Uploaded byfadlykdg
PPTX, PDF6,860 views

BAB I TKPP.pptx

Dokumen tersebut membahas tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas yang menjadi tanggung jawab surveior, mencakup pembagian tugas surveior berdasarkan standar, kriteria, dan elemen penilaian serta profil penyampaian materi.

Embed presentation

Downloaded 41 times
1 STANDAR & INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB I ( YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB SURVEIOR TKPP ) BAHAN DARI DIREKTORAT MUTU PELAYANAN KESEHATAN DIEDIT DAN DISAMPAIKAN KEMBALI OLEH : dr. DWI HERI WIBAWA,M.Kes PADA WORKSHOPAKREDITASI PUSKESMAS KABUPATEN KAPUAS KALTENG 18 – 19 JUNI 2023
PROFIL 2 • Nama : Dr. Dwi Heri Wibawa, M.Kes • Tempat, tgl.lahir : Wonosobo, 27 Juli 1963 • Jabatan: • Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan, Jawa Tengah • Pendidikan: • Dokter, FK UGM tahun 1987 • Magister Kesehatan, FK UGM tahun 2001 • Riwayat Pekerjaan: • Dokter RSUD Purworejo : 1989 – 1990 • Dokter Puskesmas Bendan Kota Pekalongan: 1990 – 1993 • Kepala Puskesmas Jenggot Kota Pekalongan :1993 - 2001 • Kasubdin Kesga Dinkes Kota Pekalongan: 2001-2002 • Kabid P2P Dinkes Kota Pekalongan: 2002 – 2003 • Ka. Dinkes Kota Pekalongan: 2003 - 2015 • Manajer Pelayanan RS Siti Khodijah: 2016 - 2017 • Surveior Akreditasi FKTP : 2016 – sekarang • Anggota DPRD Kota Pekalongan : 2019 – 2022 • Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan : 2022 – sekarang HP: 08122806467 Email: dwiheriwibawa@yahoo.co.id
3
4 PEMBAGIAN TUGAS SURVEIOR PUSKESMAS
BAB I
JUMLAH STANDAR, KRITERIA & ELEMEN PENILAIAN SERTA PEMBAGIAN TUGAS SURVEIOR STANDAR KRITERIA ELEMEN PENILAIAN SURVEIOR 1.1 1.1.1 – 1.1.2 11 Bidang Tata Kelola Sumber Daya & UKM 1.2 1.2.1 – 1.2.4 13 Bidang Tata Kelola Sumber Daya & UKM 1.2.5 3 Bidang Tata Kelola Pelayanan & Penunjang 1.3 1.3.1 – 1.3.5 16 Bidang Tata Kelola Sumber Daya & UKM 1.3.6 4 Bidang Tata Kelola Pelayanan & Penunjang 1.4 1.4.1 – 1.4.8 30 Bidang Tata Kelola Pelayanan & Penunjang 1.5 1.5.1 2 Bidang Tata Kelola Sumber Daya & UKM 1.6 1.6.1 – 1.6.2 9 Bidang Tata Kelola Sumber Daya & UKM 1.6.3 6 Bidang Tata Kelola Pelayanan & Penunjang 1.7 1.7.1 8 Bidang Tata Kelola Sumber Daya & UKM 7 26 102 Dalam rangka keseimbangan pembagian tugas, 43 Elemen Penilaian dialihkan kepada Surveior Bidang Tata Kelola Pelayanan dan Penunjang (Kepdirjen Yankes nomor HK.02.02/I/3991/2022).
BAB I. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS PERENCANAAN & KEMUDAHAN AKSES BAGI PENGGUNA LAYANAN 1.1 TATA KELOLA ORGANISASI 1.2 1.3 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 1.4 1.5 1.6 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN MANAJEMEN KEUANGAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN & PENILAIAN KINERJA 1.7 PEMBINAAN PUSKESMAS OLEH DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS
TATA KELOLA ORGANISASI. Penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan. STANDAR 1.2 Kriteria 1.2.5
Pokok Pikiran . KRITERIA 1.2.5 a. Puskesmas dapat menghadapi banyak tantangan dan dilema etik dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. b. Keputusan mengenai pelayanan dapat menimbulkan pertanyaan, konflik atau dilema bagi Puskesmas dan pasien/ keluarga/pembuat keputusan. c. Kepala Puskesmas perlu menetapkan cara pengelolaan dan mencari solusi terhadap dilema tersebut. d. Etik bersifat abstrak, belum tertulis. Jika sudah tertulis disebut kode etik. e. Dilema etik merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang yang mengharuskan orang tersebut membuat keputusan mengenai perilaku yang patut. Contoh: tidak bersedia diimunisasi/ tidak bersedia bersalin di fasilitas kesehatan karena alasan keyakinan, dll. f. Kepala Puskesmas dapat membentuk tim etik dengan keterwakilan dari pelayanan UKM, UKP, KMP, dan mutu. g. Dukungan kepala dan/atau pegawai dalam penyelesaian dilema etik yang terjadi dapat berupa advokasi kepada tokoh masyarakat/tokoh agama, pembinaan, berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya serta bentuk dukungan lainnya.
Elemen Penilaian (1) a) Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan penyelesaian bila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM (R). R : SOP tentang Pelaporan dan Penyelesaian Dilema Etik. b) Dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM (D, W). D : Bukti pelaporan dilema etik. W: Kepala Puskesmas: penggalian informasi terkait dilema etik yang pernah terjadi dan pelaksanaan pelaporannya. c) Terdapat bukti bahwa pimpinan dan/atau pegawai Puskesmas mendukung penyelesaian dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM dan telah dilaksanakan sesuai regulasi (D, W). D: Bukti dukungan kepala dan/atau pegawai Puskesmas dalam penanganan/penyelesaian dilema etik. W : Kepala Puskesmas: Penggalian informasi terkait Proses penanganan terhadap dilema etik yang pernah terjadi dan bentuk dukungan kepala dan/atau pegawai Puskesmas dalam penanganan/penyelesaiannya.
Dukungan Kepala dan Pegawai Puskesmas Tim Etik Penjelasan 1.2.5 SOP tentang Pelaporan & Penanganan Dilema Etik Kepala Puskesmas DILEMA ETIK dalam PELAYANAN UKP DAN PELAYANAN UKM PELAPORAN PENANGANAN PENYELESAIAN DILEMA ETIK
MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). STANDAR 1.3 Kriteria 1.3.6
Pokok Pikiran a. Pegawai mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap kesehatannya atas penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. . KRITERIA 1.3.6 b. Program pemeriksaan kesehatan berkala dan pemberian imunisasi kepada pegawai sesuai hasil identifikasi risiko penyakit perlu ditetapkan dan dilakukan. Jika terjadi paparan, perlu dilaporkan dan ditindaklanjuti, termasuk konseling kesehatan. c. Program K3 juga meliputi promosi kesehatan, kesejahteraan (well being) pegawai (manajemen stress, kepuasan kerja, dll) serta pencegahan penyakit akibat kerja. d. Program perlindungan pegawai terhadap tindak kekerasan perlu disusun dan diterapkan. e. Semua pegawai harus memahami program K3 pegawai, agar program tersebut dapat diterapkan. f. Puskesmas melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pelaporan pelaksanaan program K3 bagi pegawai. g. Kepala Puskesmas menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3.
Elemen Penilaian (1) a) Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 dan program K3 Puskesmas serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program K3 (R, D, W). R :1.SK tentang penetapan koordinator atau tim K3 yang terintegrasi dengan SK Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan pada Kriteria 1.2.1. 2.SK tentang penetapan program K3 yang terintegrasi dengan SK Jenis Pelayanan pada Kriteria 1.1.1. D :1.Dokumen program K3. 2.Bukti evaluasi program K3. W : Koordinator atau Tim K3: Penggalian informasi terkait pelaksanaan program-program K3 dan hasil evaluasinya.
Elemen Penilaian (1) b) Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh kepala Puskesmas (R, D, W). R :RUK dan RPK yang mencantumkan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai. D : Bukti hasil pemeriksaan berkala kesehatan pegawai. W :Koordinator atau Tim K3: penggalian informasi terkait proses pelaksanaan pemeriksaan berkala kesehatan pegawai. c) Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan (R, D, W). R : RUK dan RPK yang mencantumkan kegiatan imunisasi bagi pegwai D : 1.Dokumen analisis tingkat risiko pelayanan. 2. Bukti pelaksanaan imunisasi bagi pegawai. W : Koordinator atau Tim K3: Penggalian informasi terkait proses pelaksanaan imunisasi bagi pegawai.
Elemen Penilaian (1) d) Apabila ada pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja, dilakukan konseling dan tindak lanjutnya (D, W). D : 1. Bukti pelaksanaan konseling terhadap pegawai. 2. Bukti tindak lanjut hasil konseling terhadap pegawai. W : Koordinator atau Tim K3: Penggalian informasi terkait proses pelaksanaan konseling bagi pegawai dan tindak lanjutnya.
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK). Disusun dan diterapkan program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas, manajemen bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3, manajemen kedaruratan dan bencana, manajemen pengamanan kebakaran, manajemen alat kesehatan, manajemen sistem utilitas, dan pendidikan MFK. STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.1
Pokok Pikiran a. Puskesmas mempunyai kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bangunan, prasarana, peralatan dan menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat termasuk pasien dengan keterbatasan fisik diberikan akses untuk memperoleh pelayanan. KRITERIA 1.4.1 c. Puskesmas menyusun dan menerapkan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas dan masyarakat. d. Program MFK perlu disusun setiap tahun dan diterapkan. . b. Pemenuhan kemudahan dan keamanan akses bagi orang dengan keterbatasan fisik, misalnya penyediaan ramp, kursi roda, hand rail, dan lain-lain harus dilakukan.
KESELAMATAN & KEAMANAN FASILITAS BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3 KEDARURATAN DAN BENCANA PENGAMANAN KEBAKARAN PERALATAN KESEHATAN SISTEM UTILISASI PENDIDIKAN MFK PROGRAM MFK MANAJEMEN:
Elemen Penilaian (1) a) Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko (R). R : 1. SK penetapan penanggung jawab MFK yang terintegrasi dengan SK penanggung jawab pada kriteria 1.2.1 2. SK penetapan program MFK yang terintegrasi dengan SK Jenis-Jenis Pelayanan pada Kriteria 1.1.1 b) Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna layanan dengan keterbatasan fisik (O, W). O : Pengamatan surveior terhadap pengaturan ruang yang aman apakah mengakomodasi Pengguna layanan yang dengan keterbatasan fisik seperti menyediakan hendrel pegangan tangan pada kamar mandi, jalur kursi roda dll W : PJ mutu, koordinator MFK dan pasien: penggalian informasi tentang akses layanan yang mudah dan aman bagi pengguna yang keterbatasan fisik
Elemen Penilaian (1) c) Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko (D, W). D : Bukti identifikasi terhadap area beresiko pada keselamatan dan keamanan fasilitas W : PJ mutu, koordinator MFK penggalian informasi terkait dasar penetapan area beresiko pada keselamatan dan keamanan fasilitas d) Disusun daftar risiko (risk register) yang mencakup seluruh lingkup program MFK (D). D : Daftar risiko (risk register) program MFK. Catatan: terintegrasi dengan daftar risiko pada program manajemen risiko. e) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap pelaksanaan program MFK (D). D : 1. Bukti evaluasi dari pelaksanaan program MFK 2. Bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi program MFK.
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK). Puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas. STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.2
Pokok Pikiran a. Manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas dirancang untuk mencegah terjadinya cedera pada pengguna layanan, pengunjung, petugas dan masyarakat, seperti tertusuk jarum, tertimpa bangunan atau gedung roboh, dan tersengat listrik. . KRITERIA 1.4.2 c. Manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas perlu didukung dengan penyediaan anggaran, penyediaan fasilitas untuk mendukung keamanan fasilitas seperti penyediaan closed circuit television (CCTV), alarm, alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, titik kumpul, rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda-tanda pintu darurat. d. Area yang berisiko keamanan dan kekerasan fisik perlu diindentifikasi dan dibuatkan peta untuk pemantauan dan meminimalkan terjadinya insiden dan kekerasan fisik pada pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat. b.. Manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas perlu direncanakan untuk mencegah terjadinya kejadian kekerasan fisik maupun cedera akibat lingkungan fisik yang tidak aman seperti penculikan bayi, pencurian, dan kekerasan pada petugas. e. Pemberian tanda pengenal untuk pengunjung, petugas serta pekerja alih daya merupakan upaya untuk menyediakan lingkungan yang aman. f. Kode darurat yang diperlukan ditetapkan dan diterapkan, minimal: kode merah dan biru. g. Dilakukan inspeksi fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan. h. Apabila terdapat renovasi maka dipastikan tidak mengganggu pelayanan dan mencegah penyebaran infeksi.
Elemen Penilaian (1) a) Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan pekerja alih daya (outsourcing) (R, O, W). R :SOP identifikasi pengunjung, petugas dan pekerja alih daya (outsourcing) O : Pengamatan surveior terkait identifikasi kepada pengunjung, petugas dan pekerja alih daya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Puskesmas W : Petugas, pengunjung dan pekerja alih daya: penggalian informasi terkait pelaksanaan identifikasi pengunjung, petugas dan pekerja alih daya b) Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala yang meliputi bangunan, prasarana dan peralatan (R, D, O, W). R : SOP inspeksi fasilitas D : Bukti hasil inspeksi fasilitas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan di Puskesmas
