SlideShare a Scribd company logo
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM)
Disusun Oleh :
Siti Sya'anah - 20138210596
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari
Mata Kuliah Hukum Pajak
PETA KONSEP
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM)
Pengertian
Dasar Hukum
Objek Pajak
Karakteristik & Perhitungan
PPnBM
Kesimpulan
Pengertian
PPnBM adalah Pajak Penjulan atas Barang
Mewah. Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah, yang diatur oleh undang-undang.
Dengan alasan keseimbangan pembebanan
pajak antara konsumen yang berpenghasilan
rendah dengan konsumen yang berpenghasilan
tinggi.
PPnBM hanya dikenakan satu kali,
yaitu pada saat impor atau pada
saat penyerahan barang kena pajak
yang tergolong mewah oleh
pengusaha kena pajak pabrikan.
Penyerahan berikutnya tidak lagi
dikenakan PPnBM.
No Dasar Hukum Pengenaan Pajak PPnBM
1 Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok
Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2006
2 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan
atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan
Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003.
3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan
atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007
Dasar Hukum Pengenaan Pajak PPnBM
No Kategori Objek Pajak Penjualan
atas Barang Mewah
1 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah
selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
10%
peralatan dan perlengkapan
olah raga, mesin pengatur
suhu udara, alat fotografi
dll.
2 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah
selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
20%
apartemen, mesin
pengering, rumah mewah,
town house, mesin
pengering dll.
3 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah
selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
30%
kapal atau kendaraan air,
sampan dan kano, kecuali
untuk keperluan negara
atau angkutan umum
4 Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah
selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
40%
minuman yang mengandung
alkohol, permadani yang
terbuat dari sutra atau wool,
barang kaca dari kristal dll.
Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah
No Kategori Objek Pajak Penjualan atas
Barang Mewah
5 Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong
Mewah selain kendaraan bermotor yang
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 50%
senjata api dll.
6 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah selain kendaraan bermotor yang
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 75%
batu mulia dan/atau mutiara
atau campuran, kapal pesiar
mewah
7 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 10%
kendaraan bermotor untuk
pengangkutan 10, dengan motor
bakar cetus api atau nyala
kompresi (diesel/semi diesel)
8 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 20%
kendaraan bermotor dengan
kabin ganda (Double cabin),
dengan sistem 1gandar
penggerak (4x2) atau dengan
sistem 2 andar penggerak (4x4)
Lanjutan.............
Jadi Kriteria singkatnya BKP atau Objek Yang Tergolong
Mewah adalah :
Lanjutan...............
1. Barang tersebut bukan merupakan barang
kebutuhan pokok; atau
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
tertentu; atau
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh
masyarakat berpenghasilan tinggi;
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan
status; atau
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan
moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban
masyarakat, seperti minuman beralkohol.
Karakteristik PPnBM
1. PPnBM merupakan pungutan tambahan di
samping PPN;
2. PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada
saat impor, atau
penyerahan di dalam Daerah Pabean BKP Yang
Tergolong Mewah oleh pabrikan yang
menghasilkannya;
3.PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN
atau PPnBM. Namun untuk Pengusaha Kena
Pajak yang mengekpsor BKP Yang Tergolong
Mewah bisa minta restitusi PPnBM yang telah
dibayar.
Lanjutan............
Mengapa harus dikenakan
PPnBM ?????
1. Supaya “adil” dalam hal pembebanan pajak antara
konsumen yang kaya dengan konsumen yang
berpenghasilan rendah;
2. Mengendalikan pola konsumsi BKP Yang Tergolong
Mewah;
3. Melindungi produsen kecil;
4. Untuk mengamankan penerimaan negara.
Cara Perhitungan PPnBM
PPnBM = tarif pajak x DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
Rumus :
Contoh Kasus :
PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT Reinaldo Utama mengimpor BKP
(Barang Kena Pajak) dengan nilai impor atas penjualan mesin
pengering sebesar Rp 500.000.000,-.
Berapa besar PPnBM yang harus dibayarkan oleh perusahan tersebut
untuk barang yang diimpornya?
Jawab : tarif pajak x DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
20% x 500.000.000 = 100.000.000
Jadi, PPnBM yang harus dibayarkan oleh perusahan tersebut sebesar
Rp. 100.000.000,-
Kesimpulan
PPnBM adalah Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, yang diatur
oleh undang-undang. Dengan alasan keseimbangan pembebanan pajak
antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang
berpenghasilan tinggi. Selain itu juga mengendalikan pola konsumsi.
Mengapa harus dikenakan PPnBM? Hal ini tak lain bertujuan untuk :
Supaya “adil” dalam hal pembebanan pajak antara konsumen yang kaya
dengan konsumen yang berpenghasilan rendah, Mengendalikan pola
konsumsi BKP Yang Tergolong Mewah, Melindungi produsen kecil dan
Untuk mengamankan penerimaan negara.
Thanks For Your Attentions
Wassalamu'alaikum Wr Wb.......
Semoga Pembelajaran Hari ini Bermanfaat

