2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i

3. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2014
1.
KODE JUKNIS
:
26-PS-2014
2.
NAMA PROGRAM
:
BANTUAN
SMK
DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.
TUJUAN
:
4.
5.
SASARAN
NILAI BANTUAN
:
:
a. Menumbuhkembangkan kepekaan SMK
terhadap
dinamika
kehidupan
masyarakat di daerah lingkungan
sekolah;
b. Memberdayakan secara optimal sumber
daya (SDM dan sarana prasarana) yang
dimiliki
SMK,
untuk
membantu
peningkatan
kompetensi
anggota
masyarakat yang termarjinalkan agar
dapat menjadi lebih mandiri;
c. Memberi kesempatan siswa untuk
mengimplementasikan
hasil
pembelajaran secara nyata kepada
masyarakat;
d. Meningkatkan pencitraan SMK melalui
perbuatan nyata untuk masyarakat;
e. Meningkatkan kerjasama SMK dengan
DU/DI relevan.
50 (lima puluh) paket.
Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta
rupiah) per paket.
6.
PEMANFAATAN
DANA
:
7.
PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
RANGKA
a. Penyusunan rencana kerja dan materi;
b. Pelaksanaan program pemberdayaan;
c. Tindak lanjut pelaksanaan program dan
pelaporan.
a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan;
c. Kewenangan
penetapan
penerima
bantuan sepenuhnya oleh Direktorat
Pembinaan SMK.
ii

4. 8.
PERSYARATAN
PENERIMA
:
a. Persyaratan SMK:
1) Memiliki sumberdaya manusia yang
kompeten sesuai dengan kegiatan
pemberdayaan masyarakat yang
diusulkan;
2) Memiliki
sarana
prasarana
penunjang
keterlaksanaan
pemberdayaan masyarakat yang
diusulkan;
3) Diprioritaskan SMK yang memiliki
pengalaman mengelola unit usaha/
pelatihan dan kegiatan lainnya yang
melibatkan peranserta masyarakat;
4) Diprioritaskan SMK yang telah
melakukan identifikasi potensi dan
kebutuhan
pemberdayaan
masyarakat sesuai “bright spot”
yang dimiliki sekolah;
5) Diprioritaskan SMK yang memiliki
jumlah siswa pada tahun pelajaran
2013/2014 sebanyak ≥96 orang
pada Kompetensi Keahlian yang
relevan
dengan
kegiatan
pemberdayaan
yang
usulkan,
kecuali bagi Program Keahlian
Khusus
(kelompok
Seni
dan
Kerajinan).
6) Diprioritaskan bagi SMK yang
melampirkan
surat
pernyataan
kepala sekolah bahwa SMK telah
mengunggah DAPODIKMEN melalui
pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id
b. Persyaratan Administrasi
1) Menyampaikan
Program
Kerja
sesuai format (lampiran 1) dan
disahkan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota;
2) Menyampaikan
kelengkapan
administrasi:
a) Foto copy SK pengangkatan
Kepala SMK;
b) Data potensi dan kebutuhan
iii

5. pemberdayaan
masyarakat
(bilamana ada);
c) Foto copy rekening Sekolah
yang masih aktif (bukan atas
nama pribadi/yayasan).
9.
JADUAL KEGIATAN
:
No
KEGIATAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
1.
Seleksi SMK
Januari - Maret
2.
Verifikasi
Maret - April
3.
Penerimaan
dan Evaluasi
Program
Kerja
Penetapan
April
5.
Bimbingan
Teknis
April
6.
Penyaluran
dana
Pelaksanaan
program
April - Mei
Supervisi
Laporan
pelaksanaan
Juni - Juli
1 bulan setelah selesai
pelaksanaan
pekerjaan (nomor 7)
4.
7.
8.
9.
April
Selama 150 hari
kalender dihitung
sejak dana diterima
Catatan: Jadual kegiatan dapat berubah sesuai
dengan kondisi.
10.
LAYANAN
INFORMASI
:
Subdit Program dan Evaluasi
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komplek Kemdikbud Gedung E, Lantai 13
Jl. Jenderal Sudirman – Senayan,
Jakarta 10270
Telp. 021-5725467, 5725477;
Website : www.ditpsmk.net
Email : subditprogram@ditpsmk.net
iv

6. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM ...................................................................... ii
DAFTAR ISI ....................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Tujuan ........................................................................................... 2
C. Dasar Hukum dan Kebijakan ........................................................... 2
D. Sasaran ......................................................................................... 3
E. Hasil yang Diharapkan .................................................................... 3
F. Nilai Bantuan ................................................................................. 3
G. Karakteristik Program Bantuan ....................................................... 4
H. Jadual Kegiatan .............................................................................. 4
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ..................... 5
A. Organisasi ...................................................................................... 5
B. Tugas dan Tanggungjawab ............................................................. 5
1. Direktorat Pembinaan SMK ......................................................... 5
2. Dinas Pendidikan Provinsi ........................................................... 5
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .............................................. 6
4. Sekolah ..................................................................................... 6
5. Komite Sekolah ......................................................................... 6
6. Tim Pelaksana .......................................................................... 6
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,
BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA............................... 8
A. Persyaratan Penerima Bantuan....................................................... 8
B. Mekanisme Pengajuan Proposal dan Penetapan Penerima Bantuan ... 9
C. Bimbingan Teknis ........................................................................... 9
D. Mekanisme Penyaluran Dana ........................................................ 10
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA .............................................................................................. 12
A. Ketentuan Penggunaan Dana ........................................................ 12
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ........................................ 12
BAB V PELAPORAN.......................................................................... 13
BAB VI PENUTUP ............................................................................ 14
LAMPIRAN ..................................................................................... 15
v

7. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat selalu identik dengan
upaya menjadikan masyarakat lebih mandiri, ikut berperan serta, dan
terbangunnya jaringan kerja. Pemberdayaan masyarakat tidak dibatasi
untuk pengembangan potensi ekonomi masyarakat semata, tetapi juga
membangun harkat, martabat, dan harga diri sesuai tatanan nilai dan
budaya yang tumbuh dan berkembang di daerah setempat.
Upaya-upaya pemberdayaan yang dilaksanakan melalui pemberian
bantuan fisik (bahan pangan, bangunan infrastruktur, uang, dll), hanya
diperlukan pada kondisi darurat dan sifatnya hanya sebatas untuk
memenuhi kebutuhan sesaat. Bentuk bantuan pemberdayaan seperti ini
pada hakekatnya sangat rentan dan kurang mendidik sikap perilaku
masyarakat. Karena itu, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang
akan dilakukan SMK harus diarahkan untuk dapat membekali masyarakat
dengan kompetensi/kemampuan yang dapat menolong mereka mencapai
keswadayaan menuju hidup yang lebih sejahtera.
Pada hakekatnya setiap wilayah memiliki potensi dan keunggulan sumber
daya alam dan sosial budaya. Potensi tersebut perlu digali dan
dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Upaya
untuk menggali potensi tersebut ditempuh dengan mengedepankan
peranserta anggota masyarakat, karena inilah yang merupakan prinsip
utama pemberdayaan masyarakat.
Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pihak SMK harus dapat
mengenali apa yang menjadi best practice dan bright spot serta
expertice(kebisaan) yang dimiliki sekolah. Sejalan dengan hal tersebut,
bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan yang diusulkan hendaknya tidak
menyimpang dari hal tersebut, antara lain dapat berupa:
• pelatihan produksi;
• pelatihan jasa pelayanan;
• pendampingan kegiatan usaha masyarakat untuk peningkatan kualitas
dan produktivitas;
• pemberian peralatan hasil pembelajaran siswa dikombinasikan dengan
pelatihan pengelolaan pemanfaatannya
• dan lain-lain.
Program Direktorat Pembinaan SMK untuk Pemberdayaan Masyarakat
tahun 2014, digulirkan dalam rangka untuk mewujudkan tanggungjawab
sosial (corporate social responsibility) untuk masyarakat di lingkungan
1

