SlideShare a Scribd company logo
AKREDITASI
KLINIK PRATAMA
Dr. Suparman Supriadi, MKes.
Surveior UKP
STRATEGI PENGUATAN
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Peningkatan Akses
Peningkatan Mutu melalui Akreditasi
Regionalisasi Rujukan
1
2
3
 PerMenKes 46/2015 Ttg Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama,
TPM Dokter, TPM Dokter Gigi
1. PUSKESMAS
2. KLINIK PRATAMA
3. TPM DOKTER
4. TPM DOKTER GIGI
 PerMenKes 71/2013 Ttg Pelayanan Kesehatan pd JKN :
1. PUSKESMAS atau yang setara ;
2. PRAKTIK DOKTER ;
3. PRAKTIK DOKTER GIGI ;
4. KLINIK PRATAMA atau yang setara ;
5. RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA atau yang setara.
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
( FKTP )
6 TOPIK BAHASAN
1. KLINIK PRATAMA
2. AKREDITASI KLINIK PRATAMA
3. STANDAR/INSTRUMEN AKREDITASI KLINIK PRATAMA
4. UPAYA KESEHATAN DI KLINIK PRATAMA
5. PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI FKTP
6. CONTOH2 DOKUMEN INTERNAL UKP
1
KLINIK PRATAMA
( PerMenKes 9/2014 Ttg Klinik )
JEDA
2
AKREDITASI
KLINIK PRATAMA
( PerMenKes 46/2015 Ttg Akreditasi Pusk, KP, TPM Dr, TPM Drg )
Dr. Suparman Supriadi, MKes.
Surveior UKP
KONSEP DASAR
AKREDITASI
Client Centered Care
Access
Quality and Safety
1
2
3
( PerMenKes 46/2015 Ttg Akreditasi FKTP )
adalah
PENGAKUAN YANG DIBERIKAN OLEH
LEMBAGA INDEPENDEN PENYELENGGARA AKREDITASI
YANG DITETAPKAN OLEH MENKES,
SETELAH MEMENUHI STANDAR AKREDITASI
AKREDITASI FKTP
( KepMenKes 432/2016 Ttg Komisi Akreditasi FKTP )
adalah
PENGAKUAN OLEH
LEMBAGA INDEPENDEN PENYELENGGARA AKREDITASI,
TERHADAP HASIL PENILAIAN PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN,
UNTUK PENINGKATAN MUTU PELAYANAN
SECARA BERKESINAMBUNGAN
AKREDITASI FKTP
KEWAJIBAN
atau
KEBUTUHAN
?
AKREDITASI FKTP
KEWAJIBAN
 PerPres 12/2013 Ttg JKN, Pasal 36 :
(1) Penyelenggara yankes meliputi semua faskes yg kerjasama dgn BPJS Kes
(2) Faskes milik Pem yg memenuhi persyaratan, wajib kerjasama dgn BPJS Kes
(3) Faskes milik Swasta yg memenuhi persyaratan, dapat kerjasama dgn BPJS Kes
(4) Kerjasama sbgmn (2) dan (3) dilaksanakan dgn membuat perjanjian tertulis
(5) Persyaratan sbgmn (2) dan (3) diatur dgn Peratutan Menteri.
 PerMenKes 99/2015 Ttg Perub Atas PerMenKes 71 Th 2013 Ttg YanKes Pd JKN :
Masa transisi persyaratan Akreditasi FKTP adalah 7 tahun ….. sehingga :
1 Januari 2021 : FKTP wajib terakreditasi
Akreditasi adalah proses untuk :
 Memperbaiki tatakelola manajemen dan klinis.
 Menciptakan budaya mutu dan keselamatan,
yang berfokus pada perbaikan terus menerus
(continuous quality improvement).
 Mendapatkan kepercayaan dan pengakuan publik.
 Negosiasi untuk pembayaran sistem kapitasi
yang berbasis kinerja dan kualitas layanan.
AKREDITASI FKTP
KEBUTUHAN
TUJUAN
AKREDITASI FKTP
1. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien
2. Meningkatkan perlindungan,
bagi : - SDM Kesehatan,
- FKTP, sebagai institusi
- Masyarakat dan lingkungannya,
3. Meningkatkan kinerja, dalam pelayanan kesehatan,
bermanfaat bagi
MANFAAT
AKREDITASI FKTP
 Perorangan : Staf FKTP,
 Institusi : FKTP,
DinKes
Kab/Kota/Prov
BPJS Kesehatan.
 Masyarakat
bagi FKTP
MANFAAT
AKREDITASI FKTP
 Memberikan keunggulan kompetitif antar
FKTP,
 Menjamin yankes primer yg berkualitas,
 Meningkatkan pendidikan bagi staf,
 Meningkatkan keamanan dlm bekerja,
 Meningkatkan pengelolaan risiko,
 Membangun dan meningkatkan kerja tim antar
staf,
 Menghindari variasi dlm : - pelayanan,
- tertib
dokumentasi, dan
- konsistensi dlm
bagi
DINAS KESEHATAN KAB/KOTA/PROV
MANFAAT
AKREDITASI FKTP
Sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu
kinerja,
melalui perbaikan yang berkesinambungan
terhadap :
 Sistem Manajemen Mutu.
 Sistem Manajemen Penyelenggaraan UKM.
 Sistem Manajemen Penyelenggaraan UKP,
 Penerapan Manajemen Risiko,
bagi
BPJS KESEHATAN
MANFAAT
AKREDITASI FKTP
Sebagai salah satu syarat untuk melakukan
recredensialing FKTP yang akan
bekerjasama,
bagi
MASYARAKAT
MANFAAT
AKREDITASI FKTP
 Memperkuat kepercayaan masyarakat pada
FKTP,
 Adanya jaminan kualitas pelayanan yg akan
diterima,
PELAKSANAAN
AKREDITASI FKTP
 Dilakukan setiap :
3 th (Pusk dan KP)
5 th (TPM Dr dan TPM Drg)
 Menggunakan Standar/Instrumen Akreditasi
yang tercantum dalam
PerMenKes 46/2015 Ttg Akreditasi FKTP
Lampiran I ( utk Puskesmas )
Lampiran II ( utk Klinik Pratama )
Lampiran III ( utk TPM Dr. dan TPM Drg. )
Tim Surveior dari Komisi Akreditasi FKTP, melaksanakan :
A. Telaah Dokumen
B. Telusur, Observasi, dan Visitasi Lapangan
C. Wawancara, dgn :  Pimpinan FKTP,
 Penanggung Jawab Pelayanan,
 Pelaksana Pelayanan,
 Pasien,
untuk menemukan
DATA, INFORMASI, dan FAKTA
PELAKSANAAN TEKNIS
SURVEI AKREDITASI FKTP
Tim Surveior dari Komisi Akreditasi FKTP, melaksanakan :
A. Telaah Dokumen
B. Telusur Sistem, Observasi, dan Visitasi Lapangan
C. Wawancara, dgn :
D. Simulasi
 Pemilik/Pengelola KP,
 Penanggung Jawab Teknis KP,
 Penanggung Jawab Pelayanan,
 Pelaksana Pelayanan,
 Pasien.
untuk menemukan
DATA, INFORMASI, dan FAKTA
PELAKSANAAN TEKNIS
SURVEY AKREDITASI KLINIK PRATAMA
Surveior biasa juga menggunakan
METODA R – D – O – W – S
R
D
O
W
S
Dokumen Regulasi : SK, SOP, Pedoman/Panduan Pelayanan Klinik, dll
Dokumen Bukti Pelaksanaan : Notulensi, Rekam Medis, Surat2, dll.
Observasi : Pelaksanaan Yan, SarPras, Lingk, dll.
Wawancara : Pimp & Petugas FKTP, Pasien,
Simulasi
untuk menemukan
DATA, INFORMASI, dan FAKTA
LANGKAH STANDAR
PERSIAPAN KLINIK PRATAMA
UNTUK AKREDITASI
1. Permohonan Pendampingan ke DinKas Kab/Kota.
2. Lokakarya Pengenalan Akreditasi : 1 hari.
3. a. Pemahaman Standar/Instrumen Akreditasi Klinik Pratama : 2 hari,
( PerMenKes 46/2015 Ttg Akreditasi FKTP, Lampiran II ),
b. Peninjauan Tata Graha : 1 hari,
4. Self Assessment Pertama ( dilakukan sendiri oleh Klinik Pratama ).
5. a. Penyusunan Dokumen,
b. Review Dokumen,
c. Lokakarya Keselamatan Pasien Dan Manajemen Risiko : 2 hari,
d. Lokakarya Audit Internal Dan Rapat Tinjauan Manajemen : 2 hari,
e. Penerapan/Implementasi Dokumen : perkiraan 3 bulan,
3 kali pertemuan.
6. Self Assessment Kedua.
7. Permohonan Survei Akreditasi ke DinKes Kab/Kota.
TAHAP PENGUSULAN SURVEI
DAN PENETAPAN KEPUTUSAN AKREDITASI FKTP
KOMISI
AKREDITASI FKTP
FKTP
PUSKESMAS
KLINIK PRATAMA
TPM Dokter
TPM Dokter Gigi
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN/KOTA
DINAS KESEHATAN
PROVINSI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SK Akred
Cek Kesiapan
Pengusulan Survei
Tim Surveior
SK Akred Laporan
JEDA
3
STANDAR/INSTRUMEN
AKREDITASI
KLINIK PRATAMA
BIDANG UKP
PerMenKes 46/2015 Ttg Akreditasi Puskesmas, KP, TPM Dr, TPM Drg.
LAMPIRAN II,
BAB II dan BAB III
BUKU
STANDAR/INSTRUMEN AKREDITASI
KLINIK PRATAMA
KRITERIA
MAKSUD DAN TUJUAN
ELEMEN PENILAIAN
STANDAR
BAB
STRUKTUR
STANDAR/INSTRUMEN AKREDITASI
KLINIK PRATAMA
Kebijakan/arah
secara garis besar
Uraian/rincian
Standar
Maksud dan Tujuan
Standar dan Kriteria
Kelompok
Kerja/Pelayanan
Teknis
Operasional
BAB UPAYA KESEHATAN
YANG DINILAI
JUMLAH
STANDAR
JUMLAH
KRITERIA
JUMLAH
EP
I Kepemimpinan dan Manajemen Fas Kes
(KMFK)
6 29 122
II Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) 10 34 151
III Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) 7 35 173
IV Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 4 12 57
Total
27 110 503
Bidang ADMEN ( BAB I dan IV ) : 179 EP ( 35,5 % )
Bidang UKP ( BAB II dan III ) : 324 EP ( 64,5 % )
STRUKTUR
STANDAR AKREDITASI KLINIK PRATAMA
SKORING
SURVEI AKREDITASI
KLINIK PRATAMA
 Skoring setiap Elemen Penilaian ( EP ) ;
- lengkap/sesuai ≥ 80 % : nilai 10
- lengkap/sesuai 20 – 79 % : nilai 5
- lengkap/sesuai < 20 % : nilai 0
 Skoring setiap BAB ;
= Jumlah Perolehan Nilai EP
Jumlah Maksimum Nilai EP
X 100 %
PENETAPAN
KEPUTUSAN AKREDITASI
KLINIK PRATAMA
Dilakukan oleh Komisi Akreditasi FKTP
berdasarkan
Laporan Hasil Survei Akreditasi
dari
Tim Surveior Akreditasi FKTP
KEPUTUSAN
AKREDITASI
PENCAPAIAN NILAI TOTAL
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
UKP
BAB I BAB II BAB III BAB IV
BELUM MENCAPAI
AKREDITASI DASAR
< 75 % < 60 % < 20 % < 20 %
TERAKREDITASI
DASAR
≥ 75 % ≥ 60 % ≥ 20 % ≥ 20 %
TERAKREDITASI
MADYA
≥ 75 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 40 %
TERAKREDITASI
UTAMA
≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 60 %
TERAKREDITASI
PARIPURNA
≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 %
PENETAPAN
KEPUTUSAN AKREDITASI
KLINIK PRATAMA
JEDA
4
UPAYA KESEHATAN
DI
KLINIK PRATAMA
BIDANG UKP
PerMenKes 46/2015 Ttg Akreditasi Puskesmas, KP, TPM Dr, TPM Drg.
LAMPIRAN II, BAB II dan BAB III
menyelenggarakan :
BAB II : Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
BAB III : Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)
UKP
di KLINIK PRATAMA
Upaya
Kesehatan
Perseorangan
BAB II
LAYANAN KLINIS
yang
BERORIENTASI PASIEN
( LKBP )
Kegiatan utama LKBP
Menyelenggarakan PELAYANAN KLINIS PARIPURNA
kpd setiap pasien.
Menyediakan DOKUMEN INTERNAL ( Kebijakan, Prosedur, dll ),
utk menyelenggarakan Pelayanan Klinis Paripurna.
Menyediakan DOKUMEN EKSTERNAL,
sbg acuan/referensi utk penyusunan Dokumen2 Internal.
1
2
3
PELAYANAN KLINIS PARIPURNA
adalah :
1. Memenuhi unsur S – O – A – P – E
2. Berkesinambungan, terdiri dari tahapan2 :
1. PROSES PENDAFTARAN PASIEN.
2. PENGKAJIAN. : S – O
3. KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS. : A
4. RENCANA LAYANAN KLINIS. : P
5. RENCANA RUJUKAN. ( jika pasien dirujuk )
6. PELAKSANAAN LAYANAN. : E
7. PEMULANGAN DAN TINDAK LANJUT. ( jika pasien dirawat inap ).
3. Mencatat segala sesuatu yg dilakukan/diberikan kpd pasien/keluarga
dalam Rekam Medis.
1
1. PROSES PENDAFTARAN PASIEN ( 2.1. )
= Kegiatan/langkah pokok :
1. Mencatat Identitas Lengkap Pasien ;
- identitas yg bersifat relatif permanen (misal : Bin/Binti, Tgl Lahir),
- alamat lengkap,
- data lengkap utk berbagai kajian (sos-ek, gizi, dll)
2. Menyampaikan informasi ttg Klinik ;
- ada 10 Materi Info Wajib disampaikan di Tempat Pendaftaran.
- disampaikan secara langsung dan atau tidak langsung (dgn media).
3. Identifikasi Hambatan Pelayanan ;
- hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dll.
- dilakukan analisis dan tindak lanjut thd hambatan yg ditemukan,
- dilakukan secara berkala.
= Proses Pendaftaran Pasien dipandu oleh SOP yg jelas dan baku.
2. PENGKAJIAN ( 2.2. )
= Kegiatan/langkah pokok :
1. Anamnesis Lengkap ( Subjective ) ;
- allo/auto/hetero anamnesa,
2. Pemeriksaan Fisik Lengkap ( Objective ) ;
- inspeksi-palpasi-perkusi-auskultasi : ‘from head to toes’ .
- fokus pd Tanda2 Vital (Vital Signs) : Tensi-Nadi-Suhu-Pernafasan.
3. Pemeriksaan Penunjang ( Objective ) ….. (jika diperlukan) ;
- pemeriks laboratorium : darah, urine, sputum, faeces.
= Kegiatan Pengkajian dipandu oleh SOP yg jelas dan baku.
3. KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS ( 2.3. )
= Kegiatan/langkah pokok :
1. Memperhatikan hasil Pengkajian ;
- hasil Anamnesa Lengkap,
- hasil Pemeriksaan Fisik Lengkap,
- hasil Pemeriksaan Penunjang ( bila ada )
2. Menetapkan Keputusan Layanan Klinis ( Assesment, Diagnosa ) ;
- terdiri dari : a. Diagnosis Medis,
b. Diagnosis Keperawatan.
4. RENCANA LAYANAN KLINIS ( 2.4. )
= Kegiatan/langkah pokok :
1. Memperhatikan Keputusan Layanan Klinis ( Assesment, Diagnosis ) ;
- memperhatikan Diagnosa Medis,
- memperhatikan Diagnosa Keperawatan,
2. Menyusun Rencana Layanan Klinis ( Planning ), tdd ;
1. Rencana Layanan Medis,
2. Rencana Layanan Terpadu,
3. Rencana Asuhan Keperawatan,
4. Rencana Asuhan Kebidanan,
5. Rencana Asuhan Gizi/Nutrisi.
= Penyusunan RLK dipandu oleh SOP yg jelas dan baku.
5. RENCANA RUJUKAN ( 2.5. )
( jika pasien dirujuk )
= Kegiatan/langkah pokok :
1. Memperhatikan Keputusan Rujukan ;
2. Menyusun Rencana Rujukan ;
- dgn kewajiban tenaga kesehatan dan pasien/keluarga,
dipahami masing2.
= Rencana Rujukan dipandu oleh SOP yg jelas dan baku.
6. PELAKSANAAN LAYANAN ( 2.6. )
= Kegiatan/langkah pokok ,
Pelaksanaan Layanan ( Execution ), sesuai dgn Rencana Layanan Klinis
tdd :
1. Pelaksanaan Layanan Medis, tdd :
Termasuk didalam Pelaksanaan Layanan, adalah :
c. Pelayanan anestesi lokal, sedasi, dan pembedahan. ( 2.7. ),
d. Penyuluhan/pendidikan kesehatan dan konseling. ( 2.8. ),
e. Makanan dan terapi nutrisi ( 2.9. ).
2. Pelaksanaan Layanan Terpadu
3. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan.
4. Pelaksanaan Asuhan Kebidanan,
5. Pelaksanaan Asuhan Gizi.
= Pelaksanaan Layanan dipandu oleh SOP yg jelas dan baku.
7. PEMULANGAN DAN TINDAK LANJUT ( 2.10. )
( jika pasien dirawat inap )
= Kegiatan/langkah pokok :
1. Melaksanakan pemulangan dan/ tindak lanjut pasien
sesuai dgn kriteria.
2. Memberikan penjelasan yg memadai kpd pasien/keluarga
ttg tindak lanjut layanan saat pemulangan atau
saat dirujuk ke faskes lain.
= Proses Pemulangan dan Tindak Lanjut dipandu oleh SOP yg jelas dan baku.
DOKUMEN INTERNAL
utk penyelenggaraan Pelayanan Klinis Paripurna
adalah :
1. Dokumen Regulasi ( R ) :
- Kebijakan,
- Pedoman dan Panduan,
- Kerangka Acuan Kegiatan/Program,
- Prosedur,
- Jadual Kegiatan, dll.
2. Dokumen Bukti Pelaksanaan ( B ) :
- Rekam Medis, Informed Consent, Resume Klinik,
- Ijazah, Surat Ijin (SIP, SIK, SIPB, SIPP), Sertifikat Pelatihan,
- Dokumen Bukti Pelaksanaan Rapat/Pertemuan : “UANG”
- Dokumen Survey (Kerangka Acuan, Kuesioner, Hasil Survey),
- Dokumen Hasil Pemantauan – Penilaian, dll.
2
DOKUMEN EKSTERNAL,
sbg acuan utk penyusunan Dokumen Internal
3
“11 Dokumen Eksternal sbg Acuan Utama UKP“
1. PerMenKes 269/2008 Ttg Rekam Medis.
2. PerMenKes 290/2008 Ttg Persetujuan Tindakan Kedokteran
3. PerMenKes 9/2014 Ttg Klinik.
4. PerMenKes 46/2015 Ttg Akreditasi FKTP.
5. PerMenKes 11/2017 Ttg Keselamatan Pasien.
6. PerMenKes 27/2017 Ttg Pedoman PPI.
7. PerMenKes 47/2018 Ttg Pelayanan Kegawatdaruratan
8. PerMenKes 52/2018 Ttg K3 Di Fasyankes.
9. KepMenKes 62/2015 Ttg PPK Bagi Dokter Gigi.
10. KepMenKes 514/2015 Ttg PPK Bagi Dokter Di FKTP.
11. Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP, KemenKes, 2017.
BAB III
MANAJEMEN PENUNJANG
LAYANAN KLINIS
( MPLK )
Kegiatan utama MPLK
Menyelenggarakan PELAYANAN PENUNJANG
LAYANAN KLINIS
Menyusun DOKUMEN INTERNAL ( Kebijakan, Prosedur, dll ),
utk menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Layanan Klinis.
Menyediakan DOKUMEN EKSTERNAL,
sbg acuan/referensi utk penyusunan Dokumen Internal.
1
2
3
PELAYANAN PENUNJANG
LAYANAN KLINIS
1. Diselenggarakan sesuai kebutuhan (berdasarkan indikasi)
2. Terdiri dari :
1. PELAYANAN LABORATORIUM.
2. PELAYANAN OBAT.
3. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK (jika ada)
4. MANAJEMEN INFORMASI – REKAM MEDIS.
5. MANAJEMEN KEAMANAN LINGKUNGAN.
6. MANAJEMEN PERALATAN.
7. MANAJEMEN SDM.
3. Mencatat segala sesuatu yg dilakukan/diberikan kpd pasien/kelg
dalam Rekam Medis.
1
DOKUMEN INTERNAL
utk penyelenggaraan Pelayanan Penunjang LK
adalah :
1. Dokumen Regulasi ( R ) :
- Kebijakan,
- Pedoman dan Panduan,
- Kerangka Acuan Kegiatan/Program,
- Prosedur,
- Jadual Kegiatan, dll.
2. Dokumen Bukti Pelaksanaan ( B ) :
- Form Permintaan Pemeriks Lab, Register Pemeriks Lab,
- Lembar Resep, Label Obat,
- Ijazah, Surat Ijin (SIK), Sertifikat Pelatihan,
- Dokumen Hasil Pemantauan – Penilaian, dll.
2
JEDA
5
Petunjuk Praktis
PENYUSUNAN DOKUMEN
AKREDITASI FKTP
UKP
( Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP, Kemenkes, 2017 )
Dr. Suparman Supriadi, MKes.
Surveior UKP
JENIS DOKUMEN
KLINIK PRATAMA
Berdasarkan
Sumber
Berdasarkan
Status
Berdasarkan
Fungsi
Terdiri dari :
A. Dok. Internal,
B. Dok. Eksternal
Terdiri dari :
A. Dok. Induk
B. Dok. Terkendali
C. Dok. Tidak Terkendali,
D. Dok. Kedaluwarsa
Terdiri dari :
A. Dok. Regulasi (R)
B. Dok. Bukti Pelaksanaan (B)
DOKUMEN KLINIK PRATAMA
( Berdasarkan Fungsi )
A. Dokumen Regulasi ( R ) :
Kebijakan ( Keputusan/SK, Peraturan ),
Pedoman dan Panduan,
Kerangka Acuan,
Prosedur ( SOP, SPO, Prosedur Tetap, Prosedur Kerja ),
Jadual, dll.
B. Dokumen Bukti Pelaksanaan ( B ) :
Rekam Medis,
Informed Consent,
Resume Klinik,
Ijazah, Surat Ijin (SIP, SIK, SIPB, SIPP), Sertifikat Pelatihan,
Dokumen Rapat/Pertemuan, Hasil Survey,
Dokumen Hasil Pemantauan – Penilaian, dll.
FOKUS BAHASAN
DOKUMEN UKP
1. Dokumen Regulasi ( R ) :
Kebijakan ,
Prosedur,
Kerangka Acuan
2. Dokumen Bukti Pelaksanaan ( D ) :
Rekam Medis,
Persetujuan Tind Kedokt (Informed
Consent)
KEBIJAKAN
KEPUTUSAN ( SK )
FORMAT
1. Pembukaan
2. Konsideran : Menimbang,
Mengingat,
3. Diktum : MEMUTUSKAN,
Menetapkan
4. Batang Tubuh (Substansi) :
- dinyatakan dlm DIKTUM,
5. Kaki.
6. Penandatanganan.
7. Lampiran (jika perlu)
PERATURAN
FORMAT
1. Pembukaan
2. Konsideran : Menimbang,
Mengingat,
3. Diktum : MEMUTUSKAN,
Menetapkan
4. Batang Tubuh (substansi) :
- dinyatakan dlm BAB dan
PASAL
5. Kaki.
6. Penandatanganan.
7. Lampiran (jika perlu)
Jarang digunakan di FKTP
SK
FORMAT
1. Pembukaan :
- Judul :
- Nomor :
2. Konsideran :
- Menimbang : …..Pokok pikiran, latar belakang, alasan pembuatan SK
- Mengingat : …..Dasar Kewenangan dan Peraturan-PerUU yang
memerintahkan Pembuat Keputusan/Peraturan tsb.
3. Diktum
- MEMUTUSKAN,
- Menetapkan
4. Batang Tubuh (Substansi) :
: - dinyatakan dalam DIKTUM,
5. Kaki.
6. Penandatanganan.
7. Lampiran (jika perlu)
SK
SK
Ttg KEBIJAKAN
adalah dasar dari SOP !
4. Batang Tubuh (Substansi) :
- dinyatakan dlm DIKTUM,
- biasanya tdd 3 Diktum;
= DIKTUM KESATU, berisi :
- arah secara garis besar !
- tidak bersifat teknis,
- kalimatnya tercantum dlm :
Standar dan Kriteria
- dapat dibuat Lampiran,
= DIKTUM KEDUA, berisi :
- arah utk pembuatan SOP,
= DIKTUM KETIGA, berisi :
- waktu pemberlakuan.
SK
Ttg PENETAPAN
4. Batang Tubuh (Substansi) :
- dinyatakan dlm DIKTUM,
- biasanya tdd 2 Diktum ;
= DIKTUM KESATU, berisi :
- penetapan dgn jelas/pasti !
- dapat dibuat Lampiran,
= DIKTUM KEDUA, berisi :
- waktu pemberlakuan.
Contoh :
- SK Ttg Kebijakan Pelayanan Klinis,
- SK Ttg Kebijakan Manajemen Informasi – Rekam Medis,
- SK Ttg Kebijakan Pelayanan Laboratorium
Contoh :
- SK Ttg Penetapan Jenis2 Pelayanan Klinis,
- SK Ttg Penetapan Tarif,
- SK Ttg Penetapan PJ Kegiatan.
CONTOH
SK Ttg Kebijakan
SK Ka Klinik Ttg Kebijakan Proses Pendaftaran Pasien
( 2.1.1. EP 1 )
4. Batang Tubuh (Substansi) :
dinyatakan dalam DIKTUM
= KESATU : Kebijakan Pendaftaran Pasien di Klinik Pratama ………………….adalah
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Surat Keputusan ini.
= KEDUA : Pelaksanaan dari kebijakan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu
dipandu oleh prosedur yang jelas dan baku.
= KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan di perbaiki sesuai
dengan ketentuan.
1
LAMPIRAN
SK Ka Klinik Ttg Kebijakan Proses Pendaftaran Pasien
( 2.1.1. EP 1 )
KEBIJAKAN PROSES PENDAFTARAN PASIEN
1. Proses Pendaftaran Pasien dirancang dan dilaksanakan sesuai kebutuhan pelanggan
dan didukung oleh sarana dan lingkungan yg memadai.
2. Prosedur pendaftaran pasien dilaksanakan dg efektif dan efisien, dgn memperhatikan
kebutuhan pelanggan.
3. Informasi ttg pendaftaran tersedia dan terdapat dokumentasi tentang informasi tsb
di tempat pendaftaran.
4. Hak dan kewajiban pasien, keluarga, dan petugas, ditetapkan dan diinformasikan
pada saat pendaftaran.
5. Tahapan pelayanan klinis diinformasikan kpd pasien utk menjamin kesinambungan
pelayanan.
6. Kendala fisik, bahasa, budaya, dan penghalang lain dalam pelayanan, diusahakan
dikurangi.
CONTOH
SK Ttg Kebijakan 2
SK Ka Klinik
Ttg Penetapan Jenis-jenis Pelayanan Laboratorium
( 3.1.1. EP 1 )
4. Batang Tubuh (Substansi) :
dinyataskan dalam DIKTUM
= KESATU : Jenis-jenis Pelayanan Laboratorium di Klinik Pratama ………….. adalah
sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Surat Keputusan ini.
= KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan di perbaiki sesuai
dengan ketentuan.
CONTOH
SK Ttg Penetapan
PROSEDUR
SOP
PerMenPAN 35/2012
Bersifat
Institusi dan Perorangan
sebagai Profesi
SPO
UU 29/2004 Ttg Praktik Kedokteran,
UU 36/2009 Ttg Kesehatan,
UU 44/2009 Ttg Rumah Sakit.
Bersifat
Perorangan
sebagai Profesi
Tidak digunakan di FKTP
SOP
FORMAT
1. Kop/Heading SOP :
Judul, No. Dokumen, No. Revisi, Tgl Terbit, Halaman,
Logo Klinik, Nama Klinik, Ttd Ka Klinik, Nama Ka Klinik
2. Komponen SOP :
1. Pengertian : ..(Judul) adalah…jelas, lengkap.
2. Tujuan ; diawali dg kalimat baku :
“Sbg acuan penerapan langkah2....(Judul)…”
3. Kebijakan : SK Ka Klinik yg jadi dasar
4. Referensi : Dokumen Eksternal yg jadi acuan
