Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pengusaha kena pajak terkait pembuatan faktur pajak PPN dan sanksi yang terkait, termasuk syarat faktur pajak yang sah, objek dan subjek PPN, serta berbagai fasilitas yang tersedia di bidang PPN seperti kawasan berikat dan KAPET.
Dokumen tersebut membahas mengenai prinsip pengakuan pajak masukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tercantum dalam faktur pajak yang sah. Terdapat pengecualian untuk pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan se
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, yang mencakup pengertian, objek pajak, dan tarif pajak PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 dipungut oleh instansi pemerintah atas pembelian barang dan badan usaha tertentu. Tarifnya berkisar antara 1,5% hingga 7,5% tergantung objek pajaknya.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.
1. Dokumen menjelaskan saat terutangnya pajak PPN menurut UU PPN dan peraturan terkait, termasuk pada saat penyerahan barang atau jasa, impor, ekspor, dan situasi khusus lainnya.
2. Prinsip dasar adalah pajak terutang pada saat penyerahan barang atau jasa, meskipun pembayaran belum diterima.
3. Terdapat pengecualian untuk situasi seperti pembayaran diterima dimuka,
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban pengusaha kena pajak terkait pembuatan faktur pajak PPN dan sanksi yang terkait, termasuk syarat faktur pajak yang sah, objek dan subjek PPN, serta berbagai fasilitas yang tersedia di bidang PPN seperti kawasan berikat dan KAPET.
Dokumen tersebut membahas mengenai prinsip pengakuan pajak masukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tercantum dalam faktur pajak yang sah. Terdapat pengecualian untuk pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan se
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, yang mencakup pengertian, objek pajak, dan tarif pajak PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 dipungut oleh instansi pemerintah atas pembelian barang dan badan usaha tertentu. Tarifnya berkisar antara 1,5% hingga 7,5% tergantung objek pajaknya.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.
1. Dokumen menjelaskan saat terutangnya pajak PPN menurut UU PPN dan peraturan terkait, termasuk pada saat penyerahan barang atau jasa, impor, ekspor, dan situasi khusus lainnya.
2. Prinsip dasar adalah pajak terutang pada saat penyerahan barang atau jasa, meskipun pembayaran belum diterima.
3. Terdapat pengecualian untuk situasi seperti pembayaran diterima dimuka,
PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN dihitung dengan metode kredit untuk menghindari pengenaan pajak berganda. PPN bertujuan untuk mengenakan pajak pada nilai tambah barang dan jasa.
Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas impor barang, pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN, serta penjualan barang tertentu. PPh Pasal 22 dapat dipungut pada saat impor, pembelian, atau penjualan barang dengan tarif berbeda-beda sesuai jenis barang dan pelaku usaha. PPh Pasal 22 wajib disetor dan dilaporkan ke kantor pajak dalam jangka waktu tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. PPN dikenakan pada barang dan jasa, sedangkan PPnBM hanya pada barang-barang mewah tertentu. Keduanya menggunakan sistem kredit pajak di mana pajak masukan dapat dikompensasikan dengan pajak keluaran.
1. Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi persediaan sesuai PSAK 14, termasuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan dalam laporan keuangan.
2. Beberapa metode pengukuran persediaan yang dijelaskan adalah FIFO, average, dan LIFO beserta contoh penerapannya.
3. Laporan keuangan harus menyajikan persediaan di neraca dan harga pokok penjualan di laporan laba rugi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian Pengusaha Kena Pajak, Barang Kena Pajak, dan Jasa Kena Pajak dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Secara garis besar dijelaskan bahwa semua barang dan jasa pada prinsipnya dikenakan PPN kecuali yang dikecualikan secara khusus dalam undang-undang.
Kewajiban pembukuan diatur dalam Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2000. Semua wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan kecuali yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau tidak melakukan usaha. Pembukuan harus mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya dan disimpan selama 10 tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, termasuk dasar hukum, pemotong, objek pajak, tarif, dan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Secara khusus membahas mengenai pemotong pajak, objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu, serta tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
Dokumen tersebut merangkum tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencakup definisi, objek, subjek, dasar hukum, tarif, penghitungan, penagihan, dan pembagian hasil PBB."
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)M Abdul Aziz
Dokumen tersebut membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada kelas Manajemen Universitas Bina Bangsa. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai pengertian pajak, dasar hukum KUP, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi. PPN dihitung dengan metode kredit untuk menghindari pengenaan pajak berganda. PPN bertujuan untuk mengenakan pajak pada nilai tambah barang dan jasa.
Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas impor barang, pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN, serta penjualan barang tertentu. PPh Pasal 22 dapat dipungut pada saat impor, pembelian, atau penjualan barang dengan tarif berbeda-beda sesuai jenis barang dan pelaku usaha. PPh Pasal 22 wajib disetor dan dilaporkan ke kantor pajak dalam jangka waktu tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. PPN dikenakan pada barang dan jasa, sedangkan PPnBM hanya pada barang-barang mewah tertentu. Keduanya menggunakan sistem kredit pajak di mana pajak masukan dapat dikompensasikan dengan pajak keluaran.
1. Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi persediaan sesuai PSAK 14, termasuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian persediaan dalam laporan keuangan.
2. Beberapa metode pengukuran persediaan yang dijelaskan adalah FIFO, average, dan LIFO beserta contoh penerapannya.
3. Laporan keuangan harus menyajikan persediaan di neraca dan harga pokok penjualan di laporan laba rugi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian Pengusaha Kena Pajak, Barang Kena Pajak, dan Jasa Kena Pajak dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Secara garis besar dijelaskan bahwa semua barang dan jasa pada prinsipnya dikenakan PPN kecuali yang dikecualikan secara khusus dalam undang-undang.
Kewajiban pembukuan diatur dalam Pasal 28 UU No. 18 Tahun 2000. Semua wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan kecuali yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau tidak melakukan usaha. Pembukuan harus mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya dan disimpan selama 10 tahun.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, termasuk dasar hukum, pemotong, objek pajak, tarif, dan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Secara khusus membahas mengenai pemotong pajak, objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu, serta tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
Dokumen tersebut merangkum tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) yang mencakup definisi, objek, subjek, dasar hukum, tarif, penghitungan, penagihan, dan pembagian hasil PBB."
Overview KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)M Abdul Aziz
Dokumen tersebut membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada kelas Manajemen Universitas Bina Bangsa. Dokumen ini memberikan penjelasan mengenai pengertian pajak, dasar hukum KUP, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang dikenakan kepada barang-barang mewah seperti rumah mewah, kendaraan, barang elektronik, dan lainnya. Tarif PPnBM bervariasi antara 10%-75% tergantung jenis barangnya.
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban bendaharawan pengelola dana APBN dan APBD dalam memotong dan membayar pajak penghasilan, khususnya PPh pasal 21 dan 22.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep penting terkait pendapatan nasional seperti PDB, PNB, PNN, PI, dan DI. Juga menjelaskan metode perhitungan pendapatan nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang dikenakan kepada barang-barang mewah seperti rumah mewah, kendaraan, barang elektronik, dan lainnya. Tarif PPnBM bervariasi antara 10%-75% tergantung jenis barangnya.
PPT Perpajakan "PPN dan PPNBM" dosen Taufikur Rahman S.E,.M.SiIqbal Fauzi
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, sedangkan PPnBM merupakan pajak tambahan untuk barang-barang mewah. Dokumen ini menjelaskan objek, tarif, dan cara perhitungan PPN dan PPnBM serta pengusaha kena pajak yang
Dokumen tersebut menjelaskan tentang cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan mengalikan tarif pajak terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tarif PPN 10% sedangkan tarif PPnBM berkisar antara 10%-200% tergantung jenis barangnya. DPP dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, ekspor, atau nilai l
PPnBM dikenakan pada barang mewah seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, dan barang-barang tertentu. Tarif PPnBM berkisar antara 10%-75% tergantung jenis barangnya. PPnBM dikenakan satu kali saat produsen menyerahkan barang ke konsumen atau saat barang diimpor. Terdapat pengecualian PPnBM untuk barang yang digunakan untuk kepentingan negara.
Termasuk Penyerahan BKP Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN
2. PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN
SEWA BELI & PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
3. PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG
4. PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA
5. BKP BERUPA PERSEDIAAN & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK
DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN
6. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG
7. PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
8. PENYERAHAN BKP OLEH PKP DLM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH YG PENYERAHANNYA DIANGGAP LANGSUNG
DARI PKP KPD PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP
Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DLM KUHD
2. PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG
3. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN ANTAR CABANG DLM HAL PKP MELAKUKAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
4. PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA (PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PEMEKARAN,PEMECAHAN, & PENGAMBIL-ALIHAN USAHA) DENGAN SYARAT PIHAK YG MELAKUKAN PENGALIHAN & YG MENERIMAPENGALIHAN ADALAH PKP
5. BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN, YANG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, YG PM ATAS PEROLEHANNYA TDK DAPAT DIKREDITKAN MENURUT KETENTUAN PASAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN HURUF C.
ppt Ppn pajak pertambahan nilai dan cara menghitungnyaRayse Aulia
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, meliputi pengertian, objek yang dikenakan pajak, jenis barang yang dikenakan PPnBM, serta cara perhitungan PPN dan PPnBM.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan sistem perpajakan di Indonesia khususnya pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai, mulai dari UU PPn 1951 hingga reformasi sistem perpajakan nasional 1983 yang mengganti PPn dengan PPN. Juga dibahas karakteristik, prinsip-prinsip dasar, dan metode perhitungan PPN.
Undang-undang ini membahas perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, dan mengamankan penerimaan negara. Perubahan mencakup pengubahan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam undang
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Jenis-jenis pajak meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Meterai, dan pajak daerah. Wajib Pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaporkan serta membayar pajak tepat waktu
Dokumen tersebut membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk definisi, subjek yang wajib memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP, cara pendaftaran NPWP dan pelaporan usaha untuk pengukuhan PKP, sanksi terkait, dan manfaat memiliki NPWP.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM)
Disusun Oleh :
Siti Sya'anah - 20138210596
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dari
Mata Kuliah Hukum Pajak
2. PETA KONSEP
Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM)
Pengertian
Dasar Hukum
Objek Pajak
Karakteristik & Perhitungan
PPnBM
Kesimpulan
3. Pengertian
PPnBM adalah Pajak Penjulan atas Barang
Mewah. Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah, yang diatur oleh undang-undang.
