Dokumen tersebut membahas beberapa isu kebijakan pendidikan ke depan seperti profesionalisme guru, pengelolaan sekolah, kurikulum dan penilaian, standar dan akreditasi, pendidikan karakter, pendidikan kejuruan, dan program Indonesia Pintar. Dokumen ini juga membahas isu-isu khusus terkait wajib belajar 12 tahun seperti pendanaan, daya tampung, dan ketersediaan guru.

1. ISU-ISU KEBIJAKAN PENDIDIKAN KE DEPAN
Ir.Hendarman, M.Sc. Ph.D
Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud
Peneliti Utama bidang Kebijakan Pendidikan IV-d Email:
hendarmananwar@gmail.com
hendarman@kemdikbud.go.id
HP: 0815 135 62284
WA: 087872321719
1
Disampaikan pada “Seminar Pendidikan Menengah Universal (PMU) dan Rencana Induk
Pengembangan Inklusif Kota Bandung”, Kerja sama Pemerintah Kota Bandung dan Puslitjak
Kemendikbud RI, Bandung 5 September 2016

2. ISU-ISU UMUM
2

3. ISU-ISU MAKRO
1
2 Profesionalisme
Guru
3
Pengelolaan Sekolah/Pelayanan
4
Wajib Belajar 12 Tahun
Kurikulum dan Penilaian
a. Konsep: Gratis, Subsidi Silang
b. Pendanaan (APBN, APBD, Masyarakat)
c. Daya Tampung
d. Ketersediaan Guru dan Tendik
e. Partisipasi Masyarakat
a. Sertifikasi dan Tunjangan Profesi
b. Pre-service dan in-service
c. Ujian Kompetensi dan Penilaian Kinerja
a. Peran Kepala Sekolah sebagai Manajer
b. Revitalisasi Komite Sekolah
c. Manajemen Berbasis Sekolah
d. Layanan PKLK – Keberagaman
a. High Order Thinking Skills dan Keterampilan
Abad 21
b. Siklus Penilaian (Kelas, Sekolah, Nasional,
Internasional)
c. Pelatihan Guru
5
Standar dan Akreditasi
a. SPM dan SNP
b. Pemanfaatan Akreditasi
c. Sistem dan Alat Pengukuran
6
7
8
3
Penguatan Pendidikan Karakter
Revitalisasi Pendidikan Kejuruan
Program Indonesia Pintar
a. Modalitas (Ko, Intra, Ekstra-Kurikuler)
b. Asesmen keberhasilan
c. Indikator Keberhasilan
d. Alokasi waktu Belajar
a. Integrasi Formal, Non Formal, Informal
b. Pengakuan Sertifikasi
c. Dual-System
d. PNBP
a. Data Kemiskinan
b. Tepat sasaran, waktu, jumlah
c. Pemanfaatan

4. 4
sar
nerapkan
i untuk kegiatan
1 32
Kecakapan Abad 21 yang Dibutuhkan
Kurikulum
Monitor & feedback K13
Kurikulum kontekstual – KTSP
Kurikulum vokasi
Kurikulum inklusif futuristik
Pembelajaran
Pembelajaran abad 21
Pembelajaran dinamis saintifik
Wholistic learning
Perbukuan
Buku pendamping kurikulum
Buku teks
Buku pengayaan
Buku bacaan
Penilaian
Penilain Kelas & Sekolah
INAP
Ujian Nasional
Survei Internasional
4
Kualitas Karakter
Bagaimana menghadapi lingkungan
yang terus berubah.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Iman & taqwa
Cinta tanah air
Rasa ingin tahu
Inisiatif
Gigih
Kemampuan beradaptasi
Kepemimpinan Kesadaran
sosial dan budaya
1. Berpikir
kritis/m
masalah
2. Kreativitas
3. Komunikasi
4. Kolaborasi
emecahkan 1. Baca tulis
2. Berhitung
3. Literasi sains
4. Literasi informasi teknologi
5. dan komunikasi
6. Literasi keuangan
7. Literasi budaya dan
kewarganegaraan

