2. KEPMEDIKBUDRISTEK NOMOR 162/M/2021
TENTANG
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
KEPMEDIKBUDRISTEK NOMOR 162/M/2021
TENTANG
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 56/M/2022
TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN KURIKULUM DALAM RANGKA
PEMULIHAN PEMBELAJARAN
REGULASI
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 009/H/KR/2022
TENTANG
DIMENSI, ELEMEN, DAN SUBELEMEN PROFIL PELAJAR PANCASILA
PADA KURIKULUM MERDEKA
3. Pengertian :
Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan
hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar
Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta
nonkognitif (karakter) yang diawali dengan SDM yang unggul
(kepala sekolah dan guru)
Proses pembelajarannya menekankan pada aktifitas pembelajaran berpusat pada
peserta didik
4. 1.sosialisasi Program
Sekolah Penggerak kepada
seluruh warga satuan
pendidikan;
2.penyiapan kebijakan
satuan pendidikan terkait
penyelenggaraan Program
Sekolah Penggerak
3.penyiapan guru/pendidik PAUD,
kepala satuan pendidikan, dan
tenaga administrasi sekolah yang
akan mengikuti pelatihan Program
Sekolah Penggerak;
4.melakukan
perencanaan berbasis
data pada tingkat satuan
pendidikan;
5.melaksanakan pelatihan
Program Sekolah Penggerak
bagi: kepala satuan pendidikan,
pengawas sekolah dan guru
6.pemanfaatan platform
teknologi untuk
pembelajaran dan
manajemen sekolah
7.pembelajaran dengan paradigma baru,
yang merupakan pembelajaran yang
berorientasi pada penguatan kompetensi
dan karakter yang sesuai dengan profil
pelajar Pancasila.
PROGRAM
KERJA
SEKOLAH
PENGGERAK
DI SATUAN
PENDIDIKAN
KEPMENDIKBUDRISTEK NOMOR
162/M/2021
TENTANG
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
5. 1.sosialisasi Program Sekolah
Penggerak kepada seluruh warga
satuan pendidikan;
2.penyiapan kebijakan satuan
pendidikan terkait penyelenggaraan
Program Sekolah Penggerak
3.penyiapan guru/pendidik PAUD,
kepala satuan pendidikan, dan tenaga
administrasi sekolah yang akan
mengikuti pelatihan Program Sekolah
Penggerak;
4.melakukan perencanaan berbasis
data pada tingkat satuan pendidikan;
5.melaksanakan pelatihan Program
Sekolah Penggerak bagi: kepala satuan
pendidikan, pengawas sekolah dan guru
6.pemanfaatan platform teknologi
untuk pembelajaran dan manajemen
sekolah
7.pembelajaran dengan paradigma baru, yang
merupakan pembelajaran yang berorientasi
pada penguatan kompetensi dan karakter
yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Manajemen Sekolah
dan Manajemen Kelas
(pembelajaran)
Program : Kurikulum
dan Pembelajaran,
Sarana dan Prasarana,
Pembiayaan ,Pendidik
dan Tenaga
Kependididikan
Standar Nasional Pendidikan
terintegrasi
Terkait dengan program
Berorientasi
Keterkaitan Program Sekolah Penggerak
dengan
Manajemen Sekolah
7. 1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk
mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang
sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta
didik;
3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran
dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan
pendidikan dan peserta didik; dan
4. pembelajaran melalui projek untuk penguatan pencapaian profil
Pelajar Pancasila.
Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui
KEPMEDIKBUDRISTEK NOMOR 162/M/2021
TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
9. Dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yang
terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan atau kelompok satuan
pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi
sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
Kurikulum 2013 dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh;
Kurikulum 2013 disederhanakan;
Kurikulum Merdeka menengah secara utuh.
Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional.
dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
ditetapkan oleh
pemimpin unit utama
yang membidangi
kurikulum, asesmen,
dan perbukuan
Keputusan Menteri ini. KEPUTUSAN MENTERI
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 56/M/2022
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN
KURIKULUM DALAM RANGKA
PEMULIHAN PEMBELAJARAN
Ketetapan
10. Pelaksanaan Kurikulum 2013 yang disederhanakan dapat diberlakukan secara
serentak mulai kelas I sampai dengan kelas XII.
Bagi satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah
Penggerak dan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan,
kurikulum yang digunakan mengacu pada Kurikulum Merdeka dan pemenuhan
beban kerja guru serta linieritas sesuai dengan Keputusan Menteri ini.
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 719/P/2O2O
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM PADA SATUAN
PENDIDIKAN DALAM KONDISI KHUSUS
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
56/M/2022 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN KURIKULUM
DALAM RANGKA PEMULIHAN PEMBELAJARAN
11. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka diberlakukan secara bertahap dengan ketentuan :
a. tahun pertama dilaksanakan bagi peserta didik kelas X pada jenjang pendidikan
pendidikan menengah;
b. tahun kedua dilaksanakan bagi peserta didik kelas X, dan kelas XI pada jenjang
pendidikan menengah;
c. tahun ketiga dilaksanakan bagi peserta didik kelas X, kelas XI, dan kelas XII pada
jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
Satuan pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka dapat mengimplementasikannya melalui 3
(tiga) opsi :
A. Menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka, tanpa mengganti kurikulum
satuan Pendidikan, misalnya menerapkan projek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai
kokurikuler atau ekstrakurikuler dengan konsekuensi menambah jam pelajaran, menerapkan
pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik atau pembelajaran terdiferensiasi berdasarkan
asesmen formatif diagnostik,
B. Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan
oleh Pemerintah Pusat; atau
C. Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan
pendidikan.
12. Struktur Kurikulum Merdeka
Struktur Kurikulum pada pendidikan menengah dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan
utama, yaitu:
1. pembelajaran intrakurikuler; dan
Kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada
capaian pembelajaran
2. projek penguatan profil pelajar Pancasila.
Kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya
pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan
Pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran
dalam Jam Pelajaran (JP) per tahun.
Satuan pendidikan mengatur alokasi waktu setiap minggunya secara fleksibel
dalam 1 (satu) tahun ajaran
13. Struktur kurikulum SMA terdiri
atas 2 (dua) Fase yaitu:
a. Fase E untuk kelas X; dan
b. Fase F untuk kelas XI dan
kelas XII.
a.pembelajaran intrakurikuler; dan
b.projek penguatan profil pelajar
Pancasila dialokasikan sekitar 30%
(tiga puluh persen) total JP per tahun.
14. Pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan
secara fleksibel: baik secara muatan maupun secara waktu
pelaksanaan.
Secara muatan, projek profil harus mengacu pada capaian profil
pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik, dan tidak
harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata
pelajaran.
Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, projek dapat
dilaksanakan dengan menjumlah alokasi jam pelajaran projek
dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu pelaksanaan
masing-masing projek tidak harus sama
15.
16. Keterangan:
• Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing.
• ** Pembelajaran reguler tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu untuk
memenuhi alokasi projek 27 (dua puluh tujuh) minggu untuk Pendidikan
Pancasila, Bahasa Inggris, serta Seni dan Prakarya.
• *** Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau
prakarya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, dan/atau Prakarya
dan Kewirausahaan). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni atau prakarya
(Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, atau Prakarya dan
Kewirausahaan).
• **** Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per
tahun.
• ***** Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata
pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
17.
18. Fase F untuk kelas XI dan kelas XII, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 5
(lima) kelompok utama, yaitu:
a. kelompok mata pelajaran umum Setiap SMA/MA wajib membuka atau
mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti
oleh semua peserta didik SMA/MA.
b. kelompok mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
Setiap SMA/MA wajib menyediakan paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran
dalam kelompok ini.
c. kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Setiap SMA/MA wajib
menyediakan paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran dalam kelompok ini.
d. kelompok mata pelajaran Bahasa dan Budaya Kelompok mata pelajaran ini
dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA/MA.
e. kelompok mata pelajaran Vokasi dan Prakarya Kelompok mata pelajaran
Vokasi dan Prakarya dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di
SMA/MA.
19. • Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing.
• ** Pembelajaran reguler kelas XI tidak penuh 36 (tiga puluh enam) minggu
untuk memenuhi alokasi projek 27 (dua puluh tujuh) minggu untuk Pendidikan
Pancasila, Bahasa Inggris, Seni, dan Sejarah.
• *** Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (Seni Musik,
Seni Rupa, Seni Teater, dan/atau Seni Tari). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis
seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, atau Seni Tari).
• **** Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan (selain mata pelajaran
Prakarya dan Kewirausahaan) yaitu 5 (lima) JP per minggu atau 180 (seratus
delapan puluh) JP per tahun.
• ***** Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per
tahun.
• ****** Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata
pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
20.
21. Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing.
** Pembelajaran reguler kelas XII tidak penuh 32 (tiga puluh dua) minggu, untuk
memenuhi alokasi projek (24 (dua puluh empat) untuk Pendidikan Pancasila,
Bahasa Inggris, Seni, dan Sejarah).
*** Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni dan budaya (Seni
Musik, Seni Rupa, Seni Teater, dan/atau Seni Tari). Peserta didik memilih 1 (satu)
jenis seni dan budaya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, atau Seni Tari).
**** Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan (selain mata pelajaran
Prakarya dan Kewirausahaan) yaitu 5 (lima) JP per minggu atau 180 (seratus
delapan puluh) JP per tahun.
***** Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat) JP per
tahun.
****** Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata
pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
22. Satuan pendidikan wajib membuka kelompok mata pelajaran umum serta
sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelompok mata pelajaran pilihan.
Setiap peserta didik wajib mengikuti:
a. seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum;
b. memilih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) mata pelajaran dari minimal dua
kelompok mata pelajaran pilihan (maksimal mata pelajaran pilihan yang
diambil dari 1 (satu) kelompok mata pelajaran pilihan adalah 3 (tiga) mata
pelajaran), disesuaikan dengan minat, bakat, dan aspirasi peserta didik.
23. Capaian Pembelajaran
Capaian Pembelajaran (CP) merupakan kompetensi pembelajaran yang harus
dicapai peserta didik pada setiap fase
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementrian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 008/H/KR/2022
Rasional Capaian Pembelajaran
Tujuan Capaian Pembelajaran
Karakteristik Pembelajaran
Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran….
24. Pembelajaran
Pembelajaran merupakan proses interaksi
peserta didik dengan pendidik dan sumber
belajar pada suatu lingkungan belajar.
Standar Proses
a. perencanaan pembelajaran;
b. pelaksanaan pembelajaran;
c. penilaian proses pembelajaran.
a. capaian pembelajaran yang menjadi
tujuan belajar dari suatu unit
pembelajaran;
b. cara untuk mencapai tujuan belajar; dan
c. cara menilai ketercapaian tujuan belaja
Pendidik
25. Perencanaan, Pelaksanaan Pembelajaran
dan Asesmen
Asesmen
di Awal
Satuan Pendidikan
dan Pendidik
kegiatan
pembelajaran
dan perangkat
ajar
Hasil
(Kekuatan,
kelemahan dan
kebutuhan)
jenis, teknik,
bentuk
instrumen, dan
waktu
pelaksanaan
asesmen
karakteristik
tujuan
pembelajaran.
tujuan pembelajaran,
konteks satuan
pendidikan, dan
karakteristik peserta
didik.
Berdasar
kepada
Merancang
pembelajaran
yang sesuai
dengan tahap
capaian peserta
didik
Sesuai dengan
diperoleh
Digunakan
untuk
Dilakukan
oleh
Menentukan Menentukan
Pendidik
Apabila
modul ajar yang
disediakan pemerintah
dan/atau membuat
modul
tujuan pembelajaran
langkah-langkah pembelajaran,
dan asesmen yang digunakan
untuk memantau ketercapaian
tujuan pembelajaran.
dokumen
perencanaan
pembelajaran
Dijadikan
sebagai
Sekurang
kurangnya
RPP VS MA
26. 1. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki
keleluasaan untuk menentukan strategi
pengolahan hasil asesmen sesuai kebutuhan.