Elemen Penilaian (1) O : Pengamatan surveior terkait hasil pemeliharaan fasilitas termasuk penyediaan mendukung keamanan dan fasilitas seperti penyediaan closed circuit television (CCTV), alarm, alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, titik kumpul, rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda-tanda pintu darurat. W : Koordinator MFK : Penggalian informasi terkait pelaksanaan pemeliharaan fasilitas yang ada di Puskesmas c) Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala (D, O, W, S). D : Bukti hasil simulasi terhadap kode darurat (kode merah dan kode biru) minimal melampirkan daftar hadir dan foto2 kegiatan simulasi. Catatan: khusus untuk simulasi kode biru minimal berupa pemberian Bantuan Hidup Dasar (BHD). O : Pengamatan surveior terhadap kode darurat yang ditetapkan dan diterapkan di Puskesmas
Elemen Penilaian (1) W : Petugas Puskesmas: Penggalian informasi terkait dengan pelaksanaan kode darurat yang di tetapkan oleh Puskesmas S : Surveior meminta petugas untuk melakukan simulasi kode darurat (kode merah dan kode biru) yang ditetapkan oleh Puskesmas d) Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi (D, O, W). D : Dokumen ICRA bangunan (jika ada renovasi bangunan) yang dilakukan oleh Tim PPI bekerja sama dengan Tim MFK serta dengan multidisplin lainnya O : Pengamatan surveior terhadap: Hasil pelaksanaan ICRA bangunan (jika ada renovasi bangunan) W : Koordinator PPI dan Koordinator MFK: Penggalian informasi terkait dengan penyusunan ICRA bangunan (jika dilakukan renovasi bangunan)
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK). Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya beracun (B3), pengendalian dan pembuangan limbah B3 dilakukan berdasarkan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.3
Pokok Pikiran a. Bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3 perlu diidentifikasi dan dikendalikan secara aman. . KRITERIA 1.4.3 c. Puskesmas perlu menginventarisasi B3 yang meliputi lokasi, jenis, dan jumlah B3 serta limbahnya yang disimpan. Daftar inventaris ini selalu dimutakhirkan sesuai dengan perubahan yang terjadi di tempat penyimpanan. d. Pengelolaan limbah B3 sesuai standar, mencakup pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/tempat penampungan sementara, transportasi serta pengolahan akhir. b. WHO telah mengidentifikasi B3 serta limbahnya dengan kategori sebagai berikut: infeksius, patologis dan anatomis, farmasi, bahan kimia, logam berat, kontainer bertekanan, benda tajam, genotoksik/sitotoksik, dan radioaktif. e. Dalam pengelolaan limbah B3, Puskesmas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Tersedia instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Elemen Penilaian (1) a) Dilakukan inventarisasi B3 dan limbah B3 (D). D : Daftar inventarisasi B3 dan limbah B3 b) Dilaksanakan manajemen B3 dan limbah B3 (R,D,W). R : SOP Pengelolaan Limbah B3 di Puskesmas D : Bukti pelaksanaan program manajemen B3 dan limbah B3 yang meliputi (huruf (a) sampai dengan huruf (f) sesuai pada pokok pikiran angka (2) kriteria 1.4.1) W : Petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3: Penggalian informasi terkait proses pengelolaan B3 dan limbah B3 c) Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (D,O). D : Izin IPAL O : Pengamatan surveior terhadap penyediaan IPAL sesuai dengan surat izin
Elemen Penilaian (1) d) Apabila terdapat tumpahan dan/atau paparan/pajanan B3 dan/atau limbah B3, dilakukan penanganan awal, pelaporan, analisis, dan tindak lanjutnya (D, O, W). D : 1. Bukti dilakukan penanganan awal oleh petugas. Bukti hasil pelaporan dan hasil analisis dari penanganan paparan/pajanan B3 atau limbah B3 sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan Puskesmas. 2. Bukti tindak lanjut dari hasil pelaporan dan analisis. O : ketersedian spill kit untuk penanganan tumpahan limbah B3 W : Petugas kebersihan/ cleaning service, koordinator PPI, petugas kesling dan petugas ditempat Terjadinya tumpahan: Penggalian informasi terkait penanganan tumpahan B3
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK). Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi manajemen kedaruratan dan bencana. STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.4
Pokok Pikiran a. Potensi terjadinya bencana di daerah berbeda antara daerah yang satu dan yang lain. KRITERIA 1.4.4 c. Strategi untuk menghadapi bencana perlu d.isusun sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya (HVA). d. Kesiapan menghadapi bencana disusun dan disimulasikan setiap tahun secara internal atau melibatkan komunitas secara luas. b. Puskesmas ikut berperan aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana, baik internal maupun eksternal. e. Setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan/ lokakarya dan simulasi pelaksanaan manajemen kedaruratan dan bencana yang diselenggarakan minimal setahun sekali agar siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana. f. Debriefing adalah sebuah reviu yang dilakukan setelah simulasi bersama peserta simulasi dan observer yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari simulasi. g. Hasil dari kegiatan debriefing didokumentasikan.
Elemen Penilaian (1) a) Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis Puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan (D). D :Hasil indentifikasi resiko bencana di Puskesmas/ Hazard Vulnerability Assessment (HVA). b) Dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana (D, W). D : Bukti pelaksanaan program manajemen kedaruratan dan bencana yang meliputi huruf (a) sampai dengan huruf (g) sesuai pada pokok pikiran angka 3) pada kriteria 1.4.1 W : Petugas Puskesmas, pasien dan pengunjung : Penggalian informasi terhadap penerapan manajemen kedaruratan dan bencana
Elemen Penilaian (1) c) Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana yang telah disusun, dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi. (D, W). D :1. Bukti pelaksanaan simulasi (minimal melampirkan daftar hadir dan foto kegiatan simulasidan laporan) 2. Bukti hasil evaluasi tahunan 3. Bukti pelaksanaan debriefing setiap selesai simulasi (minimal melampirkan daftar hadir, foto kegiatan dan laporan) W : Petugas Puskesmas: penggalian informasi kepada pelaksanaan simulasi, evaluasi dan debriefing setiap selesai simulasi d) Dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana sesuai hasil simulasi dan evaluasi tahunan. (D). D : Bukti rencana perbaikan program manajemen kedaruratan dan bencana sesuai hasil simulasi Bukti hasil evaluasi tahunan
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK). Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi manajemen pengamanan kebakaran termasuk sarana evakuasi. STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.5
Pokok Pikiran a. Setiap fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas mempunyai risiko terhadap terjadinya kebakaran, sehingga manajemen pengamanan kebakaran perlu disusun. . KRITERIA 1.4.5 c. Puskesmas harus menetapkan larangan merokok di lingkungan Puskesmas, baik bagi petugas, pengguna layanan, maupun pengunjung. Larangan tersebut wajib dipatuhi dan harus dipantau pelaksanaannya. b. Yang dimaksud dengan sistem proteksi adalah penyediaan proteksi kebakaran baik secara aktif maupun pasif. Proteksi kebakaran secara aktif, contohnya APAR, sprinkler, detektor panas, dan detektor asap, sedangkan proteksi kebakaran secara pasif, contohnya: jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat, dan tempat titik kumpul aman.
Elemen Penilaian (1) a) Dilakukan manajemen pengamanan kebakaran (D, O, W) D : Bukti pelaksanaan program manajemen pengamanan sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (d) pada angka (4) sesuai pokok pikiran kriteri 1.4.1 O : Pengamatan surveior terhadap penerapan pengamanan yang ditetapkan oleh Puskesmas seperti penerapan resiko kebakaran, penyediaan proteksi kebakaran baik aktif mau pasif, dan himbauan dilarang merokok W : Petugas Puskesmas penggalian informasi terkait dengan penerapan manajemen risiko kebakaran b) Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api (D, O). D : 1. Bukti pelaksanaan dan hasil inspeksi/ pengujian. 2. Bukti pemeliharaan alat deteksi dini jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api O : Pengamatan surveior terhadap alat deteksi dini, jalur evakuasi, serta
Elemen Penilaian (1) c) Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen pengamanan kebakaran (D, W, S). D : 1. Bukti pelaksanaan simulasi minimal menyertakan notula dan foto- foto kegiatan simulasi 2. Bukti evaluasi tahunan terhadap program manajemen pengamanan kebakaran W : Petugas Puskesmas, pengunjung: Penggalian informasi terhadap sistem pengamanan kebakaran S : Petugas Puskesmas melakukan simulasi pengamanan kebakaran d) Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas (R,O,W). R : SK tentang larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas O : Pengamatan terhadap penerapan kebijakan larangan merokok di Puskesmas. W : Kepada petugas dan pengunjung : penggalian informasi terkait kebijakan larangan merokok
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK). Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan program untuk memastikan semua peralatan kesehatan berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat kesehatan. STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.6
Pokok Pikiran a. Tujuan manajemen alat kesehatan: (1) memastikan bahwa semua alat kesehatan tersedia dan dilakukan kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala, (2) memastikan bahwa individu yang melakukan pengelolaan alat kesehatan memiliki kualifikasi yang sesuai dan kompeten, dan (3) memastikan operator yang mengoperasikan peralatan kesehatan tertentu telah terlatih sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan . KRITERIA 1.4.6 c. Data sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Puskesmas harus diinput dalam ASPAK dan divalidasi oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota untuk menjamin kebenarannya. b. Penggunaan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) oleh Puskesmas dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan. d. Agar tidak terjadi keterlambatan atau gangguan dalam pelayanan, alat kesehatan harus tersedia, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan saat diperlukan. Manajemen alat kesehatan meliputi kegiatan pemeriksaan dan kalibrasi secara berkala, sesuai dengan panduan produk tiap alat kesehatan. e. Pemeriksaan alat kesehatan yang dilakukan petugas meliputi: kondisi alat, ada tidaknya kerusakan, kebersihan, status kalibrasi, dan fungsi alat. f. Pelaksanaan kalibrasi dilakukan oleh pihak yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Elemen Penilaian (1) a) Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK (D). D: Bukti kesesuaian inventarisasi alkes dengan ASPAK. b) Dilakukan pemenuhan kompetensi bagi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu (D, W). D : Bukti pemenuhan kompetensi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu (contoh pengajuan pelatihan mengoperasional- kan alat ke dinas kesehatan) W: Petugas yang bertanggungjawab dalam mengoperasikan alat: Penggalian informasi tentang mengoperasikan alat kesehatan tertentu.
Elemen Penilaian (1) c) Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik (R, D, O, W). R : SOP pemeliharaan alat kesehatan D : 1. Jadwal pemeliharaan alat 2. Bukti pemeliharaan alat kesehatan 3. Bukti kalibrasi alat kesehatan Catatan: Jika pelaksanaan kalibrasi dilakukan oleh Dinkes Kab/Kota, maka Puskesmas cukup menyerahkan surat permohonan pengajuan kalibrasi beserta notula pembahasan tentang kalibrasi (notula lokokarya bulanan dan/ atau pertemuan tinjauan manajemen) O : Pengamatan surveior terhadap alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi W : Petugas yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan: Penggalian informasi terkait pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan.
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK). Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan untuk memastikan semua sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi sistem utilitas. STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.7
Pokok Pikiran a. Sistem utilitas meliputi air, listrik, gas medik, dan sistem penunjang lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air, dan lainnya. KRITERIA 1.4.7 . c. Sumber air adalah sumber air bersih dan air minum. b. Dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pengguna layanan, dibutuhkan ketersediaan listrik, air, dan gas medik, serta sistem penunjang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Puskesmas. d. Sumber air dan listrik cadangan perlu disediakan untuk pengganti jika terjadi kegagalan air dan/atau listrik. e. Penggunaan gas medik dan vakum medik di fasilitas pelayanan kesehatan melalui : sistem gas medis, tabung gas medis, oksigen konsentrator portable. f. Puskesmas harus menyediakan sumber air, listrik dan gas medik beserta cadangannya selama 7 hari 24 jam. g. Sistem air, listrik, gas medik dan sistem penunjang lainnya perlu diperiksa dan dipelihara untuk menjaga ketersediaannya dalam mendukung kegiatan pelayanan. h. Air bersih perlu dilakukan pemeriksaan seperti uji kualitas air secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Elemen Penilaian (1) a) Dilakukan inventarisasi sistem utilitas sesuai dengan ASPAK (D). D : Daftar inventarisasi sistem utilitas b) Dilaksanakan manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya (R, D). R : SOP pelaksanaan manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya. D : Bukti pelaksanaan program manajemen utilitas dan sistem penunjang lainnya c) Sumber air, listrik, dan gas medik beserta cadangannya tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas (O). O : Pengamatan surveior terhadap ketersediaan sumber air, listrik, dan gas medik beserta cadangannya tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas.
MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK). Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) bagi petugas. STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.8
Pokok Pikiran a Dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) perlu dilakukan pendidikan petugas agar dapat menjalankan peran mereka dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi pasien, petugas, dan masyarakat. . KRITERIA 1.4.8 c. Pendidikan petugas sebagaimana dimaksud tertuang dalam rencana pendidikan manajamen fasilitas dan keselamatan. b. Pendidikan petugas dapat berupa edukasi, pelatihan, dan in house training/workshop/lokakarya.
Elemen Penilaian (1) a) Ada rencana pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas (R). R : Usulan peningkatan kompetensi tenaga Puskesmas terkait MFK yang teringrasi dengan Kriteria 1.3.3. b) Dilakukan pemenuhan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas sesuai rencana (D, W). D : Bukti pelaksanaan pemenuhan program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas W : Kepala Puskesmas, KTU, Petugas yang mendapatkan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan: Penggalian informasi terkait pemenuhan program pendidikan MFK bagi petugas.
Elemen Penilaian (1) c) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan pemenuhan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas (D, W). D :1.Bukti evaluasi program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi Petugas Puskesmas. 2. Bukti tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. W : Kepala Puskemas, KTU, petugas yang mendapatkan pendidikan MFK: Penggalian informasi terkait evaluasi dan tindaklanjut program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas Puskesmas.
STANDAR 1.6 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENILAIAN KINERJA. Kriteria 1.6.3 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan.
Pokok Pikiran a. Kinerja Puskesmas yang dilakukan perlu dipantau tingkat ketercapaian target yang ditetapkan. . KRITERIA 1.6.3 b. Audit internal merupakan salah satu mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala Puskesmas. c. Hasil temuan audit internal disampaikan kepada kepala Puskesmas, penanggung jawab mutu dan tim mutu Puskesmas, penanggung jawab upaya Puskesmas, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. d. Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pimpinan dan pegawai Puskesmas, permasalahan tersebut dapat dirujuk ke dinas kesehatan daerah kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. e. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab mutu secara periodik melakukan pertemuan tinjauan manajemen untuk membahas umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, dan membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, serta rekomendasi untuk perbaikan. f. Pertemuan tinjauan manajemen dipimpin oleh penanggung jawab mutu.
Elemen Penilaian (1) a) Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas (R). R : SK tim audit Internal beserta uraian tugas dan tanggung jawab yang dapat terintegrasi dengan SK penanggungjawab upaya pelayanan di Puskesmas pada kriteria 1.2.1 b) Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan dan dilakukan kegiatan audit internal sesuai dengan rencana yang telah disusun (R, D, W). R : KAK audit internal D : 1. Rencana audit internal (audit plan) 2. Bukti pelaksanaan audit internal, 3. Instrumen audit internal Catatan: Penyusunan rencana audit sampai dengan pelaksanaan audit, dilakukan secara priodik . W : PJ Mutu, Koordinator Audit Internal dan auditor internal: Penggalian informasi tentang pelaksanaan audit internal.
Elemen Penilaian (1) c) Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada kepala Puskesmas, tim mutu, pihak yang diaudit dan unit terkait (D, W). D : 1.Laporan hasil audit internal 2.Bukti umpan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, tim mutu Puskesmas, pihak yang diaudit dan unit terkait W : PJ Mutu, Koordinator Audit Internal dan auditor internal: Penggalian informasi tentang laporan dan umpan balik hasil audit internal d) Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal, baik oleh kepala Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksana (D, W). D : Bukti pelaksanaan tindak lanjut dan rekomendasi hasil audit internal W : PJ Mutu, Koordinator Audit Internal, auditor internal dan pihak yang diaudit: Penggalian informasi tentang tindaklanjut hasil audit.
Elemen Penilaian (1) e) Kepala Puskesmas bersama dengan tim mutu merencanakan pertemuan tinjauan manajemen dan pertemuan tinjauan manajemen tersebut dilakukan dengan agenda sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran (D, W). D : 1. Jadwal pertemuan tinjauan manajemen 2. Undangan pertemuan tinjauan manajemen 3. Notula hasil pertemuan tinjauan manajemen yang disertai dengan foto kegiatan 4. Daftar hadir peserta pertemuan tinjauan manajemen. W : Kepala Puskesmas, PJ Mutu, tim mutu Puskesmas, dan petugas Puskesmas: Penggalian informasi tentang pelaksanaan pertemuan Tinjauan manajemen.
Elemen Penilaian (1) f) Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi (D, W). D : Bukti pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen W : Kepala Puskesmas, PJ Mutu, tim mutu Puskesmas, dan petugas Puskesmas: Penggalian informasi tentang tindaklanjut rekomendasi pertemuan tinjauan manajemen.
56
Status Akreditasi Kriteria Paripurna Seluruh Bab mendapat nilai minimal 80% Utama 1.Bila bab 1, 2, dan 4 mendapat nilai minimal 80% 2.Bila bab 3 mendapat nilai minimal 70% 3.Bila bab 5 mendapat nilai minimal 75% Madya 1.Bila bab 1, 2, dan 4 mendapat nilai minimal 75% 2.Bila bab 3 mendapat nilai minimal 60% 3. Bila bab 5 mendapat nilai minimal 70% Dasar 1.Bila bab 1 mendapat nilai minimal 75% 2.Bila bab 2, 4 dan 5 mendapat nilai minimal 60% 3.Bila bab 3 mendapat nilai minimal 50% Tidak terakreditasi 1.Bila bab 1 mendapat nilai kurang dari 75% 2.Bila bab 2, 4 dan 5 mendapat nilai kurang dari 60% 3.Bila bab 3 mendapat nilai kurang dari 50% STATUS AKREDITASI PUSKESMAS 36
CONTOH : JADWAL SURVEI PUSKESMAS – HYBRID (1 HR DARING, 2 HR LURING) Waktu Surveior Bidang Tata KelolaSumberDaya danUKM Surveior Bidang Tata KelolaPelayanan dan Penunjang Penanggung Jawab Acara Hari Pertama (Daring) 07.30 – 08.00 Puskesmas melakukan persiapan untuk melakukan pembukaan (opening meeting) secara daring Kepala Puskesmas 08.00 – 08.30 Acara inti pembukaan pertemuan / opening meeting: a) Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Dearah Kabupaten/Kota atau yang mewakili, b) Sambutan Kepala Puskesmas, c) Perkenalan Tim Surveior dan puskesmas, d) Pembacaan Doa, e) Tim Surveior mengambil alih kendali acara Kepala Puskesmas 08.30 – 08.45 a. Pembacaan Jadwal Survei dan Kode Etik oleh Tim Surveior b. Serah Terima Surat Penyataan Surveior dan Surat Pernyataan Kepala Puskesmas Ketua Tim Surveior 08.45 – 09.30 Presentasi Kepala Puskesmas tentang Garis Besar Kegiatan dan upaya puskesmas, upaya peningkatan mutu, kinerja dan keselamatan pasien serta pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi Ketua Tim Surveior 09.30 – 09.45 Rehat a. Ketua Tim Surveior membagi 2 kelas (breakout room) b. UKP menyiapkan daftar pasien rawat inap hari ini Ketua Tim Surveior 09.45 – 12.00 Melakukan telaah dokumen Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 15.30 Melakukan telaah dokumen Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Pertemuan Tim Surveior Ketua Tim Surveior Hari Kedua (Luring) 08.00 – 08.45 Klarifikasi dan masukan Kepala Puskesmas 08.45 – 09.00 Rehat kopi UKP menyiapkan daftar pasien rawat jalan dan rawat inap 2 (dua) bulan terakhir untuk telaah rekam medis tertutup 09.00 – 12.00 Melakukan telusur sistem penyelenggaraan Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 15.30 Melakukan telusur sistem penyelenggaraan Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Pertemuan Tim Surveior Ketua Tim Surveior Hari Ketiga (Luring) 08.00 – 08.45 Klarifikasi dan masukan Ketua Tim Surveior 08.45 – 09.00 Rehat kopi 09.00 – 12.00 Telusur ke lintas sektor, tokoh masyarakat, pengguna layanan, Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 14.30 Telusur Fasilitas Ketua Tim Surveior 14.30 – 15.30 Penyusunan laporan (rapat internal Tim Surveior untuk exit conference) Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Acara penutupan pertemuan / exit conference: a) Paparan exit conference, b) Penyerahan kendali kepada Kepala Puskesmas, c) Sambutan penutupan dari Kepala Puskesmas, c) Sambutan penutupan dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota atau yang mewakili, e) Pembacaan Doa Ketua Tim Surveior KepalaPuskesmas
CONTOH : JADWAL SURVEI PUSKESMAS – FULL LURING (3 HR LURING) Waktu Surveior Bidang Tata KelolaSumberDaya dan Ukm Surveior Bidang Tata KelolaPelayanan Dan Penunjang Penanggung Jawab Acara Hari Pertama (Luring) 07.30 – 08.00 Surveior tiba di puskesmas, persiapan untuk melakukan pembukaan (opening meeting) Kepala Puskesmas 08.00 – 08.30 Acara inti pembukaan pertemuan / opening meeting: a) Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Dearah Kabupaten/Kota atau yang mewakili, b) Sambutan Kepala Puskesmas, c) Perkenalan Tim Surveior dan puskesmas, d) Pembacaan Doa, e) Tim Surveior mengambil alih kendali acara Kepala Puskesmas 08.30 – 08.45 a. Pembacaan Jadwal Survei dan Kode Etik oleh Tim Surveior b. Serah Terima Surat Penyataan Surveior dan Surat Pernyataan Kepala Puskesmas Ketua Tim Surveior 08.45 – 09.30 Presentasi Kepala Puskesmas tentang Garis Besar Kegiatan dan upaya puskesmas, upaya peningkatan mutu, kinerja dan keselamatan pasien serta pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi Ketua Tim Surveior 09.30 – 09.45 Rehat kopi a. Surveior meminta Kepala Puskesmas dan tim menyiapkan dokumen yang telah disusun sesuai masing- masing bidang b. Khusus untuk UKP ditambahkan dokumen:  Daftar pasien rawat jalan dan rawat inap 2 (dua) bulan terakhir untuk telaah rekam medis tertutup  Daftar pasien rawat inap hari ini Ketua Tim Surveior 09.45 – 12.00 Melakukan telaah dokumen Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 15.30 Melakukan telusur sistem penyelenggaraan Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Pertemuan Tim Surveior Ketua Tim Surveior Hari Kedua (Luring) 08.00 – 08.45 Klarifikasi dan masukan Kepala Puskesmas 08.45 – 09.00 Rehat kopi 09.00 – 12.00 Melakukan telusur sistem penyelenggaraan Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 15.30 Melakukan telusur sistem penyelenggaraan Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Pertemuan Tim Surveior Ketua Tim Surveior Hari Ketiga (Luring) 08.00 – 08.45 Klarifikasi dan masukan Ketua Tim Surveior 08.45 – 09.00 Rehat kopi 09.00 – 12.00 Telusur ke lintas sektor, tokoh masyarakat, pengguna layanan, Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 14.30 Telusur Fasilitas Ketua Tim Surveior 14.30 – 15.30 Penyusunan laporan (rapat internal Tim Surveior untuk exit conference) Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Acara penutupan pertemuan / exit conference: a) Paparan exit conference, b) Penyerahan kendali kepada Kepala Puskesmas, c) Sambutan penutupan dari Kepala Puskesmas, c) Sambutan penutupan dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota atau yang mewakili, e) Pembacaan Doa Ketua Tim Surveior KepalaPuskesmas
CONTOH : JADWAL SURVEI KLINIK – HYBRID (1 HR DARING, 1 HR LURING) Waktu Surveior Bidang Tata KelolaSumberDaya danUKM Surveior Bidang Pelayanan dan Penunjang Penanggung Jawab Acara Hari Pertama (Daring) 07.30 – 08.00 Klinik melakukan persiapan untuk melakukan pembukaan (opening meeting) secara daring Kepala Klinik 08.00 – 08.30 Acara inti pembukaan pertemuan / opening meeting secara daring: a. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pemilik Klinik atau yang mewakili b. Sambutan Kepala Klinik c. Perkenalan Tim Surveior dan klinik d. Pembacaan Doa e. Tim Surveior mengambil alih kendali acara Kepala Klinik 08,30– 08.45 a. Penyampaian maksud dan tujuan survei b. Pembacaan Jadwal Survei, Kode Etik c. Serah Terima Surat Penyataan Surveior dan Surat Pernyataan Kepala Klinik Ketua Tim Surveior 08.45 – 09.30 Presentasi Kepala Klinik tentang profil Klinik, program peningkatan mutu internal dan pelaporan IKP Kepala Klinik 09.30 – 09.45 Rehat Ketua Tim Surveior membagi 2 kelas (breakout room)  UKP menyiapkan daftar pasien rawat inap hari ini (Klinik) Tim Surveior 09.45 – 12.00 Melakukan telaah dokumen Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 15.30 Melakukan telaah dokumen Tim Surveior 15.30 – 16.00 Pertemuan Tim Surveior Tim Surveior Hari Kedua (Luring) 08.00 – 08.45 Briefing Harian Tim Surveior 08.45 – 09.00 Rehat kopi 09.00 – 12.00 Telusur ke pengguna layanan, Kepala Klinik, Pemilik Klinik atau Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 14.30 Telusur Fasilitas Tim Surveior 14.30 – 15.30 Penyusunan laporan (rapat internal Tim Surveior untuk exit conference) Tim Surveior 15.30 – 16.00 Acara penutupan pertemuan / exit conference: a. Paparan exit conference b. Penyerahan kendali kepada Kepala Klinik c. Sambutan penutupan dari Kepala Klinik d. Sambutan penutupan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota atau pemilik klinik atau yang mewakili e. Pembacaan Doa Ketua Tim Surveior,Kepala Klinik