5. Prosedur/Langkah2 :
- jelas siapa mengerjakan apa, kapan, dimana, mengapa,
( jelas subjek, objek, dan predikat ),
- langkah2 berurutan, “mengalir”,
- langkah2 jelas, ringkas, mudah dilaksanakan,
- menggunakan kalimat perintah,
6. Diagram/Bagan Alir (bila diperlukan) :
- jelas, mudah dipahami, dg simbol2
- tidak semua perlu Bagan Alir !!
7. Unit Terkait.
1. SOP sebaiknya disusun oleh petugas pelaksana.
2. Penyusunan SOP harus sesuai SOP.
 ada SOP Penyusunan SOP.
3. SOP harus disosialisasikan kpd seluruh petugas Puskesmas.
 ada Dokumen Bukti Pelaksanaan Sosialisasi SOP,
berupa : “UANG”.
4. SOP harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh petugas pelaksana.
 ada SOP Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan SOP.
 ada Dokumen Bukti Pelaksanaan
Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan SOP,
berupa : “Hasil Daftar Tilik (Check List)”.
Apa yg harus dilakukan thd sebuah SOP ???
ISI
Penjelasan tentang :
SISTEMATIKA
PENULISAN
“ SISTEM “
INPUT : 7 M + 1 I
(Asupan)
PROCESS : P1-P2-P3
(Proses)
OUTPUT : Target
(Luaran)
OUTCOME : Target
(Hasil)
BENEFIT : Target
(Manfaat)
IMPACT : Target
(Dampak)
“ 6 W 2 H “
WHAT : (Apa)
Judul, Tujuan
WHY : (Mengapa)
Latar belakang/Alasan
WHO : (Siapa)
Pelaksana, Pen Jwb
WHOM : (Siapa)
Sasaran
WHERE : (Dimana)
Tempat/Lokasi
WHEN : (Kapan)
Waktu
HOW : (Bagaimana)
Proses : P1-P2-P3
HOW MUCH : (Berapa)
Target/Harapan
CONTOH
1. Pendahuluan.
2. Latar Belakang
3. Tujuan.
4. Pelaksana.
5. Tempat.
6. Waktu.
7. Sasaran dan Target. .
8. Sarana dan Prasarana.
9. Biaya.
10. Kegiatan.
11. JADUAL KEGIATAN.
(GANTT’s Chart)
atau
KERANGKA ACUAN
NO KEGIATAN
JADUAL
TAHUN 2018
MEI JUN JUL AGU SEPT OKT
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A P1 : PERENCANAAN
1 a. Rapat Persiapan
2 b. Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Data
3 c. …….
B P2 : PENGGERAKAN – PELAKSANAAN
PENGGERAKAN :
4 a. Pembentukan Tim Pelaksana & PJ
5 b. Pembentukan Tim Pemantau & Penilai
PELAKSANAAN :
6 a. Pelaksanaan Kegiatan ………………………
7 b. Pelaksanaan Kegiatan ………………………
8 c. Pelaksanaan Kegiatan ………………………
9 d. Pelaksanaan Kegiatan ………………………
10 e. Pelaksanaan Kegiatan ………………………
11 f. Pelaksanaan Kegiatan ………………………
C P3 : WAS – DAL – NIL
12 a. Pengawasan – Pengendalian ( Monitoring )
13 b. Penilaian ( Evaluasi )
Contoh
JADUAL KEGIATAN ( GANTT’s Chart )
= Berdasarkan ;
- Permenkes 269/2008 Ttg Rekam Medis, dan
- Permenkes 46/2015 Ttg Akreditasi FKTP :
Isi Rekam Medis adalah :
“Catatan ttg segala sesuatu yg terjadi dan atau
dilakukan/diberikan kpd pasien/kelg,
selama proses asuhan klinis, yg tdd tahapan :
1. Proses Pendaftaran Pasien,
2. Pengkajian, ………………………………………………. : S – O
3. Keputusan Layanan Klinis ………………………. : A
4. Rencana Layanan Klinis ….………………………. : P
5. Rencana Rujukan (jika pasien dirujuk),
6. Pelaksanaan Layanan ………………………………. : E
7. Pemulangan dan Tindak Lanjut (jika pasien dirawat inap)
REKAM MEDIS
IDENTITAS LENGKAP PASIEN NOMOR REKAM MEDIS
TGL PENGKAJIAN KEPUTUSAN
LAYANAN KLINIS
( DIAGNOSA )
RENCANA
LAYANAN KLINIS
PELAKSANAAN
LAYANAN
ANAMNESA
LENGKAP
PEMERIKSAAN
FISIK
LENGKAP
PEMERIKSAAN
PENUNJANG
( JIKA PERLU )
Subjective Objective Assessment Planning Execution
CONTOH FORM REKAM MEDIS
PerMenKes 290/2008 Ttg Persetujuan Tindakan Kedokteran ;
Ps 1 : = Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien
atau keluarga terdekat, setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai
tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.
= Tindakan kedokteran adalah tindakan medis berupa : preventif, diagnostik,
terapeutik, atau rehabilitatif, yang dilakukan oleh Dr/Drg terhadap pasien.
Ps 2 : = Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien
harus mendapat persetujuan (tertulis maupun lisan).
Ps 3 : = Setiap tindakan kedokteran yg mengandung risiko tinggi harus memperoleh
persetujuan tertulis yg ditandatangani oleh yg berhak memberikan persetujuan.
Ps 7 : = Penjelasan tentang tindakan kedokteran, se-kurang2nya mencakup :
- Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran,
- Tujuan tindakan kedokteran yg dilakukan,
- Alternatif tindakan lain dan risikonya,
- Risiko dan komplikasi yg mungkin terjadi,
- Prognosis thd tindakan yg dilakukan,
- Perkiraan pembiayaan.
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
( INFORMED CONSENT )
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
( Informed Consent )
Saya yang bertandatangan dibawah ini ;
Nama : ___________________________________ ( L/P )
Umur/Tgl. Lahir : ____________________
Alamat : _____________________________________________________________
adalah : suami/istri/anak kandung/ayah kandung/ibu kandung/ _________________
dari pasien ;
Nama : ___________________________________ ( L/P )
Umur/Tgl . Lahir : __________________________
Alamat : _____________________________________________________________
Setelah mendapat penjelasan dari : _______________________ ( Petugas Kesehatan ),
tentang : - Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran,
- Tujuan tindakan kedokteran yg dilakukan,
- Risiko dan komplikasi yg mungkin terjadi,
- Prognosis thd tindakan yg dilakukan,
- Perkiraan pembiayaan,
- Alternatif tindakan lain dan risikonya.
Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU untuk dilakukan tindakan kedokteran tersebut.
Demikian pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mustinya.
Bandung, _______________, 201___
Saksi, Yang membuat pernyataan,
1 2
( _____________ ) ( ______________ ) ( _______________ )
JEDA
6
CONTOH - CONTOH
DOKUMEN INTERNAL
KLINIK PRATAMA
BIDANG UKP
CONTOH – CONTOH
DOKUMEN INTERNAL
BAB II
Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien
( LKBP )
CONTOH : ….. ( “SK Payung” )
SK Ka Klinik Pratama
Ttg Kebijakan Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP).
Memuat KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
1. PROSES PENDAFTARAN PASIEN ;
2. PENGKAJIAN ;
3. KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS ;
4. RENCANA LAYANAN KLINIS ;
5. RENCANA RUJUKAN ( jika pasien harus dirujuk ) ;
6. PELAKSANAAN LAYANAN ;
7. PEMULANGAN DAN TINDAK LANJUT ( jika pasien di Rawat Inap ).
2.1.1. EP 1 :
BATANG TUBUH (SUBSTANSI) :
DIKTUM KESATU :
1. PROSES PENDAFTARAN PASIEN :
1. Proses Pendaftaran Pasien dirancang dan dilaksanakan sesuai kebutu-
han pelanggan dan didukung oleh sarana dan lingkungan yg memadai.
2. Prosedur pendaftaran pasien dilaksanakan dg efektif dan efisien,
dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan.
3. Informasi ttg pendaftaran tersedia dan terdapat dokumentasi tentang
informasi tersebut di tempat pendaftaran.
4. Hak dan kewajiban pasien, keluarga, dan petugas, ditetapkan dan
diinformasikan pada saat pendaftaran.
5. Tahapan pelayanan klinis diinformasikan kpd pasien utk menjamin
kesinambungan pelayanan.
6. Kendala fisik, bahasa, budaya, dan penghalang lain dalam pelayanan,
diusahakan dikurangi.
KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
2. PENGKAJIAN :
1. Proses kajian awal klinis dilakukan secara paripurna,
untuk mendukung rencana dan pelaksanaan pelayanan.
2. Proses kajian awal dilakukan secara paripurna, mencakup berbagai
kebutuhan dan harapan pasien/keluarga.
3. Proses pengkajian menjamin untuk tidak melakukan pengulangan
yang tidak perlu.
4. Hasil kajian dicatat dalam catatan medis dan mudah diakses oleh
petugas yg bertanggungjawab thd pelayanan pasien.
5. Pasien dg kebutuhan darurat, mendesak, atau segera,
diberikan prioritas untuk asesmen dan pengobatan.
KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
3. KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS :
1. Hasil kajian awal klinis dianalisis oleh petugas kesehatan profesional
dan/atau Tim Kesehatan Antar Profesi, dan digunakan utk menyusun
Keputusan Layanan Klinis.
2. Tenaga kesehatan dan/atau Tim Kesehatan Antar Profesi yg profesional,
melakukan kajian awal untuk menetapkan Diagnosis Medis dan
Diagnosis Keperawatan.
3. Terdapat peralatan dan tempat yang memadai untuk melakukan
kajian awal pasien.
KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
4. RENCANA LAYANAN KLINIS :
1. Rencana tindakan dan pengobatan, serta Rencana Layanan Terpadu
(jika diperlukan penanganan oleh Tim Kesehatan Antar Profesi),
disusun dg tujuan yg jelas, terkoordinasi, dan melibatkan pasien/kelg.
2. Terdapat prosedur yg efektif utk menyusun rencana layanan,
baik layanan medis maupun layanan terpadu (jika pasien membutuhkan
penanganan oleh tim kesehatan yg terkoordinasi).
3. Rencana Layanan Klinis disusun bersama pasien dgn memperhatikan
kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan tata nilai budaya
pasien.
4. Rencana Layanan Terpadu disusun secara komprehensif oleh Tim Kes.
Antar Profesi dg kejelasan tanggungjawab dari masing2 anggotanya.
5. Persetujuan tindakan medik diminta sebelum pelaksanaan tindakan
bagi yg membutuhkan persetujuan tindakan medik.
KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
5. RENCANA RUJUKAN :
1. Rujukan sesuai kebutuhan pasien ke sarana pelayanan lain,
diatur dg prosedur yg jelas.
2. Terdapat prosedur rujukan yg jelas.
3. Terdapat kriteria rujukan yg jelas .
4. Rencana rujukan dan kewajiban masing2, dipahami oleh tenaga kes.
dan pasien/keluarga pasien.
5. Fasilitas rujukan penerima, diberi resume tertulis mengenai kondisi
klinis pasien dan tindakan yang telah dilakukan oleh Klinik
pada saat mengirim pasien.
6. Selama proses rujukan pasien secara langsung, staf yg kompeten
terus memonitor kondisi pasien.
7. Kewajiban dilaksanakan identifikasi kebutuhah/pilihan pasien selama
proses rujukan.
KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
6. PELAKSANAAN LAYANAN :
1. Pelaksanaan layanan dipandu oleh kebijakan, prosedur, dan peraturan
yang berlaku.
2. Pedoman pelayanan dipakai sbg dasar utk melaksanakan layanan klinis.
3. Pelaksanaan layanan bagi pasien gawat darurat dan/atau berisiko tinggi
dipandu oleh kebijakan dan prosedur yg berlaku.
4. Penanganan, penggunaan, dan pemberian obat dan/atau cairan intravena
dipandu dgn kebijakan dan prosedur yg jelas.
5. Hasil pemantauan pelaksanaan layanan digunakan untuk menyesuaikan
rencana layanan.
6. Seluruh petugas kesehatan memperhatikan dan menghargai kebutuhan
dan hak pasien selama pelaksanaan layanan.
7. Pelaksanaan layanan dilakukan utk menjamin kelangsungan dan
menghindari pengulangan yg tidak perlu.
8. Pasien dan keluarga pasien memperoleh penjelasan ttg hak dan tanggung
jawab mereka berhubungan dgn penolakan atau tidak melanjutkan
pengobatan, termasuk penolakan utk dirujuk ke faskes yg lebih memadai.
KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
6. PELAKSANAAN LAYANAN : …… lanjutan………
9. Tersedia pelayanan anestesi sederhana dan pembedahan minor utk
memenuhi kebutuhan pasien.
10. Pelayanan anestesi lokal dan sedasi di Klinik dilaksanakan
memenuhi standar di Klinik, standar nasional, undang-undang,
peraturan, serta standar profesi sesuai dgn kebutuhan pasien.
11. Pelayanan bedah di Klinik direncanakan dan dilaksanakan
memenuhi standar di Klinik, standar nasional, undang-undang,
peraturan, serta standar profesi sesuai dg kebutuhan pasien.
12. Pendidikan kpd pasien/keluarga pasien mendukung peranserta mrk
dlm setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan layanan.
13. Pasien/keluarga memperoleh pendidikan/penyuluhan kesehatan
dgn pendekatan yg komunikatif dan bahasa yg mudah dipahami.
KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
6. PELAKSANAAN LAYANAN : …… lanjutan………
( jika pasien di Rawat Inap )
14. Pemberian makanan dan terapi nutrisi sesuai dgn kebutuhan pasien
dan ketentuan yang berlaku.
15. Pilihan berbagai variasi makanan yg sesuai dgn status gizi pasien dan
konsisten dgn asuhan klinis, tersedia secara reguler.
16. Penyiapan, penanganan, penyimpanan, dan distribusi makanan
dilakukan dgn aman dan memenuhi peraturan yg berlaku.
17. Pasien yang berisiko nutrisi mendapat terapi gizi.
KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
ooooooOOOoooooo
7. PEMULANGAN DAN TINDAK LANJUT :
( jika pasien di Rawat Inap )
1. Pemulangan dan/ tindak lanjut pasien dilakukan dg prosedur yg tepat.
2. Pemulangan dan/ tindak lanjut pasien, baik yg bertujuan untuk
kelangsungan layanan, rujukan, maupun pulang, dipandu oleh prosedur
yg standar.
3. Pasien/keluarga pasien memperoleh penjelasan yg memadai ttg tindak
lanjut layanan saat pemulangan atau saat dirujuk ke faskes lain.
4. Pelaksanaan rujukan dilakukan atas dasar kebutuhan dan pilihan pasien.
5. Ditetapkan penanggungjawab pemulangan pasien (DPJP).
6. Ditetapkan kriteria pemulangan pasien.
KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
SOP Pendaftaran Pasien
Langkah2/Prosedur :
Petugas Pendaftaran :
1. Menyampaikan senyum, salam, dan sapa.
2. Mempersilakan pasien mengambil nomor antrian dan mempersilakan pasien
utk menunggu di Ruang Tunggu Pendaftaran.
3. Memanggil pasien sesuai nomor antrian.
4. a) Bagi Pasien Baru :
melakukan pencatatan identitas lengkap dalam Rekam Medis Baru.
b) Bagi Pasien Lama :
mengambil Rekam Medis Lama dan mencocokkan identitas lengkap.
5. Melakukan identifikasi pasien sesuai SOP Identifikasi Pasien dan
memprioritaskan pelayanan kpd ‘pasien khusus’ (penyandang cacat, lansia,
ibu hamil tua, dll).
6. Menyampaikan informasi kpd pasien ttg pelayanan kesehatan di Klinik Prata,
dgn cara penyampaian langsung atau menunjukkan berbagai media & materi
informasi yg disediakan di Tempat Pendaftaran.
7. Melakukan identifikasi & mencatat hambatan pelayanan (bahasa, budaya, dll.)
8. Mempersilakan pasien memberikan penilaian thd proses pendaftaran,
dgn cara memilih koin puas/tidak puas dan atau mengisi kotak saran.
9. Mempersilakan pasien utk menunggu di Ruang Tunggu Pemeriksaan/Poli.
2.1.1. EP 1 :
SOP Identifikasi Pasien
Langkah2/Prosedur :
Petugas Pendaftaran :
1. Melakukan pengamatan langsung thd pasien.
2. Melakukan wawancara utk mengetahui identitas lengkap pasien.
3. Melakukan pemeriksaan kartu identitas pasien ;
- Kartu Kependudukan : KTP, KK, Akte Kelahiran.
- Kartu Identitas Lain : SIM, KTA, Kartu Pelajar, Kartu Mahasiswa, dll.
2.1.1. EP 7 :
PASIEN
TIDAK
GAWAT DARURAT
TEMPAT
PENDAFTARAN
PASIEN
GAWAT DARURAT
RUANG
TUNGGU
RUANG
PEMERIKSAAN
( POLI )
UGD
( RUANG TINDAKAN )
RUANG
LABORATORIUM
RUANG
OBAT
( APOTEK) PULANG
RUJUK
KELUARGA/
PJ PASIEN
DIAGRAM ALIR PENDAFTARAN/PELAYANAN
CONTOH
2.1.1. EP 2 :
10 MATERI INFORMASI WAJIB
DISEDIAKAN DI TEMPAT PENDAFTARAN
KLINIK PRATAMA
( MELALUI BERBAGAI MEDIA )
1. Bagan Alur Pendaftaran/Pelayanan.
2. Waktu Pelayanan (jam buka – tutup).
3. Jenis – jenis Pelayanan.
4. Jenis – jenis Pemeriksaan Laboratorium.
5. Hak dan Kewajiban Pasien dan Petugas.
6. Petunjuk Arah Unit – unit Pelayanan.
7. Alamat Laboratorium Rujukan.
8. Alamat Faskes Rujukan (RS, Pusk).
9. Peraturan Retribusi/Tarif
10. Denah Klinik Pratama.
2.1.2. EP 1 :
TAHAPAN LKBP :
1. Proses Pendaftaran Pasien.
Identitas Lengkap Pasien
2. Pengkajian………………... .………………………………… : S – O
a. Anamnesa (Auto/Allo/Hetero) :
b. Pemeriksaan Fisik :
c. Pemeriksaan Penunjang : ….( jika perlu )….
3. Keputusan Layanan Klinis/Diagnosa……………… : A
- Diagnosa Medis.
- Diagnosa Keperawatan.
4. Rencana Layanan Klinis…………………………………. : P
5. Rencana Rujukan ; (..jika pasien harus dirujuk..)
6. Pelaksanaan Layanan ……………………………………. : E
7. Pemulangan dan Tindak Lanjut (..jika pasien di Rawat Inap..)
2.1.4. EP 1 :
PERJANJIAN KERJASAMA (PK)
KLINIK PRATAMA dgn FASKES RUJUKAN
Tata Naskah Perjanjian Kerjasama (PK)
harus lengkap dan sesuai ketentuan yg berlaku.
Isinya memuat Ruang Lingkup PK, meliputi :
- Rujukan Klinis,
- Rujukan Diagnostik, dan
- Rujukan Konsultatif.
Sebagai acuan :
1) UU No. 44 Th. 2009 Ttg. Rumah Sakit.
2) Permenkes No. 001 Th. 2012
Ttg. Sistem Rujukan YanKes Perorangan.
2.1.2. EP 6
2.1.4. EP 4
2.5.2. EP 3
2.6.2. EP 4
2.2.1. EP 1 :
SOP Pengkajian
Langkah/Prosedur :
1). Melakukan kajian berdasarkan standar profesi dan standar asuhan.
2) Melakukan kajian secara berurutan, sbb :
. a. Anamnesa Lengkap (melalui auto/allo/hetero anamnesa),
. - kajian2 : sosial - ekonomi - nutrisi/gizi
khusus (kebidanan)
. b. Pemeriksaan Fisik Lengkap ;
. - inspeksi-palpasi-perkusi-auskultasi, from head to toes.
. (termasuk pemeriksaan tanda2 vital : T-N-P-S)
. c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (bila diperlukan);
. - Pemeriksaan Laboratorium,
3). Tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu.
4). Mencatat semua kegiatan dalam Rekam Medis.
2.2.1. EP 3
EP 4
2.6.1. EP 1
4.2.2. EP 3
SOP-SOP PELAYANAN KLINIS :
Terdiri dari :
1. SOP Pelayanan Medis
2. SOP Asuhan Keperawatan ;
3. SOP Asuhan Kebidanan ;
4. SOP Asuhan Nutrisi/Gizi ;
5. SOP Pelayanan Terpadu ;
(utk kasus yg perlu penanganan terpadu)
NO JENIS / UNIT
PELAYANAN
POLA KETENAGAAN
PENDIDIKAN PELATIHAN/KURSUS
1 PENDAFTARAN Minimal SLTA Mampu ops computer sdrhn
2 KLINIK UMUM
2.1. PENGKAJIAN
a. Anamnesa Dokter Umum SIP Masih Berlaku
Perawat Umum D3 SIPP Masih Berlaku
b. Pemeriksaan Fisik Dokter Umum SIP Masih Berlaku
Perawat Umum D3 SIPP Masih Berlaku
2.2..KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS
a. Diagnosa Medis Dokter Umum SIP Masih Berlaku
b. Diagnosa Keperawatan Perawat Umum D3 SIPP Masih Berlaku
2.3. RENCANA LAYANAN KLINIS
a. Rencana Layanan Medis Dokter Umum SIP Masih Berlaku
b. Rencana Asuhan Keperawatan Perawat Umum D3 SIPP Masih Berlaku
c. Rencana Asuhan Gizi/Nutrisi Tenaga Gizi D3 SIPP Masih Berlaku
2.4. PELAKSANAAN LAYANAN KLINIS
a. Pelaksanaan Layanan Medis Dokter Umum SIP Masih Berlaku
b. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Perawat Umum D3 SIPP Masih Berlaku
c. Pelaksanaan Asuhan Gizi/Nutrisi Tenaga Gizi D3 SIPP Masih Berlaku
2.1.3. EP 4
2.2.1. EP 2
3.1.1. EP 2 :
POLA KETENAGAAN
DI SETIAP JENIS/UNIT LAYANAN KLINIS
Lampiran
SK Ka KP Ttg Pola Ketenagaan
NO JENIS / UNIT
PELAYANAN
POLA KETENAGAAN
PENDIDIKAN KOMPETENSI
3 KLINIK GIGI
3.1. PENGKAJIAN
a. Anamnesa Dokter Gigi SIP Masih Berlaku
Perawat Gigi D3 SIPP Masih Berlaku
b. Pemeriksaan Gigi/Fisik Dokter Gigi SIP Masih Berlaku
Perawat Gigi D3 SIPP Masih Berlaku
3.2..KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS
a. Diagnosa Medis Dokter Gigi SIP Masih Berlaku
b. Diagnosa Keperawatan Perawat Gigi D3 SIPP Masih Berlaku
3.3. RENCANA LAYANAN KLINIS
a. Rencana Tindakan Dokter Gigi SIP Masih Berlaku
b. Rencana Asuhan Keperawatan Perawat Gigi D3 SIPP Masih Berlaku
3.4. PELAKSANAAN LAYANAN KLINIS
a. Pelaksanaan Tindakan Dokter Umum SIP Masih Berlaku
b. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Perawat Umum D3 SIPP Masih Berlaku
2.1.3. EP 4
2.2.1. EP 2
3.1.1. EP 2 :
POLA KETENAGAAN
DI SETIAP JENIS/UNIT LAYANAN KLINIS
Lampiran
SK Ka KP Ttg Pola Ketenagaan
SOP Rujukan Pasien Emergensi
Langkah2/Prosedur :
Dr/Drg/Bidan, melakukan :
1. Melakukan proses stabilisasi sebelum pasien dirujuk .
2. Menyampaikan penjelasan kpd pasien/kelg, se-kurang2nya ttg :
- diagnosis,
- terapi dan/atau tindakan medis yg diperlukan,
- alasan dan tujuan dilakukan rujukan,
- risiko atau penyulit yg dpt timbul bila rujukan tidak dilakukan,
- risiko atau penyulit yg dpt timbul selama dlm perjalanan.
3. Meminta persetujuan tertulis pasien/kelg (Informed Consent)
4. Membuat Surat Rujukan, rangkap 2.
5. Membuat Resume Klinik, rangkap 2.
6. Memastikan kesiapan tempat rujukan utk menerima rujukan.
(melalui telepon/sms/cara lain)
7. Memastikan kesiapan transportasi (kendaraan, supir, bbm)
8. Melakukan identifikasi kebutuhan dan pilihan pasien.
(fasyankes tujuan, kendaraan, petugas pendamping)
9. Melakukan pemantauan kondisi pasien selama proses rujukan,
oleh petugas yang kompeten.
2.2.3. EP 4
2.5.1. EP 1
2.6.2. EP 2
2.10.3. EP 1 :
Dasar :
- Permenkes
001/2012
Ttg Sist Ruj.
Perorangan
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
SOP Penyusunan Rencana Layanan Klinis
Langkah2/Prosedur :
Dr/Drg/Bidan/Petugas berwenang, melakukan :
1) Memperhatikan Keputusan Layanan Klinis (Diagnosa Medis dan Diagnosa Keperawatan).
2) Menetapkan Jenis Layanan Klinis yang direncanakan, apakah :
a. Layanan Medis, tdd :
. - Terapi/Pengobatan, dan atau
. - Tindakan,
b. Layanan Medis Terpadu,
c. Asuhan Keperawatan,
d. Asuhan Kebidanan,
e. Asuhan Gizi.
3) Menggunakan PPK dari Organisasi Profesi sbg acuan.
4) (Bila penyusunan RLK dilakukan terpadu oleh Tim Antar Profesi) Menyusun secara komprehensif dg kejelasan