5. Kerangka Sistem Penilaian Pendidikan
SK
L
Penilaian
Kelas
Penilaian
SP
(PTK)
Penilaian
eksternal
(INAP/
PMTK)
Ujian
Nasional
Benchmark
Internasional
• Formatif – diagnostik
• Penilaian harian oleh guru
• Penguatan kompetensi guru
• Formatif
• Summatif
• Semua kelas
• Semesteran
• Akhir tahun
• Akhir jenjang
• Oleh sekolah
• Progress monitoring & evaluasi
• Kelas 4,8,11
• Survey atau sensus
• Tahunan
• Oleh pemerintah
• Sumatif
• Kelas 9, 12
• Sensus
• Oleh pemerintah
• Kompetensi dasar
• Kelas 4, 9/10
• Survei
• PISA, TIMSS
5

6. Rapat Mekanisme Pemantauan UN 2016
Kekerasan fisik di dalam lingkungan
pendidikan menjadi berita yang tiada henti... Bentuk Kekerasan di Lingkungan Sekolah, 2013
Hasil Penelitian Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Tahun 2013
Bentuk Kekerasan
6

7. Informasi dan Data Pelaku dan Korban Kekerasan
7

8. ISU-ISU WAJIB BELAJAR 12 TAHUN
8

9. Rasional
9
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003:
BAB VIII WAJIB BELAJAR Pasal 34
(1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang
pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
(4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Agenda Nawacita 5:
Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan
pelatihan dengan program "Indonesia Pintar" dengan wajib belajar 12 Tahun bebas pungutan; peningkatan
layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu "Indonesia Sehat"; serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan
program kepemilikan tanah seluas 9 Juta Hektar; program rumah kampung deret atan rumah susun murah yang
disubsidi serta Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019

10. Sumber : http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory
Negara Penyelenggara Wajib Belajar
9

11. ISU-ISU
1
2
Pendanaan
3
Daya Tampung
4
Regulas
i
Ketersediaan GTK
a. Peraturan Daerah
b. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
10
a. APBN
b. APBD
c. Masyarakat
a. Ruang Kelas
b. Unit Sekolah
a. Kualifikasi dan Kompetensi
b. Guru Mapel Umum, Mapel Adaptif, Normatif dan
produktif
c. Pelatihan Guru
d. Mutasi

12. Konteks Kota Bandung
12

13. Rapat Mekanisme Pemantauan UN 2016
Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun
harus mempunyai payung atau
landasan hukum agar semua daerah
mau mengalokasikan sumber
dayanya, terutama anggaran, untuk
menjamin akses pendidikan hingga
jenjang pendidikan menengah atau
SMA/SMK.
Selama ini pelaksanaan wajib belajar
12 tahun tidak maksimal di banyak
daerah karena tidak ada kewajiban
bagi daerah untuk memastikan akses
hingga pendidikan menengah.
Kota Bandung telah memiliki
Peraturan Walikota tentang
Penyelenggaraan Pendidikan, tapi
bagaimana implementasi saat ini di
beberapa tempat?
Regulasi
12