More Related Content

PDF
Instrumen akreditasi puskesmas
byJaya Saragih
 
PPTX
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
byZakiah dr
 
PDF
BAB 1 KMP.pdf
byDedeRusmana5
 
PPTX
1# Overview STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 1 Maret 2022.pptx
byYudiSetiawan80
 
PDF
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
bypuskesmas
 
PPTX
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_270323.pptx
bykkyazidannabhani
 
DOCX
EP BAB 5 PMP.docx
byAswanAja
 
PPTX
Standar Akreditasi Klinik-Lies(overview) (1).pptx
byNaniMulyani17
 
Instrumen akreditasi puskesmas
byJaya Saragih
 
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
byZakiah dr
 
BAB 1 KMP.pdf
byDedeRusmana5
 
1# Overview STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 1 Maret 2022.pptx
byYudiSetiawan80
 
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
bypuskesmas
 
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_270323.pptx
bykkyazidannabhani
 
EP BAB 5 PMP.docx
byAswanAja
 
Standar Akreditasi Klinik-Lies(overview) (1).pptx
byNaniMulyani17
 

What's hot

PDF
Bab 5 mutu
byssuser954579
 
PPTX
PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptx
byProdukHerbalDXN
 
DOC
Pedoman mutu cakung 2022.doc
byfitriaisyahrakhman1
 
PDF
Contoh profil indikator mutu ukm
byKlinikSubanmedika
 
DOCX
5. Panduan Validasi dan Analisa Data.docx
byAhmadJazuli36
 
DOCX
5.1.1. Monitoring, evaluasi, RTL Keselamatan pasien jan-jun 23.docx
byDeviPutri52
 
PPTX
FMEA di Puskesmas
byI Putu Cahya Legawa
 
PPT
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.ppt
byLastriMarga
 
PPTX
ICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptx
byPatenPisan1
 
DOCX
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
byindahwaodeindawd
 
DOCX
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
byZakiah dr
 
DOC
Sop pengelolaan limbah B3
bySidik Darmanto
 
PPT
Penilaian kinerja puskesmas
byJoni Iswanto
 
PDF
Buku Saku -Integrasi Pelayanan di Puskesmas (9 Juli 2022) VERSI UJICOBA.pdf
byMokhamadSuyonoYahya1
 
DOCX
SK PELAYANAN FARMASI.docx
byKentutGede
 
DOCX
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
bynovitawanget
 
PPTX
Program keselamatan pasien
byZakiah dr
 
DOC
Contoh indikator ukm
byKlinikSubanmedika
 
PPTX
Surveilans pengendalian dan pencegahan infeksi di puskesmas
byI Putu Cahya Legawa
 
PPTX
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
byPuskemasPanunggangan
 
Bab 5 mutu
byssuser954579
 
PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptx
byProdukHerbalDXN
 
Pedoman mutu cakung 2022.doc
byfitriaisyahrakhman1
 
Contoh profil indikator mutu ukm
byKlinikSubanmedika
 
5. Panduan Validasi dan Analisa Data.docx
byAhmadJazuli36
 
5.1.1. Monitoring, evaluasi, RTL Keselamatan pasien jan-jun 23.docx
byDeviPutri52
 
FMEA di Puskesmas
byI Putu Cahya Legawa
 
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.ppt
byLastriMarga
 
ICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptx
byPatenPisan1
 
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
byindahwaodeindawd
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
byZakiah dr
 
Sop pengelolaan limbah B3
bySidik Darmanto
 
Penilaian kinerja puskesmas
byJoni Iswanto
 
Buku Saku -Integrasi Pelayanan di Puskesmas (9 Juli 2022) VERSI UJICOBA.pdf
byMokhamadSuyonoYahya1
 
SK PELAYANAN FARMASI.docx
byKentutGede
 
Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) Rurukan 2022
bynovitawanget
 
Program keselamatan pasien
byZakiah dr
 
Contoh indikator ukm
byKlinikSubanmedika
 
Surveilans pengendalian dan pencegahan infeksi di puskesmas
byI Putu Cahya Legawa
 
Laporan Evaluasi Indikator Mutu UPT Puskesmas Panunggangan Barat- November.pptx
byPuskemasPanunggangan
 

Similar to BAB I TKPP.pptx

PPTX
BAB I UKPP 2023.pptx
byyukeputri1
 
PPTX
BAB I TKPP PUSKESMAS Fasilitas kesehatan tingkat 1.pptx
byyanmedirwantan
 
PDF
SKORING SA BAB 1.pdf
byPuskesmasBinakal
 
DOCX
Perencanaan Perubahan Strategis Akreditasi
byIkeMerdekawati2
 
PDF
2025 MR dan Standar Akreditasi Manrisk.pdf
byMochammadMegaAirlang
 
PPTX
Kepemimpinan dan manajemen puskesmas.pptx
byIchoTbg
 
PPTX
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_100423.pptx
byHendraSetiawan106
 
PDF
pedwqdwqdwqmakaiandqwdqwalat kontrasepsi.pdf
byASWIN206831
 
PPT
materi STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 2023.ppt
bymuhamadganda
 