Dengan alasan keseimbangan pembebanan
pajak antara konsumen yang berpenghasilan
rendah dengan konsumen yang berpenghasilan
tinggi.
PPnBM hanya dikenakan satu kali,
yaitu pada saat impor atau pada
saat penyerahan barang kena pajak
yang tergolong mewah oleh
pengusaha kena pajak pabrikan.
Penyerahan berikutnya tidak lagi
dikenakan PPnBM.
4. No Dasar Hukum Pengenaan Pajak PPnBM
1 Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok
Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2006
2 Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan
atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan
Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003.
3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan
atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007
Dasar Hukum Pengenaan Pajak PPnBM
5. No Kategori Objek Pajak Penjualan
atas Barang Mewah
1 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah
selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
10%
peralatan dan perlengkapan
olah raga, mesin pengatur
suhu udara, alat fotografi
dll.
2 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah
selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
20%
apartemen, mesin
pengering, rumah mewah,
town house, mesin
pengering dll.
3 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah
selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
30%
kapal atau kendaraan air,
sampan dan kano, kecuali
untuk keperluan negara
atau angkutan umum
4 Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah
selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar
40%
minuman yang mengandung
alkohol, permadani yang
terbuat dari sutra atau wool,
barang kaca dari kristal dll.
Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah
6. No Kategori Objek Pajak Penjualan atas
Barang Mewah
5 Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong
Mewah selain kendaraan bermotor yang
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 50%
senjata api dll.
6 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah selain kendaraan bermotor yang
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 75%
batu mulia dan/atau mutiara
atau campuran, kapal pesiar
mewah
7 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 10%
kendaraan bermotor untuk
pengangkutan 10, dengan motor
bakar cetus api atau nyala
kompresi (diesel/semi diesel)
8 Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang
dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 20%
kendaraan bermotor dengan
kabin ganda (Double cabin),
dengan sistem 1gandar
penggerak (4x2) atau dengan
sistem 2 andar penggerak (4x4)
Lanjutan.............
7. Jadi Kriteria singkatnya BKP atau Objek Yang Tergolong
Mewah adalah :
Lanjutan...............
1. Barang tersebut bukan merupakan barang
kebutuhan pokok; atau
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
tertentu; atau
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh
masyarakat berpenghasilan tinggi;
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan
status; atau
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan
moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban
masyarakat, seperti minuman beralkohol.
8. Karakteristik PPnBM
1. PPnBM merupakan pungutan tambahan di
samping PPN;
2. PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada
saat impor, atau
penyerahan di dalam Daerah Pabean BKP Yang
Tergolong Mewah oleh pabrikan yang
menghasilkannya;
3.PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN
atau PPnBM. Namun untuk Pengusaha Kena
Pajak yang mengekpsor BKP Yang Tergolong
Mewah bisa minta restitusi PPnBM yang telah
dibayar.
9. Lanjutan............
Mengapa harus dikenakan
PPnBM ?????
1. Supaya “adil” dalam hal pembebanan pajak antara
konsumen yang kaya dengan konsumen yang
berpenghasilan rendah;
2. Mengendalikan pola konsumsi BKP Yang Tergolong
Mewah;
3. Melindungi produsen kecil;
4. Untuk mengamankan penerimaan negara.
10. Cara Perhitungan PPnBM
PPnBM = tarif pajak x DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
Rumus :
Contoh Kasus :
PKP (Pengusaha Kena Pajak) PT Reinaldo Utama mengimpor BKP
(Barang Kena Pajak) dengan nilai impor atas penjualan mesin
pengering sebesar Rp 500.000.000,-.
Berapa besar PPnBM yang harus dibayarkan oleh perusahan tersebut
untuk barang yang diimpornya?
Jawab : tarif pajak x DPP (Dasar Pengenaan Pajak)
20% x 500.000.000 = 100.000.000
Jadi, PPnBM yang harus dibayarkan oleh perusahan tersebut sebesar
Rp. 100.000.000,-
11. Kesimpulan
PPnBM adalah Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, yang diatur
oleh undang-undang. Dengan alasan keseimbangan pembebanan pajak
antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang
berpenghasilan tinggi. Selain itu juga mengendalikan pola konsumsi.
Mengapa harus dikenakan PPnBM? Hal ini tak lain bertujuan untuk :
Supaya “adil” dalam hal pembebanan pajak antara konsumen yang kaya
dengan konsumen yang berpenghasilan rendah, Mengendalikan pola
konsumsi BKP Yang Tergolong Mewah, Melindungi produsen kecil dan
Untuk mengamankan penerimaan negara.
12. Thanks For Your Attentions
Wassalamu'alaikum Wr Wb.......
Semoga Pembelajaran Hari ini Bermanfaat