14. Rapat Mekanisme Pemantauan UN 2016
Proyeksi Kebutuhan Anggaran Wajar 12 Tahun Kota Bandung, Tahun 2016-2019
(dalam Rp.Juta, kecuali jumlah siswa)
TC UC TC UC TC UC TC UC TC UC
A BiayaPengelolaan Pendidikan di Pemerintahan 268.742 1,08 282.946 1,13 300.199 1,18 319.462 1,24 341.082 1,31
B BiayaPenyelenggaraan Pendidikan 1.138.577 4,58 1.198.751 4,77 1.271.848 5,02 1.353.461 5,27 1.445.056 5,54
Biaya Operasional Non Personalia 198.030 0,80 208.496 0,83 221.209 0,87 235.405 0,92 251.336 0,96
Biaya Operasional Personalia 654.213 2,63 688.788 2,74 730.790 2,88 777.682 3,03 830.312 3,18
Biaya Investasi Sarana dan Prasarana 279.120 1,12 293.871 1,17 311.790 1,23 331.798 1,29 354.252 1,36
Biaya Investasi Sumber Daya Manusia 7.215 0,03 7.596 0,03 8.059 0,03 8.576 0,03 9.156 0,04
C BiayaPribadi PesertaDidik 530.949 2,13 559.011 2,23 593.099 2,34 631.153 2,46 673.869 2,58
Jumlah Siswa SD 248.849 251.178 253.516 256.669 260.742
A Biaya Pengelolaan Pendidikan di Pemerintahan 158.406 1,24 166.289 1,29 175.877 1,36 183.957 1,42 198.254 1,50
B BiayaPenyelenggaraan Pendidikan 872.262 6,80 915.668 7,10 968.466 7,46 1.012.958 7,84 1.091.683 8,24
Biaya Operasional Non Personalia 121.586 0,95 127.637 0,99 134.995 1,04 141.198 1,09 152.171 1,15
Biaya Operasional Personalia 452.217 3,53 474.720 3,68 502.093 3,87 525.158 4,07 565.973 4,27
Biaya Investasi Sarana dan Prasarana 292.454 2,28 307.007 2,38 324.709 2,50 339.627 2,63 366.023 2,76
Biaya Investasi Sumber Daya Manusia 6.006 0,05 6.304 0,05 6.669 0,05 6.975 0,05 7.516 0,06
C BiayaPribadi PesertaDidik 474.943 3,71 498.577 3,86 527.327 4,06 551.549 4,27 594.414 4,49
Jumlah Siswa SMP 128.184 129.004 129.798 129.161 132.445
A Biaya Pengelolaan Pendidikan di Pemerintahan 97.846 1,52 109.416 1,59 120.940 1,67 133.426 1,75 146.288 1,84
B BiayaPenyelenggaraan Pendidikan 570.486 8,87 637.943 9,25 705.128 9,73 777.930 10,22 852.915 10,74
Biaya Operasional Non Personalia 77.960 1,21 87.179 1,26 96.360 1,33 106.309 1,40 116.556 1,47
Biaya Operasional Personalia 314.032 4,88 351.165 5,09 388.148 5,35 428.223 5,63 469.501 5,91
Biaya Investasi Sarana dan Prasarana 174.206 2,71 194.805 2,83 215.321 2,97 237.552 3,12 260.449 3,28
Biaya Investasi Sumber Daya Manusia 4.287 0,07 4.794 0,07 5.299 0,07 5.846 0,08 6.409 0,08
C BiayaPribadi PesertaDidik 13.740 5,98 14.423 6,24 15.255 6,56 15.956 6,89 17.196 7,24
Jumlah Siswa SMA 64.315 68.949 72.499 76.096 79.383
A Biaya Pengelolaan Pendidikan di Pemerintahan 124.485 2,16 139.800 2,26 155.960 2,37 173.669 2,49 192.183 2,62
B BiayaPenyelenggaraan Pendidikan 667.320 11,60 749.415 12,10 836.046 12,72 930.975 13,37 1.030.223 14,05
Biaya Operasional Non Personalia 124.191 2,16 139.470 2,25 155.593 2,37 173.259 2,49 191.730 2,61
Biaya Operasional Personalia 320.334 5,57 359.742 5,81 401.326 6,10 446.896 6,42 494.538 6,74
Biaya Investasi Sarana dan Prasarana 217.927 3,79 244.736 3,95 273.028 4,15 304.028 4,37 336.440 4,59
Biaya Investasi Sumber Daya Manusia 4.868 0,08 5.467 0,09 6.099 0,09 6.792 0,10 7.515 0,10
C BiayaPribadi PesertaDidik 344.090 5,98 386.420 6,24 431.089 6,56 480.036 6,89 531.214 7,24
Jumlah Siswa SMK 57.535 61.944 65.739 69.645 73.330
A Biaya Pengelolaan Pendidikan di Pemerintahan 649.479 6,00 698.451 6,26 752.976 6,58 810.514 6,92 877.807 7,27
B BiayaPenyelenggaraan Pendidikan 3.248.645 31,85 3.501.777 33,22 3.781.488 34,92 4.075.324 36,71 4.419.877 38,58
Biaya Operasional Non Personalia 521.768 5,12 562.782 5,34 608.157 5,61 656.171 5,90 711.793 6,20
Biaya Operasional Personalia 1.740.796 16,61 1.874.415 17,32 2.022.357 18,21 2.177.959 19,14 2.360.324 20,12
Biaya Investasi Sarana dan Prasarana 963.706 9,90 1.040.419 10,33 1.124.848 10,85 1.213.005 11,41 1.317.164 11,99
Biaya Investasi Sumber Daya Manusia 22.376 0,23 24.161 0,24 26.126 0,25 28.189 0,26 30.596 0,28
SMP/MTs
SMA/MA
SMK
Total
2015
SD/MI
2016 2017 2018 2019
(dalam Rp.Juta, kecuali jumlah siswa)
Jenjang Komponen Biaya
Pendanaan: Proyeksi Kebutuhan Anggaran Wajar 12 Tahun Kota Bandung, Tahun 2016-2019
TC = Total Cost,
UC = Unit Cost
C BiayaPribadi PesertaDidik 1.363.722 17,80 1.458.431 18,57 1.566.770 19,52 1.678.694 20,51 1.816.693 21,56 13