PDF
001A_BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_270323 (1).pdf
bymasibun2
 
PPT
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
byIndiSusanti
 
PPTX
BAB 1.pptx AKREDITASI PUSKESMAS TERBARU 1
byLilikFauzia
 
PPTX
PENDAMPINGAN REAKREDITASI MENGWI III.pptx
byinfopraktekdrsuryant
 
PDF
BAB 1 KMP (revisi 14 September).pdf
byzabiyaalfin
 
PPTX
PENERAPAN_BAB_5_DRAFT_SIAP_REVISI_PASCA_UJI_PUBLIK.pptx
byMYusufFikri
 
PDF
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_Standar 3-5-6-7_Syarbaini.pdf
byengelinemylene
 
PPTX
PENDAMPINGAN REAKREDITASI ABS IV fix.pptx
byinfopraktekdrsuryant
 
PPTX
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx
byTheodorusIndarto1
 
PPTX
OVERVIEW AKREDITASI PUSKESMAS 2021 SUPRAPTO.pptx
bySherlyAgustin7
 
PPTX
BAB 1_ADMEN.pptx
by2anaoktaviarisanti
 
BAB I UKPP 2023.pptx
byyukeputri1
 
BAB I TKPP PUSKESMAS Fasilitas kesehatan tingkat 1.pptx
byyanmedirwantan
 
SKORING SA BAB 1.pdf
byPuskesmasBinakal
 
Perencanaan Perubahan Strategis Akreditasi
byIkeMerdekawati2
 
2025 MR dan Standar Akreditasi Manrisk.pdf
byMochammadMegaAirlang
 
Kepemimpinan dan manajemen puskesmas.pptx
byIchoTbg
 
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_100423.pptx
byHendraSetiawan106
 
pedwqdwqdwqmakaiandqwdqwalat kontrasepsi.pdf
byASWIN206831
 
materi STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 2023.ppt
bymuhamadganda
 
001A_BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_270323 (1).pdf
bymasibun2
 
PPT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)
byIndiSusanti
 
BAB 1.pptx AKREDITASI PUSKESMAS TERBARU 1
byLilikFauzia
 
PENDAMPINGAN REAKREDITASI MENGWI III.pptx
byinfopraktekdrsuryant
 
BAB 1 KMP (revisi 14 September).pdf
byzabiyaalfin
 
PENERAPAN_BAB_5_DRAFT_SIAP_REVISI_PASCA_UJI_PUBLIK.pptx
byMYusufFikri
 
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_Standar 3-5-6-7_Syarbaini.pdf
byengelinemylene
 