tanggungjawab dari masing2 anggota.
5) Mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan SDM.
6) Menetapkan tahapan waktu dengan jelas,
7) Menetapkan tujuan yg ingin dicapai dengan jelas.
8) Mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan nilai tata
budaya pasien,
9) Melibatkan pasien/kelg : menjelaskan, menerima reaksi pasien, dan memutuskan
bersama pasien.
10) Melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan yang lain,
11) Menginformasikan efek samping dan risiko pengobatan,
12) Memberikan pendidikan/penyuluhan kpd pasien/keluarga.
13) Menghindari pengulangan yg tidak perlu.
14) (Bila memungkinkan) Pasien/kelg diperbolehkan utk memilih tenaga/ profesi kesehatan
15) Mencatat semua Rencana Layanan Klinis dalam Rekam Medis.
2.4.4. EP 2 :
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
( INFORMED CONSENT )
 PerMenKes 290/2008 Ttg Persetujuan Tindakan Kedokteran ;
Ps 1 : - Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yg diberikan oleh pasien
atau keluarga terdekat setelah mendpt penjelasan secara lengkap mengenai
tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yg akan dilakukan thd pasien.
- Tindakan kedokteran adalah tindakan medis berupa : preventif, diagnostik,
terapeutik, atau rehabilitatif, yg dilakukan oleh Dr/Drg thd pasien.
Ps 2 : - Semua tindakan kedokteran yg akan dilakukan thd pasien harus mendapat
persetujuan (tertulis maupun lisan).
Ps 3 : - Setiap tindakan kedokteran yg mengandung risiko tinggi harus memperoleh
persetujuan tertulis yg ditandatangani oleh yg berhak memberikan persetujuan
Ps 7 : - Penjelasan ttg tindakan kedokteran, se-kurang2nya mencakup :
- Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran,
- Tujuan tindakan kedokteran yg dilakukan,
- Alternatif tindakan lain dan risikonya,
- Risiko dan komplikasi yg mungkin terjadi,
- Prognosis thd tindakan yg dilakukan,
- Perkiraan pembiayaan.
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
( Informed Consent )
Saya yang bertandatangan dibawah ini ;
Nama : ___________________________________ ( L/P )
Umur/Tgl. Lahir : ____________________
Alamat : _____________________________________________________________
adalah : suami/istri/anak kandung/ayah kandung/ibu kandung/ _________________
dari pasien ;
Nama : ___________________________________ ( L/P )
Umur/Tgl . Lahir : __________________________
Alamat : _____________________________________________________________
Setelah mendapat penjelasan dari : _______________________ ( Petugas Kesehatan ),
tentang : - Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran,
- Tujuan tindakan kedokteran yg dilakukan,
- Risiko dan komplikasi yg mungkin terjadi,
- Prognosis thd tindakan yg dilakukan,
- Perkiraan pembiayaan,
- Alternatif tindakan lain dan risikonya.
Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU untuk dilakukan tindakan kedokteran tersebut.
Demikian pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mustinya.
Bandung, _______________, 201___
Saksi, Yang membuat pernyataan,
1 2
( _____________ ) ( ______________ ) ( _______________ )
PerMenKes
290/2008
2.4.4. EP 2 :
SOP Persiapan Pasien/Kelg Utk Rujukan
Langkah2/Prosedur :
Praktisi Klinis (Dokter/Drg/Bidan/Petugas berwenang) :
1. Menyampaikan penjelasan kpd pasien/kelg, se-kurang2nya ttg :
- diagnosis,
- terapi dan/atau tindakan medis yg diperlukan,
- alasan dan tujuan dilakukan rujukan,
- risiko atau penyulit yg dpt timbul bila rujukan tidak dilakukan,
- risiko atau penyulit yg dpt timbul selama dlm perjalanan.
2. Menyampaikan penjelasan kpd pasien/kelg ttg persyaratan administratif
rujukan (Kartu Identitas, Kartu Anggota BPJS/Asuransi Lain, dll).
3. Menyampaikan penjelasan dan meminta persetujuan tertulis pasien/kelg
(Informed Consent).
4. Menyampaikan penjelasan kpd pasien/kelg ttg transportasi.
5. Melakukan identifikasi kebutuhan/pilihan pasien.
6. Mencatat seluruh kegiatan dalam Rekam Medis.
2.5.1. EP 3 :
SOP Menghindari Pengulangan Yang Tidak Perlu
Langkah2/Prosedur :
1. Dokter/Dokter Gigi berkewajiban menulis lengkap dalam Rekam
Medis : semua pemeriksaan penunjang diagnostik, pengobatan
dan tindakan yang diberikan pada pasien.
2. Perawat dan petugas kesehatan lain berkewajiban mengingatkan
pada dokter/dokter gigi, jika terjadi pengulangan yg tidak perlu.
2.6.6. EP 1 :
SOP Menjamin Kesinambungan Pelayanan Klinis
Langkah2/Prosedur :
Dr/Drg/Bidan, melakukan :
1. Menjelaskan kpd pasien/kelg tentang alur/urutan pelayanan klinis,
yg tdd :
1. Pendaftaran.
2. Tunggu.
3. Pemeriksaan :
- Anamnesa (alloanamnesa/heteroanamnesa).
- Pemeriksaan Fisik : insp-palp-perk-ausk.
- Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (bila perlu)
4. Terapi/Pengobatan (bila perlu).
5. Tindakan (bila perlu).
6. Rujukan (bila perlu).
7. Selesai/Pulang.
2. Merencanakan dan melaksanakan pelayanan klinis secara lengkap
dan berkesinambungan sesuai alur/urutan.
3. Mencatat seluruh kegiatan pelayanan klinis dalam Rekam Medis.
2.6.6. EP 2 :
SOP Pelimpahan Wewenang Klinis
Langkah2/Prosedur
1. Petugas Sekretariat Klinik Pratama menyediakan formulir ‘Pernyataan Pelimpahan Wewenang’ rangkap 3 utk
ditandatangani/disetujui oleh para pihak dan Penanggungjawab Klinik Pratama.
Formulir ‘Pernyataan Pelimpahan Wewenang’ memuat :
- Identitas para pihak (nama, profesi, kompetensi, dll),
- Jenis-jenis kewenangan yg dilimpahkan,
- Masa berlaku,
- Persetujuan (tandatangan) para pihak,
- Persetujuan (tandatangan) Penanggungjawab Klinik Pratama.
2. Dokter/Dokter Gigi (sebagai Pihak Pemberi ) memberikan pelimpahan wewenang :
a. hanya dlm keadaan di mana terdapat kebutuhan pelayanan yg melebihi ketersediaan dokter atau dokter gigi
di fasilitas pelayanan tersebut
b. secara tertulis, dengan pengawasan, tidak bersifat terus-menerus.
d. secara MANDAT : dapat diberikan kepada Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya sesuai kemampuan.
e. secara DELEGATIF : hanya diberikan kepada Ners dan Ners Spesialis.
3. Pihak Penerima :
a. menjalankan kewenangan sesuai jenis dan masa berlaku.
b. melaporkan hasil/pelaksanaan kewenanga kpd pihak pemberi wewenang,
- secepatnya (bila terjadikedaruratan),
- se-lambat2nya segera setelah habis masa berlaku.
2.3.1. EP 3 :
Dasar : 1. UU 38/2014 Ttg Keperawatan, Ps 32
2. PerMenKes 2052/2011 Ttg Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
SOP Pelayanan Medis (Terapi/Tindakan)
Langkah2/Prosedur :
Dr/Drg,melakukan :
1. Menggunakan PPK dari organisasi profesi sebagai acuan.
2. Melibatkan pasien/keluarga.
3. Menyesuaikan dg Rencana Layanan Klinis dan dapat dilakukan
perubahan berdasarkan perkembangan kebutuhan pasien.
4. Menghindari pengulangan yg tidak perlu,
dg cara : diingatkan oleh petugas pendamping.
5. Menulis resep obat2an yg ada didalam ‘Formularium Obat Puskesmas’,
dgn jelas, lengkap, dan dapat dibaca.
6. Menyampaikan perintah lisan dg jelas dan dapat dipahami.
7. Memastikan kebenaran identitas pasien dan lokasi pembedahan.
(Untuk pasien yg akan dilakukan pembedahan).
8. Meminta persetujuan tertulis dari pasien/kelg (Informed Consent).
(Untuk tindakan kedokteran yg mengandung risiko) .
9. Mencatat seluruh kegiatan dalam Rekam Medis.
2.6.1. EP 1 :
SOP Penyampaian Hak Pasien/Keluarga
Untuk Menolak Atau Tidak Melanjutkan Pengobatan
Langkah2/Prosedur :
Dr/Drg,melakukan :
1. Menyediakan Form Surat Pernyataan Untuk Menolak Atau Tidak
Melanjutkan Pengobatan.
2. Menyampaikan informasi/penjelasan kpd pasien/keluarga, ttg ;
- hak pasien utk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan,
- konsekuensi dari keputusan pasien/keluarga,
- adanya alternatif pelayanan dan pengobatan.
3. (Jika pasien/keluarga menggunakan hak tsb)
Mempersilakan pasien/keluarga utk menandatangani Surat
Pernyataan Untuk Menolak Atau Tidak Melanjutkan Pengobatan.
4. Mencatat seluruh kegiatan dalam Rekam Medis.
2.6.7. EP 1 :
Perlu diketahui, bahwa berdasarkan :
a) PerMenKes No 269 Th 2008 Ttg Rekam Medis, (Pasal 1);
b) PerMenKes No 46 Th 2015 Ttg Akreditasi Pusk, Klinik Pratama, TPM Dr, TPM Drg (Lamp I, Bab 7)
Maka :
1) Isi Rekam Medis adalah “Catatan ttg segala sesuatu yg terjadi dan atau telah diberikan/dilakukan thd
pasien/kelg selama proses pelayanan klinis, tdd : Proses Pendaftaran Pasien - Pengkajian –
Keputusan Layanan Klinis - Rencana Layanan Klinis - Rencana Rujukan – Pelaksanaan Layanan –
Pemulangan dan Tindak Lanjut”
2) Rekam Medis bersifat rahasia, hanya dapat dibuka dalam hal :
- utk kepentingan kesehatan pasien,
- memenuhi permintaan aparatur penegak hukum,
dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan,
- permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri,
- permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan per-UU,
- utk keperluan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien,
Permintaan utk tsb diatas harus dilakukan secara tertulis kpd Pimpinan Sarana YanKes.
3) Penyimpanan berkas Rekam Medis :
. - RM Rawat Jalan : se-kurang2nya 2 tahun,
. - RM Rawat Inap : se-kurang2nya 5 tahun,
. - Ringkasan Pulang dan Informed Consent : se-kurang2nya 10 tahun.
REKAM MEDIS
CONTOH – CONTOH
DOKUMEN INTERNAL
BAB III
Manajemen Penunjang Layanan Klinis
( MPLK )
BAB III
Manajemen Penunjang Layanan Klinis
( MPLK )
1. PELAYANAN LABORATORIUM (jika ada)
2. PELAYANAN OBAT
3. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK (jika ada)
4. MANAJEMEN INFORMASI – REKAM MEDIS
5. MANAJEMEN KEAMANAN LINGKUNGAN
6. MANAJEMEN PERALATAN
7. MANAJEMEN SDM
KEBIJAKAN PELAYANAN LABORATORIUM :
1. Pelayanan laboratorium tersedia tepat waktu utk memenuhi kebutuhan
pengkajian pasien, serta mematuhi standar, hukum, dan peraturan yg berlaku.
2. Terdapat kebijakan dan prosedur spesifik utk setiap jenis pemeriks lab.
3. Hasil pemeriks lab selesai dan tersedia dlm waktu sesuai ketetapan.
4. Ada prosedur melaporkan hasil test diagnostik yg kritis.
5. Reagensia dan bahan lain yg diperlukan se-hari2, selalu tersedia dan
dievaluasi utk memastikan akurasi dan presisi hasil.
6. Ditetapkan nilai normal dan rentang nilai yg digunakan utk interpretasi
dan pelaporan hasil pemeriks lab.
7. Pengendalian mutu dilakukan, ditindak lanjuti, dan didokumentasikan untuk
setiap pemeriks laboratorium.
8. Program keselamatan (safety) direncanakan, dilaksanakan,
dan didokumentasikan.
9. Pemeriks lab diluar jam kerja (bila ada) dan pemeriks lab yg berisiko tinggi,
dipandu oleh prosedur yg jelas dan baku
SK Ka Klinik Ttg Kebijakan Pelayanan Laboratorium.
DIKTUM KESATU : Memuat kebijakan/arah secara garis besar ttg :
LAMPIRAN
SK KA KLINIK TTG PENETAPAN
JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM,
NILAI NORMAL DAN RENTANG NILAI,
NILAI AMBANG KRITIS,
WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL,
NOMOR : …………………………………………….
TANGGAL : …………………………………………..
NO JENIS PEMERIKSAAN
LABORATORIUM
NILAI NORMAL DAN
RENTANG NILAI
NILAI AMBANG
KRITIS
WAKTU PELAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN
KRITIS TIDAK KRITIS
KEBIJAKAN PELAYANAN OBAT :
1. Obat yg tersedia dikelola secara efisien utk memenuhi kebutuhan pasien.
2. Berbagai jenis obat yg sesuai kebutuhan, tersedia dlm jml memadai.
3. Peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat, dipandu oleh prosedur yg efektif.
4. Ada jaminan kebersihan dan keamanan dlm penyimpanan, penyiapan,
dan penyampaian obat kpd pasien, serta penatalaksanaan obat kedaluarsa/rusak.
5. Efek samping yg terjadi akibat pemberian obat2 yg diresepkan, atau riwayat alergi
thd obat2an tertentu, harus didokumentasikan dalam Rekam Medis pasien.
6. Kesalahan obat (medication errors) dilaporkan melalui proses dan dlm kerangka
waktu yg ditetapkan oleh Puskesmas.
7. Obat2an emergensi tersedia, dimonitor, dan aman bila disimpan diluar farmasi.
8. Pelayanan obat dilakukan oleh petugas yg memenuhi persyaratan, dan apabila
persyaratan petugas tidak dapat dipenuhi, petugas tersebut wajib mendapat
pelatihan khusus.
9. Pelayanan obat tersedia selama tujuh hari dalam seminggu dan 24 jam pada Klinik
yang memberikan pelayanan gawat darurat.
10. Rekonsiliasi obat (penggunaan obat2an pasien rawat inap, yg dibawa sendiri oleh
pasien/kelg pasien) dipandu oleh prosedur yg baku.
SK Ka Klinik Ttg Kebijakan Pelayanan Obat.
DIKTUM KESATU : Memuat kebijakan/arah secara garis besar ttg. :
1. Pelayanan radiodiagnostik disediakan sesuai kebutuhan pasien, dilaksanakan
oleh tenaga yg kompeten dan mematuhi persyaratan perundangan yg berlaku.
2. Pelayanan radiodiagnostik disediakan utk memenuhi kebutuhan pasien
dan memenuhi standar nasional, perundang-undangan dan peraturan yg berlaku.
3. Ada program pengamanan radiasi, dilaksanakan dan didokumentasi .
4. Staf yg kompeten dgn pengalaman memadai, melaksanakan pemeriksaan
radiodiagnostik menginterpretasi hasil, dan melaporka hasil pemeriks.
5. Hasil pemeriksaan radiologi tersedia tepat waktu sesuai ketentuan yg ditetapkan.
6. Semua peralatan yg digunakan utk pemeriksaan radiologi dan diagnostik imajing,
diperiksa, dirawat, dan dikalibrasi secara teratur, dan disertai catatan memadai
yg dipelihara dgn baik.
7. Film X-ray, media utk menyampaikan hasil pencitraan dan perbekalan
lain tersedia secara teratur.
8. Pelayanan radiologi dikelola, dipimpin, dan dilaksanakan oleh petugas kompeten.
9. Ada prosedur kontrol mutu, dilaksanakan dan didokumentasikan.
10. Penanganan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya dipandu oleh
prosedur yg jelas dan baku.
SK Ka Klinik Ttg Kebijakan Pelayanan Radiodiagnostik.
DIKTUM KESATU : Memuat kebijakan/arah secara garis besar ttg. :
KEBIJAKAN MANAJEMEN INFORMASI – REKAM MEDIS
1. Kebutuhan data dan informasi bagi petugas kesehatan, pengelola sarana,
dan pihak terkait diluar organisasi, dapat dipenuhi melalui proses yg baku.
2. Ada pembakuan kode klasifikasi diagnosis, kode prosedur, simbol, dan
istilah yg dipakai.
3. Petugas memiliki akses informasi sesuai kebutuhan dan tanggungjawab
pekerjaan.
4. Ada sistem yg memandu penyimpanan dan pemrosesan Rekam Medis
dengan kejelasan masa retensi.
5. Rekam Medis berisi informasi yg memadai dan dijaga kerahasiaannya,
tentang identifikasi pasien, dokumentasi prosedur kajian, masalah,
kemajuan pasien, dan hasil asuhan.
6. Keharusan setiap pasien memiliki satu Rekam Medis dan metoda identifikasi
yang baku.
SK Ka Pusk Ttg Kebijakan Manajemen Informasi –
Rekam Medis.
DIKTUM KESATU : Memuat kebijakan/arah secara garis besar ttg :
REKAM MEDIS
( PerMenKes 269/2008 )
 Adalah berkas yg berisi catatan dan dokumen ttg identitas pasien,
pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yg telah
diberikan kpd pasien.
 Isi RM utk pasien rawat jalan pd sarana pelayanan kesehatan,
sekurang-kurangnya memuat :
a. identitas pasien,
b. tanggal dan waktu,
c. hasil anamnesis mencakup sekurang-kurangnya
keluhan dan riwayat penyakit,
d. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik,
e. diagnosis,
f. rencana penatalaksanaan,
g. pengobatan dan/atau tindakan,
h. pelayanan lain yg telah diberikan kpd pasien,
i. utk pasien kasus gigi dilengkapi dg odontogram klinik, dan
j. persetujuan tindakan bila diperlukan
Berdasarkan :
a) PerMenKes No 269 Th 2008 Ttg Rekam Medis, (Pasal 1) ;
b) PerMenKes No 46 Th 2015 Ttg Akreditasi Pusk, Klinik Pratama, TPM Dr, TPM Drg (Lamp I, Bab 7)
Maka :
1) Isi Rekam Medis adalah “Catatan ttg segala sesuatu yg terjadi dan atau telah diberikan/dilakukan thd
pasien/kelg selama proses pelayanan klinis, tdd : Proses Pendaftaran Pasien - Pengkajian –
Keputusan Layanan Klinis - Rencana Layanan Klinis - Rencana Rujukan – Pelaksanaan Layanan –
Pemulangan dan Tindak Lanjut”
2) Rekam Medis bersifat rahasia, hanya dapat dibuka dalam hal :
- utk kepentingan kesehatan pasien,
- memenuhi permintaan aparatur penegak hukum,
dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan,
- permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri,
- permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan per-UU,
- utk keperluan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien,
Permintaan utk tsb diatas harus dilakukan secara tertulis kpd Pimpinan Sarana YanKes.
3) Penyimpanan berkas Rekam Medis :
- RM Rawat Jalan : se-kurang2nya 2 tahun,
- RM Rawat Inap : se-kurang2nya 5 tahun,
- Ringkasan Pulang dan Informed Consent : se-kurang2nya 10 tahun.
REKAM MEDIS
ISI REKAM MEDIS
= Berdasarkan ;
- Permenkes 269/2008 Ttg Rekam Medis, dan
- Permenkes 46/2015 Ttg Akreditasi FKTP :
Isi Rekam Medis adalah :
“Catatan ttg segala sesuatu yg terjadi dan atau dilakukan/diberikan
kpd pasien/keluarga, selama proses asuhan klinis, yg tdd tahapan :
1. Proses Pendaftaran Pasien,
2. Pengkajian, …………………………….. : S – O
3. Keputusan Layanan Klinis ………… : A
4. Rencana Layanan Klinis ….………… : P
5. Rencana Rujukan ( jika pasien harus dirujuk ),
6. Pelaksanaan Layanan …………………. : E
7. Pemulangan dan Tindak Lanjut ( jika pasien di Rawat Inap )”.
IDENTITAS LENGKAP PASIEN NOMOR REKAM MEDIS
TGL PENGKAJIAN KEPUTUSAN
LAYANAN KLINIS
( DIAGNOSIS )
RENCANA
LAYANAN KLINIS
PELAKSANAAN
LAYANAN
ANAMNESIS
LENGKAP
PEMERIKSAAN
FISIK
LENGKAP
PEMERIKSAAN
PENUNJANG
( JIKA PERLU )
Subjective Objective Assessment Planning Execution
CONTOH FORM REKAM MEDIS
REKAM MEDIS
Berdasarkan :
a) PerMenKes No 269 Th 2008 Ttg Rekam Medis, (Pasal 1);
b) PerMenKes No 46 Th 2015 Ttg Akreditasi Pusk, Klinik Pratama, TPM Dr, TPM Drg (Lamp I, Bab 7)
Maka :
1) Isi Rekam Medis adalah “Catatan ttg segala sesuatu yg terjadi dan atau telah diberikan/dilakukan thd
pasien/kelg selama proses pelayanan klinis, tdd : Proses Pendaftaran Pasien - Pengkajian –
Keputusan Layanan Klinis - Rencana Layanan Klinis - Rencana Rujukan – Pelaksanaan Layanan –
Pemulangan dan Tindak Lanjut”
2) Rekam Medis bersifat rahasia, hanya dapat dibuka dalam hal :
- utk kepentingan kesehatan pasien,
- memenuhi permintaan aparatur penegak hukum,
dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan,
- permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri,
- permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan per-UU,
- utk keperluan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien,
Permintaan utk tsb diatas harus dilakukan secara tertulis kpd Pimpinan Sarana YanKes.
3) Penyimpanan berkas Rekam Medis :
. - RM Rawat Jalan : se-kurang2nya 2 tahun,
. - RM Rawat Inap : se-kurang2nya 5 tahun,
. - Ringkasan Pulang dan Informed Consent : se-kurang2nya 10 tahun.
KEBIJAKAN MANAJEMEN KEAMANAN LINGKUNGAN :
1. Lingkungan pelayanan mematuhi persyaratan hukum, regulasi, dan
perizinan yg berlaku.
2. Lingkungan fisik Puskesmas, instalasi listrik, air, gas, dan sistem lain yg
dipersyaratkan, diperiksa scr rutin, dipelihara, dan diperbaiki bila perlu.
3. Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan
berbahaya, serta pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya
dilakukan berdasarkan perencanaan yg memadai.
4. Perencanaan dan pelaksanaan program yg efektif utk menjamin
keamanan lingkungan fisik, dilelola oleh petugas yg kompeten.
SK Ka Pusk Ttg Kebijakan Manajemen Keamanan
Lingkungan.
DIKTUM KESATU : Memuat kebijakan/arah secara garis besar ttg :
KEBIJAKAN MANAJEMEN PERALATAN :
1. Peralatan dikelola dgn tepat.
2. Peralatan ditempatkan di lingkungan pelayanan dgn tepat.
3. Peralatan dipelihara dan dikalibrasi secara rutin.
SK Ka Klinik Ttg Kebijakan Manajemen Peralatan
DIKTUM KESATU : Memuat kebijakan/arah secara garis besar ttg
KEBIJAKAN MANAJEMEN SDM :
1. Terdapat proses rekrutmen, retensi, pengembangan dan pendidikan
berkelanjutan tenaga klinis, yg baku.
2. Penilaian dan evaluasi kompetensi tenaga klinis, dilakukan melalui
proses kredensial tenaga yg efektif.
3. Adanya proses yg menjamin kesesuaian antara pengetahuan dan
ketrampilan tenaga dgn kebutuhan pasien.
4. Setiap tenaga mendapat kesempatan mengembangkan ilmu dan
ketrampilan yg diperlukan utk meningkatkan mutu pelayanan.
5. Wewenang tenaga diuraikan dgn jelas dan dilaksanakan secara
profesional dan legal dlm pelaksanaan asuhan.
6. Wewenang klinis diberikan kpd tenaga kesehatan yang memenuhi
persyaratan.
Jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan, maka
diberikan wewenang khusus setelah dilakukan proses penilaian thd
pengetahuan dan keterampilan yang bersangkutan
SK Ka Klinik Ttg Kebijakan Manajemen SDM.
DIKTUM KESATU : Memuat kebijakan/arah secara garis besar ttg :
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to Doc AKREDITASI KLINIK PRATAMA PAPAY.pptx

