Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember

1. AKREDITASI
Oleh : Kelompok 5
Manajemen Mutu
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
FKM UJ

2. Anggota Kelompok :
Aulia Y.
(12-xx)
Qurrotul Ainy
(12-071)
Evita
(12-xx)
Imam Sofwan
(12-xx)
Izza Afkarina
(12-xx)
Devina
(12-xx)

3. Pokok Bahasan :
Konsep Akreditasi
Standart
Pelayanan
RS
SOP
Akreditasi
RS

4. 1. Konsep Akreditasi
Akreditasi :
Suatu pengakuan yang diberikan
pemerintah kepada Instansi tertentu
karena telah memenuhi standar yang
ditentukan
AKREDITASI
RUMAH SAKIT
Pengakuan terhadap Rumah Sakit yg diberikan
oleh lembaga independen penyelenggara
Akreditasi yg ditetapkan oleh Menteri, setelah
dinilai bahwa Rumah Sakit itu memenuhi
Standar Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku
untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah
Sakit secara berkesinambungan.
Dasar Hukum

5. Dasar Hukum
1.UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit Pasal 40
2.Permenkes no. 159b/88 tentang rumah sakit, pasal 26 mengatur
tentang akreditasi Rumah Sakit.
3.SK Menkes 436/93 menyatakan berlakunya standard pelayanan
Rumah Sakit dan standard pelayanan medis.
4.SK Dirjen Yanmed No. YM.02.03.3.5.2626 tentang Komisi Akreditasi
Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan Lainnya.

6. Undang Undang No. 44/2009 tentang RS
(1) Dlm upaya peningkatan mutu pelayanan RS wajib dilakukan akreditasi scr
berkala min 3 th sekali.
(2) Akreditasi RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu
lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan
Standar Akreditasi yang berlaku
(3) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Menteri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi RS bagaimana dimaksud pada ayat
(1), & ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga : AKREDITASI
Pasal 40
Dasar
Hukum

7. Mempermudah akses masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan
Memberikan perlindungan terhadap
keselamatan pasien, masyarakat,
lingkungan RS danSDM di RS
Meningkatkan mutu dan
mempertahankan
standar pelayanan RS
Memberikan kepastian hukum
kepada pasien,masyarakat, dan
SDM RS
Tujuan
Akreditasi

8. Manfaat Akreditasi
Terbentuknya
budaya mutu
dalam memberikan
pelayanan
kesehatan pada
pasien sesuai
standar di RS
Terlindungainya
pasien/masyarakat
dari layanan
kesehatan yang
tidak bermutu
Peningkatan
kesejahteraan
rumah sakit
Sebagai salah satu
syarat peningkatan
kelas RS

9. 2. Standart Pelayanan RS
Seperangkat kebijakan, peraturan, pengarahan, prosedur atau hasil
kerja yg ditetapkan oleh manajemen utk seluruh upaya kes di RS, yg
dapat digunakan sbg petunjuk/pedoman yg memungkinkan semua
staf baik medis maupun non medis utk melaksanakan tugasnya dg
baik (Depkes, 1994)

10. Standar Pelayanan minimal RS ada 21 pelayanan meliputi :
1. Pelayanan gawat darurat 12. Pencegah Pengendalian Infeksi
2. Pelayanan rawat jalan 13. Pelayanan gizi
3. Pelayanan rawat inap 14. Pelayanan transfusi darah
4. Pelayanan bedah 15. Pelayanan keluarga miskin
5. Pelayanan persalinan dan
perinatologi
16. Pelayanan rekam medis
6. Pelayanan intensif 17. Pengelolaan limbah
7. Pelayanan radiologi 18. Pelayanan administrasi
manajemen
8. Pelayanan laboratorium patologi
klinik
19. Pelayanan ambulans/kereta
jenazah
9. Pelayanan rehabilitasi medik 20. Pelayanan pemulasaraan jenazah
10. Pelayanan farmasi 21. Pelayanan laundry
11. Pelayanan pemeliharaan sarana
rumah sakit

11. 16 Pelayanan RS yang diakreditasi :
1. Administrasi dan manajemen
2. Pelayanan medis
3. Pelayanan keperawatan
4. Pelayanan gawat darurat
5. Rekam medis
6. Farmasi
7. Radiologi
8. Kamar operasi
9. Pengendalian infeksi
10. Pelayanan Resti
11. Laboratoriun dan keselamatan kerja
12. Kebakaran dan kewaspadaan bencana
13. Pelayanan intensif
14. Pelayanan transfusi darah
15. Pelayanan rehabilitasi medik
16. Pelayanan gizi

12. SETIAP FUNGSI PELAYANAN TERDIRI
DARI 7 STANDAR :
1. Falsafah dan Tujuan
2. Administrasi dan
Pengelolaan
3. Staf dan Pimpinan
4. Fasilitas dan Peralatan
5. Kebijakan dan Prosedur
6. Pengembangan Staf dan
Program Pendidikan
7. Evaluasi dan
pengendalian mutu

13. 3. SOP
suatu perangkat yang mengatur
tahapan suatu proses kerja atau prosedur
kerja tertentu.
prosedur kerja yang dimaksud bersifat
tetap, rutin dan tidak berubah – ubah dan
dibakukan menjadi dokumen tertulis.

14. Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah
sakit atau fasilitas pelayanan dapat tercapai bila tersedia biaya
operasional dan pemeliharaan sarana dan alat kesehatan yang
memadai
 Sehingga untuk itu haruslah disusun petunjuk teknis dan
standart operational procedure (SOP) tentang pemeliharaan
dan optimalisasi pemanfaatan sarana rumah sakit dan alat
kesehatan. (Depkes RI, 2003)

15. • Pihak Penyusun SOP
 Tim khusus yang
dibentuk oleh
pimpinan organisasi
• Pihak Pelaksana SOP
 semua jajaran yang
berada dalam
organisasi

16. Tujuan SOP
 Umum
Agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efektif dan
efisien serta senantiasa meningkatkan mutu pelayanan melalui
pemenuhan pencapaian standar profesi dan standar pelayanan
 Khusus
1. Mempertahankan tingkat penampilan kerja
2. Sebagai acuan dlm pelaksanaan kegiatan tertentu
3. Menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, pemborosan
4. Sebagai cara atau parameter dalam meningkatkan mutu
5. Menjamin penggungaan SD secara efektif dan efisien
6. Menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab
7. Melindungi organisasi dan petugas dari tuntutan hukum

17. Manfaat pembuatan Standar Operasional
Prosedur ini diantaranya:
1. Efisiensi waktu
2. Memudahkan tahapan pelayanan
3. Sarana untuk mengkomunikasikan pelaksanaan suatu pekerjaan
4. Acuan dalam melakukan penilaian terhadap proses layanan
5. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada
intervensi manajemen
6. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan

18. 1. Konsisten
2. Komitmen
3. Perbaikan kelanjutan
4. Mengikat
5. Seluruh unsur memiliki peran
penting
6. Didokumentasikan dengan baik
Prinsip Pelaksanaan
SOP :

19. 4. Akreditasi Rumah Sakit (RS)

20. KONSEP DASAR AKREDITASI RUMAH SAKIT
STANDAR
RUMAH
SAKIT
Kemenke
S
MEMENUHI
SURVEI
AKREDITASI R.S.
INSTRUMEN
AKREDITASI
SERTIFIKAT
KARS
16. Standar Pelayanan
7. Standar
Keselamatan
Pasien
SERTIFIKASI
SK MEKKES R.I. No.1165A TH.2001
Tentang KARS

21. Komisi Akreditasi Rumah Sakit
(KARS)
• lembaga independen pelaksana akreditasi rumah sakit yang bersifat
fungsional, non-struktural, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
Komisi ini merupakan badan independen yang dibentuk berdasarkan surat
keputusan Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI No. YM.02.03.3.5.2626
tanggal 8 April 1998
• KARS mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan,
pembimbingan dan pelatihan serta monitoring dan evaluasi dalam bidang
akreditasi rumah sakit di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan perkembangan akreditasi rumah sakit secara
internasional. Masa bakti Komisi Akreditasi Rumah Sakit adalah 5 tahun
untuk pelaksana akreditasi (surveyor).

22. Tugas pokok dan fungsi KARS
• Merumuskan kebijakan dan tata laksana akreditasi rumah sakit
• Menyusun rencana strategis akreditasi rumah sakit
• Menyusun peraturan internal KARS
• Menyusun standar akreditasi
• Menetapkan status akreditasi rumah sakit
• Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pembimbingan serta pengembangan di bidang akreditasi
dan mutu layanan rumah sakit
• Mengangkat dan memberhentikan tenaga surveyor
• Membina kerja sama dengan institusi di dalam negeri maupun di luar negeri yang berkaitan dengan
bidang akreditasi dan peningkatan mutu layanan rumah sakit
• Melakukan sosialisasi dan promosi kegiatan akreditasi
• Melakukan monitoring dan evaluasi dalam bidang akreditasi rumah sakit
• Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan akreditasi rumah sakit.

23. Lanjutan …….
• KARS dapat bekerja sama dengan Dinas
Kesehatan Provinsi, Perhimpunan Rumah Sakit
Seluruh Indonesia dan Komite Akreditasi
Nasional dalam melakukan monitoring dan
evaluasi kinerja rumah sakit pasca akreditasi
dan untuk membina rumah sakit dalam upaya
meningkatkan mutu layanannya.