15. Rapat Mekanisme Pemantauan UN 2016
JAWA BARAT Kota BANDUNG
Baik Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung, rata-rata 50% kondisi daya tampung ruang kelas masih dalam kondisi rusak (walaupun bersifat
ringan), namun kondisi ini menunjukkan bahwa daya tampung siswa di sekolah terutama sekolah menengah perlu mendapat perhatian penuh dari
pemerintahsetempat dalam rangkamewujudkan program wajib belajar 12 tahun.
Dengan kondisi tersebut, apa strategi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Dinas pendidikan) terkait dengan banyaknya kondisi ruang
kelas yangrusak?
14

16. Rapat Mekanisme Pemantauan UN 2016
DAYA TAMPUNG RUANG KELAS BARU
Sumber: NationalIndicators for Education Planning(NIEP), PDSPK, Kemendikbud:
Data per 20-06-2016 06:00:00
Berdasarkan
ketersediaan
analisis rasio jumlah lulusan SMP terhadap
rombel di Kelas 1 SM saat ini, Kota bandung
memiliki rasio rombel < 1 yang berarti ketercapaian sarana dan
prasarananya sudah memadai untuk menampung 100 % lulusan
SMP masuk SM dalam kerangka wajib belajar 12 tahun
Namun demikian pemerintah daerah sudah siap dengan
ketersediaan ruang kelas? Apa langkah-langkah daerah terkait
dgn belum tercapainya ketersediaan ruang kelas utk menampung
siswa baru di SM
Kota
Bandung
Kab. Kudus
Kota
Padang
Panjang
Kota
Yogyakarta
Kota
Mataram
Kota
Samarinda
Lulusan SMP 31,560 6,638 1,654 10,095 5,707 7,843
Siswa Kelas 1 SM 39,063 9,538 1,437 12,069 7,296 12,772
-
10,000
5,000
20,000
15,000
30,000
25,000
40,000
35,000
45,000
Kota
Bandung
Kab. Kudus
Kota
Padang
Panjang
Kota
Yogyakarta
Kota
Mataram
Kota
Samarinda
Rombel SMP 3,414 738 133 737 610 1,087
Rombel SMA 1,881 297 103 625 343 438
Rasio Rombel 0.8079 0.6960 1.1510 0.8364 0.7822 0.6141
0.0000
0.2000
0.4000
0.6000
0.8000
1.0000
1.2000
1.4000
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
15
Kab/Kota Sampel Rasio
Lulusan
dan
Rombel
Rasio
Kecukupan RKB
Kota Bandung 0,8079 RKB Cukup Memadai

17. Rapat Mekanisme Pemantauan UN 2016
54%
45% 42%
20%
35%
41% 53%
70%
11% 14%
5% 10%
SD
Belum Kualifikasi
SMP SMA
Kualifikasi
SMK
Sertifikasi
JAWA BARAT
JUMLAH GURU: 398.861 orang
Guru Berijazah D4/S1 dan Guru Bersertifikasi
Kota BANDUNG
Guru Berijazah D4/S1 dan Guru Bersertifikasi
52% 51% 47%
30%
34% 33%
40%
58%
14% 16%
5% 12%
SD SMP SMA
Kualifikasi
SMK
SertifikasiBelum Kualifikasi
62.5
56.7
60.7
Rerata Nilai Uji Kompetensi Guru
perjenjang Thn. 2015
66.7
59.3
TK SD
Sumber: Ditjen GTK, 2015
SMP SMA SMK
Rerata Nilai Uji Kompetensi Guru
perjenjang Thn. 2015
64.7
60.5
65.6
69.4
64.1
TK
Sumber: Ditjen GTK, 2015
SD SMP SMA SMK
JUMLAH GURU: 26.082 orang
Guru