KLINIK 360º.pptx
KLINIK 360º.pptxKLINIK 360º.pptx
KLINIK 360º.pptx
AndreKristanto4
 
0. KONSEP MUTU DAN AKREDITASI KLINIK.ppt
0. KONSEP MUTU DAN AKREDITASI KLINIK.ppt0. KONSEP MUTU DAN AKREDITASI KLINIK.ppt
0. KONSEP MUTU DAN AKREDITASI KLINIK.ppt
PolresSidoarjoUrkes
 
INSTRUMEN AKREDITASI RUMAH SAKIT - Standar Akreditasi 2012 - KARS Des' 2012.pdf
INSTRUMEN AKREDITASI RUMAH SAKIT - Standar Akreditasi 2012 - KARS Des' 2012.pdfINSTRUMEN AKREDITASI RUMAH SAKIT - Standar Akreditasi 2012 - KARS Des' 2012.pdf
INSTRUMEN AKREDITASI RUMAH SAKIT - Standar Akreditasi 2012 - KARS Des' 2012.pdf
Ahmad Fauzi
 
kebijakan penyelenggaraan akreditasi RSu
kebijakan penyelenggaraan akreditasi RSukebijakan penyelenggaraan akreditasi RSu
kebijakan penyelenggaraan akreditasi RSu
ssuser4b5b18
 
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
ityarsipanti
 
1 kebijakan akreditasi_versi2012-mfk_nina_sekartina
1 kebijakan akreditasi_versi2012-mfk_nina_sekartina1 kebijakan akreditasi_versi2012-mfk_nina_sekartina
1 kebijakan akreditasi_versi2012-mfk_nina_sekartina
Tuti Arly
 
kps
kpskps
AKREDITASI_FASILITAS_KESEHATAN_TINGKAT_P.ppt
AKREDITASI_FASILITAS_KESEHATAN_TINGKAT_P.pptAKREDITASI_FASILITAS_KESEHATAN_TINGKAT_P.ppt
AKREDITASI_FASILITAS_KESEHATAN_TINGKAT_P.ppt
Sarida7
 
1 kebijakan akreditasi_versi2012-mfk_nina_sekartina
1 kebijakan akreditasi_versi2012-mfk_nina_sekartina1 kebijakan akreditasi_versi2012-mfk_nina_sekartina
1 kebijakan akreditasi_versi2012-mfk_nina_sekartinaFamiliantoro Maun
 
SAK B1.pdf
SAK  B1.pdfSAK  B1.pdf
SAK B1.pdf
meriambor
 
Standar Klinik PKP astuti.terbaru akrepptx
Standar Klinik PKP astuti.terbaru akrepptxStandar Klinik PKP astuti.terbaru akrepptx
Standar Klinik PKP astuti.terbaru akrepptx
DNAAysa
 
Materi 5. Penjaminan Mutu Labkesmas.pptx
Materi 5. Penjaminan Mutu Labkesmas.pptxMateri 5. Penjaminan Mutu Labkesmas.pptx
Materi 5. Penjaminan Mutu Labkesmas.pptx
syam586213
 
1. Kebijakan Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi RS.pptx
1. Kebijakan Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi RS.pptx1. Kebijakan Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi RS.pptx
1. Kebijakan Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi RS.pptx
DiahAnjarini2
 
Instrumen akreditasi rs_-_final_des_2012-libre
Instrumen akreditasi rs_-_final_des_2012-libreInstrumen akreditasi rs_-_final_des_2012-libre
Instrumen akreditasi rs_-_final_des_2012-libre
Housten de Costa
 
Instrumen akreditasi rs_-_final_des_2012
Instrumen akreditasi rs_-_final_des_2012Instrumen akreditasi rs_-_final_des_2012
Instrumen akreditasi rs_-_final_des_2012
Agus Suwarni
 
Kebijakan Mutu di Laboratorium-dr Kalsum Komaryani, MPPM-Direktur Mutu dan Ak...
Kebijakan Mutu di Laboratorium-dr Kalsum Komaryani, MPPM-Direktur Mutu dan Ak...Kebijakan Mutu di Laboratorium-dr Kalsum Komaryani, MPPM-Direktur Mutu dan Ak...
Kebijakan Mutu di Laboratorium-dr Kalsum Komaryani, MPPM-Direktur Mutu dan Ak...
miftahwaode
 
CLINICAL_PATHWAY.ppt
CLINICAL_PATHWAY.pptCLINICAL_PATHWAY.ppt
CLINICAL_PATHWAY.ppt
RizkiMaulidin3
 
8. PENYUSUNAN DOKUMEN akreditasi Mega Boutiq, oke.ppt
8. PENYUSUNAN DOKUMEN akreditasi Mega Boutiq, oke.ppt8. PENYUSUNAN DOKUMEN akreditasi Mega Boutiq, oke.ppt
8. PENYUSUNAN DOKUMEN akreditasi Mega Boutiq, oke.ppt
GekSintaManuaba
 
Sasaran Keselamatan Pasien SNARS SKP New.pptx
Sasaran Keselamatan Pasien SNARS SKP New.pptxSasaran Keselamatan Pasien SNARS SKP New.pptx
Sasaran Keselamatan Pasien SNARS SKP New.pptx
IrfanNersMaulana
 
PPT RTMDKLJSDFKKSKLLXKL;ASLLLSALXLASCFNK
PPT RTMDKLJSDFKKSKLLXKL;ASLLLSALXLASCFNKPPT RTMDKLJSDFKKSKLLXKL;ASLLLSALXLASCFNK
PPT RTMDKLJSDFKKSKLLXKL;ASLLLSALXLASCFNK
UserTank2
 

Similar to Doc AKREDITASI KLINIK PRATAMA PAPAY.pptx (20)

KLINIK 360º.pptx
KLINIK 360º.pptxKLINIK 360º.pptx
KLINIK 360º.pptx
 
0. KONSEP MUTU DAN AKREDITASI KLINIK.ppt
0. KONSEP MUTU DAN AKREDITASI KLINIK.ppt0. KONSEP MUTU DAN AKREDITASI KLINIK.ppt
0. KONSEP MUTU DAN AKREDITASI KLINIK.ppt
 
INSTRUMEN AKREDITASI RUMAH SAKIT - Standar Akreditasi 2012 - KARS Des' 2012.pdf
INSTRUMEN AKREDITASI RUMAH SAKIT - Standar Akreditasi 2012 - KARS Des' 2012.pdfINSTRUMEN AKREDITASI RUMAH SAKIT - Standar Akreditasi 2012 - KARS Des' 2012.pdf
INSTRUMEN AKREDITASI RUMAH SAKIT - Standar Akreditasi 2012 - KARS Des' 2012.pdf
 
kebijakan penyelenggaraan akreditasi RSu
kebijakan penyelenggaraan akreditasi RSukebijakan penyelenggaraan akreditasi RSu
kebijakan penyelenggaraan akreditasi RSu
 
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
#1. RS SOSIALISASI 22042022 pptx.pptx
 
1 kebijakan akreditasi_versi2012-mfk_nina_sekartina
1 kebijakan akreditasi_versi2012-mfk_nina_sekartina1 kebijakan akreditasi_versi2012-mfk_nina_sekartina
1 kebijakan akreditasi_versi2012-mfk_nina_sekartina
 
kps
kpskps
kps
 
AKREDITASI_FASILITAS_KESEHATAN_TINGKAT_P.ppt
AKREDITASI_FASILITAS_KESEHATAN_TINGKAT_P.pptAKREDITASI_FASILITAS_KESEHATAN_TINGKAT_P.ppt
AKREDITASI_FASILITAS_KESEHATAN_TINGKAT_P.ppt
 
1 kebijakan akreditasi_versi2012-mfk_nina_sekartina
1 kebijakan akreditasi_versi2012-mfk_nina_sekartina1 kebijakan akreditasi_versi2012-mfk_nina_sekartina
1 kebijakan akreditasi_versi2012-mfk_nina_sekartina
 
SAK B1.pdf
SAK  B1.pdfSAK  B1.pdf
SAK B1.pdf
 
Standar Klinik PKP astuti.terbaru akrepptx
Standar Klinik PKP astuti.terbaru akrepptxStandar Klinik PKP astuti.terbaru akrepptx
Standar Klinik PKP astuti.terbaru akrepptx
 
Materi 5. Penjaminan Mutu Labkesmas.pptx
Materi 5. Penjaminan Mutu Labkesmas.pptxMateri 5. Penjaminan Mutu Labkesmas.pptx
Materi 5. Penjaminan Mutu Labkesmas.pptx
 
1. Kebijakan Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi RS.pptx
1. Kebijakan Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi RS.pptx1. Kebijakan Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi RS.pptx
1. Kebijakan Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi RS.pptx
 
Instrumen akreditasi rs_-_final_des_2012-libre
Instrumen akreditasi rs_-_final_des_2012-libreInstrumen akreditasi rs_-_final_des_2012-libre
Instrumen akreditasi rs_-_final_des_2012-libre
 
Instrumen akreditasi rs_-_final_des_2012
Instrumen akreditasi rs_-_final_des_2012Instrumen akreditasi rs_-_final_des_2012
Instrumen akreditasi rs_-_final_des_2012
 
Kebijakan Mutu di Laboratorium-dr Kalsum Komaryani, MPPM-Direktur Mutu dan Ak...
Kebijakan Mutu di Laboratorium-dr Kalsum Komaryani, MPPM-Direktur Mutu dan Ak...Kebijakan Mutu di Laboratorium-dr Kalsum Komaryani, MPPM-Direktur Mutu dan Ak...
Kebijakan Mutu di Laboratorium-dr Kalsum Komaryani, MPPM-Direktur Mutu dan Ak...
 