8. lokasi SMK. Banyak anggota masyarakat di sekitar kita yang diantaranya
termarjinalkan dan tak berdaya, sehingga menyebabkan mereka sulit
untuk membangun kehidupan masa depan yang lebih baik. Oleh karena
itu kehadiran SMK ditengah-tengah masyarakat hendaknya dapat
bermakna menghantarkan kelompok anggota masyarakat tersebut pada
kehidupan yang lebih sejahtera.
B. Tujuan Program
1. Menumbuhkembangkan kepekaan SMK terhadap dinamika kehidupan
masyarakat di daerah lingkungan sekolah;
2. Memberdayakan secara optimal sumber daya (SDM dan sarana
prasarana) yang dimiliki SMK, untuk membantu peningkatan
kompetensi anggota masyarakat yang termarjinalkan agar dapat
menjadi lebih mandiri;
3. Memberi kesempatan siswa untuk mengimplementasikan kompetensi
hasil pembelajaran secara nyata kepada masyarakat;
4. Meningkatkan pencitraan SMK melalui perbuatan nyata untuk
masyarakat;
5. Meningkatkan kerjasama yang lebih erat antara SMK dengan DU/DI
relevan.
C. Dasar Hukum dan Kebijakan
Dasar hukum pemberian program bantuan adalah :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014 dan
perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan beserta perubahannya;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
2

9. 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja
Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun
2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban
belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
12. Keputusan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Nomor:
204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat
Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014;
13. Peraturan
Direktur
Jenderal
Pendidikan
Menengah
Nomor
701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di
Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014
14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku
Kuasa Pengguna A Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
Nomor 701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Sosial di Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran
2014nggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal
Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang
Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada
Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1.
666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya.
D. Sasaran
Sasaran program tahun 2014 sebanyak 50 (lima puluh) paket.
E. Hasil Yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan pada program ini sebagai berikut:
1. Tersusunnya program kerja dan rencana aksi (action plan)
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh SMK;
2. Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai usulan;
3. Meningkatnya
kemampuan/keterampilan
sejumlah
anggota
masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan;
4. Terjalinnya hubungan kerjasama antara SMK dengan Du/Di terkait.
F. Nilai Bantuan
Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) per paket.
3

10. G. Karakteristik Program Bantuan Dana
1. Pengelolaan dana dilaksanakan dengan mekanisme swakelola sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perpres No. 54
tahun 2010 dan perubahannya);
2. Dana diberikan secara utuh dan tidak ada pemotongan dengan alasan
apapun oleh pihak manapun;
3. Jangka waktu penggunaan dana selama 150 (seratus lima puluh) hari
kalender sejak diterimanya dana tersebut di rekening SMK;
4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta
dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun
keuangan.
H. Jadual Kegiatan
No
KEGIATAN
1.
Seleksi SMK
WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
Januari - Maret
2.
Verifikasi
Maret - April
3.
April
4.
5.
Penerimaan dan Evaluasi
Program Kerja
Penetapan
Bimbingan Teknis
April
April
6.
Penyaluran dana
April - Mei
7.
Pelaksanaan program
Selama 150 hari kalender
dihitung sejak dana
diterima
8.
9.
Supervisi
Laporan pelaksanaan
Juni - Juli
1 bulan setelah selesai
pelaksanaan pekerjaan
(nomor 7)
Catatan: Jadual kegiatan dapat berubah sesuai dengan kondisi.
4

11. BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan Bantuan SMK
dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:
A. Organisasi
Organisasi pelaksanaan kegiatan akan melibatkan unsur-unsur sebagai
berikut:
1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. SMK;
5. Komite Sekolah;
6. Tim Pelaksana
B. Tugas Dan Tanggungjawab
1. Direktorat Pembinaan SMK
a. Menyiapkan petunjuk teknis dan dokumen lain yang berkaitan
dengan pemberian bantuan dana;
b. Melaksanakan sosialisasi program kepada Dinas Pendidikan
Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
c. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan dana;
d. Menetapkan SMK penerima bantuan dana;
e. Mengadakan bimbingan teknis persiapan pelaksanaan program;
f. Memproses penyaluran bantuan dana;
g. Melaksanakan supervisi pelaksanaan program (sampling);
h. Melakukan pembinaan kepada SMK penerima bantuan dana;
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menyebarluaskan informasi program kepada SMK dan institusi
terkait;
b. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari
Direktorat Pembinaan SMK;
c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
kegiatan bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat
kepada SMK penerima bantuan dana;
d. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan
dalam rangka pemberdayaan masyarakat dari SMK.
e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
5