PENDAMPINGAN REAKREDITASI ABS IV fix.pptx
byinfopraktekdrsuryant
 
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx
byTheodorusIndarto1
 
OVERVIEW AKREDITASI PUSKESMAS 2021 SUPRAPTO.pptx
bySherlyAgustin7
 
BAB 1_ADMEN.pptx
by2anaoktaviarisanti
 

BAB I TKPP.pptx

  • 1.
    1 STANDAR & INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMASBAB I ( YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB SURVEIOR TKPP ) BAHAN DARI DIREKTORAT MUTU PELAYANAN KESEHATAN DIEDIT DAN DISAMPAIKAN KEMBALI OLEH : dr. DWI HERI WIBAWA,M.Kes PADA WORKSHOPAKREDITASI PUSKESMAS KABUPATEN KAPUAS KALTENG 18 – 19 JUNI 2023
  • 2.
    PROFIL 2 • Nama :Dr. Dwi Heri Wibawa, M.Kes • Tempat, tgl.lahir : Wonosobo, 27 Juli 1963 • Jabatan: • Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan, Jawa Tengah • Pendidikan: • Dokter, FK UGM tahun 1987 • Magister Kesehatan, FK UGM tahun 2001 • Riwayat Pekerjaan: • Dokter RSUD Purworejo : 1989 – 1990 • Dokter Puskesmas Bendan Kota Pekalongan: 1990 – 1993 • Kepala Puskesmas Jenggot Kota Pekalongan :1993 - 2001 • Kasubdin Kesga Dinkes Kota Pekalongan: 2001-2002 • Kabid P2P Dinkes Kota Pekalongan: 2002 – 2003 • Ka. Dinkes Kota Pekalongan: 2003 - 2015 • Manajer Pelayanan RS Siti Khodijah: 2016 - 2017 • Surveior Akreditasi FKTP : 2016 – sekarang • Anggota DPRD Kota Pekalongan : 2019 – 2022 • Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan : 2022 – sekarang HP: 08122806467 Email: dwiheriwibawa@yahoo.co.id
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
    JUMLAH STANDAR, KRITERIA& ELEMEN PENILAIAN SERTA PEMBAGIAN TUGAS SURVEIOR STANDAR KRITERIA ELEMEN PENILAIAN SURVEIOR 1.1 1.1.1 – 1.1.2 11 Bidang Tata Kelola Sumber Daya & UKM 1.2 1.2.1 – 1.2.4 13 Bidang Tata Kelola Sumber Daya & UKM 1.2.5 3 Bidang Tata Kelola Pelayanan & Penunjang 1.3 1.3.1 – 1.3.5 16 Bidang Tata Kelola Sumber Daya & UKM 1.3.6 4 Bidang Tata Kelola Pelayanan & Penunjang 1.4 1.4.1 – 1.4.8 30 Bidang Tata Kelola Pelayanan & Penunjang 1.5 1.5.1 2 Bidang Tata Kelola Sumber Daya & UKM 1.6 1.6.1 – 1.6.2 9 Bidang Tata Kelola Sumber Daya & UKM 1.6.3 6 Bidang Tata Kelola Pelayanan & Penunjang 1.7 1.7.1 8 Bidang Tata Kelola Sumber Daya & UKM 7 26 102 Dalam rangka keseimbangan pembagian tugas, 43 Elemen Penilaian dialihkan kepada Surveior Bidang Tata Kelola Pelayanan dan Penunjang (Kepdirjen Yankes nomor HK.02.02/I/3991/2022).
  • 7.
    BAB I. KEPEMIMPINANDAN MANAJEMEN PUSKESMAS PERENCANAAN & KEMUDAHAN AKSES BAGI PENGGUNA LAYANAN 1.1 TATA KELOLA ORGANISASI 1.2 1.3 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 1.4 1.5 1.6 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN MANAJEMEN KEUANGAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN & PENILAIAN KINERJA 1.7 PEMBINAAN PUSKESMAS OLEH DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS
  • 8.
    TATA KELOLA ORGANISASI. Penyelenggaraanpelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan. STANDAR 1.2 Kriteria 1.2.5
  • 9.
    Pokok Pikiran . KRITERIA 1.2.5 a. Puskesmasdapat menghadapi banyak tantangan dan dilema etik dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas. b. Keputusan mengenai pelayanan dapat menimbulkan pertanyaan, konflik atau dilema bagi Puskesmas dan pasien/ keluarga/pembuat keputusan. c. Kepala Puskesmas perlu menetapkan cara pengelolaan dan mencari solusi terhadap dilema tersebut. d. Etik bersifat abstrak, belum tertulis. Jika sudah tertulis disebut kode etik. e. Dilema etik merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang yang mengharuskan orang tersebut membuat keputusan mengenai perilaku yang patut. Contoh: tidak bersedia diimunisasi/ tidak bersedia bersalin di fasilitas kesehatan karena alasan keyakinan, dll. f. Kepala Puskesmas dapat membentuk tim etik dengan keterwakilan dari pelayanan UKM, UKP, KMP, dan mutu. g. Dukungan kepala dan/atau pegawai dalam penyelesaian dilema etik yang terjadi dapat berupa advokasi kepada tokoh masyarakat/tokoh agama, pembinaan, berkoordinasi dengan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya serta bentuk dukungan lainnya.
  • 10.
    Elemen Penilaian (1) a)Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan penyelesaian bila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM (R). R : SOP tentang Pelaporan dan Penyelesaian Dilema Etik. b) Dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM (D, W). D : Bukti pelaporan dilema etik. W: Kepala Puskesmas: penggalian informasi terkait dilema etik yang pernah terjadi dan pelaksanaan pelaporannya. c) Terdapat bukti bahwa pimpinan dan/atau pegawai Puskesmas mendukung penyelesaian dilema etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM dan telah dilaksanakan sesuai regulasi (D, W). D: Bukti dukungan kepala dan/atau pegawai Puskesmas dalam penanganan/penyelesaian dilema etik. W : Kepala Puskesmas: Penggalian informasi terkait Proses penanganan terhadap dilema etik yang pernah terjadi dan bentuk dukungan kepala dan/atau pegawai Puskesmas dalam penanganan/penyelesaiannya.
  • 11.
    Dukungan Kepala dan PegawaiPuskesmas Tim Etik Penjelasan 1.2.5 SOP tentang Pelaporan & Penanganan Dilema Etik Kepala Puskesmas DILEMA ETIK dalam PELAYANAN UKP DAN PELAYANAN UKM PELAPORAN PENANGANAN PENYELESAIAN DILEMA ETIK
  • 12.
    MANAJEMEN SUMBER DAYAMANUSIA. Puskesmas menyelenggarakan pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). STANDAR 1.3 Kriteria 1.3.6
  • 13.
    Pokok Pikiran a. Pegawaimempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap kesehatannya atas penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. . KRITERIA 1.3.6 b. Program pemeriksaan kesehatan berkala dan pemberian imunisasi kepada pegawai sesuai hasil identifikasi risiko penyakit perlu ditetapkan dan dilakukan. Jika terjadi paparan, perlu dilaporkan dan ditindaklanjuti, termasuk konseling kesehatan. c. Program K3 juga meliputi promosi kesehatan, kesejahteraan (well being) pegawai (manajemen stress, kepuasan kerja, dll) serta pencegahan penyakit akibat kerja. d. Program perlindungan pegawai terhadap tindak kekerasan perlu disusun dan diterapkan. e. Semua pegawai harus memahami program K3 pegawai, agar program tersebut dapat diterapkan. f. Puskesmas melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pelaporan pelaksanaan program K3 bagi pegawai. g. Kepala Puskesmas menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3.
  • 14.
    Elemen Penilaian (1) a)Ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 dan program K3 Puskesmas serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program K3 (R, D, W). R :1.SK tentang penetapan koordinator atau tim K3 yang terintegrasi dengan SK Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan pada Kriteria 1.2.1. 2.SK tentang penetapan program K3 yang terintegrasi dengan SK Jenis Pelayanan pada Kriteria 1.1.1. D :1.Dokumen program K3. 2.Bukti evaluasi program K3. W : Koordinator atau Tim K3: Penggalian informasi terkait pelaksanaan program-program K3 dan hasil evaluasinya.
  • 15.
    Elemen Penilaian (1) b)Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh kepala Puskesmas (R, D, W). R :RUK dan RPK yang mencantumkan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai. D : Bukti hasil pemeriksaan berkala kesehatan pegawai. W :Koordinator atau Tim K3: penggalian informasi terkait proses pelaksanaan pemeriksaan berkala kesehatan pegawai. c) Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan (R, D, W). R : RUK dan RPK yang mencantumkan kegiatan imunisasi bagi pegwai D : 1.Dokumen analisis tingkat risiko pelayanan. 2. Bukti pelaksanaan imunisasi bagi pegawai. W : Koordinator atau Tim K3: Penggalian informasi terkait proses pelaksanaan imunisasi bagi pegawai.
  • 16.
    Elemen Penilaian (1) d)Apabila ada pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja, dilakukan konseling dan tindak lanjutnya (D, W). D : 1. Bukti pelaksanaan konseling terhadap pegawai. 2. Bukti tindak lanjut hasil konseling terhadap pegawai. W : Koordinator atau Tim K3: Penggalian informasi terkait proses pelaksanaan konseling bagi pegawai dan tindak lanjutnya.
  • 17.
    MANAJEMEN FASILITAS DANKESELAMATAN (MFK). Disusun dan diterapkan program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas, manajemen bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3, manajemen kedaruratan dan bencana, manajemen pengamanan kebakaran, manajemen alat kesehatan, manajemen sistem utilitas, dan pendidikan MFK. STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.1
  • 18.
    Pokok Pikiran a. Puskesmasmempunyai kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bangunan, prasarana, peralatan dan menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat termasuk pasien dengan keterbatasan fisik diberikan akses untuk memperoleh pelayanan. KRITERIA 1.4.1 c. Puskesmas menyusun dan menerapkan program manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas dan masyarakat. d. Program MFK perlu disusun setiap tahun dan diterapkan. . b. Pemenuhan kemudahan dan keamanan akses bagi orang dengan keterbatasan fisik, misalnya penyediaan ramp, kursi roda, hand rail, dan lain-lain harus dilakukan.
  • 19.
    KESELAMATAN & KEAMANANFASILITAS BAHAN BERBAHAYA & BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3 KEDARURATAN DAN BENCANA PENGAMANAN KEBAKARAN PERALATAN KESEHATAN SISTEM UTILISASI PENDIDIKAN MFK PROGRAM MFK MANAJEMEN:
  • 20.
    Elemen Penilaian (1) a)Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko (R). R : 1. SK penetapan penanggung jawab MFK yang terintegrasi dengan SK penanggung jawab pada kriteria 1.2.1 2. SK penetapan program MFK yang terintegrasi dengan SK Jenis-Jenis Pelayanan pada Kriteria 1.1.1 b) Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna layanan dengan keterbatasan fisik (O, W). O : Pengamatan surveior terhadap pengaturan ruang yang aman apakah mengakomodasi Pengguna layanan yang dengan keterbatasan fisik seperti menyediakan hendrel pegangan tangan pada kamar mandi, jalur kursi roda dll W : PJ mutu, koordinator MFK dan pasien: penggalian informasi tentang akses layanan yang mudah dan aman bagi pengguna yang keterbatasan fisik
  • 21.
    Elemen Penilaian (1) c)Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko (D, W). D : Bukti identifikasi terhadap area beresiko pada keselamatan dan keamanan fasilitas W : PJ mutu, koordinator MFK penggalian informasi terkait dasar penetapan area beresiko pada keselamatan dan keamanan fasilitas d) Disusun daftar risiko (risk register) yang mencakup seluruh lingkup program MFK (D). D : Daftar risiko (risk register) program MFK. Catatan: terintegrasi dengan daftar risiko pada program manajemen risiko. e) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap pelaksanaan program MFK (D). D : 1. Bukti evaluasi dari pelaksanaan program MFK 2. Bukti hasil tindak lanjut dari pelaksanaan evaluasi program MFK.
  • 22.
    MANAJEMEN FASILITAS DANKESELAMATAN (MFK). Puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas. STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.2
  • 23.
    Pokok Pikiran a. Manajemenkeselamatan dan keamanan fasilitas dirancang untuk mencegah terjadinya cedera pada pengguna layanan, pengunjung, petugas dan masyarakat, seperti tertusuk jarum, tertimpa bangunan atau gedung roboh, dan tersengat listrik. . KRITERIA 1.4.2 c. Manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas perlu didukung dengan penyediaan anggaran, penyediaan fasilitas untuk mendukung keamanan fasilitas seperti penyediaan closed circuit television (CCTV), alarm, alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, titik kumpul, rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda-tanda pintu darurat. d. Area yang berisiko keamanan dan kekerasan fisik perlu diindentifikasi dan dibuatkan peta untuk pemantauan dan meminimalkan terjadinya insiden dan kekerasan fisik pada pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat. b.. Manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas perlu direncanakan untuk mencegah terjadinya kejadian kekerasan fisik maupun cedera akibat lingkungan fisik yang tidak aman seperti penculikan bayi, pencurian, dan kekerasan pada petugas. e. Pemberian tanda pengenal untuk pengunjung, petugas serta pekerja alih daya merupakan upaya untuk menyediakan lingkungan yang aman. f. Kode darurat yang diperlukan ditetapkan dan diterapkan, minimal: kode merah dan biru. g. Dilakukan inspeksi fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan. h. Apabila terdapat renovasi maka dipastikan tidak mengganggu pelayanan dan mencegah penyebaran infeksi.
  • 24.
    Elemen Penilaian (1) a)Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan pekerja alih daya (outsourcing) (R, O, W). R :SOP identifikasi pengunjung, petugas dan pekerja alih daya (outsourcing) O : Pengamatan surveior terkait identifikasi kepada pengunjung, petugas dan pekerja alih daya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Puskesmas W : Petugas, pengunjung dan pekerja alih daya: penggalian informasi terkait pelaksanaan identifikasi pengunjung, petugas dan pekerja alih daya b) Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala yang meliputi bangunan, prasarana dan peralatan (R, D, O, W). R : SOP inspeksi fasilitas D : Bukti hasil inspeksi fasilitas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan di Puskesmas
  • 25.