CLINICAL_PATHWAY.ppt
CLINICAL_PATHWAY.pptCLINICAL_PATHWAY.ppt
CLINICAL_PATHWAY.ppt
 
8. PENYUSUNAN DOKUMEN akreditasi Mega Boutiq, oke.ppt
8. PENYUSUNAN DOKUMEN akreditasi Mega Boutiq, oke.ppt8. PENYUSUNAN DOKUMEN akreditasi Mega Boutiq, oke.ppt
8. PENYUSUNAN DOKUMEN akreditasi Mega Boutiq, oke.ppt
 
Sasaran Keselamatan Pasien SNARS SKP New.pptx
Sasaran Keselamatan Pasien SNARS SKP New.pptxSasaran Keselamatan Pasien SNARS SKP New.pptx
Sasaran Keselamatan Pasien SNARS SKP New.pptx
 
PPT RTMDKLJSDFKKSKLLXKL;ASLLLSALXLASCFNK
PPT RTMDKLJSDFKKSKLLXKL;ASLLLSALXLASCFNKPPT RTMDKLJSDFKKSKLLXKL;ASLLLSALXLASCFNK
PPT RTMDKLJSDFKKSKLLXKL;ASLLLSALXLASCFNK
 

Recently uploaded

konsep pada anak dengan penyakit kronis atau terminal
konsep pada anak dengan penyakit kronis atau terminalkonsep pada anak dengan penyakit kronis atau terminal
konsep pada anak dengan penyakit kronis atau terminal
LinurEsha1
 
PPT PERCEPATAN KELAS RAWAT INAP STANDAR KRIS BPJS TERBARU.pptx
PPT PERCEPATAN KELAS RAWAT INAP STANDAR KRIS BPJS TERBARU.pptxPPT PERCEPATAN KELAS RAWAT INAP STANDAR KRIS BPJS TERBARU.pptx
PPT PERCEPATAN KELAS RAWAT INAP STANDAR KRIS BPJS TERBARU.pptx
farid50526
 
Sajak Kijang yang lelah 3R1.pdfsfgvegegergergerger
Sajak Kijang yang lelah 3R1.pdfsfgvegegergergergerSajak Kijang yang lelah 3R1.pdfsfgvegegergergerger
Sajak Kijang yang lelah 3R1.pdfsfgvegegergergerger
0787plll
 
Laporan Kasus Hernia Inguinalis Lateralis
Laporan Kasus Hernia Inguinalis LateralisLaporan Kasus Hernia Inguinalis Lateralis
Laporan Kasus Hernia Inguinalis Lateralis
nuradzhani
 
penanganan korban pingsan pada PMR wira1
penanganan korban pingsan pada PMR wira1penanganan korban pingsan pada PMR wira1
penanganan korban pingsan pada PMR wira1
akbarkibas
 
Jual Blue Wizard Asli DI Makassar 081398577786 - Obat Perangsang Wanita.pdf
Jual Blue Wizard Asli  DI Makassar 081398577786 - Obat Perangsang Wanita.pdfJual Blue Wizard Asli  DI Makassar 081398577786 - Obat Perangsang Wanita.pdf
Jual Blue Wizard Asli DI Makassar 081398577786 - Obat Perangsang Wanita.pdf
syifafarma
 
Pengkajian Keperawatan Gerontik pada lansia
Pengkajian Keperawatan Gerontik pada lansiaPengkajian Keperawatan Gerontik pada lansia
Pengkajian Keperawatan Gerontik pada lansia
erni239369
 
Jual Permen Hickel Asli Bali 081398577786 - Obat Kuat Hickel Candy.pdf
Jual Permen Hickel Asli Bali 081398577786 - Obat Kuat Hickel Candy.pdfJual Permen Hickel Asli Bali 081398577786 - Obat Kuat Hickel Candy.pdf
Jual Permen Hickel Asli Bali 081398577786 - Obat Kuat Hickel Candy.pdf
syifafarma
 
Terapi cairan pada anak ppt mahasiswa kedokteran
Terapi cairan pada anak ppt mahasiswa kedokteranTerapi cairan pada anak ppt mahasiswa kedokteran
Terapi cairan pada anak ppt mahasiswa kedokteran
NugiraDinantia
 
Keperawatan dewasa gangguan sistem imunologi Lupus
Keperawatan dewasa gangguan sistem imunologi LupusKeperawatan dewasa gangguan sistem imunologi Lupus
Keperawatan dewasa gangguan sistem imunologi Lupus
qj7gqwdhzm
 
Penyiapan Kader dalam Ger Intervensi Pencegahan Stunting_11 Juni24.pptx
Penyiapan Kader dalam Ger Intervensi Pencegahan Stunting_11 Juni24.pptxPenyiapan Kader dalam Ger Intervensi Pencegahan Stunting_11 Juni24.pptx
Penyiapan Kader dalam Ger Intervensi Pencegahan Stunting_11 Juni24.pptx
MITA430840
 
Jual Permen Soloco Asli Samarinda 081398577786- Obat Kuat Soloco.pdf
Jual Permen Soloco Asli Samarinda 081398577786- Obat Kuat Soloco.pdfJual Permen Soloco Asli Samarinda 081398577786- Obat Kuat Soloco.pdf
Jual Permen Soloco Asli Samarinda 081398577786- Obat Kuat Soloco.pdf
syifafarma
 
Pengisian Catatan Farmasi Metode SOAP FARM - 210420.pdf
Pengisian Catatan Farmasi Metode SOAP  FARM - 210420.pdfPengisian Catatan Farmasi Metode SOAP  FARM - 210420.pdf
Pengisian Catatan Farmasi Metode SOAP FARM - 210420.pdf
AyuSoraya28
 
Buku kms bayi bayi kecil untuk prematur bayi
Buku kms bayi bayi kecil untuk prematur bayiBuku kms bayi bayi kecil untuk prematur bayi
Buku kms bayi bayi kecil untuk prematur bayi
ElfaRos1
 
Antraks.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Antraks.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnAntraks.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Antraks.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
hidnisa
 
PPT Lokmin Okt 2020 pkm mantap sekali .pptx
PPT Lokmin Okt 2020 pkm mantap sekali .pptxPPT Lokmin Okt 2020 pkm mantap sekali .pptx
PPT Lokmin Okt 2020 pkm mantap sekali .pptx
nugrohoadhi239
 
PEMERIKSAAN MALARIA -RAPID (RDT) Malaria.pptx
PEMERIKSAAN MALARIA -RAPID (RDT) Malaria.pptxPEMERIKSAAN MALARIA -RAPID (RDT) Malaria.pptx
PEMERIKSAAN MALARIA -RAPID (RDT) Malaria.pptx
UmbuArnold
 

Recently uploaded (17)

konsep pada anak dengan penyakit kronis atau terminal
konsep pada anak dengan penyakit kronis atau terminalkonsep pada anak dengan penyakit kronis atau terminal
konsep pada anak dengan penyakit kronis atau terminal
 
PPT PERCEPATAN KELAS RAWAT INAP STANDAR KRIS BPJS TERBARU.pptx
PPT PERCEPATAN KELAS RAWAT INAP STANDAR KRIS BPJS TERBARU.pptxPPT PERCEPATAN KELAS RAWAT INAP STANDAR KRIS BPJS TERBARU.pptx
PPT PERCEPATAN KELAS RAWAT INAP STANDAR KRIS BPJS TERBARU.pptx
 
Sajak Kijang yang lelah 3R1.pdfsfgvegegergergerger
Sajak Kijang yang lelah 3R1.pdfsfgvegegergergergerSajak Kijang yang lelah 3R1.pdfsfgvegegergergerger
Sajak Kijang yang lelah 3R1.pdfsfgvegegergergerger
 
Laporan Kasus Hernia Inguinalis Lateralis
Laporan Kasus Hernia Inguinalis LateralisLaporan Kasus Hernia Inguinalis Lateralis
Laporan Kasus Hernia Inguinalis Lateralis
 
penanganan korban pingsan pada PMR wira1
penanganan korban pingsan pada PMR wira1penanganan korban pingsan pada PMR wira1
penanganan korban pingsan pada PMR wira1
 
Jual Blue Wizard Asli DI Makassar 081398577786 - Obat Perangsang Wanita.pdf
Jual Blue Wizard Asli  DI Makassar 081398577786 - Obat Perangsang Wanita.pdfJual Blue Wizard Asli  DI Makassar 081398577786 - Obat Perangsang Wanita.pdf
Jual Blue Wizard Asli DI Makassar 081398577786 - Obat Perangsang Wanita.pdf
 
Pengkajian Keperawatan Gerontik pada lansia
Pengkajian Keperawatan Gerontik pada lansiaPengkajian Keperawatan Gerontik pada lansia
Pengkajian Keperawatan Gerontik pada lansia
 
Jual Permen Hickel Asli Bali 081398577786 - Obat Kuat Hickel Candy.pdf
Jual Permen Hickel Asli Bali 081398577786 - Obat Kuat Hickel Candy.pdfJual Permen Hickel Asli Bali 081398577786 - Obat Kuat Hickel Candy.pdf
Jual Permen Hickel Asli Bali 081398577786 - Obat Kuat Hickel Candy.pdf
 
Terapi cairan pada anak ppt mahasiswa kedokteran
Terapi cairan pada anak ppt mahasiswa kedokteranTerapi cairan pada anak ppt mahasiswa kedokteran
Terapi cairan pada anak ppt mahasiswa kedokteran
 
Keperawatan dewasa gangguan sistem imunologi Lupus
Keperawatan dewasa gangguan sistem imunologi LupusKeperawatan dewasa gangguan sistem imunologi Lupus
Keperawatan dewasa gangguan sistem imunologi Lupus
 
Penyiapan Kader dalam Ger Intervensi Pencegahan Stunting_11 Juni24.pptx
Penyiapan Kader dalam Ger Intervensi Pencegahan Stunting_11 Juni24.pptxPenyiapan Kader dalam Ger Intervensi Pencegahan Stunting_11 Juni24.pptx
Penyiapan Kader dalam Ger Intervensi Pencegahan Stunting_11 Juni24.pptx
 
Jual Permen Soloco Asli Samarinda 081398577786- Obat Kuat Soloco.pdf
Jual Permen Soloco Asli Samarinda 081398577786- Obat Kuat Soloco.pdfJual Permen Soloco Asli Samarinda 081398577786- Obat Kuat Soloco.pdf
Jual Permen Soloco Asli Samarinda 081398577786- Obat Kuat Soloco.pdf
 
Pengisian Catatan Farmasi Metode SOAP FARM - 210420.pdf
Pengisian Catatan Farmasi Metode SOAP  FARM - 210420.pdfPengisian Catatan Farmasi Metode SOAP  FARM - 210420.pdf
Pengisian Catatan Farmasi Metode SOAP FARM - 210420.pdf
 
Buku kms bayi bayi kecil untuk prematur bayi
Buku kms bayi bayi kecil untuk prematur bayiBuku kms bayi bayi kecil untuk prematur bayi
Buku kms bayi bayi kecil untuk prematur bayi
 
Antraks.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Antraks.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnAntraks.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Antraks.pptxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 
PPT Lokmin Okt 2020 pkm mantap sekali .pptx
PPT Lokmin Okt 2020 pkm mantap sekali .pptxPPT Lokmin Okt 2020 pkm mantap sekali .pptx
PPT Lokmin Okt 2020 pkm mantap sekali .pptx
 
PEMERIKSAAN MALARIA -RAPID (RDT) Malaria.pptx
PEMERIKSAAN MALARIA -RAPID (RDT) Malaria.pptxPEMERIKSAAN MALARIA -RAPID (RDT) Malaria.pptx
PEMERIKSAAN MALARIA -RAPID (RDT) Malaria.pptx
 

