pengertian tentang PBB PP BPHTB dan cara menghitungnya

1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-PP)
#ABDULRAZAK
#STIEPELITABUANAKAMPUSIIMAROS
3WORKFROMHOME

2. SIFAT PBB
Pajak Daerah
Pajak Objektif (bersifat kebendaan)
Official Assesment System (menggunakan
SPPT)

3. SUBJEK PBB
 Subjek pajak
Orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi,
memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasa bangunan dan
memperoleh manfaat atas bangunan
 Wajib Pajak
Subjek pajak yang harus membayar pajak
 Hak-hak atas bumi dan bangunan PBB
Mengacu pada UU Agraria yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangun, Hak Guna Usaha, Hak
Pakai, dan Hak Pengelolaan

4. SUBJEK PBB
Apabila subjek pajak yang ditetapkan Dirjen Pajak dirasa tidak
benar, maka Subjek pajak dapat mengajukan keberatan dengan
memberikan keterangan secara tertulis.
Pembayaran PBB yang dilakukan WP tidak ada kaitannya dengan
status hak kepemilikan objek pajak, sehingga pelunasan PBB
bukanlah merupakn bukti kepemilikan hak.

5. OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Bumi
Bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang adadibawahnya. Permukaan
bumi meliputi tanahdan perairan pedalamanserta laut wilayah RI.(sawah,ladang,
kebun,tanah,tambang, dll).
Bangunan
Merupakan suatu konstruksi teknik yang ditanam ataudilekatkan secara tetap pada
tanahdan/atau perairan pedalamandan/ataulaut(rumah tempat tinggal,bangunan
usaha, gedungdll).

6. FAKTOR PENENTUKLASIFIKASI BUMI DAN BANGUNAN
Bumi
◦ Letak
◦ Peruntukan
◦ Pemanfataan
◦ Kondisi lingkungandan lain-lain
Bangunan
◦ Bahanyang digunakan
◦ Rekayasa
◦ Letak
◦ Kondisi lingkungandan lain-lain

7. OBJEK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB
Tanah dan bangunan untuk kepentingan umum di bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang
tidak memperoleh keuntungan.
Tanah dan bangunan yang digunakan untuk kuburan umum,
peninggalan purbakala atau sejenisnya.
Tanah dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik
atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

8. OBJEK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB
 Tanah yang merupakan hutang lindung suaka alam, taman
nasional, pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah
negara yang belum dibebani sesuatu hak.
 Tanah dan bangunan yang digunakan oleh perwakilan
organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan.

9. ADMINISTRASI PBB
Untuk keperluan pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan
objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek
Pajak(SPOP) ke Dirjen Pajak.
SPOP yang telah diisi dikembalikan ke Dirjen Pajak selambat-
lambatnya 30 hari sejak SPOP diterima subjek pajak.
Dirjen Pajak akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang (SPPT) berdasarkan SPOP

10. ADMINISTRASI PBB
Dirjen Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak
(SKP) apabila
◦ SPOP tidak disampaikan dan telah ditegur secara tertulis
◦ Berdasrkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
terdapat selisih perhitungan jumlah pajakyang harus dibayar.

11. TARIFDAN DASAR PENGENAAN PBB
Tarif
◦ Untuk menentukan besarnya PBB yang terutang, maka nilai jual objek
pajak dikalikan dengan tarif paling tinggi sebesar 0,3% (UU No. 28
Tahun 2009)
Nilao JualObjek Pajak(NJOP)
◦ NJOP ditetapkan perwilayah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
dengan mendengar pertimbangan Gubernur.

12. TARIFDAN DASAR PENGENAAN PBB
Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jualbeli yang wajar
Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenisnya yang
letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui
harga jualnya.
Nilai perolehan baru
Penentuan Nilai JualObjek Pengganti

13. TATACARA PEMBAYARAN PBB
Bank atau kantor pos dan giro tempat
pembayaran yang tercantum pada SPPT dapat
melaluiATM
Petugas pemungut PBB kelurahan/desa yang
ditunjuk resmi

14. NILAI JUALOBJEK PAJAKTIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)
Merupakan batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak.
Besarnya NJOPTKP maksimum Rp 10.000.000
Setiap WP memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1 kali dalam
satu Tahun Pajak
Apabila WP mempunyai beberapa Objek Pajak maka yang diambil
berdasarkan nilai terbesar bukan gabungan dari beberapa Objek Pajak
Besarnya NJOPTKP ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak
atas nama Menteri Keuangan dengan pertimbangan pendapat Pemda.

15. PENGURANGAN PBB
Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang
luar biasa
Kondisi tertentu sehingga objek pajak terletak di lokasi
yang nilai jualnya tinggi sedangkan penghasilannya hanya
dapat disatu tempat dan tidak mampu untuk memenuhi
kewajibannya.