More Related Content

What's hot

Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppn
Ay Kent
 
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMPPN dan PPnBM
PPN dan PPnBM
Icha Icha
 
Penagihan pajak
Penagihan pajakPenagihan pajak
Penagihan pajak
Wanda Ramadhan
 
PPN Pengantar & Karakter
PPN  Pengantar  & KarakterPPN  Pengantar  & Karakter
PPN Pengantar & Karakter
karomah95
 
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22PPh Pasal 22
PPh Pasal 22
Nur Aisyah Zera Datu
 
Pengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaPengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaKppkp Bangil
 
Ppn & p pn bm
Ppn & p pn bmPpn & p pn bm
Ppn & p pn bm
nurfadillahummi
 
Persediaan akuntansi perpajakan
Persediaan akuntansi perpajakanPersediaan akuntansi perpajakan
Persediaan akuntansi perpajakan
sulkhi
 
PPN dan PPnbm
PPN dan PPnbmPPN dan PPnbm
PPN dan PPnbm
Asep suryadi
 
Tax Planning
Tax PlanningTax Planning
Tax Planning
karomah95
 
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Rose Meea
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
karomah95
 
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan FiskalRekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
guest841855
 
PPh 23
PPh 23PPh 23
PPh 23
aninchuy
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Bilawal Alhariri Anwar
 
PPN SPT Masa
PPN SPT MasaPPN SPT Masa
PPN SPT Masa
karomah95
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
M Abdul Aziz
 

What's hot (20)

Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppn
 
PPN dan PPnBM
PPN dan PPnBMPPN dan PPnBM
PPN dan PPnBM
 
Penagihan pajak
Penagihan pajakPenagihan pajak
Penagihan pajak
 
PPN Pengantar & Karakter
PPN  Pengantar  & KarakterPPN  Pengantar  & Karakter
PPN Pengantar & Karakter
 
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22PPh Pasal 22
PPh Pasal 22
 
Pengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannyaPengertian pajak dan kegunaannya
Pengertian pajak dan kegunaannya
 
Ppn & p pn bm
Ppn & p pn bmPpn & p pn bm
Ppn & p pn bm
 
Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
Persediaan akuntansi perpajakan
Persediaan akuntansi perpajakanPersediaan akuntansi perpajakan
Persediaan akuntansi perpajakan
 
PPN dan PPnbm
PPN dan PPnbmPPN dan PPnbm
PPN dan PPnbm
 
Tax Planning
Tax PlanningTax Planning
Tax Planning
 
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan FiskalRekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Fiskal
 
PPh 23
PPh 23PPh 23
PPh 23
 
Pph badan
Pph badanPph badan
Pph badan
 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 
PPN SPT Masa
PPN SPT MasaPPN SPT Masa
PPN SPT Masa
 
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)
 
Ppn dan ppnbm
Ppn dan ppnbmPpn dan ppnbm
Ppn dan ppnbm
 

Viewers also liked

Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahPajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang Mewah
Juwita W'tio
 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang MewahPajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Dudi Wahyudi
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
karomah95
 
(2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan (2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan
apotek agam farma
 
Ppn dan p pn bm uu no 42 tahun 2009
Ppn dan p pn bm uu no 42  tahun 2009Ppn dan p pn bm uu no 42  tahun 2009
Ppn dan p pn bm uu no 42 tahun 2009
Asep suryadi
 
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
RPG Gultom
 
Kumpulan materi-pendapatan-nasional-1
Kumpulan materi-pendapatan-nasional-1Kumpulan materi-pendapatan-nasional-1
Kumpulan materi-pendapatan-nasional-1
apasalahkukaubuat
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajak
Yan Chen
 

Viewers also liked (8)

Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahPajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang Mewah
 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang MewahPajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
 
(2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan (2) pajak bendaharawan
(2) pajak bendaharawan
 
Ppn dan p pn bm uu no 42 tahun 2009
Ppn dan p pn bm uu no 42  tahun 2009Ppn dan p pn bm uu no 42  tahun 2009
Ppn dan p pn bm uu no 42 tahun 2009
 
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
27801452 contoh-soal-pajak-dan-pembahasannya
 
Kumpulan materi-pendapatan-nasional-1
Kumpulan materi-pendapatan-nasional-1Kumpulan materi-pendapatan-nasional-1
Kumpulan materi-pendapatan-nasional-1
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajak
 