Doc AKREDITASI KLINIK PRATAMA PAPAY.pptx

  • 1. AKREDITASI KLINIK PRATAMA Dr. Suparman Supriadi, MKes. Surveior UKP
  • 2. STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER Peningkatan Akses Peningkatan Mutu melalui Akreditasi Regionalisasi Rujukan 1 2 3
  • 3.  PerMenKes 46/2015 Ttg Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, TPM Dokter, TPM Dokter Gigi 1. PUSKESMAS 2. KLINIK PRATAMA 3. TPM DOKTER 4. TPM DOKTER GIGI  PerMenKes 71/2013 Ttg Pelayanan Kesehatan pd JKN : 1. PUSKESMAS atau yang setara ; 2. PRAKTIK DOKTER ; 3. PRAKTIK DOKTER GIGI ; 4. KLINIK PRATAMA atau yang setara ; 5. RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA atau yang setara. FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA ( FKTP )
  • 4. 6 TOPIK BAHASAN 1. KLINIK PRATAMA 2. AKREDITASI KLINIK PRATAMA 3. STANDAR/INSTRUMEN AKREDITASI KLINIK PRATAMA 4. UPAYA KESEHATAN DI KLINIK PRATAMA 5. PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI FKTP 6. CONTOH2 DOKUMEN INTERNAL UKP
  • 5. 1 KLINIK PRATAMA ( PerMenKes 9/2014 Ttg Klinik )
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 10. 2 AKREDITASI KLINIK PRATAMA ( PerMenKes 46/2015 Ttg Akreditasi Pusk, KP, TPM Dr, TPM Drg ) Dr. Suparman Supriadi, MKes. Surveior UKP
  • 11. KONSEP DASAR AKREDITASI Client Centered Care Access Quality and Safety 1 2 3
  • 12. ( PerMenKes 46/2015 Ttg Akreditasi FKTP ) adalah PENGAKUAN YANG DIBERIKAN OLEH LEMBAGA INDEPENDEN PENYELENGGARA AKREDITASI YANG DITETAPKAN OLEH MENKES, SETELAH MEMENUHI STANDAR AKREDITASI AKREDITASI FKTP ( KepMenKes 432/2016 Ttg Komisi Akreditasi FKTP ) adalah PENGAKUAN OLEH LEMBAGA INDEPENDEN PENYELENGGARA AKREDITASI, TERHADAP HASIL PENILAIAN PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN, UNTUK PENINGKATAN MUTU PELAYANAN SECARA BERKESINAMBUNGAN
  • 14. AKREDITASI FKTP KEWAJIBAN  PerPres 12/2013 Ttg JKN, Pasal 36 : (1) Penyelenggara yankes meliputi semua faskes yg kerjasama dgn BPJS Kes (2) Faskes milik Pem yg memenuhi persyaratan, wajib kerjasama dgn BPJS Kes (3) Faskes milik Swasta yg memenuhi persyaratan, dapat kerjasama dgn BPJS Kes (4) Kerjasama sbgmn (2) dan (3) dilaksanakan dgn membuat perjanjian tertulis (5) Persyaratan sbgmn (2) dan (3) diatur dgn Peratutan Menteri.  PerMenKes 99/2015 Ttg Perub Atas PerMenKes 71 Th 2013 Ttg YanKes Pd JKN : Masa transisi persyaratan Akreditasi FKTP adalah 7 tahun ….. sehingga : 1 Januari 2021 : FKTP wajib terakreditasi
  • 15. Akreditasi adalah proses untuk :  Memperbaiki tatakelola manajemen dan klinis.  Menciptakan budaya mutu dan keselamatan, yang berfokus pada perbaikan terus menerus (continuous quality improvement).  Mendapatkan kepercayaan dan pengakuan publik.  Negosiasi untuk pembayaran sistem kapitasi yang berbasis kinerja dan kualitas layanan. AKREDITASI FKTP KEBUTUHAN
  • 16. TUJUAN AKREDITASI FKTP 1. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien 2. Meningkatkan perlindungan, bagi : - SDM Kesehatan, - FKTP, sebagai institusi - Masyarakat dan lingkungannya, 3. Meningkatkan kinerja, dalam pelayanan kesehatan,
  • 17. bermanfaat bagi MANFAAT AKREDITASI FKTP  Perorangan : Staf FKTP,  Institusi : FKTP, DinKes Kab/Kota/Prov BPJS Kesehatan.  Masyarakat
  • 18. bagi FKTP MANFAAT AKREDITASI FKTP  Memberikan keunggulan kompetitif antar FKTP,  Menjamin yankes primer yg berkualitas,  Meningkatkan pendidikan bagi staf,  Meningkatkan keamanan dlm bekerja,  Meningkatkan pengelolaan risiko,  Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf,  Menghindari variasi dlm : - pelayanan, - tertib dokumentasi, dan - konsistensi dlm
  • 19. bagi DINAS KESEHATAN KAB/KOTA/PROV MANFAAT AKREDITASI FKTP Sebagai wahana pembinaan peningkatan mutu kinerja, melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap :  Sistem Manajemen Mutu.  Sistem Manajemen Penyelenggaraan UKM.  Sistem Manajemen Penyelenggaraan UKP,  Penerapan Manajemen Risiko,
  • 20. bagi BPJS KESEHATAN MANFAAT AKREDITASI FKTP Sebagai salah satu syarat untuk melakukan recredensialing FKTP yang akan bekerjasama,
  • 21. bagi MASYARAKAT MANFAAT AKREDITASI FKTP  Memperkuat kepercayaan masyarakat pada FKTP,  Adanya jaminan kualitas pelayanan yg akan diterima,
  • 22. PELAKSANAAN AKREDITASI FKTP  Dilakukan setiap : 3 th (Pusk dan KP) 5 th (TPM Dr dan TPM Drg)  Menggunakan Standar/Instrumen Akreditasi yang tercantum dalam PerMenKes 46/2015 Ttg Akreditasi FKTP Lampiran I ( utk Puskesmas ) Lampiran II ( utk Klinik Pratama ) Lampiran III ( utk TPM Dr. dan TPM Drg. )
  • 23. Tim Surveior dari Komisi Akreditasi FKTP, melaksanakan : A. Telaah Dokumen B. Telusur, Observasi, dan Visitasi Lapangan C. Wawancara, dgn :  Pimpinan FKTP,  Penanggung Jawab Pelayanan,  Pelaksana Pelayanan,  Pasien, untuk menemukan DATA, INFORMASI, dan FAKTA PELAKSANAAN TEKNIS SURVEI AKREDITASI FKTP
  • 24. Tim Surveior dari Komisi Akreditasi FKTP, melaksanakan : A. Telaah Dokumen B. Telusur Sistem, Observasi, dan Visitasi Lapangan C. Wawancara, dgn : D. Simulasi  Pemilik/Pengelola KP,  Penanggung Jawab Teknis KP,  Penanggung Jawab Pelayanan,  Pelaksana Pelayanan,  Pasien. untuk menemukan DATA, INFORMASI, dan FAKTA PELAKSANAAN TEKNIS SURVEY AKREDITASI KLINIK PRATAMA
  • 25. Surveior biasa juga menggunakan METODA R – D – O – W – S R D O W S Dokumen Regulasi : SK, SOP, Pedoman/Panduan Pelayanan Klinik, dll Dokumen Bukti Pelaksanaan : Notulensi, Rekam Medis, Surat2, dll. Observasi : Pelaksanaan Yan, SarPras, Lingk, dll. Wawancara : Pimp & Petugas FKTP, Pasien, Simulasi untuk menemukan DATA, INFORMASI, dan FAKTA
  • 26. LANGKAH STANDAR PERSIAPAN KLINIK PRATAMA UNTUK AKREDITASI 1. Permohonan Pendampingan ke DinKas Kab/Kota. 2. Lokakarya Pengenalan Akreditasi : 1 hari. 3. a. Pemahaman Standar/Instrumen Akreditasi Klinik Pratama : 2 hari, ( PerMenKes 46/2015 Ttg Akreditasi FKTP, Lampiran II ), b. Peninjauan Tata Graha : 1 hari, 4. Self Assessment Pertama ( dilakukan sendiri oleh Klinik Pratama ). 5. a. Penyusunan Dokumen, b. Review Dokumen, c. Lokakarya Keselamatan Pasien Dan Manajemen Risiko : 2 hari, d. Lokakarya Audit Internal Dan Rapat Tinjauan Manajemen : 2 hari, e. Penerapan/Implementasi Dokumen : perkiraan 3 bulan, 3 kali pertemuan. 6. Self Assessment Kedua. 7. Permohonan Survei Akreditasi ke DinKes Kab/Kota.
  • 27. TAHAP PENGUSULAN SURVEI DAN PENETAPAN KEPUTUSAN AKREDITASI FKTP KOMISI AKREDITASI FKTP FKTP PUSKESMAS KLINIK PRATAMA TPM Dokter TPM Dokter Gigi DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DINAS KESEHATAN PROVINSI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SK Akred Cek Kesiapan Pengusulan Survei Tim Surveior SK Akred Laporan
  • 28. JEDA
  • 29. 3 STANDAR/INSTRUMEN AKREDITASI KLINIK PRATAMA BIDANG UKP PerMenKes 46/2015 Ttg Akreditasi Puskesmas, KP, TPM Dr, TPM Drg. LAMPIRAN II, BAB II dan BAB III
  • 31. KRITERIA MAKSUD DAN TUJUAN ELEMEN PENILAIAN STANDAR BAB STRUKTUR STANDAR/INSTRUMEN AKREDITASI KLINIK PRATAMA Kebijakan/arah secara garis besar Uraian/rincian Standar Maksud dan Tujuan Standar dan Kriteria Kelompok Kerja/Pelayanan Teknis Operasional
  • 32. BAB UPAYA KESEHATAN YANG DINILAI JUMLAH STANDAR JUMLAH KRITERIA JUMLAH EP I Kepemimpinan dan Manajemen Fas Kes (KMFK) 6 29 122 II Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) 10 34 151 III Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) 7 35 173 IV Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 4 12 57 Total 27 110 503 Bidang ADMEN ( BAB I dan IV ) : 179 EP ( 35,5 % ) Bidang UKP ( BAB II dan III ) : 324 EP ( 64,5 % ) STRUKTUR STANDAR AKREDITASI KLINIK PRATAMA
  • 33. SKORING SURVEI AKREDITASI KLINIK PRATAMA  Skoring setiap Elemen Penilaian ( EP ) ; - lengkap/sesuai ≥ 80 % : nilai 10 - lengkap/sesuai 20 – 79 % : nilai 5 - lengkap/sesuai < 20 % : nilai 0  Skoring setiap BAB ; = Jumlah Perolehan Nilai EP Jumlah Maksimum Nilai EP X 100 %
  • 34. PENETAPAN KEPUTUSAN AKREDITASI KLINIK PRATAMA Dilakukan oleh Komisi Akreditasi FKTP berdasarkan Laporan Hasil Survei Akreditasi dari Tim Surveior Akreditasi FKTP
  • 35. KEPUTUSAN AKREDITASI PENCAPAIAN NILAI TOTAL ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN UKP BAB I BAB II BAB III BAB IV BELUM MENCAPAI AKREDITASI DASAR < 75 % < 60 % < 20 % < 20 % TERAKREDITASI DASAR ≥ 75 % ≥ 60 % ≥ 20 % ≥ 20 % TERAKREDITASI MADYA ≥ 75 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 40 % TERAKREDITASI UTAMA ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 60 % TERAKREDITASI PARIPURNA ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % PENETAPAN KEPUTUSAN AKREDITASI KLINIK PRATAMA
  • 36. JEDA
  • 37. 4 UPAYA KESEHATAN DI KLINIK PRATAMA BIDANG UKP PerMenKes 46/2015 Ttg Akreditasi Puskesmas, KP, TPM Dr, TPM Drg. LAMPIRAN II, BAB II dan BAB III
  • 38. menyelenggarakan : BAB II : Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) BAB III : Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) UKP di KLINIK PRATAMA Upaya Kesehatan Perseorangan
  • 40. Kegiatan utama LKBP Menyelenggarakan PELAYANAN KLINIS PARIPURNA kpd setiap pasien. Menyediakan DOKUMEN INTERNAL ( Kebijakan, Prosedur, dll ), utk menyelenggarakan Pelayanan Klinis Paripurna. Menyediakan DOKUMEN EKSTERNAL, sbg acuan/referensi utk penyusunan Dokumen2 Internal. 1 2 3
  • 41. PELAYANAN KLINIS PARIPURNA adalah : 1. Memenuhi unsur S – O – A – P – E 2. Berkesinambungan, terdiri dari tahapan2 : 1. PROSES PENDAFTARAN PASIEN. 2. PENGKAJIAN. : S – O 3. KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS. : A 4. RENCANA LAYANAN KLINIS. : P 5. RENCANA RUJUKAN. ( jika pasien dirujuk ) 6. PELAKSANAAN LAYANAN. : E 7. PEMULANGAN DAN TINDAK LANJUT. ( jika pasien dirawat inap ). 3. Mencatat segala sesuatu yg dilakukan/diberikan kpd pasien/keluarga dalam Rekam Medis. 1
  • 42. 1. PROSES PENDAFTARAN PASIEN ( 2.1. ) = Kegiatan/langkah pokok : 1. Mencatat Identitas Lengkap Pasien ; - identitas yg bersifat relatif permanen (misal : Bin/Binti, Tgl Lahir), - alamat lengkap, - data lengkap utk berbagai kajian (sos-ek, gizi, dll) 2. Menyampaikan informasi ttg Klinik ; - ada 10 Materi Info Wajib disampaikan di Tempat Pendaftaran. - disampaikan secara langsung dan atau tidak langsung (dgn media). 3. Identifikasi Hambatan Pelayanan ; - hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dll. - dilakukan analisis dan tindak lanjut thd hambatan yg ditemukan, - dilakukan secara berkala. = Proses Pendaftaran Pasien dipandu oleh SOP yg jelas dan baku.
  • 43. 2. PENGKAJIAN ( 2.2. ) = Kegiatan/langkah pokok : 1. Anamnesis Lengkap ( Subjective ) ; - allo/auto/hetero anamnesa, 2. Pemeriksaan Fisik Lengkap ( Objective ) ; - inspeksi-palpasi-perkusi-auskultasi : ‘from head to toes’ . - fokus pd Tanda2 Vital (Vital Signs) : Tensi-Nadi-Suhu-Pernafasan. 3. Pemeriksaan Penunjang ( Objective ) ….. (jika diperlukan) ; - pemeriks laboratorium : darah, urine, sputum, faeces. = Kegiatan Pengkajian dipandu oleh SOP yg jelas dan baku.
  • 44. 3. KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS ( 2.3. ) = Kegiatan/langkah pokok : 1. Memperhatikan hasil Pengkajian ; - hasil Anamnesa Lengkap, - hasil Pemeriksaan Fisik Lengkap, - hasil Pemeriksaan Penunjang ( bila ada ) 2. Menetapkan Keputusan Layanan Klinis ( Assesment, Diagnosa ) ; - terdiri dari : a. Diagnosis Medis, b. Diagnosis Keperawatan.
  • 45. 4. RENCANA LAYANAN KLINIS ( 2.4. ) = Kegiatan/langkah pokok : 1. Memperhatikan Keputusan Layanan Klinis ( Assesment, Diagnosis ) ; - memperhatikan Diagnosa Medis, - memperhatikan Diagnosa Keperawatan, 2. Menyusun Rencana Layanan Klinis ( Planning ), tdd ; 1. Rencana Layanan Medis, 2. Rencana Layanan Terpadu, 3. Rencana Asuhan Keperawatan, 4. Rencana Asuhan Kebidanan, 5. Rencana Asuhan Gizi/Nutrisi. = Penyusunan RLK dipandu oleh SOP yg jelas dan baku.
  • 46. 5. RENCANA RUJUKAN ( 2.5. ) ( jika pasien dirujuk ) = Kegiatan/langkah pokok : 1. Memperhatikan Keputusan Rujukan ; 2. Menyusun Rencana Rujukan ; - dgn kewajiban tenaga kesehatan dan pasien/keluarga, dipahami masing2. = Rencana Rujukan dipandu oleh SOP yg jelas dan baku.
  • 47. 6. PELAKSANAAN LAYANAN ( 2.6. ) = Kegiatan/langkah pokok , Pelaksanaan Layanan ( Execution ), sesuai dgn Rencana Layanan Klinis tdd : 1. Pelaksanaan Layanan Medis, tdd : Termasuk didalam Pelaksanaan Layanan, adalah : c. Pelayanan anestesi lokal, sedasi, dan pembedahan. ( 2.7. ), d. Penyuluhan/pendidikan kesehatan dan konseling. ( 2.8. ), e. Makanan dan terapi nutrisi ( 2.9. ). 2. Pelaksanaan Layanan Terpadu 3. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan. 4. Pelaksanaan Asuhan Kebidanan, 5. Pelaksanaan Asuhan Gizi. = Pelaksanaan Layanan dipandu oleh SOP yg jelas dan baku.
  • 48. 7. PEMULANGAN DAN TINDAK LANJUT ( 2.10. ) ( jika pasien dirawat inap ) = Kegiatan/langkah pokok : 1. Melaksanakan pemulangan dan/ tindak lanjut pasien sesuai dgn kriteria. 2. Memberikan penjelasan yg memadai kpd pasien/keluarga ttg tindak lanjut layanan saat pemulangan atau saat dirujuk ke faskes lain. = Proses Pemulangan dan Tindak Lanjut dipandu oleh SOP yg jelas dan baku.
  • 49. DOKUMEN INTERNAL utk penyelenggaraan Pelayanan Klinis Paripurna adalah : 1. Dokumen Regulasi ( R ) : - Kebijakan, - Pedoman dan Panduan, - Kerangka Acuan Kegiatan/Program, - Prosedur, - Jadual Kegiatan, dll. 2. Dokumen Bukti Pelaksanaan ( B ) : - Rekam Medis, Informed Consent, Resume Klinik, - Ijazah, Surat Ijin (SIP, SIK, SIPB, SIPP), Sertifikat Pelatihan, - Dokumen Bukti Pelaksanaan Rapat/Pertemuan : “UANG” - Dokumen Survey (Kerangka Acuan, Kuesioner, Hasil Survey), - Dokumen Hasil Pemantauan – Penilaian, dll. 2
  • 50. DOKUMEN EKSTERNAL, sbg acuan utk penyusunan Dokumen Internal 3 “11 Dokumen Eksternal sbg Acuan Utama UKP“ 1. PerMenKes 269/2008 Ttg Rekam Medis. 2. PerMenKes 290/2008 Ttg Persetujuan Tindakan Kedokteran 3. PerMenKes 9/2014 Ttg Klinik. 4. PerMenKes 46/2015 Ttg Akreditasi FKTP. 5. PerMenKes 11/2017 Ttg Keselamatan Pasien. 6. PerMenKes 27/2017 Ttg Pedoman PPI. 7. PerMenKes 47/2018 Ttg Pelayanan Kegawatdaruratan 8. PerMenKes 52/2018 Ttg K3 Di Fasyankes. 9. KepMenKes 62/2015 Ttg PPK Bagi Dokter Gigi. 10. KepMenKes 514/2015 Ttg PPK Bagi Dokter Di FKTP. 11. Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP, KemenKes, 2017.
  • 52. Kegiatan utama MPLK Menyelenggarakan PELAYANAN PENUNJANG LAYANAN KLINIS Menyusun DOKUMEN INTERNAL ( Kebijakan, Prosedur, dll ), utk menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Layanan Klinis. Menyediakan DOKUMEN EKSTERNAL, sbg acuan/referensi utk penyusunan Dokumen Internal. 1 2 3
  • 53. PELAYANAN PENUNJANG LAYANAN KLINIS 1. Diselenggarakan sesuai kebutuhan (berdasarkan indikasi) 2. Terdiri dari : 1. PELAYANAN LABORATORIUM. 2. PELAYANAN OBAT. 3. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK (jika ada) 4. MANAJEMEN INFORMASI – REKAM MEDIS. 5. MANAJEMEN KEAMANAN LINGKUNGAN. 6. MANAJEMEN PERALATAN. 7. MANAJEMEN SDM. 3. Mencatat segala sesuatu yg dilakukan/diberikan kpd pasien/kelg dalam Rekam Medis. 1
  • 54. DOKUMEN INTERNAL utk penyelenggaraan Pelayanan Penunjang LK adalah : 1. Dokumen Regulasi ( R ) : - Kebijakan, - Pedoman dan Panduan, - Kerangka Acuan Kegiatan/Program, - Prosedur, - Jadual Kegiatan, dll. 2. Dokumen Bukti Pelaksanaan ( B ) : - Form Permintaan Pemeriks Lab, Register Pemeriks Lab, - Lembar Resep, Label Obat, - Ijazah, Surat Ijin (SIK), Sertifikat Pelatihan, - Dokumen Hasil Pemantauan – Penilaian, dll. 2
  • 55. JEDA
  • 56. 5 Petunjuk Praktis PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI FKTP UKP ( Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP, Kemenkes, 2017 ) Dr. Suparman Supriadi, MKes. Surveior UKP
  • 57. JENIS DOKUMEN KLINIK PRATAMA Berdasarkan Sumber Berdasarkan Status Berdasarkan Fungsi Terdiri dari : A. Dok. Internal, B. Dok. Eksternal Terdiri dari : A. Dok. Induk B. Dok. Terkendali C. Dok. Tidak Terkendali, D. Dok. Kedaluwarsa Terdiri dari : A. Dok. Regulasi (R) B. Dok. Bukti Pelaksanaan (B)
  • 58. DOKUMEN KLINIK PRATAMA ( Berdasarkan Fungsi ) A. Dokumen Regulasi ( R ) : Kebijakan ( Keputusan/SK, Peraturan ), Pedoman dan Panduan, Kerangka Acuan, Prosedur ( SOP, SPO, Prosedur Tetap, Prosedur Kerja ), Jadual, dll. B. Dokumen Bukti Pelaksanaan ( B ) : Rekam Medis, Informed Consent, Resume Klinik, Ijazah, Surat Ijin (SIP, SIK, SIPB, SIPP), Sertifikat Pelatihan, Dokumen Rapat/Pertemuan, Hasil Survey, Dokumen Hasil Pemantauan – Penilaian, dll.
  • 59. FOKUS BAHASAN DOKUMEN UKP 1. Dokumen Regulasi ( R ) : Kebijakan , Prosedur, Kerangka Acuan 2. Dokumen Bukti Pelaksanaan ( D ) : Rekam Medis, Persetujuan Tind Kedokt (Informed Consent)
  • 60. KEBIJAKAN KEPUTUSAN ( SK ) FORMAT 1. Pembukaan 2. Konsideran : Menimbang, Mengingat, 3. Diktum : MEMUTUSKAN, Menetapkan 4. Batang Tubuh (Substansi) : - dinyatakan dlm DIKTUM, 5. Kaki. 6. Penandatanganan. 7. Lampiran (jika perlu) PERATURAN FORMAT 1. Pembukaan 2. Konsideran : Menimbang, Mengingat, 3. Diktum : MEMUTUSKAN, Menetapkan 4. Batang Tubuh (substansi) : - dinyatakan dlm BAB dan PASAL 5. Kaki. 6. Penandatanganan. 7. Lampiran (jika perlu) Jarang digunakan di FKTP
  • 61. SK FORMAT 1. Pembukaan : - Judul : - Nomor : 2. Konsideran : - Menimbang : …..Pokok pikiran, latar belakang, alasan pembuatan SK - Mengingat : …..Dasar Kewenangan dan Peraturan-PerUU yang memerintahkan Pembuat Keputusan/Peraturan tsb. 3. Diktum - MEMUTUSKAN, - Menetapkan 4. Batang Tubuh (Substansi) : : - dinyatakan dalam DIKTUM, 5. Kaki. 6. Penandatanganan. 7. Lampiran (jika perlu)
  • 62. SK SK Ttg KEBIJAKAN adalah dasar dari SOP ! 4. Batang Tubuh (Substansi) : - dinyatakan dlm DIKTUM, - biasanya tdd 3 Diktum; = DIKTUM KESATU, berisi : - arah secara garis besar ! - tidak bersifat teknis, - kalimatnya tercantum dlm : Standar dan Kriteria - dapat dibuat Lampiran, = DIKTUM KEDUA, berisi : - arah utk pembuatan SOP, = DIKTUM KETIGA, berisi : - waktu pemberlakuan. SK Ttg PENETAPAN 4. Batang Tubuh (Substansi) : - dinyatakan dlm DIKTUM, - biasanya tdd 2 Diktum ; = DIKTUM KESATU, berisi : - penetapan dgn jelas/pasti ! - dapat dibuat Lampiran, = DIKTUM KEDUA, berisi : - waktu pemberlakuan. Contoh : - SK Ttg Kebijakan Pelayanan Klinis, - SK Ttg Kebijakan Manajemen Informasi – Rekam Medis, - SK Ttg Kebijakan Pelayanan Laboratorium Contoh : - SK Ttg Penetapan Jenis2 Pelayanan Klinis, - SK Ttg Penetapan Tarif, - SK Ttg Penetapan PJ Kegiatan.
  • 63. CONTOH SK Ttg Kebijakan SK Ka Klinik Ttg Kebijakan Proses Pendaftaran Pasien ( 2.1.1. EP 1 ) 4. Batang Tubuh (Substansi) : dinyatakan dalam DIKTUM = KESATU : Kebijakan Pendaftaran Pasien di Klinik Pratama ………………….adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini. = KEDUA : Pelaksanaan dari kebijakan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dipandu oleh prosedur yang jelas dan baku. = KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan di perbaiki sesuai dengan ketentuan. 1
  • 64. LAMPIRAN SK Ka Klinik Ttg Kebijakan Proses Pendaftaran Pasien ( 2.1.1. EP 1 ) KEBIJAKAN PROSES PENDAFTARAN PASIEN 1. Proses Pendaftaran Pasien dirancang dan dilaksanakan sesuai kebutuhan pelanggan dan didukung oleh sarana dan lingkungan yg memadai. 2. Prosedur pendaftaran pasien dilaksanakan dg efektif dan efisien, dgn memperhatikan kebutuhan pelanggan. 3. Informasi ttg pendaftaran tersedia dan terdapat dokumentasi tentang informasi tsb di tempat pendaftaran. 4. Hak dan kewajiban pasien, keluarga, dan petugas, ditetapkan dan diinformasikan pada saat pendaftaran. 5. Tahapan pelayanan klinis diinformasikan kpd pasien utk menjamin kesinambungan pelayanan. 6. Kendala fisik, bahasa, budaya, dan penghalang lain dalam pelayanan, diusahakan dikurangi. CONTOH SK Ttg Kebijakan 2
  • 65. SK Ka Klinik Ttg Penetapan Jenis-jenis Pelayanan Laboratorium ( 3.1.1. EP 1 ) 4. Batang Tubuh (Substansi) : dinyataskan dalam DIKTUM = KESATU : Jenis-jenis Pelayanan Laboratorium di Klinik Pratama ………….. adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini. = KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan di perbaiki sesuai dengan ketentuan. CONTOH SK Ttg Penetapan
  • 66. PROSEDUR SOP PerMenPAN 35/2012 Bersifat Institusi dan Perorangan sebagai Profesi SPO UU 29/2004 Ttg Praktik Kedokteran, UU 36/2009 Ttg Kesehatan, UU 44/2009 Ttg Rumah Sakit. Bersifat Perorangan sebagai Profesi Tidak digunakan di FKTP