12. 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Menyetujui program kerja Pemberdayaan Masyarakat yang
diusulkan oleh SMK;
b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap SMK
penerima bantuan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan;
d. Menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan
Bantuan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dari SMK.
4. Sekolah
a. Mengidentifikasi potensi dan kebutuhan pemberdayaan
masyarakat;
b. Menyusun program kerja dan mengirimkan ke Direktorat
Pembinaan SMK setelah mendapat persetujuan dari Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
c. Membentuk Tim Pelaksana;
d. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dana
antara Kepala Sekolah dengan Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan SMK;
e. Mempertanggungjawabkan sepenuhnya seluruh pengelolaan
keuangan, administrasi, dan pelaksanaan teknis;
f. Memungut pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan menyetorkan ke kantor kas negara;
g. Membuat laporan hasil pelaksanaan dan realisasi penggunaan
dana bantuan yang diketahui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
5. Komite Sekolah
a. Membantu sekolah dalam mengidentifikasi potensi dan
kebutuhan pemberdayaan masyarakat;
b. Melakukan pengawasan pelaksanaan program;
c. Mengupayakan sumber pendanaan lainnya bilamana diperlukan.
6. Tim Pelaksana
Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dibentuk dan ditetapkan
oleh Kepala Sekolah melalui surat keputusan dan disahkan oleh
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Tim ini mempunyai tugas
dan tanggungjawab membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan
program pemberdayaan masyarakat. Susunan tim pelaksana
tersebut antara lain sebagai berikut:
a) Ketua Tim adalah Tenaga Pendidik/Kependidikan yang memiliki
pengalaman
mengkoordinasikan
penyelenggaraan
suatu
kegiatan;
6

13. b)
Tim Teknis adalah kelompok tenaga pendidik/tenaga
kependidikan dan peserta didik yang memiliki kemampuan
teknis yang diperlukan pada pelaksanaan program.
Tugas dan tanggungjawab Ketua Tim adalah sebagai berikut :
a) Melaksanakan
fungsi-fungsi
manajemen
(perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/kontrol) dalam
menjalankan program pemberdayaan masyarakat;
b) Mengkoordinasikan dan mengkomunikasi setiap tahapan
kegiatan kepada Kepala Sekolah dan Pemangku Jabatan
pemerintah desa/kelurahan asal kelompok anggota masyarakat
sasaran;
c) Bersama Tim Teknis menyusun program kerja dan melaksanakan
program tersebut;
d) Bertanggungjawab
penuh
keterlaksanaan
program
pemberdayaaan masyarakat di lapangan/lokasi sasaran;
e) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program bantuan
dilengkapi dengan realisasi pertanggungjawaban penggunaan
dana bantuan disertai bukti-bukti antara lain: kuitansi,
faktur/nota, bukti setor pajak ke kas negara serta foto-foto hasil
pengadaan dan pelaksanaan kegiatankepada Kepala Sekolah.
Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis adalah sebagai berikut:
a) Melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan pemberdayaan
masyarakat;
b) Menyusun program kerja berdasarkan rumusan hasil identifikasi;
c) Menyusun rencana aksi (action plan) pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat;
d) Menyiapkan materi dan sarana prasarana untuk kegiatan
pemberdayaan masyarakat;
e) Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat;
f) Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan;
g) Mendokumentasikan kegiatan teknis maupun keuangan;
h) Membuat laporan pelaksanaan.
7

14. BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN
TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA
A. Persyaratan Penerima Bantuan
1. Persyaratan Profil SMK
a. Memiliki sumberdaya manusia yang kompeten sesuai dengan
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diusulkan;
b. Memiliki
sarana
prasarana
penunjang
keterlaksanaan
pemberdayaan masyarakat yang diusulkan;
c. Diprioritaskan SMK yang memiliki pengalaman mengelola unit
usaha/ pelatihan dan kegiatan lainnya yang melibatkan
peranserta masyarakat;
d. Diprioritaskan SMK yang telah melakukan identifikasi potensi dan
kebutuhan pemberdayaan masyarakat sesuai “bright spot” yang
dimiliki sekolah;
e. Diprioritaskan SMK yang memiliki jumlah siswa pada tahun
pelajaran 2013/2014 sebanyak ≥96 orang pada Kompetensi
Keahlian yang relevan dengan kegiatan pemberdayaan yang
usulkan, kecuali bagi Program Keahlian Khusus (kelompok Seni
dan Kerajinan).
f. Diprioritaskan bagi SMK yang melampirkan surat pernyataan
kepala sekolah bahwa SMK telah mengunggah DAPODIKMEN
melalui pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id
2. Menyampaikan Kelengkapan Administrasi
a. Mengajukan program kerja sesuai format (lampiran 1) dan
disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
b. Menyertakan lampiran:
1) Foto copy SK pengangkatan Kepala SMK;
2) Berita Acara hasil identifikasi potensi dan
kebutuhan
pemberdayaan masyarakat (bilamana ada);
3) Foto copy rekening Sekolah yang masih aktif (bukan atas
nama pribadi/yayasan).
8

