
melakukan tindakan medis tertentu

3. • UU no 44 Tahun 2009 ttg RS, Psl 29 ayat 1
butir r : RS wajib menyusun dan melaksanakan
peraturan internal RS (Hospital Bylaws).
Dalam Peraturan Internal Staf Medik RS
(medical Staff Bylaws) antara lain diatur
kewenangan klinik (clinical privilege)

4. Lanjutan....
• Walau seseorang memiliki brevet spesialisasi
dari Kolegium Ilmu Kedokteran  RS wajib
memverifikasi kembali kompetensinya dalam
lingkup spesialisasinya (credensialing)
• Kompetensi seorang dokter:
• Komponen kompetensi keprofesian (Kognitif
dan psikomotor)
• Komponen kesehatan: Fisik, Mental dan
sosial

5. Lanjutan....
• Seorang tenaga medis yg telah lolos
credensialing  diberi kewenangan klinis
(clinical privilege)
• Bila dlm tindakan medis seseorang dokter
dianggap membahayakan keselamatan
pasien maka kewenangan klinis dapat
dicabut sebagian atau seluruhnya

6. Lanjutan….
Mis-konsepsi dan Mis-aplikasi tentang proses
kredensial di RS
• Kredensial dianggap sebagai kewenangan
mutlak komite medis untuk menerima atau
menolak tenaga medis yang mau bekerja di
sebuah RS
• Proses kredensial di RS dilakukan secara tidak
standar seringkali dilandasi subyektifitas dan
like and dislike  kebutuhan RS /masyarakat
akan dokter tertentu menjadi terkendala

7. Lanjutan….
• Miskonsepsi Masyarakat tentang
layanan Medis:
Output Layanan medis RS adalah
kesembuhan, bila layanan medis
menghasilkan akibat buruk
(unexpected, unintended, undesired)
 malpraktek medis

8. Landasan Hukum Kredensial
• Undang Undang No. 44/2009 Tentang Rumah Sakit
 pasal 29 ayat 1 butir r  setiap RS wajib
menyusun dan melaksanakan hospital bylaws
• Dalam penjelasan UU tsb  setiap RS wajib
melaksanakan tata kelola klinik yang baik (good
clinical governance). Hal ini harus dirumuskan oleh
setiap RS dalam medical staff bylaw antara lain
diatur kewenangan klinis (clinical privilege)

9. Landasan Hukum Kredensial
• Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005
Tentang Pedoman Peraturan Internal Staf
Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit
• Pedoman Kredensial dan Kewenangan Klinis
(Clinical Privilege) di RS, PERSI, 2009

10. KREDENSIAL
• Proses kredensial adalah proses evaluasi oleh
suatu RS terhadap seorang tenaga medis
untuk menentukan apakah yang
bersangkutan layak diberi kewenangan klinis
untuk menjalankan tindakan medis tertentu
dalam lingkungan RS tersebut untuk periode
tertentu

11. Mengapa Credensialing:
• Perkembangan IPTEKDOK berkembang pesat
 kompetensi seseorang dapat berkurang,
bertambah atau kadaluwarsa
• Seseorang tenaga medis dapat mengalami
gangguan kesehatan yang menyebabkan
menurun atau hilangnya kompetensi  bila
dipaksakan akan membahayakan keselamatan
pasien

12. TUJUAN KREDENSIAL
• Tujuan Kredensial adalah untuk
mengendalikan kewenangan dalam
melakukan tindakan medik (delination
clinical privilege) bagi setiap dokter
agar pasien benar-benar berada
ditangan seorang tenaga medis yang
kompeten

13. TARGET KREDENSIAL
• Setiap dokter yang bekerja disebuah RS  harus
memiliki surat penugasan di RS tersebut dari Kepala RS
RS
– Surat Penugasan (clinical appointment) adalah surat
yang diterbitkan oleh Kepala RS kepada seorang
dr/drg untuk melakukan tindakan medis berdasarkan
daftar kewenangan klinis yang ditetapkan baginya
– Kewenangan klinik (clinical privilege) kewenangan
untuk melakukan tindakan medis tertentu di sebuah
RS tertentu berdasarkan Surat Penugasan dari kepala
RS

14. CLINICAL PRIVILEGE
• Clinical privileges result from a process in which the Governing
Body or its delegate grants a health care professional the
authority to provide health care services within defined limits
in a health care facility.
• They represent the range and scope of clinical responsibility
that a professional may exercise in the facility.
• Clinical privileges are specific to the individual, usually in a
single health care facility (or group of facilities such as a rural
District/Region or a Multi-Purpose Service) and relate to the
resources, equipment and staff available.
• Recommendations are made to the Governing Body following
the determination of what a health care professional can or
cannot do in a facility.

15. Governing Body
• Fasilitas Yan Kes tertentu
• punya fasilitas tertentu
• Seorang dokter
• Memiliki kompetensi tertentu
Credensial
Penugasan klinik
(clinical appointment)

16. Duration of Clinical Privileges
• Clinical privileges shall be granted for a
specific period of time, usually three (3) years
but should not be longer than five (5) years.
• The Credentials and Clinical Privileges
Committee may make recommendation as to
any limitation on the duration of clinical
privileges if appropriate.
Australian council for safety and quality in health care .
National guidelines for credentials and clinical privileges.

17. Proses Pemberian Clinical Privilege
Direktur RS
Komite Medik
Sub Komite
credensial
Dokter
Diterima / Tidak
Melamar
Diterima
kredensial
Proses kredensial
Surat Penugasan / Clinical Appointment

18. Berakhirnya Kewenangan Klinis
• S P (clinical Appointment) habis masa berlakunya 
dilakukan rekredensial
• Dicabut oleh kepala RS  dokter tersebut dinyatakan
tidak kompeten lagi melakukan tindakan medis
tertentu berdasarkan rekomendasi komite medik
berdasarkan kinerja nyata dokter tsb
• Contoh :
– Terganggu kesehatan fisik maupun mental,
– Terjadi medical error karena inkompetensi  dibina agar
dapat memperoleh kompetensi kembali
– Karena tindakan disiplin dari komite medik