  • 67. SOP FORMAT 1. Kop/Heading SOP : Judul, No. Dokumen, No. Revisi, Tgl Terbit, Halaman, Logo Klinik, Nama Klinik, Ttd Ka Klinik, Nama Ka Klinik 2. Komponen SOP : 1. Pengertian : ..(Judul) adalah…jelas, lengkap. 2. Tujuan ; diawali dg kalimat baku : “Sbg acuan penerapan langkah2....(Judul)…” 3. Kebijakan : SK Ka Klinik yg jadi dasar 4. Referensi : Dokumen Eksternal yg jadi acuan 5. Prosedur/Langkah2 : - jelas siapa mengerjakan apa, kapan, dimana, mengapa, ( jelas subjek, objek, dan predikat ), - langkah2 berurutan, “mengalir”, - langkah2 jelas, ringkas, mudah dilaksanakan, - menggunakan kalimat perintah, 6. Diagram/Bagan Alir (bila diperlukan) : - jelas, mudah dipahami, dg simbol2 - tidak semua perlu Bagan Alir !! 7. Unit Terkait.
  • 68. 1. SOP sebaiknya disusun oleh petugas pelaksana. 2. Penyusunan SOP harus sesuai SOP.  ada SOP Penyusunan SOP. 3. SOP harus disosialisasikan kpd seluruh petugas Puskesmas.  ada Dokumen Bukti Pelaksanaan Sosialisasi SOP, berupa : “UANG”. 4. SOP harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh petugas pelaksana.  ada SOP Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan SOP.  ada Dokumen Bukti Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan SOP, berupa : “Hasil Daftar Tilik (Check List)”. Apa yg harus dilakukan thd sebuah SOP ???
  • 69. ISI Penjelasan tentang : SISTEMATIKA PENULISAN “ SISTEM “ INPUT : 7 M + 1 I (Asupan) PROCESS : P1-P2-P3 (Proses) OUTPUT : Target (Luaran) OUTCOME : Target (Hasil) BENEFIT : Target (Manfaat) IMPACT : Target (Dampak) “ 6 W 2 H “ WHAT : (Apa) Judul, Tujuan WHY : (Mengapa) Latar belakang/Alasan WHO : (Siapa) Pelaksana, Pen Jwb WHOM : (Siapa) Sasaran WHERE : (Dimana) Tempat/Lokasi WHEN : (Kapan) Waktu HOW : (Bagaimana) Proses : P1-P2-P3 HOW MUCH : (Berapa) Target/Harapan CONTOH 1. Pendahuluan. 2. Latar Belakang 3. Tujuan. 4. Pelaksana. 5. Tempat. 6. Waktu. 7. Sasaran dan Target. . 8. Sarana dan Prasarana. 9. Biaya. 10. Kegiatan. 11. JADUAL KEGIATAN. (GANTT’s Chart) atau KERANGKA ACUAN
  • 70. NO KEGIATAN JADUAL TAHUN 2018 MEI JUN JUL AGU SEPT OKT 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 A P1 : PERENCANAAN 1 a. Rapat Persiapan 2 b. Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Data 3 c. ……. B P2 : PENGGERAKAN – PELAKSANAAN PENGGERAKAN : 4 a. Pembentukan Tim Pelaksana & PJ 5 b. Pembentukan Tim Pemantau & Penilai PELAKSANAAN : 6 a. Pelaksanaan Kegiatan ……………………… 7 b. Pelaksanaan Kegiatan ……………………… 8 c. Pelaksanaan Kegiatan ……………………… 9 d. Pelaksanaan Kegiatan ……………………… 10 e. Pelaksanaan Kegiatan ……………………… 11 f. Pelaksanaan Kegiatan ……………………… C P3 : WAS – DAL – NIL 12 a. Pengawasan – Pengendalian ( Monitoring ) 13 b. Penilaian ( Evaluasi ) Contoh JADUAL KEGIATAN ( GANTT’s Chart )
  • 71. = Berdasarkan ; - Permenkes 269/2008 Ttg Rekam Medis, dan - Permenkes 46/2015 Ttg Akreditasi FKTP : Isi Rekam Medis adalah : “Catatan ttg segala sesuatu yg terjadi dan atau dilakukan/diberikan kpd pasien/kelg, selama proses asuhan klinis, yg tdd tahapan : 1. Proses Pendaftaran Pasien, 2. Pengkajian, ………………………………………………. : S – O 3. Keputusan Layanan Klinis ………………………. : A 4. Rencana Layanan Klinis ….………………………. : P 5. Rencana Rujukan (jika pasien dirujuk), 6. Pelaksanaan Layanan ………………………………. : E 7. Pemulangan dan Tindak Lanjut (jika pasien dirawat inap) REKAM MEDIS
  • 72. IDENTITAS LENGKAP PASIEN NOMOR REKAM MEDIS TGL PENGKAJIAN KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS ( DIAGNOSA ) RENCANA LAYANAN KLINIS PELAKSANAAN LAYANAN ANAMNESA LENGKAP PEMERIKSAAN FISIK LENGKAP PEMERIKSAAN PENUNJANG ( JIKA PERLU ) Subjective Objective Assessment Planning Execution CONTOH FORM REKAM MEDIS
  • 73. PerMenKes 290/2008 Ttg Persetujuan Tindakan Kedokteran ; Ps 1 : = Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat, setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. = Tindakan kedokteran adalah tindakan medis berupa : preventif, diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif, yang dilakukan oleh Dr/Drg terhadap pasien. Ps 2 : = Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan (tertulis maupun lisan). Ps 3 : = Setiap tindakan kedokteran yg mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yg ditandatangani oleh yg berhak memberikan persetujuan. Ps 7 : = Penjelasan tentang tindakan kedokteran, se-kurang2nya mencakup : - Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, - Tujuan tindakan kedokteran yg dilakukan, - Alternatif tindakan lain dan risikonya, - Risiko dan komplikasi yg mungkin terjadi, - Prognosis thd tindakan yg dilakukan, - Perkiraan pembiayaan. PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ( INFORMED CONSENT )
  • 74. PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ( Informed Consent ) Saya yang bertandatangan dibawah ini ; Nama : ___________________________________ ( L/P ) Umur/Tgl. Lahir : ____________________ Alamat : _____________________________________________________________ adalah : suami/istri/anak kandung/ayah kandung/ibu kandung/ _________________ dari pasien ; Nama : ___________________________________ ( L/P ) Umur/Tgl . Lahir : __________________________ Alamat : _____________________________________________________________ Setelah mendapat penjelasan dari : _______________________ ( Petugas Kesehatan ), tentang : - Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, - Tujuan tindakan kedokteran yg dilakukan, - Risiko dan komplikasi yg mungkin terjadi, - Prognosis thd tindakan yg dilakukan, - Perkiraan pembiayaan, - Alternatif tindakan lain dan risikonya. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU untuk dilakukan tindakan kedokteran tersebut. Demikian pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mustinya. Bandung, _______________, 201___ Saksi, Yang membuat pernyataan, 1 2 ( _____________ ) ( ______________ ) ( _______________ )
  • 75. JEDA
  • 76. 6 CONTOH - CONTOH DOKUMEN INTERNAL KLINIK PRATAMA BIDANG UKP
  • 77. CONTOH – CONTOH DOKUMEN INTERNAL BAB II Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien ( LKBP )
  • 78. CONTOH : ….. ( “SK Payung” ) SK Ka Klinik Pratama Ttg Kebijakan Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP). Memuat KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg : 1. PROSES PENDAFTARAN PASIEN ; 2. PENGKAJIAN ; 3. KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS ; 4. RENCANA LAYANAN KLINIS ; 5. RENCANA RUJUKAN ( jika pasien harus dirujuk ) ; 6. PELAKSANAAN LAYANAN ; 7. PEMULANGAN DAN TINDAK LANJUT ( jika pasien di Rawat Inap ). 2.1.1. EP 1 : BATANG TUBUH (SUBSTANSI) : DIKTUM KESATU :
  • 79. 1. PROSES PENDAFTARAN PASIEN : 1. Proses Pendaftaran Pasien dirancang dan dilaksanakan sesuai kebutu- han pelanggan dan didukung oleh sarana dan lingkungan yg memadai. 2. Prosedur pendaftaran pasien dilaksanakan dg efektif dan efisien, dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan. 3. Informasi ttg pendaftaran tersedia dan terdapat dokumentasi tentang informasi tersebut di tempat pendaftaran. 4. Hak dan kewajiban pasien, keluarga, dan petugas, ditetapkan dan diinformasikan pada saat pendaftaran. 5. Tahapan pelayanan klinis diinformasikan kpd pasien utk menjamin kesinambungan pelayanan. 6. Kendala fisik, bahasa, budaya, dan penghalang lain dalam pelayanan, diusahakan dikurangi. KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
  • 80. 2. PENGKAJIAN : 1. Proses kajian awal klinis dilakukan secara paripurna, untuk mendukung rencana dan pelaksanaan pelayanan. 2. Proses kajian awal dilakukan secara paripurna, mencakup berbagai kebutuhan dan harapan pasien/keluarga. 3. Proses pengkajian menjamin untuk tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu. 4. Hasil kajian dicatat dalam catatan medis dan mudah diakses oleh petugas yg bertanggungjawab thd pelayanan pasien. 5. Pasien dg kebutuhan darurat, mendesak, atau segera, diberikan prioritas untuk asesmen dan pengobatan. KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
  • 81. 3. KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS : 1. Hasil kajian awal klinis dianalisis oleh petugas kesehatan profesional dan/atau Tim Kesehatan Antar Profesi, dan digunakan utk menyusun Keputusan Layanan Klinis. 2. Tenaga kesehatan dan/atau Tim Kesehatan Antar Profesi yg profesional, melakukan kajian awal untuk menetapkan Diagnosis Medis dan Diagnosis Keperawatan. 3. Terdapat peralatan dan tempat yang memadai untuk melakukan kajian awal pasien. KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
  • 82. 4. RENCANA LAYANAN KLINIS : 1. Rencana tindakan dan pengobatan, serta Rencana Layanan Terpadu (jika diperlukan penanganan oleh Tim Kesehatan Antar Profesi), disusun dg tujuan yg jelas, terkoordinasi, dan melibatkan pasien/kelg. 2. Terdapat prosedur yg efektif utk menyusun rencana layanan, baik layanan medis maupun layanan terpadu (jika pasien membutuhkan penanganan oleh tim kesehatan yg terkoordinasi). 3. Rencana Layanan Klinis disusun bersama pasien dgn memperhatikan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan tata nilai budaya pasien. 4. Rencana Layanan Terpadu disusun secara komprehensif oleh Tim Kes. Antar Profesi dg kejelasan tanggungjawab dari masing2 anggotanya. 5. Persetujuan tindakan medik diminta sebelum pelaksanaan tindakan bagi yg membutuhkan persetujuan tindakan medik. KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
  • 83. 5. RENCANA RUJUKAN : 1. Rujukan sesuai kebutuhan pasien ke sarana pelayanan lain, diatur dg prosedur yg jelas. 2. Terdapat prosedur rujukan yg jelas. 3. Terdapat kriteria rujukan yg jelas . 4. Rencana rujukan dan kewajiban masing2, dipahami oleh tenaga kes. dan pasien/keluarga pasien. 5. Fasilitas rujukan penerima, diberi resume tertulis mengenai kondisi klinis pasien dan tindakan yang telah dilakukan oleh Klinik pada saat mengirim pasien. 6. Selama proses rujukan pasien secara langsung, staf yg kompeten terus memonitor kondisi pasien. 7. Kewajiban dilaksanakan identifikasi kebutuhah/pilihan pasien selama proses rujukan. KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
  • 84. 6. PELAKSANAAN LAYANAN : 1. Pelaksanaan layanan dipandu oleh kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku. 2. Pedoman pelayanan dipakai sbg dasar utk melaksanakan layanan klinis. 3. Pelaksanaan layanan bagi pasien gawat darurat dan/atau berisiko tinggi dipandu oleh kebijakan dan prosedur yg berlaku. 4. Penanganan, penggunaan, dan pemberian obat dan/atau cairan intravena dipandu dgn kebijakan dan prosedur yg jelas. 5. Hasil pemantauan pelaksanaan layanan digunakan untuk menyesuaikan rencana layanan. 6. Seluruh petugas kesehatan memperhatikan dan menghargai kebutuhan dan hak pasien selama pelaksanaan layanan. 7. Pelaksanaan layanan dilakukan utk menjamin kelangsungan dan menghindari pengulangan yg tidak perlu. 8. Pasien dan keluarga pasien memperoleh penjelasan ttg hak dan tanggung jawab mereka berhubungan dgn penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan, termasuk penolakan utk dirujuk ke faskes yg lebih memadai. KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
  • 85. 6. PELAKSANAAN LAYANAN : …… lanjutan……… 9. Tersedia pelayanan anestesi sederhana dan pembedahan minor utk memenuhi kebutuhan pasien. 10. Pelayanan anestesi lokal dan sedasi di Klinik dilaksanakan memenuhi standar di Klinik, standar nasional, undang-undang, peraturan, serta standar profesi sesuai dgn kebutuhan pasien. 11. Pelayanan bedah di Klinik direncanakan dan dilaksanakan memenuhi standar di Klinik, standar nasional, undang-undang, peraturan, serta standar profesi sesuai dg kebutuhan pasien. 12. Pendidikan kpd pasien/keluarga pasien mendukung peranserta mrk dlm setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan layanan. 13. Pasien/keluarga memperoleh pendidikan/penyuluhan kesehatan dgn pendekatan yg komunikatif dan bahasa yg mudah dipahami. KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
  • 86. 6. PELAKSANAAN LAYANAN : …… lanjutan……… ( jika pasien di Rawat Inap ) 14. Pemberian makanan dan terapi nutrisi sesuai dgn kebutuhan pasien dan ketentuan yang berlaku. 15. Pilihan berbagai variasi makanan yg sesuai dgn status gizi pasien dan konsisten dgn asuhan klinis, tersedia secara reguler. 16. Penyiapan, penanganan, penyimpanan, dan distribusi makanan dilakukan dgn aman dan memenuhi peraturan yg berlaku. 17. Pasien yang berisiko nutrisi mendapat terapi gizi. KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
  • 87. ooooooOOOoooooo 7. PEMULANGAN DAN TINDAK LANJUT : ( jika pasien di Rawat Inap ) 1. Pemulangan dan/ tindak lanjut pasien dilakukan dg prosedur yg tepat. 2. Pemulangan dan/ tindak lanjut pasien, baik yg bertujuan untuk kelangsungan layanan, rujukan, maupun pulang, dipandu oleh prosedur yg standar. 3. Pasien/keluarga pasien memperoleh penjelasan yg memadai ttg tindak lanjut layanan saat pemulangan atau saat dirujuk ke faskes lain. 4. Pelaksanaan rujukan dilakukan atas dasar kebutuhan dan pilihan pasien. 5. Ditetapkan penanggungjawab pemulangan pasien (DPJP). 6. Ditetapkan kriteria pemulangan pasien. KEBIJAKAN/ARAH SECARA GARIS BESAR ttg :
  • 88. SOP Pendaftaran Pasien Langkah2/Prosedur : Petugas Pendaftaran : 1. Menyampaikan senyum, salam, dan sapa. 2. Mempersilakan pasien mengambil nomor antrian dan mempersilakan pasien utk menunggu di Ruang Tunggu Pendaftaran. 3. Memanggil pasien sesuai nomor antrian. 4. a) Bagi Pasien Baru : melakukan pencatatan identitas lengkap dalam Rekam Medis Baru. b) Bagi Pasien Lama : mengambil Rekam Medis Lama dan mencocokkan identitas lengkap. 5. Melakukan identifikasi pasien sesuai SOP Identifikasi Pasien dan memprioritaskan pelayanan kpd ‘pasien khusus’ (penyandang cacat, lansia, ibu hamil tua, dll). 6. Menyampaikan informasi kpd pasien ttg pelayanan kesehatan di Klinik Prata, dgn cara penyampaian langsung atau menunjukkan berbagai media & materi informasi yg disediakan di Tempat Pendaftaran. 7. Melakukan identifikasi & mencatat hambatan pelayanan (bahasa, budaya, dll.) 8. Mempersilakan pasien memberikan penilaian thd proses pendaftaran, dgn cara memilih koin puas/tidak puas dan atau mengisi kotak saran. 9. Mempersilakan pasien utk menunggu di Ruang Tunggu Pemeriksaan/Poli. 2.1.1. EP 1 :
  • 89. SOP Identifikasi Pasien Langkah2/Prosedur : Petugas Pendaftaran : 1. Melakukan pengamatan langsung thd pasien. 2. Melakukan wawancara utk mengetahui identitas lengkap pasien. 3. Melakukan pemeriksaan kartu identitas pasien ; - Kartu Kependudukan : KTP, KK, Akte Kelahiran. - Kartu Identitas Lain : SIM, KTA, Kartu Pelajar, Kartu Mahasiswa, dll. 2.1.1. EP 7 :
  • 90. PASIEN TIDAK GAWAT DARURAT TEMPAT PENDAFTARAN PASIEN GAWAT DARURAT RUANG TUNGGU RUANG PEMERIKSAAN ( POLI ) UGD ( RUANG TINDAKAN ) RUANG LABORATORIUM RUANG OBAT ( APOTEK) PULANG RUJUK KELUARGA/ PJ PASIEN DIAGRAM ALIR PENDAFTARAN/PELAYANAN CONTOH 2.1.1. EP 2 :
  • 91. 10 MATERI INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DI TEMPAT PENDAFTARAN KLINIK PRATAMA ( MELALUI BERBAGAI MEDIA ) 1. Bagan Alur Pendaftaran/Pelayanan. 2. Waktu Pelayanan (jam buka – tutup). 3. Jenis – jenis Pelayanan. 4. Jenis – jenis Pemeriksaan Laboratorium. 5. Hak dan Kewajiban Pasien dan Petugas. 6. Petunjuk Arah Unit – unit Pelayanan. 7. Alamat Laboratorium Rujukan. 8. Alamat Faskes Rujukan (RS, Pusk). 9. Peraturan Retribusi/Tarif 10. Denah Klinik Pratama. 2.1.2. EP 1 :
  • 92. TAHAPAN LKBP : 1. Proses Pendaftaran Pasien. Identitas Lengkap Pasien 2. Pengkajian………………... .………………………………… : S – O a. Anamnesa (Auto/Allo/Hetero) : b. Pemeriksaan Fisik : c. Pemeriksaan Penunjang : ….( jika perlu )…. 3. Keputusan Layanan Klinis/Diagnosa……………… : A - Diagnosa Medis. - Diagnosa Keperawatan. 4. Rencana Layanan Klinis…………………………………. : P 5. Rencana Rujukan ; (..jika pasien harus dirujuk..) 6. Pelaksanaan Layanan ……………………………………. : E 7. Pemulangan dan Tindak Lanjut (..jika pasien di Rawat Inap..) 2.1.4. EP 1 :
  • 93. PERJANJIAN KERJASAMA (PK) KLINIK PRATAMA dgn FASKES RUJUKAN Tata Naskah Perjanjian Kerjasama (PK) harus lengkap dan sesuai ketentuan yg berlaku. Isinya memuat Ruang Lingkup PK, meliputi : - Rujukan Klinis, - Rujukan Diagnostik, dan - Rujukan Konsultatif. Sebagai acuan : 1) UU No. 44 Th. 2009 Ttg. Rumah Sakit. 2) Permenkes No. 001 Th. 2012 Ttg. Sistem Rujukan YanKes Perorangan. 2.1.2. EP 6 2.1.4. EP 4 2.5.2. EP 3 2.6.2. EP 4
  • 94. 2.2.1. EP 1 : SOP Pengkajian Langkah/Prosedur : 1). Melakukan kajian berdasarkan standar profesi dan standar asuhan. 2) Melakukan kajian secara berurutan, sbb : . a. Anamnesa Lengkap (melalui auto/allo/hetero anamnesa), . - kajian2 : sosial - ekonomi - nutrisi/gizi khusus (kebidanan) . b. Pemeriksaan Fisik Lengkap ; . - inspeksi-palpasi-perkusi-auskultasi, from head to toes. . (termasuk pemeriksaan tanda2 vital : T-N-P-S) . c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (bila diperlukan); . - Pemeriksaan Laboratorium, 3). Tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu. 4). Mencatat semua kegiatan dalam Rekam Medis.
  • 95. 2.2.1. EP 3 EP 4 2.6.1. EP 1 4.2.2. EP 3 SOP-SOP PELAYANAN KLINIS : Terdiri dari : 1. SOP Pelayanan Medis 2. SOP Asuhan Keperawatan ; 3. SOP Asuhan Kebidanan ; 4. SOP Asuhan Nutrisi/Gizi ; 5. SOP Pelayanan Terpadu ; (utk kasus yg perlu penanganan terpadu)
  • 96. NO JENIS / UNIT PELAYANAN POLA KETENAGAAN PENDIDIKAN PELATIHAN/KURSUS 1 PENDAFTARAN Minimal SLTA Mampu ops computer sdrhn 2 KLINIK UMUM 2.1. PENGKAJIAN a. Anamnesa Dokter Umum SIP Masih Berlaku Perawat Umum D3 SIPP Masih Berlaku b. Pemeriksaan Fisik Dokter Umum SIP Masih Berlaku Perawat Umum D3 SIPP Masih Berlaku 2.2..KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS a. Diagnosa Medis Dokter Umum SIP Masih Berlaku b. Diagnosa Keperawatan Perawat Umum D3 SIPP Masih Berlaku 2.3. RENCANA LAYANAN KLINIS a. Rencana Layanan Medis Dokter Umum SIP Masih Berlaku b. Rencana Asuhan Keperawatan Perawat Umum D3 SIPP Masih Berlaku c. Rencana Asuhan Gizi/Nutrisi Tenaga Gizi D3 SIPP Masih Berlaku 2.4. PELAKSANAAN LAYANAN KLINIS a. Pelaksanaan Layanan Medis Dokter Umum SIP Masih Berlaku b. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Perawat Umum D3 SIPP Masih Berlaku c. Pelaksanaan Asuhan Gizi/Nutrisi Tenaga Gizi D3 SIPP Masih Berlaku 2.1.3. EP 4 2.2.1. EP 2 3.1.1. EP 2 : POLA KETENAGAAN DI SETIAP JENIS/UNIT LAYANAN KLINIS Lampiran SK Ka KP Ttg Pola Ketenagaan
  • 97. NO JENIS / UNIT PELAYANAN POLA KETENAGAAN PENDIDIKAN KOMPETENSI 3 KLINIK GIGI 3.1. PENGKAJIAN a. Anamnesa Dokter Gigi SIP Masih Berlaku Perawat Gigi D3 SIPP Masih Berlaku b. Pemeriksaan Gigi/Fisik Dokter Gigi SIP Masih Berlaku Perawat Gigi D3 SIPP Masih Berlaku 3.2..KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS a. Diagnosa Medis Dokter Gigi SIP Masih Berlaku b. Diagnosa Keperawatan Perawat Gigi D3 SIPP Masih Berlaku 3.3. RENCANA LAYANAN KLINIS a. Rencana Tindakan Dokter Gigi SIP Masih Berlaku b. Rencana Asuhan Keperawatan Perawat Gigi D3 SIPP Masih Berlaku 3.4. PELAKSANAAN LAYANAN KLINIS a. Pelaksanaan Tindakan Dokter Umum SIP Masih Berlaku b. Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Perawat Umum D3 SIPP Masih Berlaku 2.1.3. EP 4 2.2.1. EP 2 3.1.1. EP 2 : POLA KETENAGAAN DI SETIAP JENIS/UNIT LAYANAN KLINIS Lampiran SK Ka KP Ttg Pola Ketenagaan
  • 98. SOP Rujukan Pasien Emergensi Langkah2/Prosedur : Dr/Drg/Bidan, melakukan : 1. Melakukan proses stabilisasi sebelum pasien dirujuk . 2. Menyampaikan penjelasan kpd pasien/kelg, se-kurang2nya ttg : - diagnosis, - terapi dan/atau tindakan medis yg diperlukan, - alasan dan tujuan dilakukan rujukan, - risiko atau penyulit yg dpt timbul bila rujukan tidak dilakukan, - risiko atau penyulit yg dpt timbul selama dlm perjalanan. 3. Meminta persetujuan tertulis pasien/kelg (Informed Consent) 4. Membuat Surat Rujukan, rangkap 2. 5. Membuat Resume Klinik, rangkap 2. 6. Memastikan kesiapan tempat rujukan utk menerima rujukan. (melalui telepon/sms/cara lain) 7. Memastikan kesiapan transportasi (kendaraan, supir, bbm) 8. Melakukan identifikasi kebutuhan dan pilihan pasien. (fasyankes tujuan, kendaraan, petugas pendamping) 9. Melakukan pemantauan kondisi pasien selama proses rujukan, oleh petugas yang kompeten. 2.2.3. EP 4 2.5.1. EP 1 2.6.2. EP 2 2.10.3. EP 1 : Dasar : - Permenkes 001/2012 Ttg Sist Ruj. Perorangan