Similar to Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)

SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptxSESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
daniameida
 
PPT PPNBM - Risal Fadhil Rahardiansyah
PPT PPNBM - Risal Fadhil RahardiansyahPPT PPNBM - Risal Fadhil Rahardiansyah
PPT PPNBM - Risal Fadhil Rahardiansyah
Risal Fadhil Rahardiansyah
 
Ukin
UkinUkin
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
karomah95
 
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiPPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
Iqbal Fauzi
 
01 prinsip dasar cukai
01 prinsip dasar cukai01 prinsip dasar cukai
01 prinsip dasar cukaih5sdy
 
Barang jasa atas hak ppn dan pnbp presen
Barang jasa atas hak ppn dan pnbp presenBarang jasa atas hak ppn dan pnbp presen
Barang jasa atas hak ppn dan pnbp presen
AksarAksar3
 
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bmTarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
VeD VeD
 
PPnBM - HUKUM PAJAK FIX.pptx
PPnBM - HUKUM PAJAK FIX.pptxPPnBM - HUKUM PAJAK FIX.pptx
PPnBM - HUKUM PAJAK FIX.pptx
IndianMikoyanGurevic
 
(10) PPN & PPnBM.ppt
(10) PPN & PPnBM.ppt(10) PPN & PPnBM.ppt
(10) PPN & PPnBM.ppt
AlleAldine
 
Pengertian PPN
Pengertian PPNPengertian PPN
Pengertian PPN
Surya Getsemani
 
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptxBAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
MirahAmelia
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
Indah Mawarni
 
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKPTermasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Muhammad Rafi Kambara
 
ppt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnya
ppt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnyappt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnya
ppt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnya
Rayse Aulia
 
Karakteristik PPN
Karakteristik PPNKarakteristik PPN
Karakteristik PPN
Fhiya Hendarto
 
Uu 42-tahun-2009
Uu 42-tahun-2009Uu 42-tahun-2009
Uu 42-tahun-2009
PT Serasi Gaya Busana
 
P ajak
P ajakP ajak
P ajak
Kppkp Bangil
 
Booklet KUP
Booklet KUPBooklet KUP
Booklet KUP
Fair Nurfachrizi
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 

Similar to Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm) (20)

SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptxSESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
SESI 12 PPT PENGANTAR PERPAJAKAN_PPNBM.pptx
 
PPT PPNBM - Risal Fadhil Rahardiansyah
PPT PPNBM - Risal Fadhil RahardiansyahPPT PPNBM - Risal Fadhil Rahardiansyah
PPT PPNBM - Risal Fadhil Rahardiansyah
 
Ukin
UkinUkin
Ukin
 
PPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBMPPN tentang PPnBM
PPN tentang PPnBM
 
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiPPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.Si
 
01 prinsip dasar cukai
01 prinsip dasar cukai01 prinsip dasar cukai
01 prinsip dasar cukai
 
Barang jasa atas hak ppn dan pnbp presen
Barang jasa atas hak ppn dan pnbp presenBarang jasa atas hak ppn dan pnbp presen
Barang jasa atas hak ppn dan pnbp presen
 
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bmTarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
Tarif dan perhitungan ppn dan ppn bm
 
PPnBM - HUKUM PAJAK FIX.pptx
PPnBM - HUKUM PAJAK FIX.pptxPPnBM - HUKUM PAJAK FIX.pptx
PPnBM - HUKUM PAJAK FIX.pptx
 
(10) PPN & PPnBM.ppt
(10) PPN & PPnBM.ppt(10) PPN & PPnBM.ppt
(10) PPN & PPnBM.ppt
 
Pengertian PPN
Pengertian PPNPengertian PPN
Pengertian PPN
 
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptxBAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
BAB 2 PPn DAN PPnBM.pptx
 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri SaputraPAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn) by Andri Saputra
 
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKPTermasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
Termasuk Penyerahan BKP dan Bukan Termasuk Penyerahan BKP
 
ppt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnya
ppt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnyappt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnya
ppt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnya
 
Karakteristik PPN
Karakteristik PPNKarakteristik PPN
Karakteristik PPN
 
Uu 42-tahun-2009
Uu 42-tahun-2009Uu 42-tahun-2009
Uu 42-tahun-2009
 
P ajak
P ajakP ajak
P ajak
 
Booklet KUP
Booklet KUPBooklet KUP
Booklet KUP
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 

Recently uploaded

PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
PreddySilitonga
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
NanieIbrahim
 