18. Rapat Mekanisme Pemantauan UN 2016
JAWA BARAT Kota BANDUNG
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74, Tahun 2008 tentang Guru (PP 74/2008) dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 41, Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendiknas
41/2007), rasio guru-siswa diharapkan berada dibawah standar minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan tersebut.
Secara nasional bahwa rasio siswa-guru telah berada di bawah standar minimal. Artinya, berdasarkan peraturan (PP
74/2008 dan Permendiknas 41/2007) bahwa rasio minimal jumlah guru di Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung sudah
sesuai dengan jumlah siswa atau tidak melampaui jumlah ketentuan yang ada. Namun yang perlu diperbaiki adalah
masalah pendistribusian yang belum merata.
17
Jenjang Rasio siswa-guru
(Negeri & Swasta)
Tahun 2014/2015)
Peraturan
Pemerintah No.
74/2008
Permendiknas
No.41/2007
SD 1:15 1:20 1:28
SMP 1:14 1:20 1:32
SMA 1:12 1:20 1:32
SMK 1:14 1:15 1:32

19. Rapat Mekanisme Pemantauan UN 2016
KEBUTUHAN GURU DAERAH SAMPEL 2016
18
KEBUTUHAN GURU PNS SMA TAHUN 2016
Jawa Barat
Prakarya dan Kewirausahaan 150
330
Bimbingan Konseling 357
482
Antropologi 128
NamaMataPelajaran PNS AKG Kekuranga
n
Kelebiha
n
Muatan Lokal
Bahasa
Asing Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pendidikan Jasmani
dan Kesehatan
Seni Budaya
Sosiolog
i
Ekonom
i
Geograf
i Sejarah
Kimia
Biologi
Fisika
Matematika
20
254
397
184
76
168
170
517
289
455
208
128
258
264
390
190
274
209
250
264
380
299
410
286
365
601
592
AKG
PNS
Pendidikan Kewarganegaraan 328 277 51 -
Bahasa Indonesia 493 557 64 -
Bahasa Inggris 458 535 77 -
Matematika 592 601 9 -
Fisika 365 286 79 -
Biologi 410 299 111 -
Kimia 380 264 116 -
Sejarah 250 209 41 -
Geografi 274 190 84 -
Ekonomi 390 264 126 -
Sosiologi 258 128 - 130
Seni Budaya 208 455 247 -
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 289 517 228 -
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
170 168 2 -
Bahasa Asing 76 184 108 -
Muatan Lokal 254 397 143 -
Antropologi 20 128 108 -
Bimbingan Konseling 357 482 125 -
Prakaryadan Kewirausahaan 330 150 - 180
Bahasa Inggris 535
Catatan: 458
1.Pengolahan Menggunakan Data Dapodikmen per Tanggal 10 Juni 2015 Bahasa Indonesia 557
493
2.Pengolahan Menggunakan Kurikulum Eksisting disekolah pada tahun ajaran2014/2015
Pendidikan Kewarganegaraan 277
3.Pengolahan Menggunakan Hasil Pengisian Program Pembelajaran pada Dapodikmen 328
4.Pengolahan Guru Agama belum bisa diproses karena kesalahan pengisian program - 100 200 300 400 500 600 700
5.Guru PNS, termasuk DPK
6.Angka Kebutuhan Guru hanya di sekolah Negeri Hal - 10

20. Rapat Mekanisme Pemantauan UN 2016
KEBUTUHAN GURU DAERAH SAMPEL 2016
19
KEBUTUHAN GURU PNS SMA TAHUN 2016
Jawa Barat - Kota Bandung
NamaMataPelajaran PNS AKG Kekuranga
n
Kelebiha
n
Pendidikan Kewarganegaraan 27 10 - 17
Bahasa Indonesia 37 17 - 20
Bahasa Inggris 19 19 0 -
Matematika 46 20 - 26
Fisika 26 11 - 15
Biologi 26 11 - 15
Kimia 35 10 - 25
Sejarah 9 7 2 -
Geografi 20 7 - 13
Ekonomi 22 9 - 13
Sosiologi 16 7 - 9
Seni Budaya 16 31 15 -
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 20 34 14 -
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
9 30 21 -
Bahasa Asing 4 17 13 -
Muatan Lokal 14 29 15 -
Antropologi - 7 7 -
Bimbingan Konseling 57 29 28 -
Prakaryadan Kewirausahaan 48 22 - 27
Catatan:
1.Pengolahan Menggunakan Data Dapodikmen per Tanggal 10 Juni 2015
2.Pengolahan Menggunakan Kurikulum Eksisting disekolah pada tahun ajaran 2014/2015
3.Pengolahan Menggunakan Hasil Pengisian Program Pembelajaran pada Dapodikmen
4.Pengolahan Guru Agama belum bisa diproses karena kesalahan pengisian program
5.Guru PNS, termasuk DPK
6.Angka Kebutuhan Guru hanya di sekolah Negeri