  • 99. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. SOP Penyusunan Rencana Layanan Klinis Langkah2/Prosedur : Dr/Drg/Bidan/Petugas berwenang, melakukan : 1) Memperhatikan Keputusan Layanan Klinis (Diagnosa Medis dan Diagnosa Keperawatan). 2) Menetapkan Jenis Layanan Klinis yang direncanakan, apakah : a. Layanan Medis, tdd : . - Terapi/Pengobatan, dan atau . - Tindakan, b. Layanan Medis Terpadu, c. Asuhan Keperawatan, d. Asuhan Kebidanan, e. Asuhan Gizi. 3) Menggunakan PPK dari Organisasi Profesi sbg acuan. 4) (Bila penyusunan RLK dilakukan terpadu oleh Tim Antar Profesi) Menyusun secara komprehensif dg kejelasan tanggungjawab dari masing2 anggota. 5) Mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan SDM. 6) Menetapkan tahapan waktu dengan jelas, 7) Menetapkan tujuan yg ingin dicapai dengan jelas. 8) Mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan nilai tata budaya pasien, 9) Melibatkan pasien/kelg : menjelaskan, menerima reaksi pasien, dan memutuskan bersama pasien. 10) Melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan yang lain, 11) Menginformasikan efek samping dan risiko pengobatan, 12) Memberikan pendidikan/penyuluhan kpd pasien/keluarga. 13) Menghindari pengulangan yg tidak perlu. 14) (Bila memungkinkan) Pasien/kelg diperbolehkan utk memilih tenaga/ profesi kesehatan 15) Mencatat semua Rencana Layanan Klinis dalam Rekam Medis.
  • 100. 2.4.4. EP 2 : PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ( INFORMED CONSENT )  PerMenKes 290/2008 Ttg Persetujuan Tindakan Kedokteran ; Ps 1 : - Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yg diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendpt penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yg akan dilakukan thd pasien. - Tindakan kedokteran adalah tindakan medis berupa : preventif, diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif, yg dilakukan oleh Dr/Drg thd pasien. Ps 2 : - Semua tindakan kedokteran yg akan dilakukan thd pasien harus mendapat persetujuan (tertulis maupun lisan). Ps 3 : - Setiap tindakan kedokteran yg mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yg ditandatangani oleh yg berhak memberikan persetujuan Ps 7 : - Penjelasan ttg tindakan kedokteran, se-kurang2nya mencakup : - Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, - Tujuan tindakan kedokteran yg dilakukan, - Alternatif tindakan lain dan risikonya, - Risiko dan komplikasi yg mungkin terjadi, - Prognosis thd tindakan yg dilakukan, - Perkiraan pembiayaan.
  • 101. PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ( Informed Consent ) Saya yang bertandatangan dibawah ini ; Nama : ___________________________________ ( L/P ) Umur/Tgl. Lahir : ____________________ Alamat : _____________________________________________________________ adalah : suami/istri/anak kandung/ayah kandung/ibu kandung/ _________________ dari pasien ; Nama : ___________________________________ ( L/P ) Umur/Tgl . Lahir : __________________________ Alamat : _____________________________________________________________ Setelah mendapat penjelasan dari : _______________________ ( Petugas Kesehatan ), tentang : - Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, - Tujuan tindakan kedokteran yg dilakukan, - Risiko dan komplikasi yg mungkin terjadi, - Prognosis thd tindakan yg dilakukan, - Perkiraan pembiayaan, - Alternatif tindakan lain dan risikonya. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU untuk dilakukan tindakan kedokteran tersebut. Demikian pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mustinya. Bandung, _______________, 201___ Saksi, Yang membuat pernyataan, 1 2 ( _____________ ) ( ______________ ) ( _______________ ) PerMenKes 290/2008 2.4.4. EP 2 :
  • 102. SOP Persiapan Pasien/Kelg Utk Rujukan Langkah2/Prosedur : Praktisi Klinis (Dokter/Drg/Bidan/Petugas berwenang) : 1. Menyampaikan penjelasan kpd pasien/kelg, se-kurang2nya ttg : - diagnosis, - terapi dan/atau tindakan medis yg diperlukan, - alasan dan tujuan dilakukan rujukan, - risiko atau penyulit yg dpt timbul bila rujukan tidak dilakukan, - risiko atau penyulit yg dpt timbul selama dlm perjalanan. 2. Menyampaikan penjelasan kpd pasien/kelg ttg persyaratan administratif rujukan (Kartu Identitas, Kartu Anggota BPJS/Asuransi Lain, dll). 3. Menyampaikan penjelasan dan meminta persetujuan tertulis pasien/kelg (Informed Consent). 4. Menyampaikan penjelasan kpd pasien/kelg ttg transportasi. 5. Melakukan identifikasi kebutuhan/pilihan pasien. 6. Mencatat seluruh kegiatan dalam Rekam Medis. 2.5.1. EP 3 :
  • 103. SOP Menghindari Pengulangan Yang Tidak Perlu Langkah2/Prosedur : 1. Dokter/Dokter Gigi berkewajiban menulis lengkap dalam Rekam Medis : semua pemeriksaan penunjang diagnostik, pengobatan dan tindakan yang diberikan pada pasien. 2. Perawat dan petugas kesehatan lain berkewajiban mengingatkan pada dokter/dokter gigi, jika terjadi pengulangan yg tidak perlu. 2.6.6. EP 1 :
  • 104. SOP Menjamin Kesinambungan Pelayanan Klinis Langkah2/Prosedur : Dr/Drg/Bidan, melakukan : 1. Menjelaskan kpd pasien/kelg tentang alur/urutan pelayanan klinis, yg tdd : 1. Pendaftaran. 2. Tunggu. 3. Pemeriksaan : - Anamnesa (alloanamnesa/heteroanamnesa). - Pemeriksaan Fisik : insp-palp-perk-ausk. - Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (bila perlu) 4. Terapi/Pengobatan (bila perlu). 5. Tindakan (bila perlu). 6. Rujukan (bila perlu). 7. Selesai/Pulang. 2. Merencanakan dan melaksanakan pelayanan klinis secara lengkap dan berkesinambungan sesuai alur/urutan. 3. Mencatat seluruh kegiatan pelayanan klinis dalam Rekam Medis. 2.6.6. EP 2 :
  • 105. SOP Pelimpahan Wewenang Klinis Langkah2/Prosedur 1. Petugas Sekretariat Klinik Pratama menyediakan formulir ‘Pernyataan Pelimpahan Wewenang’ rangkap 3 utk ditandatangani/disetujui oleh para pihak dan Penanggungjawab Klinik Pratama. Formulir ‘Pernyataan Pelimpahan Wewenang’ memuat : - Identitas para pihak (nama, profesi, kompetensi, dll), - Jenis-jenis kewenangan yg dilimpahkan, - Masa berlaku, - Persetujuan (tandatangan) para pihak, - Persetujuan (tandatangan) Penanggungjawab Klinik Pratama. 2. Dokter/Dokter Gigi (sebagai Pihak Pemberi ) memberikan pelimpahan wewenang : a. hanya dlm keadaan di mana terdapat kebutuhan pelayanan yg melebihi ketersediaan dokter atau dokter gigi di fasilitas pelayanan tersebut b. secara tertulis, dengan pengawasan, tidak bersifat terus-menerus. d. secara MANDAT : dapat diberikan kepada Perawat/Bidan/Tenaga Kesehatan Lainnya sesuai kemampuan. e. secara DELEGATIF : hanya diberikan kepada Ners dan Ners Spesialis. 3. Pihak Penerima : a. menjalankan kewenangan sesuai jenis dan masa berlaku. b. melaporkan hasil/pelaksanaan kewenanga kpd pihak pemberi wewenang, - secepatnya (bila terjadikedaruratan), - se-lambat2nya segera setelah habis masa berlaku. 2.3.1. EP 3 : Dasar : 1. UU 38/2014 Ttg Keperawatan, Ps 32 2. PerMenKes 2052/2011 Ttg Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
  • 106. SOP Pelayanan Medis (Terapi/Tindakan) Langkah2/Prosedur : Dr/Drg,melakukan : 1. Menggunakan PPK dari organisasi profesi sebagai acuan. 2. Melibatkan pasien/keluarga. 3. Menyesuaikan dg Rencana Layanan Klinis dan dapat dilakukan perubahan berdasarkan perkembangan kebutuhan pasien. 4. Menghindari pengulangan yg tidak perlu, dg cara : diingatkan oleh petugas pendamping. 5. Menulis resep obat2an yg ada didalam ‘Formularium Obat Puskesmas’, dgn jelas, lengkap, dan dapat dibaca. 6. Menyampaikan perintah lisan dg jelas dan dapat dipahami. 7. Memastikan kebenaran identitas pasien dan lokasi pembedahan. (Untuk pasien yg akan dilakukan pembedahan). 8. Meminta persetujuan tertulis dari pasien/kelg (Informed Consent). (Untuk tindakan kedokteran yg mengandung risiko) . 9. Mencatat seluruh kegiatan dalam Rekam Medis. 2.6.1. EP 1 :
  • 107. SOP Penyampaian Hak Pasien/Keluarga Untuk Menolak Atau Tidak Melanjutkan Pengobatan Langkah2/Prosedur : Dr/Drg,melakukan : 1. Menyediakan Form Surat Pernyataan Untuk Menolak Atau Tidak Melanjutkan Pengobatan. 2. Menyampaikan informasi/penjelasan kpd pasien/keluarga, ttg ; - hak pasien utk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan, - konsekuensi dari keputusan pasien/keluarga, - adanya alternatif pelayanan dan pengobatan. 3. (Jika pasien/keluarga menggunakan hak tsb) Mempersilakan pasien/keluarga utk menandatangani Surat Pernyataan Untuk Menolak Atau Tidak Melanjutkan Pengobatan. 4. Mencatat seluruh kegiatan dalam Rekam Medis. 2.6.7. EP 1 :
  • 108. Perlu diketahui, bahwa berdasarkan : a) PerMenKes No 269 Th 2008 Ttg Rekam Medis, (Pasal 1); b) PerMenKes No 46 Th 2015 Ttg Akreditasi Pusk, Klinik Pratama, TPM Dr, TPM Drg (Lamp I, Bab 7) Maka : 1) Isi Rekam Medis adalah “Catatan ttg segala sesuatu yg terjadi dan atau telah diberikan/dilakukan thd pasien/kelg selama proses pelayanan klinis, tdd : Proses Pendaftaran Pasien - Pengkajian – Keputusan Layanan Klinis - Rencana Layanan Klinis - Rencana Rujukan – Pelaksanaan Layanan – Pemulangan dan Tindak Lanjut” 2) Rekam Medis bersifat rahasia, hanya dapat dibuka dalam hal : - utk kepentingan kesehatan pasien, - memenuhi permintaan aparatur penegak hukum, dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, - permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri, - permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan per-UU, - utk keperluan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien, Permintaan utk tsb diatas harus dilakukan secara tertulis kpd Pimpinan Sarana YanKes. 3) Penyimpanan berkas Rekam Medis : . - RM Rawat Jalan : se-kurang2nya 2 tahun, . - RM Rawat Inap : se-kurang2nya 5 tahun, . - Ringkasan Pulang dan Informed Consent : se-kurang2nya 10 tahun. REKAM MEDIS
  • 109. CONTOH – CONTOH DOKUMEN INTERNAL BAB III Manajemen Penunjang Layanan Klinis ( MPLK )
  • 110. BAB III Manajemen Penunjang Layanan Klinis ( MPLK ) 1. PELAYANAN LABORATORIUM (jika ada) 2. PELAYANAN OBAT 3. PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK (jika ada) 4. MANAJEMEN INFORMASI – REKAM MEDIS 5. MANAJEMEN KEAMANAN LINGKUNGAN 6. MANAJEMEN PERALATAN 7. MANAJEMEN SDM
  • 111. KEBIJAKAN PELAYANAN LABORATORIUM : 1. Pelayanan laboratorium tersedia tepat waktu utk memenuhi kebutuhan pengkajian pasien, serta mematuhi standar, hukum, dan peraturan yg berlaku. 2. Terdapat kebijakan dan prosedur spesifik utk setiap jenis pemeriks lab. 3. Hasil pemeriks lab selesai dan tersedia dlm waktu sesuai ketetapan. 4. Ada prosedur melaporkan hasil test diagnostik yg kritis. 5. Reagensia dan bahan lain yg diperlukan se-hari2, selalu tersedia dan dievaluasi utk memastikan akurasi dan presisi hasil. 6. Ditetapkan nilai normal dan rentang nilai yg digunakan utk interpretasi dan pelaporan hasil pemeriks lab. 7. Pengendalian mutu dilakukan, ditindak lanjuti, dan didokumentasikan untuk setiap pemeriks laboratorium. 8. Program keselamatan (safety) direncanakan, dilaksanakan, dan didokumentasikan. 9. Pemeriks lab diluar jam kerja (bila ada) dan pemeriks lab yg berisiko tinggi, dipandu oleh prosedur yg jelas dan baku SK Ka Klinik Ttg Kebijakan Pelayanan Laboratorium. DIKTUM KESATU : Memuat kebijakan/arah secara garis besar ttg :
  • 112. LAMPIRAN SK KA KLINIK TTG PENETAPAN JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM, NILAI NORMAL DAN RENTANG NILAI, NILAI AMBANG KRITIS, WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL, NOMOR : ……………………………………………. TANGGAL : ………………………………………….. NO JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM NILAI NORMAL DAN RENTANG NILAI NILAI AMBANG KRITIS WAKTU PELAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KRITIS TIDAK KRITIS
  • 113. KEBIJAKAN PELAYANAN OBAT : 1. Obat yg tersedia dikelola secara efisien utk memenuhi kebutuhan pasien. 2. Berbagai jenis obat yg sesuai kebutuhan, tersedia dlm jml memadai. 3. Peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat, dipandu oleh prosedur yg efektif. 4. Ada jaminan kebersihan dan keamanan dlm penyimpanan, penyiapan, dan penyampaian obat kpd pasien, serta penatalaksanaan obat kedaluarsa/rusak. 5. Efek samping yg terjadi akibat pemberian obat2 yg diresepkan, atau riwayat alergi thd obat2an tertentu, harus didokumentasikan dalam Rekam Medis pasien. 6. Kesalahan obat (medication errors) dilaporkan melalui proses dan dlm kerangka waktu yg ditetapkan oleh Puskesmas. 7. Obat2an emergensi tersedia, dimonitor, dan aman bila disimpan diluar farmasi. 8. Pelayanan obat dilakukan oleh petugas yg memenuhi persyaratan, dan apabila persyaratan petugas tidak dapat dipenuhi, petugas tersebut wajib mendapat pelatihan khusus. 9. Pelayanan obat tersedia selama tujuh hari dalam seminggu dan 24 jam pada Klinik yang memberikan pelayanan gawat darurat. 10. Rekonsiliasi obat (penggunaan obat2an pasien rawat inap, yg dibawa sendiri oleh pasien/kelg pasien) dipandu oleh prosedur yg baku. SK Ka Klinik Ttg Kebijakan Pelayanan Obat. DIKTUM KESATU : Memuat kebijakan/arah secara garis besar ttg. :
  • 114. 1. Pelayanan radiodiagnostik disediakan sesuai kebutuhan pasien, dilaksanakan oleh tenaga yg kompeten dan mematuhi persyaratan perundangan yg berlaku. 2. Pelayanan radiodiagnostik disediakan utk memenuhi kebutuhan pasien dan memenuhi standar nasional, perundang-undangan dan peraturan yg berlaku. 3. Ada program pengamanan radiasi, dilaksanakan dan didokumentasi . 4. Staf yg kompeten dgn pengalaman memadai, melaksanakan pemeriksaan radiodiagnostik menginterpretasi hasil, dan melaporka hasil pemeriks. 5. Hasil pemeriksaan radiologi tersedia tepat waktu sesuai ketentuan yg ditetapkan. 6. Semua peralatan yg digunakan utk pemeriksaan radiologi dan diagnostik imajing, diperiksa, dirawat, dan dikalibrasi secara teratur, dan disertai catatan memadai yg dipelihara dgn baik. 7. Film X-ray, media utk menyampaikan hasil pencitraan dan perbekalan lain tersedia secara teratur. 8. Pelayanan radiologi dikelola, dipimpin, dan dilaksanakan oleh petugas kompeten. 9. Ada prosedur kontrol mutu, dilaksanakan dan didokumentasikan. 10. Penanganan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya dipandu oleh prosedur yg jelas dan baku. SK Ka Klinik Ttg Kebijakan Pelayanan Radiodiagnostik. DIKTUM KESATU : Memuat kebijakan/arah secara garis besar ttg. :
  • 115. KEBIJAKAN MANAJEMEN INFORMASI – REKAM MEDIS 1. Kebutuhan data dan informasi bagi petugas kesehatan, pengelola sarana, dan pihak terkait diluar organisasi, dapat dipenuhi melalui proses yg baku. 2. Ada pembakuan kode klasifikasi diagnosis, kode prosedur, simbol, dan istilah yg dipakai. 3. Petugas memiliki akses informasi sesuai kebutuhan dan tanggungjawab pekerjaan. 4. Ada sistem yg memandu penyimpanan dan pemrosesan Rekam Medis dengan kejelasan masa retensi. 5. Rekam Medis berisi informasi yg memadai dan dijaga kerahasiaannya, tentang identifikasi pasien, dokumentasi prosedur kajian, masalah, kemajuan pasien, dan hasil asuhan. 6. Keharusan setiap pasien memiliki satu Rekam Medis dan metoda identifikasi yang baku. SK Ka Pusk Ttg Kebijakan Manajemen Informasi – Rekam Medis. DIKTUM KESATU : Memuat kebijakan/arah secara garis besar ttg :
  • 116. REKAM MEDIS ( PerMenKes 269/2008 )  Adalah berkas yg berisi catatan dan dokumen ttg identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yg telah diberikan kpd pasien.  Isi RM utk pasien rawat jalan pd sarana pelayanan kesehatan, sekurang-kurangnya memuat : a. identitas pasien, b. tanggal dan waktu, c. hasil anamnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, d. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, e. diagnosis, f. rencana penatalaksanaan, g. pengobatan dan/atau tindakan, h. pelayanan lain yg telah diberikan kpd pasien, i. utk pasien kasus gigi dilengkapi dg odontogram klinik, dan j. persetujuan tindakan bila diperlukan
  • 117. Berdasarkan : a) PerMenKes No 269 Th 2008 Ttg Rekam Medis, (Pasal 1) ; b) PerMenKes No 46 Th 2015 Ttg Akreditasi Pusk, Klinik Pratama, TPM Dr, TPM Drg (Lamp I, Bab 7) Maka : 1) Isi Rekam Medis adalah “Catatan ttg segala sesuatu yg terjadi dan atau telah diberikan/dilakukan thd pasien/kelg selama proses pelayanan klinis, tdd : Proses Pendaftaran Pasien - Pengkajian – Keputusan Layanan Klinis - Rencana Layanan Klinis - Rencana Rujukan – Pelaksanaan Layanan – Pemulangan dan Tindak Lanjut” 2) Rekam Medis bersifat rahasia, hanya dapat dibuka dalam hal : - utk kepentingan kesehatan pasien, - memenuhi permintaan aparatur penegak hukum, dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, - permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri, - permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan per-UU, - utk keperluan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien, Permintaan utk tsb diatas harus dilakukan secara tertulis kpd Pimpinan Sarana YanKes. 3) Penyimpanan berkas Rekam Medis : - RM Rawat Jalan : se-kurang2nya 2 tahun, - RM Rawat Inap : se-kurang2nya 5 tahun, - Ringkasan Pulang dan Informed Consent : se-kurang2nya 10 tahun. REKAM MEDIS
  • 118. ISI REKAM MEDIS = Berdasarkan ; - Permenkes 269/2008 Ttg Rekam Medis, dan - Permenkes 46/2015 Ttg Akreditasi FKTP : Isi Rekam Medis adalah : “Catatan ttg segala sesuatu yg terjadi dan atau dilakukan/diberikan kpd pasien/keluarga, selama proses asuhan klinis, yg tdd tahapan : 1. Proses Pendaftaran Pasien, 2. Pengkajian, …………………………….. : S – O 3. Keputusan Layanan Klinis ………… : A 4. Rencana Layanan Klinis ….………… : P 5. Rencana Rujukan ( jika pasien harus dirujuk ), 6. Pelaksanaan Layanan …………………. : E 7. Pemulangan dan Tindak Lanjut ( jika pasien di Rawat Inap )”.
  • 119. IDENTITAS LENGKAP PASIEN NOMOR REKAM MEDIS TGL PENGKAJIAN KEPUTUSAN LAYANAN KLINIS ( DIAGNOSIS ) RENCANA LAYANAN KLINIS PELAKSANAAN LAYANAN ANAMNESIS LENGKAP PEMERIKSAAN FISIK LENGKAP PEMERIKSAAN PENUNJANG ( JIKA PERLU ) Subjective Objective Assessment Planning Execution CONTOH FORM REKAM MEDIS
  • 120. REKAM MEDIS Berdasarkan : a) PerMenKes No 269 Th 2008 Ttg Rekam Medis, (Pasal 1); b) PerMenKes No 46 Th 2015 Ttg Akreditasi Pusk, Klinik Pratama, TPM Dr, TPM Drg (Lamp I, Bab 7) Maka : 1) Isi Rekam Medis adalah “Catatan ttg segala sesuatu yg terjadi dan atau telah diberikan/dilakukan thd pasien/kelg selama proses pelayanan klinis, tdd : Proses Pendaftaran Pasien - Pengkajian – Keputusan Layanan Klinis - Rencana Layanan Klinis - Rencana Rujukan – Pelaksanaan Layanan – Pemulangan dan Tindak Lanjut” 2) Rekam Medis bersifat rahasia, hanya dapat dibuka dalam hal : - utk kepentingan kesehatan pasien, - memenuhi permintaan aparatur penegak hukum, dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, - permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri, - permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan per-UU, - utk keperluan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien, Permintaan utk tsb diatas harus dilakukan secara tertulis kpd Pimpinan Sarana YanKes. 3) Penyimpanan berkas Rekam Medis : . - RM Rawat Jalan : se-kurang2nya 2 tahun, . - RM Rawat Inap : se-kurang2nya 5 tahun, . - Ringkasan Pulang dan Informed Consent : se-kurang2nya 10 tahun.
  • 121. KEBIJAKAN MANAJEMEN KEAMANAN LINGKUNGAN : 1. Lingkungan pelayanan mematuhi persyaratan hukum, regulasi, dan perizinan yg berlaku. 2. Lingkungan fisik Puskesmas, instalasi listrik, air, gas, dan sistem lain yg dipersyaratkan, diperiksa scr rutin, dipelihara, dan diperbaiki bila perlu. 3. Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya, serta pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya dilakukan berdasarkan perencanaan yg memadai. 4. Perencanaan dan pelaksanaan program yg efektif utk menjamin keamanan lingkungan fisik, dilelola oleh petugas yg kompeten. SK Ka Pusk Ttg Kebijakan Manajemen Keamanan Lingkungan. DIKTUM KESATU : Memuat kebijakan/arah secara garis besar ttg :
  • 122. KEBIJAKAN MANAJEMEN PERALATAN : 1. Peralatan dikelola dgn tepat. 2. Peralatan ditempatkan di lingkungan pelayanan dgn tepat. 3. Peralatan dipelihara dan dikalibrasi secara rutin. SK Ka Klinik Ttg Kebijakan Manajemen Peralatan DIKTUM KESATU : Memuat kebijakan/arah secara garis besar ttg
  • 123. KEBIJAKAN MANAJEMEN SDM : 1. Terdapat proses rekrutmen, retensi, pengembangan dan pendidikan berkelanjutan tenaga klinis, yg baku. 2. Penilaian dan evaluasi kompetensi tenaga klinis, dilakukan melalui proses kredensial tenaga yg efektif. 3. Adanya proses yg menjamin kesesuaian antara pengetahuan dan ketrampilan tenaga dgn kebutuhan pasien. 4. Setiap tenaga mendapat kesempatan mengembangkan ilmu dan ketrampilan yg diperlukan utk meningkatkan mutu pelayanan. 5. Wewenang tenaga diuraikan dgn jelas dan dilaksanakan secara profesional dan legal dlm pelaksanaan asuhan. 6. Wewenang klinis diberikan kpd tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan. Jika tidak tersedia tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan, maka diberikan wewenang khusus setelah dilakukan proses penilaian thd pengetahuan dan keterampilan yang bersangkutan SK Ka Klinik Ttg Kebijakan Manajemen SDM. DIKTUM KESATU : Memuat kebijakan/arah secara garis besar ttg :