24. Tingkat Pelaksanaan Akreditasi RS
• Administrasi dan manajemen
• Pelayanan medis
• Pelayanan keperawatan
• Pelayanan gawat darurat
• Rekam medis
Akreditasi tingkat dasar
(5 kegiatan pelayanan)
• 5 kegiatan pelayanan dasar
• Farmasi
• Radiologi
• Kamar operasi
• Pengendalian infeksi
• Pelayanan Resti
• Laboratoriun dan keselamatan kerja
• Kebakaran dan kewaspadaan bencana
Akreditasi tingkat lanjut
(12 kegiatan pelayanan)
• 12 pelayanan lanjut
• Pelayanan intensif
• Pelayanan transfusi darah
• Pelayanan rehabilitasi medik
• Pelayanan gizi
Akreditasi tingkat
lengkap
(16 kegiatan pelayanan)

25. AKREDITASI
NASIONAL
Persiapan Akreditasi
Bimbingan Akreditasi
Pelaksanaan Akreditasi
Kegiatan pasca Akreditasi
AKREDITASI
INTERNASIONAL
RS dpt mengikuti
Akreditasi internasional
sesuai kemampuan  upaya
meningkatkan daya saing
Harus sudah mendapatkn
status Akreditasi Nasional

26. • Pemenuhan standar
• Penilaian mandiri (self assessment)
 Proses penilaian penerapan Standar Pelayanan
RS dgn menggunakan Instrumen Akreditasi
 untuk mengukur kesiapan & kemampuan RS
dlm rangka survei Akreditasi
 Dilakukan oleh RS yg akan menjalani proses
Akreditasi
PERSIAPAN AKREDITASI

27. • Proses pembinaan RS dlm rangka meningkatkan
kinerja dlm mempersiapkan survei Akreditasi
• Dilakukan oleh pembimbing Akreditasi dari
lembaga independen pelaksana Akreditasi yg akan
melakukan Akreditasi
• Pembimbing Akreditasi  tenaga kesehatan yg
memiliki kompetensi dan kewenangan dlm
membimbing RS untuk mempersiapkan Akreditasi
BIMBINGAN
AKREDITASI

28. PELAKSANAAN
AKREDITASI
• Survei Akreditasi
 Penilaian untuk mengukur pencapaian dan cara penerapan Standar
Pelayanan RS
 Dilakukan oleh surveior Akreditasi dari lembaga independen pelaksana
Akreditasi
 Surveior Akreditasi  tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi dan
kewenangan dlm bidang Akreditasi untuk melaksanakan survei Akreditasi
• Penetapan status Akreditasi
 Dilakukan oleh lembaga independen pelaksana Akreditasi berdasarkan
rekomendasi dari surveior Akreditasi
 Surveior Akreditasi  memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan yg
harus dilakukan oleh RS untuk pemenuhan Standar Pelayanan Rumah
Sakit
 RS yg telah mendapatkan status Akreditasi nasional diwajibkan membuat
perencanaan perbaikan strategis sesuai dgn rekomendasi surveior untuk
memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yg belum tercapai

29. KEGIATAN PASCA AKREDITASI
• Dilakukan dalam bentuk survei verifikasi
 Survei verifikasi  dilakukan oleh lembaga independen
pelaksana Akreditasi yg melakukan penetapan status
Akreditasi terhadap RS
 untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu
pelayanan RS sesuai dgn rekomendasi dari surveior
• Pelaksanaan kegiatan pasca Akreditasi diatur oleh lembaga
independen pelaksana Akreditasi

30. STATUS AKREDITASI
ada empat tingkatan :
1. Akreditasi Istimewa dengan masa berlakunya 5 tahun
 Didapat setelah 3 X berturut-turut lulus
2. Akreditasi Penuh: nilai total > 75 %, tidak ada nilai < 60%, 3 tahun masa
berlaku
 Diberikan pada RS yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh
komisi gabungan akreditasi
3. Akreditasi Bersyarat: nilai total >65 % – <75 %, tidak ada nilai < 60%, 1
tahun disurvei/nilai lagi pelayanan yang nilainya di bawah 75%
 Diberikan jika RS telah memenuhi persyaratan minimal tapi belum
cukup untuk mendapatkan akreditasi penuh (berlaku 1 tahun)
4. Tidak Diakreditasi (Tidak Lulus)
 RS dianggap belum mampu memenuhi standar yang ditetapkan

31. • TERIMA KASIH

32. Daftar Pustaka
-> Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
-> Luwiharsih : Keselamatan Pasien dalam Akreditasi Baru, Disampaikan pada Kongres
PERSI XII, Seminar Tahunan VI Patient Safety dan Hospital Expo XXV Jakarta
Convention Center 7 - 10 November 2012.
-> http://web.kars.or.id/kars/ (akses : Kamis, 15 Oktober 2015)