21. KEBIJAKAN BARU PENELITIAN
21

22. Rapat Mekanisme Pemantauan UN 2016
Sasaran Riset Ilmu Sosial, Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan
untuk menemukan proposisi, model, atau konsep atau temuan-temuan baru. Penelitian
ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kompetensi dasar peneliti. harus
memiliki sumbangan pada pengembangan ilmu-ilmu sosial
humaniora.
Riset
DASAR
untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan
persoalan yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan
kontribusi terhadap penyelesaian persoalan dalam kehidupan bermasyarakat atau
bernegara secara tidak langsung.
Riset
TERAPAN
disebut sebagai advanced research, merupakan penelitian sosial yang ditujukan untuk
menguji atau mengembangkan konsep, model, atau proposisi
sehingga dapat bermanfaat bagi penyelesaian persoalan dalam kehidupan
bermasyarakat atau bernegara
Riset
PENGEMBANGAN
untuk menghasilkan keluaran (output) naskah akademis dari kegiatan pengkajian
kebijakan dan atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang
merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang
mendesak
KAJIAN
AKTUAL
STRATEGIS
21

23. Rapat Mekanisme Pemantauan UN 2016
kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan humaniora
dengan melakukan studi literaturDESK
STUDY
kegiatan penelitian ilmiah dalam ilmu sosial dan
humaniora yang dilakukan melalui penelitian lapangan
berupa survei, etnografi (wawancara dan pengamatan),
participation action research, focus group discussion
(FGD), kajian bersama komunitas
PENELITIAN
LAPANGAN
DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
• objek penelitiannyakurangdari 5 lokasi di dalam negeri (KECIL)
• objek penelitiannya5 sampa1 dengan10 lokasi di dalam negeri
(MENENGAH)
• bjek penelitiannyalebih dari 10 lokasi di dalam negeri (BESAR)
DALAM NEGERI
Jenis & Lokasi Riset Ilmu Sosial, Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan
22

24. Rapat Mekanisme Pemantauan UN 2016
JUMLAH PERSONIL & WAKTU PENGUMPULAN DATA RI SET ILMU SOSIAL,
HUMANIORA, SENI BUDAYA, DA N PENDIDIKAN
JUMLAH PERSONIL & WAKTU PENGUMPULAN DATA RISET ILMU SOSIAL,
HUMANIORA, SENI BUDAYA, DAN PENDIDIKAN
23
Kategori
penelitian
Jumlah
peneliti
Lokasi penelitian Waktu pengumpulan
data
RISET DASAR DESK STUDY 1 – 3 org Dalam negeri 3 - 6 bln
Luar negeri
(termasuk dalam negeri)
1 - 3 bln
PENELITI LAPANGAN 4 – 7 org Dalam negeri
Skala kecil: 1-5 lokasi
1 – 2 bln
Dalam negeri
Skala menengah: 6-10 lokasi
2 – 3 bln
Dalam negeri
Skala besar: > 10 lokasi
3 – 4 bln
Luar Negeri 1 bln
RISET TERAPAN DESK STUDY 2 - 7 org Dalam negeri 1 bln
Luar negeri
(termasuk dalam negeri)
1 bln
PENELITI LAPANGAN Dalam negeri 4 – 5 bln
Luar negeri 1 bln
RISET
PENGEMBANGAN
PENELITI LAPANGAN 3 – 5 org Dalam negeri 6 bln
KAJIAN
AKTUAL
DESK STUDY
&/
LAPANGAN
3 – 5 org Dalam/Luar Negeri 1-3 bln

25. TERIMA
KASIH
15