15. B. Mekanisme Pengajuan Usulan
Pengajuan usulan/program kerja secara umum dapat diatur dengan
mekanisme sebagai berikut:
1. SMK diseleksi berdasarkan Dapodikmen dan atau sumber data lain
yang dapat dipercaya;
2. SMK terseleksi menyusun program kerja dan disahkan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. SMK mengirimkan program kerja ke Direktorat PSMK dengan
alamat:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p Kepala Subdit Program dan Evaluasi
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E lantai 13,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
4. SMK terseleksi diverfikasi oleh Direktorat Pembinaan SMK;
5. Direktorat Pembinaan SMK melakukan evaluasi terhadap program
kerja;
6. Hasil verifikasi lapangan dan hasil evaluasi program kerja digunakan
sebagai dasar usulan SMK untuk ditetapkan sebagai penerima
bantuan;
7. Direktorat Pembinaan SMK menerbitkan Surat Keputusan (SK) SMK
penerima bantuan;
8. Direktorat Pembinaan SMK melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek)
dan penandatanganan Surat perjanjian Pemberian bantuan;
9. SMK penerima bantuan dana melaksanakan kegiatan sesuai dengan
program kerja yang telah disetujui;
10. SMK menyusun dan mengirim laporan yang diketahui Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota kepada Direktorat Pembinaan SMK.
C. Bimbingan Teknis
Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan menerima
bimbingan teknis oleh Tim Direktorat Pembinaan SMK. Materi pokok
bimbingan teknis meliputi:
1. Kebijakan bantuan SMK dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat;
2. Strategi pelaksanaan program bantuan;
3. Pemanfaatan dana bantuan;
4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
5. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan.
9

16. D. Mekanisme Penyaluran Dana
1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan mekanisme:
a) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan
melampirkan:
1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang
diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat
Pembinaan SMK;
2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK
dengan lembaga penyalur;
3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014.
b) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM
Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
c) SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
d) Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya
Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening
Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian
Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga
Penyalur;
e) Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah
penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga
penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah
Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
10

17. FLOWCHART PENGAJUAN PROGRAM KERJA DAN PENYALURAN DANA BANTUAN
SMK Terseleksi
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Penyusunan Program Kerja
Direktorat Pembinaan SMK/Pusat
Persetujuan Program Kerja
Penerimaan Program Kerja
Tidak
Penilaian ?
Identifikasi Potensi dan
Kebutuhan
(FGD, Survey, Observasi)
Ya
Arsip
Berita Acara Hasil
Penilaian
Tidak
Verifikasi
Lokasi ?
Arsip
Ya
Penetapan Penerima
Bantuan
Penerimaan S K
Menerima tembusan SK Penerima
Bantuan
Penerbitan SK
SMK Penerima Bantuan
Bimbingan Teknis
Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
Sebagai Pihak Penerima Bantuan
Sebagai Saksi
Sebagai Pihak Pemberi Bantuan
Bantuan diterima SMK
Penyaluran Bantuan
Pelaksanaan
Kegiatan/Pembelanjaan Dana
Bantuan
Penyusunan Laporan
Mengesahkan
11
Penerimaan Laporan

18. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A.
Ketentuan Penggunaan Dana
Dana Bantuan Pemberdayaan Peranserta Masyarakat digunakan antara
lain untuk:
1. Penyusunan rencana kerja dan materi;
2. Pelaksanaan program pemberdayaan;
3. Tindak lanjut pelaksanaan program dan pelaporan.
B.
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dana antara lain:
1. Setiap
penggunaan
dana
bantuan
harus
dapat
dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik,
administrasi dan keuangan;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
meterai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti
pengeluaran harus jelas uraian peruntukannya (misalnya honor,
transport dan pembelian barang/jasa) dan diberi tanggal dan nomor
bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
3. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak ke Kas Negara atas
pembayaran uang lelah/honor, pembelian/ pengadaan barang/jasa
dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
4. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program
bantuan secara administrasi, keuangan dan teknis kepada Direktur
PSMK, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
5. Bantuan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat tahun 2014 yang
diterima harus selesai dipertanggungjawabkan sekuarang-kurangnya
150 (seratus lima puluh) hari kalender dihitung sejak dana diterima
di rekening sekolah;
6. SMK penerima bantuan dana harus mengelola secara transparan,
efisien, dan efektif serta bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik,
administrasi maupun keuangan.
12

19. BAB V
PELAPORAN
Laporan pelaksanaan program memuat data dan informasi tentang tahapan
setiap pelaksanaan sampai dengan selesai pekerjaan.
Laporan Akhir Pelaksanaan Program terdiri :
A. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan
Laporan pelaksanaan pekerjaan merupakan laporan kegiatan setelah
seluruh dana bantuan selesai dibelanjakan yang memuat:
1. Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan;
2. Susunan Tim Pemberdayaan Masyarakat;
3. RAB pelaksanaan kegiatan;
4. Realisasi penggunaan dana bantuan;
5. Pelaksanaan dan masalah yang dihadapi serta upaya
penyelesaiannya.
B. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan Pedoman
Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Bantuan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat.
Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat rangkap 4 dalam format ukuran
kertas A4 dijilid rapi, 1 (satu) asli untuk pertinggal sekolah, 1 (satu) copy
tembusan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 1 (satu) copy tembusan
untuk Dinas Pendidikan Provinsi, dan 1 (satu) copy tembusan untuk
Direktorat Pembinaan SMK.
Sedangkan Laporan Pertanggungjawaban keuangan disimpan di sekolah
untuk bahan pertanggungjawaban dan pemeriksaan lebih lanjut.
Laporan untuk Direktorat Pembinaan SMK dikirimkan ke:
Direktur Pembinaan SMK
u.p Kepala Subdit Program dan Evaluasi
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E Lantai 13
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta 10270
13

20. BAB VI
PENUTUP
Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah dan pihak-pihak
terkait terutama para pemangku jabatan di wilayah yang warganya menjadi
sasaran program Bantuan SMK Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat
tahun 2014, sehingga para pihak tersebut akan memiliki interpretasi dan
persepsi yang sama terhadap setiap tahapan penyelenggaraan program
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tingkat keberhasilan
pelaksanaan.
Program Bantuan SMK Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat ini akan
memiliki nilai manfaat yang besar dan akan berjalan dengan baik, apabila
semua yang terlibat dalam pelaksanaan program ini konsisten terhadap
ketentuan-ketentuan yang berlaku dan taat azas menerapkan Juknis ini.
Hal-hal yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur lebih rinci dalam Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan, dan informasi langsung melalui
Bimbingan Teknis.
14

21. LAMPIRAN
1. Sistematika Penyusunanan Program Kerja
2. Contoh Lembar Pengesahan
3. Format Berita Acara hasil identiikasi potensi dan
kebutuhan
masyarakat hasil FGD/survey/wawancara dan dilengkapi daftar
hadir/daftar responden (bilamana ada)
15

22. Lampiran 1
SISTEMATIKA PROGRAM KERJA
PROGRAM BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TAHUN 2014
NO
ISI PROPOSAL
PENJELASAN
1
Halaman Judul (Cover)
Memuat nama program bantuan dan judul
kegiatan Kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang diusulkan, dan memuat
identitas sekolah.
2
Lembar Persetujuan
(contoh, lampiran 2 )
3
I.PENDAHULUAN:
a. Latar Belakang
Uraian singkat tentang bright spot dan
best practice yang dimiliki sekolah saat
ini dan kebutuhan pemberdayaan
permasalahan
yang
masyarakat,
dihadapi dan perlunya kegiatan yang
akan diusulkan.
b. Maksud dan Tujuan
Uraikan secara singkat maksud dan
tujuan
yang
kontekstual
pada
kegiatan yang diusulkan dan akan
dilaksanakan.
c. Lokasi dan Calon Sasaran
Dibuat dalam bentuk matriks lokasi,
nama calon sasaran, permasalahan,
dan usulan kegiatan pemberdayaan.
d. Tim Pelaksana
Tulis nama-nama tenaga
pendidik/kependidikan dan peserta didik
yang menjadi anggota Tim Pelaksana
lengkap dengan Curriculum Vitae (CV)
nya. Diharapkan dapat melibatkan pihak
Du/Di
16