16. SYARAT PENGAJUAN PENGURANGAN
Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasannya.
Melampirkan foto copy SPPT yang bersangkutan dan bukti-bukti
lain yang mendukung
 Surat pengajuan pengurangan hanya untuk satu tahun pajak dan satu objek
pajak
 Dikirim selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal diterimanya SPPT oleh
wajib pajak.

17. CARA MENGHITUNG
Tarif tunggal paling tinggi 0,3%
NJOPKP = NJOP-NJOPTKP
 PBB = Tarif X NJOPKP
 PBB = 0,3% X NJOP - NJOPTKP

18. CONTOH PERHITUNGAN PBB
Diketahui Objek Pajak dengan Luas Tanah sebesar 100m2 dengan
Luas Bangunan sebesar 80m2. Penetapan harga tanah dan
Bangunan sesuai dengan NJOP adalah sebesar Rp 1.000.000,-
per mtr untuk tanah dan sebesar Rp 800.000,- per meter untuk
bangunan.
Tentukan besarnya PBB Terutang?

19. JAWABAN
Objek Pajak
 LuasTanah,100m2 =100m2xRp1.000.000,- Rp100.000.000,-
 LuasBangunan,80m2 =80m2xRp800.000,- Rp64.000.000,-+
 NJOP Dasar Pengenaan Pajak Rp164.000.000,-
Pengurang
 NJOPTKP =Rp25.000.000,- Rp139.000.000,-
 Dasar Tarif Pengenaan PBB
 DasarTarif sebesar 0.1% x Rp139.000.000,- Rp139.000,-
Dengan demikian besarnya PPB terhutangyang harus dibayar sebesar Rp139.000,-

20. BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN (BPHTB)

21. OBJEK PAJAK
PerolehanHak AtasTanahDan/Atau Bangunan
◦ PemindahanHak
◦ PemberianHak Baru
Objek pajakyangtidakkena BPHTB
◦ Perwakilan diplomatik
◦ Negara untukkepentinganumum
◦ Badan/OrganisasiInternasional
◦ Konversi haktanpaperubahan nama
◦ Wakaf
◦ Kepentinganibadah

22. PERLAKUANKHUSUS OBJEK YANGDIKENANKAN BPHTB
Objek Pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan hak
pengelolaan yang diatur dengan PP
Untuk memberikan rasa keadilan
◦ Pada saat meninggal dunia pada hakikatnya terjadi pemindahan hak
kepada ahli waris
◦ Hibah waris merupakan penetapan wasiat berdasarkan surat wasiat

23. DASAR PENGENAAN PAJAK
 Nilai PerolehanObjek Pajak (NPOP)
Harga transaksi
◦ Jualbeli
◦ Penunjukanpembelidalam lelang
Nilai pasar
◦ Tukar-menukar
◦ Hibah
◦ Pemberianhak baru
◦ Waris
◦ Penggabunganusaha
◦ Peleburanusaha
◦ Pemekaranusaha dll.
NPOP tidakdiketahui/lebihrendahdariNJOP PBB
◦ Berdasarkan NJOP PBB

24. NILAI PEROLEHANOBJEK PAJAKTIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP)
Ditetapkan Kakanwil denganpertimbangan Pemdadanperkonomian daerah
NPOPTKP RSH danRusunSederhana
◦ Sebesar Rp 55.000.000
NPOPTKPWarisan
◦ PalingbanyakRp 300.000.000
NPOPTKP UsahaKecil
◦ Sebesar Rp 10.000.000
NOPTKP Lainnya
◦ PalingbanyakRp 60.000.000

25. TARIF DAN PENGHITUNGAN PAJAK
 Tarif tunggal 5%
 BPHTB = (NPOP – NPOPPTKP) xTarif
 Jika NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan pajak
 BPHTB = (NJOP – NPOPTKP) xTarif

26. CONTOH PERHITUNGAN BPHTB
Diketahui Objek Pajak BPHTB sebagai Berikut;
ObjekPajak
 LuasTanah,100m2 =100m2xRp1.000.000,- Rp100.000.000,-
 LuasBangunan,80m2 =80m2xRp800.000,- Rp64.000.000,-+
 NJOP Dasar Pengenaan Pajak Rp164.000.000,-
 Pengurang
 NJOPTKP =Rp60.000.000,- Rp104.000.000,-
Nilai Perolehan Objek Pajak Rp104.000.000,-
Dasar Tarif Pajak BPHTB
Untuk Pembeli tariff 5% x NPOKP
 DasarTarif sebesar5% x Rp104.000.000,- Rp5.200.000,-
Untuk Penjual tariff 5% x NPOP
 DasarTarif sebesar 5% x Rp164.000.000,- Rp8.200.000,-
Dengan demikian besarnya BPHTB terhutang yang harus dibayar Pembeli sebesar Rp5.200.000,-
sedangkan yang harus dibayar Penjual adalah sebesar Rp8.200.000,0