    Elemen Penilaian (1) O: Pengamatan surveior terkait hasil pemeliharaan fasilitas termasuk penyediaan mendukung keamanan dan fasilitas seperti penyediaan closed circuit television (CCTV), alarm, alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, titik kumpul, rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda-tanda pintu darurat. W : Koordinator MFK : Penggalian informasi terkait pelaksanaan pemeliharaan fasilitas yang ada di Puskesmas c) Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala (D, O, W, S). D : Bukti hasil simulasi terhadap kode darurat (kode merah dan kode biru) minimal melampirkan daftar hadir dan foto2 kegiatan simulasi. Catatan: khusus untuk simulasi kode biru minimal berupa pemberian Bantuan Hidup Dasar (BHD). O : Pengamatan surveior terhadap kode darurat yang ditetapkan dan diterapkan di Puskesmas
  • 26.
    Elemen Penilaian (1) W: Petugas Puskesmas: Penggalian informasi terkait dengan pelaksanaan kode darurat yang di tetapkan oleh Puskesmas S : Surveior meminta petugas untuk melakukan simulasi kode darurat (kode merah dan kode biru) yang ditetapkan oleh Puskesmas d) Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi (D, O, W). D : Dokumen ICRA bangunan (jika ada renovasi bangunan) yang dilakukan oleh Tim PPI bekerja sama dengan Tim MFK serta dengan multidisplin lainnya O : Pengamatan surveior terhadap: Hasil pelaksanaan ICRA bangunan (jika ada renovasi bangunan) W : Koordinator PPI dan Koordinator MFK: Penggalian informasi terkait dengan penyusunan ICRA bangunan (jika dilakukan renovasi bangunan)
  • 27.
    MANAJEMEN FASILITAS DANKESELAMATAN (MFK). Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya beracun (B3), pengendalian dan pembuangan limbah B3 dilakukan berdasarkan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.3
  • 28.
    Pokok Pikiran a. Bahanberbahaya beracun (B3) dan limbah B3 perlu diidentifikasi dan dikendalikan secara aman. . KRITERIA 1.4.3 c. Puskesmas perlu menginventarisasi B3 yang meliputi lokasi, jenis, dan jumlah B3 serta limbahnya yang disimpan. Daftar inventaris ini selalu dimutakhirkan sesuai dengan perubahan yang terjadi di tempat penyimpanan. d. Pengelolaan limbah B3 sesuai standar, mencakup pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/tempat penampungan sementara, transportasi serta pengolahan akhir. b. WHO telah mengidentifikasi B3 serta limbahnya dengan kategori sebagai berikut: infeksius, patologis dan anatomis, farmasi, bahan kimia, logam berat, kontainer bertekanan, benda tajam, genotoksik/sitotoksik, dan radioaktif. e. Dalam pengelolaan limbah B3, Puskesmas dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Tersedia instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 29.
    Elemen Penilaian (1) a)Dilakukan inventarisasi B3 dan limbah B3 (D). D : Daftar inventarisasi B3 dan limbah B3 b) Dilaksanakan manajemen B3 dan limbah B3 (R,D,W). R : SOP Pengelolaan Limbah B3 di Puskesmas D : Bukti pelaksanaan program manajemen B3 dan limbah B3 yang meliputi (huruf (a) sampai dengan huruf (f) sesuai pada pokok pikiran angka (2) kriteria 1.4.1) W : Petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan B3 dan limbah B3: Penggalian informasi terkait proses pengelolaan B3 dan limbah B3 c) Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (D,O). D : Izin IPAL O : Pengamatan surveior terhadap penyediaan IPAL sesuai dengan surat izin
  • 30.
    Elemen Penilaian (1) d)Apabila terdapat tumpahan dan/atau paparan/pajanan B3 dan/atau limbah B3, dilakukan penanganan awal, pelaporan, analisis, dan tindak lanjutnya (D, O, W). D : 1. Bukti dilakukan penanganan awal oleh petugas. Bukti hasil pelaporan dan hasil analisis dari penanganan paparan/pajanan B3 atau limbah B3 sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan Puskesmas. 2. Bukti tindak lanjut dari hasil pelaporan dan analisis. O : ketersedian spill kit untuk penanganan tumpahan limbah B3 W : Petugas kebersihan/ cleaning service, koordinator PPI, petugas kesling dan petugas ditempat Terjadinya tumpahan: Penggalian informasi terkait penanganan tumpahan B3
  • 31.
    MANAJEMEN FASILITAS DANKESELAMATAN (MFK). Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi manajemen kedaruratan dan bencana. STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.4
  • 32.
    Pokok Pikiran a. Potensiterjadinya bencana di daerah berbeda antara daerah yang satu dan yang lain. KRITERIA 1.4.4 c. Strategi untuk menghadapi bencana perlu d.isusun sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya (HVA). d. Kesiapan menghadapi bencana disusun dan disimulasikan setiap tahun secara internal atau melibatkan komunitas secara luas. b. Puskesmas ikut berperan aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana, baik internal maupun eksternal. e. Setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan/ lokakarya dan simulasi pelaksanaan manajemen kedaruratan dan bencana yang diselenggarakan minimal setahun sekali agar siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana. f. Debriefing adalah sebuah reviu yang dilakukan setelah simulasi bersama peserta simulasi dan observer yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari simulasi. g. Hasil dari kegiatan debriefing didokumentasikan.
  • 33.
    Elemen Penilaian (1) a)Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis Puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan (D). D :Hasil indentifikasi resiko bencana di Puskesmas/ Hazard Vulnerability Assessment (HVA). b) Dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana (D, W). D : Bukti pelaksanaan program manajemen kedaruratan dan bencana yang meliputi huruf (a) sampai dengan huruf (g) sesuai pada pokok pikiran angka 3) pada kriteria 1.4.1 W : Petugas Puskesmas, pasien dan pengunjung : Penggalian informasi terhadap penerapan manajemen kedaruratan dan bencana
  • 34.
    Elemen Penilaian (1) c)Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana yang telah disusun, dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi. (D, W). D :1. Bukti pelaksanaan simulasi (minimal melampirkan daftar hadir dan foto kegiatan simulasidan laporan) 2. Bukti hasil evaluasi tahunan 3. Bukti pelaksanaan debriefing setiap selesai simulasi (minimal melampirkan daftar hadir, foto kegiatan dan laporan) W : Petugas Puskesmas: penggalian informasi kepada pelaksanaan simulasi, evaluasi dan debriefing setiap selesai simulasi d) Dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana sesuai hasil simulasi dan evaluasi tahunan. (D). D : Bukti rencana perbaikan program manajemen kedaruratan dan bencana sesuai hasil simulasi Bukti hasil evaluasi tahunan
  • 35.
    MANAJEMEN FASILITAS DANKESELAMATAN (MFK). Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi manajemen pengamanan kebakaran termasuk sarana evakuasi. STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.5
  • 36.
    Pokok Pikiran a. Setiapfasilitas kesehatan termasuk Puskesmas mempunyai risiko terhadap terjadinya kebakaran, sehingga manajemen pengamanan kebakaran perlu disusun. . KRITERIA 1.4.5 c. Puskesmas harus menetapkan larangan merokok di lingkungan Puskesmas, baik bagi petugas, pengguna layanan, maupun pengunjung. Larangan tersebut wajib dipatuhi dan harus dipantau pelaksanaannya. b. Yang dimaksud dengan sistem proteksi adalah penyediaan proteksi kebakaran baik secara aktif maupun pasif. Proteksi kebakaran secara aktif, contohnya APAR, sprinkler, detektor panas, dan detektor asap, sedangkan proteksi kebakaran secara pasif, contohnya: jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat, dan tempat titik kumpul aman.
  • 37.
    Elemen Penilaian (1) a)Dilakukan manajemen pengamanan kebakaran (D, O, W) D : Bukti pelaksanaan program manajemen pengamanan sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (d) pada angka (4) sesuai pokok pikiran kriteri 1.4.1 O : Pengamatan surveior terhadap penerapan pengamanan yang ditetapkan oleh Puskesmas seperti penerapan resiko kebakaran, penyediaan proteksi kebakaran baik aktif mau pasif, dan himbauan dilarang merokok W : Petugas Puskesmas penggalian informasi terkait dengan penerapan manajemen risiko kebakaran b) Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api (D, O). D : 1. Bukti pelaksanaan dan hasil inspeksi/ pengujian. 2. Bukti pemeliharaan alat deteksi dini jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api O : Pengamatan surveior terhadap alat deteksi dini, jalur evakuasi, serta
  • 38.
    Elemen Penilaian (1) c)Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen pengamanan kebakaran (D, W, S). D : 1. Bukti pelaksanaan simulasi minimal menyertakan notula dan foto- foto kegiatan simulasi 2. Bukti evaluasi tahunan terhadap program manajemen pengamanan kebakaran W : Petugas Puskesmas, pengunjung: Penggalian informasi terhadap sistem pengamanan kebakaran S : Petugas Puskesmas melakukan simulasi pengamanan kebakaran d) Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas (R,O,W). R : SK tentang larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas O : Pengamatan terhadap penerapan kebijakan larangan merokok di Puskesmas. W : Kepada petugas dan pengunjung : penggalian informasi terkait kebijakan larangan merokok
  • 39.
    MANAJEMEN FASILITAS DANKESELAMATAN (MFK). Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan program untuk memastikan semua peralatan kesehatan berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat kesehatan. STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.6
  • 40.
    Pokok Pikiran a. Tujuanmanajemen alat kesehatan: (1) memastikan bahwa semua alat kesehatan tersedia dan dilakukan kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala, (2) memastikan bahwa individu yang melakukan pengelolaan alat kesehatan memiliki kualifikasi yang sesuai dan kompeten, dan (3) memastikan operator yang mengoperasikan peralatan kesehatan tertentu telah terlatih sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan . KRITERIA 1.4.6 c. Data sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Puskesmas harus diinput dalam ASPAK dan divalidasi oleh dinas kesehatan daerah kabupaten/kota untuk menjamin kebenarannya. b. Penggunaan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) oleh Puskesmas dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan. d. Agar tidak terjadi keterlambatan atau gangguan dalam pelayanan, alat kesehatan harus tersedia, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan saat diperlukan. Manajemen alat kesehatan meliputi kegiatan pemeriksaan dan kalibrasi secara berkala, sesuai dengan panduan produk tiap alat kesehatan. e. Pemeriksaan alat kesehatan yang dilakukan petugas meliputi: kondisi alat, ada tidaknya kerusakan, kebersihan, status kalibrasi, dan fungsi alat. f. Pelaksanaan kalibrasi dilakukan oleh pihak yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 41.
    Elemen Penilaian (1) a)Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK (D). D: Bukti kesesuaian inventarisasi alkes dengan ASPAK. b) Dilakukan pemenuhan kompetensi bagi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu (D, W). D : Bukti pemenuhan kompetensi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu (contoh pengajuan pelatihan mengoperasional- kan alat ke dinas kesehatan) W: Petugas yang bertanggungjawab dalam mengoperasikan alat: Penggalian informasi tentang mengoperasikan alat kesehatan tertentu.
  • 42.
    Elemen Penilaian (1) c)Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik (R, D, O, W). R : SOP pemeliharaan alat kesehatan D : 1. Jadwal pemeliharaan alat 2. Bukti pemeliharaan alat kesehatan 3. Bukti kalibrasi alat kesehatan Catatan: Jika pelaksanaan kalibrasi dilakukan oleh Dinkes Kab/Kota, maka Puskesmas cukup menyerahkan surat permohonan pengajuan kalibrasi beserta notula pembahasan tentang kalibrasi (notula lokokarya bulanan dan/ atau pertemuan tinjauan manajemen) O : Pengamatan surveior terhadap alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi W : Petugas yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan: Penggalian informasi terkait pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan.
  • 43.
    MANAJEMEN FASILITAS DANKESELAMATAN (MFK). Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan untuk memastikan semua sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi sistem utilitas. STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.7
  • 44.
    Pokok Pikiran a. Sistemutilitas meliputi air, listrik, gas medik, dan sistem penunjang lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air, dan lainnya. KRITERIA 1.4.7 . c. Sumber air adalah sumber air bersih dan air minum. b. Dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pengguna layanan, dibutuhkan ketersediaan listrik, air, dan gas medik, serta sistem penunjang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Puskesmas. d. Sumber air dan listrik cadangan perlu disediakan untuk pengganti jika terjadi kegagalan air dan/atau listrik. e. Penggunaan gas medik dan vakum medik di fasilitas pelayanan kesehatan melalui : sistem gas medis, tabung gas medis, oksigen konsentrator portable. f. Puskesmas harus menyediakan sumber air, listrik dan gas medik beserta cadangannya selama 7 hari 24 jam. g. Sistem air, listrik, gas medik dan sistem penunjang lainnya perlu diperiksa dan dipelihara untuk menjaga ketersediaannya dalam mendukung kegiatan pelayanan. h. Air bersih perlu dilakukan pemeriksaan seperti uji kualitas air secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  • 45.
    Elemen Penilaian (1) a)Dilakukan inventarisasi sistem utilitas sesuai dengan ASPAK (D). D : Daftar inventarisasi sistem utilitas b) Dilaksanakan manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya (R, D). R : SOP pelaksanaan manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya. D : Bukti pelaksanaan program manajemen utilitas dan sistem penunjang lainnya c) Sumber air, listrik, dan gas medik beserta cadangannya tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas (O). O : Pengamatan surveior terhadap ketersediaan sumber air, listrik, dan gas medik beserta cadangannya tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas.