23. 4
II.PELAKSANAAN
PROGRAM
a. Mekanismen/strategi
pelaksanaan
Mekanisme pelaksanaan menguraikan
5W + 1H (siapa berbuat apa, kapan,
dimana, mengapa, dan bagaimana)
b. Jadwal Pelaksanaan
Kegiatan
c. Pendanaan
5
Matriks rencana jadwal pada masingmasing kegiatan.
Menguraikan secara global komponen
kegiatan dan kebutuhan dana yang
diperlukan per kegiatan. Bilamana ada
sharing dana dari masyarakat
dimasukan sebagai komponen sumber
dana.
III. EVALUASI
PELAKSANAAN
a. Pendekatan Evaluasi
b. Indikator Keberhasilan
6
Indikator-indikator yang akan
digunakan sebagai ukuran
keberhasilan pelaksanaan program
III.PENUTUP:
Penutup
7
Teknik evaluasi/tindakan sekolah
untuk mengevaluasi tingkat
keberhasilan program pemberdayaan
Berisi ikhtisar isi dan harapan
terwujudnya tujuan pelaksanaan
pemberdayaan.
LAMPIRAN PROPOSAL
-
Rincian Anggaran Biaya
Dibuat dalam bentuk matrik yang
memuat komponen: Kegiatan, Volume,
Satuan, Harga satuan, Harga total.
Setiap kegiatan diuraikan secara rinci
kebutuhan dana pada masing-masing
jabaran. Peng-SPJ-an merujuk uraian
pada RAB.
17

24. -
Berita Acara
Isi kegiatan yang disepakati dalam
Berita Acara hasil identiikasi potensi
dan kebutuhan pemberdayaan
masyarakat (bilamana ada) harus
sesuai dg kegiatan yang diusulkan
dalam Proposal
-
Syarat Administrasi
Syarat administrasi yang diminta
dalam Petunjuk Teknis.
18

25. Lampiran 2
Halaman Pengesahan
PROGRAM BANTUAN SMK DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT SMK ....................................
TAHUN2014
1.Judul Kegiatan
2.Lokasi
4.WaktuPelaksanaan
5.Anggaran
: (Sesuai judul kegiatan di halaman cover)
: Desa/Kel...........................Kec...................
Kabupaten/Kota ........................
: ........... s.d Desember 2014
: Rp. 85.000.000 (Delapan puluh lima juta
rupiah)
Menyetujui
Kepala Dinas Pendidikan ....
Kepala SMK .............
...............................
...............................
(Nama Terang&Stempel)
Terang&Stempel)
(Nama
19

26. Lampiran 3
Berita Acara
Identifikasi Potensi dan Kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat
(bilamana ada)
Pada hari ..... tanggal ........ tahun dua ribu tiga belas, telah dilaksanakan
kegiatan Focus Group Discussion (FGD)/survey/wawancara yang bertempat
di desa ....... Kecamatan ............. Kabupaten/Kota ..............
Hadir dalam kegiatan:
a. Tim Pelaksana :
1.
2.
3. dst
b. Pemangku desa
1.
2.
3. dst
c. Masyarakat
1.
2.
3. dst
Potensi dan kebutuhan yang direkomendasi dalam kegiatan Pemberdayaan
Peranserta Masyarakat:
No Nama Sasaran
Kondisi Potensi/
Rekomendasi Kegitan
(kelompok/perorangan) kebutuhan
Pemberdayaan
1.
2.
3.
dst
Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai kenyataan yang sebenarnya, dan
akan digunakan sebagai dasar penyusunan proposal.
....., ........ 2014
Ketua Tim Pelaksana
.............................
(nama terang)
20