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
nimah111
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
MashudiMashudi12
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
JALANJALANKENYANG
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
fildiausmayusuf1
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
SdyokoSusanto1
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kanaidi ken
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
Juknis penggunaan aplikasi ecoklit pilkada 2024
Juknis penggunaan  aplikasi ecoklit pilkada 2024Juknis penggunaan  aplikasi ecoklit pilkada 2024
Juknis penggunaan aplikasi ecoklit pilkada 2024
abdinahyan
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
NavaldiMalau
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
MildayantiMildayanti
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
maulatamah
 
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
PikeKusumaSantoso
 

Recently uploaded (20)

PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
 
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
 
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
Juknis penggunaan aplikasi ecoklit pilkada 2024
Juknis penggunaan  aplikasi ecoklit pilkada 2024Juknis penggunaan  aplikasi ecoklit pilkada 2024
Juknis penggunaan aplikasi ecoklit pilkada 2024
 
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptxFORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
FORMAT PPT RANGKAIAN PROGRAM KERJA KM 7.pptx
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
 
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
 

Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)

  • 1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Disusun Oleh : Siti Sya'anah - 20138210596 Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari Mata Kuliah Hukum Pajak
  • 2. PETA KONSEP Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Pengertian Dasar Hukum Objek Pajak Karakteristik & Perhitungan PPnBM Kesimpulan
  • 3. Pengertian PPnBM adalah Pajak Penjulan atas Barang Mewah. Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, yang diatur oleh undang-undang. Dengan alasan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. PPnBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha kena pajak pabrikan. Penyerahan berikutnya tidak lagi dikenakan PPnBM.
  • 4. No Dasar Hukum Pengenaan Pajak PPnBM 1 Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 2 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Dasar Hukum Pengenaan Pajak PPnBM
  • 5. No Kategori Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah 1 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% peralatan dan perlengkapan olah raga, mesin pengatur suhu udara, alat fotografi dll. 2 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% apartemen, mesin pengering, rumah mewah, town house, mesin pengering dll. 3 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% kapal atau kendaraan air, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum 4 Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% minuman yang mengandung alkohol, permadani yang terbuat dari sutra atau wool, barang kaca dari kristal dll. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  • 6. No Kategori Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah 5 Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% senjata api dll. 6 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% batu mulia dan/atau mutiara atau campuran, kapal pesiar mewah 7 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) 8 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% kendaraan bermotor dengan kabin ganda (Double cabin), dengan sistem 1gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 andar penggerak (4x4) Lanjutan.............
  • 7. Jadi Kriteria singkatnya BKP atau Objek Yang Tergolong Mewah adalah : Lanjutan............... 1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau 2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau 3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; 4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau 5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol.
  • 8. Karakteristik PPnBM 1. PPnBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN; 2. PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat impor, atau penyerahan di dalam Daerah Pabean BKP Yang Tergolong Mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya; 3.PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPnBM. Namun untuk Pengusaha Kena Pajak yang mengekpsor BKP Yang Tergolong Mewah bisa minta restitusi PPnBM yang telah dibayar.
  • 9. Lanjutan............ Mengapa harus dikenakan PPnBM ????? 1. Supaya “adil” dalam hal pembebanan pajak antara konsumen yang kaya dengan konsumen yang berpenghasilan rendah; 2. Mengendalikan pola konsumsi BKP Yang Tergolong Mewah; 3. Melindungi produsen kecil; 4. Untuk mengamankan penerimaan negara.
  • 10. Cara Perhitungan PPnBM PPnBM = tarif pajak x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) Rumus : Contoh Kasus : PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT Reinaldo Utama mengimpor BKP (Barang Kena Pajak) dengan nilai impor atas penjualan mesin pengering sebesar Rp 500.000.000,-. Berapa besar PPnBM yang harus dibayarkan oleh perusahan tersebut untuk barang yang diimpornya? Jawab : tarif pajak x DPP (Dasar Pengenaan Pajak) 20% x 500.000.000 = 100.000.000 Jadi, PPnBM yang harus dibayarkan oleh perusahan tersebut sebesar Rp. 100.000.000,-
  • 11. Kesimpulan PPnBM adalah Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, yang diatur oleh undang-undang. Dengan alasan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Selain itu juga mengendalikan pola konsumsi. Mengapa harus dikenakan PPnBM? Hal ini tak lain bertujuan untuk : Supaya “adil” dalam hal pembebanan pajak antara konsumen yang kaya dengan konsumen yang berpenghasilan rendah, Mengendalikan pola konsumsi BKP Yang Tergolong Mewah, Melindungi produsen kecil dan Untuk mengamankan penerimaan negara.
  • 12. Thanks For Your Attentions Wassalamu'alaikum Wr Wb....... Semoga Pembelajaran Hari ini Bermanfaat