  • 46.
    MANAJEMEN FASILITAS DANKESELAMATAN (MFK). Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) bagi petugas. STANDAR 1.4 Kriteria 1.4.8
  • 47.
    Pokok Pikiran a Dalamrangka meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK) perlu dilakukan pendidikan petugas agar dapat menjalankan peran mereka dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi pasien, petugas, dan masyarakat. . KRITERIA 1.4.8 c. Pendidikan petugas sebagaimana dimaksud tertuang dalam rencana pendidikan manajamen fasilitas dan keselamatan. b. Pendidikan petugas dapat berupa edukasi, pelatihan, dan in house training/workshop/lokakarya.
  • 48.
    Elemen Penilaian (1) a)Ada rencana pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas (R). R : Usulan peningkatan kompetensi tenaga Puskesmas terkait MFK yang teringrasi dengan Kriteria 1.3.3. b) Dilakukan pemenuhan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas sesuai rencana (D, W). D : Bukti pelaksanaan pemenuhan program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas W : Kepala Puskesmas, KTU, Petugas yang mendapatkan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan: Penggalian informasi terkait pemenuhan program pendidikan MFK bagi petugas.
  • 49.
    Elemen Penilaian (1) c)Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan pemenuhan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas (D, W). D :1.Bukti evaluasi program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi Petugas Puskesmas. 2. Bukti tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. W : Kepala Puskemas, KTU, petugas yang mendapatkan pendidikan MFK: Penggalian informasi terkait evaluasi dan tindaklanjut program pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas Puskesmas.
  • 50.
    STANDAR 1.6 PENGAWASAN, PENGENDALIAN,DAN PENILAIAN KINERJA. Kriteria 1.6.3 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan.
  • 51.
    Pokok Pikiran a. KinerjaPuskesmas yang dilakukan perlu dipantau tingkat ketercapaian target yang ditetapkan. . KRITERIA 1.6.3 b. Audit internal merupakan salah satu mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala Puskesmas. c. Hasil temuan audit internal disampaikan kepada kepala Puskesmas, penanggung jawab mutu dan tim mutu Puskesmas, penanggung jawab upaya Puskesmas, koordinator pelayanan, dan pelaksana kegiatan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. d. Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pimpinan dan pegawai Puskesmas, permasalahan tersebut dapat dirujuk ke dinas kesehatan daerah kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti. e. Kepala Puskesmas dan penanggung jawab mutu secara periodik melakukan pertemuan tinjauan manajemen untuk membahas umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, dan membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, serta rekomendasi untuk perbaikan. f. Pertemuan tinjauan manajemen dipimpin oleh penanggung jawab mutu.
  • 52.
    Elemen Penilaian (1) a)Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas (R). R : SK tim audit Internal beserta uraian tugas dan tanggung jawab yang dapat terintegrasi dengan SK penanggungjawab upaya pelayanan di Puskesmas pada kriteria 1.2.1 b) Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan dan dilakukan kegiatan audit internal sesuai dengan rencana yang telah disusun (R, D, W). R : KAK audit internal D : 1. Rencana audit internal (audit plan) 2. Bukti pelaksanaan audit internal, 3. Instrumen audit internal Catatan: Penyusunan rencana audit sampai dengan pelaksanaan audit, dilakukan secara priodik . W : PJ Mutu, Koordinator Audit Internal dan auditor internal: Penggalian informasi tentang pelaksanaan audit internal.
  • 53.
    Elemen Penilaian (1) c)Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada kepala Puskesmas, tim mutu, pihak yang diaudit dan unit terkait (D, W). D : 1.Laporan hasil audit internal 2.Bukti umpan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, tim mutu Puskesmas, pihak yang diaudit dan unit terkait W : PJ Mutu, Koordinator Audit Internal dan auditor internal: Penggalian informasi tentang laporan dan umpan balik hasil audit internal d) Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal, baik oleh kepala Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksana (D, W). D : Bukti pelaksanaan tindak lanjut dan rekomendasi hasil audit internal W : PJ Mutu, Koordinator Audit Internal, auditor internal dan pihak yang diaudit: Penggalian informasi tentang tindaklanjut hasil audit.
  • 54.
    Elemen Penilaian (1) e)Kepala Puskesmas bersama dengan tim mutu merencanakan pertemuan tinjauan manajemen dan pertemuan tinjauan manajemen tersebut dilakukan dengan agenda sebagaimana tercantum dalam pokok pikiran (D, W). D : 1. Jadwal pertemuan tinjauan manajemen 2. Undangan pertemuan tinjauan manajemen 3. Notula hasil pertemuan tinjauan manajemen yang disertai dengan foto kegiatan 4. Daftar hadir peserta pertemuan tinjauan manajemen. W : Kepala Puskesmas, PJ Mutu, tim mutu Puskesmas, dan petugas Puskesmas: Penggalian informasi tentang pelaksanaan pertemuan Tinjauan manajemen.
  • 55.
    Elemen Penilaian (1) f)Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi (D, W). D : Bukti pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen W : Kepala Puskesmas, PJ Mutu, tim mutu Puskesmas, dan petugas Puskesmas: Penggalian informasi tentang tindaklanjut rekomendasi pertemuan tinjauan manajemen.
  • 56.
  • 57.
    Status Akreditasi Kriteria Paripurna Seluruh Babmendapat nilai minimal 80% Utama 1.Bila bab 1, 2, dan 4 mendapat nilai minimal 80% 2.Bila bab 3 mendapat nilai minimal 70% 3.Bila bab 5 mendapat nilai minimal 75% Madya 1.Bila bab 1, 2, dan 4 mendapat nilai minimal 75% 2.Bila bab 3 mendapat nilai minimal 60% 3. Bila bab 5 mendapat nilai minimal 70% Dasar 1.Bila bab 1 mendapat nilai minimal 75% 2.Bila bab 2, 4 dan 5 mendapat nilai minimal 60% 3.Bila bab 3 mendapat nilai minimal 50% Tidak terakreditasi 1.Bila bab 1 mendapat nilai kurang dari 75% 2.Bila bab 2, 4 dan 5 mendapat nilai kurang dari 60% 3.Bila bab 3 mendapat nilai kurang dari 50% STATUS AKREDITASI PUSKESMAS 36
  • 58.
    CONTOH : JADWALSURVEI PUSKESMAS – HYBRID (1 HR DARING, 2 HR LURING) Waktu Surveior Bidang Tata KelolaSumberDaya danUKM Surveior Bidang Tata KelolaPelayanan dan Penunjang Penanggung Jawab Acara Hari Pertama (Daring) 07.30 – 08.00 Puskesmas melakukan persiapan untuk melakukan pembukaan (opening meeting) secara daring Kepala Puskesmas 08.00 – 08.30 Acara inti pembukaan pertemuan / opening meeting: a) Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Dearah Kabupaten/Kota atau yang mewakili, b) Sambutan Kepala Puskesmas, c) Perkenalan Tim Surveior dan puskesmas, d) Pembacaan Doa, e) Tim Surveior mengambil alih kendali acara Kepala Puskesmas 08.30 – 08.45 a. Pembacaan Jadwal Survei dan Kode Etik oleh Tim Surveior b. Serah Terima Surat Penyataan Surveior dan Surat Pernyataan Kepala Puskesmas Ketua Tim Surveior 08.45 – 09.30 Presentasi Kepala Puskesmas tentang Garis Besar Kegiatan dan upaya puskesmas, upaya peningkatan mutu, kinerja dan keselamatan pasien serta pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi Ketua Tim Surveior 09.30 – 09.45 Rehat a. Ketua Tim Surveior membagi 2 kelas (breakout room) b. UKP menyiapkan daftar pasien rawat inap hari ini Ketua Tim Surveior 09.45 – 12.00 Melakukan telaah dokumen Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 15.30 Melakukan telaah dokumen Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Pertemuan Tim Surveior Ketua Tim Surveior Hari Kedua (Luring) 08.00 – 08.45 Klarifikasi dan masukan Kepala Puskesmas 08.45 – 09.00 Rehat kopi UKP menyiapkan daftar pasien rawat jalan dan rawat inap 2 (dua) bulan terakhir untuk telaah rekam medis tertutup 09.00 – 12.00 Melakukan telusur sistem penyelenggaraan Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 15.30 Melakukan telusur sistem penyelenggaraan Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Pertemuan Tim Surveior Ketua Tim Surveior Hari Ketiga (Luring) 08.00 – 08.45 Klarifikasi dan masukan Ketua Tim Surveior 08.45 – 09.00 Rehat kopi 09.00 – 12.00 Telusur ke lintas sektor, tokoh masyarakat, pengguna layanan, Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 14.30 Telusur Fasilitas Ketua Tim Surveior 14.30 – 15.30 Penyusunan laporan (rapat internal Tim Surveior untuk exit conference) Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Acara penutupan pertemuan / exit conference: a) Paparan exit conference, b) Penyerahan kendali kepada Kepala Puskesmas, c) Sambutan penutupan dari Kepala Puskesmas, c) Sambutan penutupan dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota atau yang mewakili, e) Pembacaan Doa Ketua Tim Surveior KepalaPuskesmas
  • 59.
    CONTOH : JADWALSURVEI PUSKESMAS – FULL LURING (3 HR LURING) Waktu Surveior Bidang Tata KelolaSumberDaya dan Ukm Surveior Bidang Tata KelolaPelayanan Dan Penunjang Penanggung Jawab Acara Hari Pertama (Luring) 07.30 – 08.00 Surveior tiba di puskesmas, persiapan untuk melakukan pembukaan (opening meeting) Kepala Puskesmas 08.00 – 08.30 Acara inti pembukaan pertemuan / opening meeting: a) Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Dearah Kabupaten/Kota atau yang mewakili, b) Sambutan Kepala Puskesmas, c) Perkenalan Tim Surveior dan puskesmas, d) Pembacaan Doa, e) Tim Surveior mengambil alih kendali acara Kepala Puskesmas 08.30 – 08.45 a. Pembacaan Jadwal Survei dan Kode Etik oleh Tim Surveior b. Serah Terima Surat Penyataan Surveior dan Surat Pernyataan Kepala Puskesmas Ketua Tim Surveior 08.45 – 09.30 Presentasi Kepala Puskesmas tentang Garis Besar Kegiatan dan upaya puskesmas, upaya peningkatan mutu, kinerja dan keselamatan pasien serta pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi Ketua Tim Surveior 09.30 – 09.45 Rehat kopi a. Surveior meminta Kepala Puskesmas dan tim menyiapkan dokumen yang telah disusun sesuai masing- masing bidang b. Khusus untuk UKP ditambahkan dokumen:  Daftar pasien rawat jalan dan rawat inap 2 (dua) bulan terakhir untuk telaah rekam medis tertutup  Daftar pasien rawat inap hari ini Ketua Tim Surveior 09.45 – 12.00 Melakukan telaah dokumen Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 15.30 Melakukan telusur sistem penyelenggaraan Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Pertemuan Tim Surveior Ketua Tim Surveior Hari Kedua (Luring) 08.00 – 08.45 Klarifikasi dan masukan Kepala Puskesmas 08.45 – 09.00 Rehat kopi 09.00 – 12.00 Melakukan telusur sistem penyelenggaraan Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 15.30 Melakukan telusur sistem penyelenggaraan Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Pertemuan Tim Surveior Ketua Tim Surveior Hari Ketiga (Luring) 08.00 – 08.45 Klarifikasi dan masukan Ketua Tim Surveior 08.45 – 09.00 Rehat kopi 09.00 – 12.00 Telusur ke lintas sektor, tokoh masyarakat, pengguna layanan, Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota Ketua Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 14.30 Telusur Fasilitas Ketua Tim Surveior 14.30 – 15.30 Penyusunan laporan (rapat internal Tim Surveior untuk exit conference) Ketua Tim Surveior 15.30 – 16.00 Acara penutupan pertemuan / exit conference: a) Paparan exit conference, b) Penyerahan kendali kepada Kepala Puskesmas, c) Sambutan penutupan dari Kepala Puskesmas, c) Sambutan penutupan dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota atau yang mewakili, e) Pembacaan Doa Ketua Tim Surveior KepalaPuskesmas
  • 60.
    CONTOH : JADWALSURVEI KLINIK – HYBRID (1 HR DARING, 1 HR LURING) Waktu Surveior Bidang Tata KelolaSumberDaya danUKM Surveior Bidang Pelayanan dan Penunjang Penanggung Jawab Acara Hari Pertama (Daring) 07.30 – 08.00 Klinik melakukan persiapan untuk melakukan pembukaan (opening meeting) secara daring Kepala Klinik 08.00 – 08.30 Acara inti pembukaan pertemuan / opening meeting secara daring: a. Sambutan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pemilik Klinik atau yang mewakili b. Sambutan Kepala Klinik c. Perkenalan Tim Surveior dan klinik d. Pembacaan Doa e. Tim Surveior mengambil alih kendali acara Kepala Klinik 08,30– 08.45 a. Penyampaian maksud dan tujuan survei b. Pembacaan Jadwal Survei, Kode Etik c. Serah Terima Surat Penyataan Surveior dan Surat Pernyataan Kepala Klinik Ketua Tim Surveior 08.45 – 09.30 Presentasi Kepala Klinik tentang profil Klinik, program peningkatan mutu internal dan pelaporan IKP Kepala Klinik 09.30 – 09.45 Rehat Ketua Tim Surveior membagi 2 kelas (breakout room)  UKP menyiapkan daftar pasien rawat inap hari ini (Klinik) Tim Surveior 09.45 – 12.00 Melakukan telaah dokumen Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 15.30 Melakukan telaah dokumen Tim Surveior 15.30 – 16.00 Pertemuan Tim Surveior Tim Surveior Hari Kedua (Luring) 08.00 – 08.45 Briefing Harian Tim Surveior 08.45 – 09.00 Rehat kopi 09.00 – 12.00 Telusur ke pengguna layanan, Kepala Klinik, Pemilik Klinik atau Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota Tim Surveior 12.00 – 13.00 ISHOMA 13.00 – 14.30 Telusur Fasilitas Tim Surveior 14.30 – 15.30 Penyusunan laporan (rapat internal Tim Surveior untuk exit conference) Tim Surveior 15.30 – 16.00 Acara penutupan pertemuan / exit conference: a. Paparan exit conference b. Penyerahan kendali kepada Kepala Klinik c. Sambutan penutupan dari Kepala Klinik d. Sambutan penutupan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota atau pemilik klinik atau yang mewakili e. Pembacaan Doa Ketua Tim Surveior,Kepala Klinik