2. Satuan pendidikan dan pendidik menentukan
kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.
Pengolahan Hasil Asesmen KKM VS KKTP
27. Pelaporan Kemajuan Belajar
1.Satuan pendidikan menyiapkan pelaporan hasil belajar (rapor) peserta didik.
2.Rapor peserta didik meliputi komponen : identitas peserta didik, nama satuan
pendidikan, kelas, semester, mata pelajaran, nilai, deskripsi, catatan guru,
presensi, dan kegiatan ekstrakurikuler.
4. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan mekanisme dan
format pelaporan hasil belajar kepada orang tua/wali.
5. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan
deskripsi dalam menjelaskan makna nilai yangdiperoleh peserta didik.
6. Pelaporan hasil belajar disampaikan sekurang-kurangnya pada setiap akhir
semester.
7. Satuan pendidikan menyampaikan rapor peserta didik secara berkala melalui e
rapor/dapodik
28. Kenaikan kelas dengan mempertimbangkan:
a. laporan kemajuan belajar;
b.laporan pencapaian projek penguatan profil pelajar Pancasila;
c. portofolio peserta didik;
d.prestasi akademik dan non-akademik;
e. ekstrakurikuler;
f. penghargaan peserta didik; dan
g. tingkat kehadiran.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dan asesmen
diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit
utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.
30. Kegiatan kokurikuler berbasis projek
Dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter
sesuai dengan profil pelajar Pancasila
Disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan.
Pelaksanaan dilakukan secara fleksibel, dari segi muatan, kegiatan, dan waktu
pelaksanaan.
Dirancang terpisah dari intrakurikuler.
Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran projek tidak harus dikaitkan
dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler.
Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan/atau dunia kerja untuk
merancang dan menyelenggarakan
mengambil alokasi waktu 20-30% (dua puluh sampai dengan tiga puluh
persen) dari total jam pelajaran selama 1 (satu) tahun.
31. Alokasi waktu untuk setiap projek tidak harus sama.
Tema P5 ditentukan pemerintah
Satuan pendikan menentukan topik-topik sesuai dengan konteks wilayah
serta karakteristik peserta didik dan bengacu pada tema
Tema-tema utama untuk SMA :
1. Gaya Hidup Berkelanjutan.
2. Kearifan Lokal.
3. Bhinneka Tunggal Ika.
4. Bangunlah Jiwa dan Raganya.
5. Suara Demokrasi.
6. Rekayasa dan Teknologi.
7. Kewirausahaan.
8. Kebekerjaan.
Dalam 1 (satu) tahun ajaran, projek dilakukan 3 (tiga) projek dengan 3 (tiga) tema
berbeda untuk kelas X dan 2 (dua) projek dengan 2 (dua) tema berbeda di kelas XI dan
XII
32. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan projek
penguatan profil pelajar Pancasila diatur dalam
panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama
yang membidangi kurikulum, asesmen, dan
perbukuan.
33. Modul Projek
Penguatan
Profil Pelajar
Pancasila
Modul P5 yang merupakan dokumen yang berisi tujuan,
langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang
dibutuhkan untuk melaksanakan suatu projek penguatan
profil pelajar Pancasila.
Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri,
memilih, dan memodifikasi modul projek yang tersedia
sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan
peserta didik. Pemerintah menyediakan
contoh-contoh modul projek penguatan profil pelajar
Pancasila yang dapat dijadikan inspirasi untuk satuan
pendidikan.
Satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan
modul projek sesuai dengan kebutuhan belajar peserta
didik, memodifikasi, dan/atau menggunakan modul projek
yang disediakan
34. Modul Ajar
Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan
media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu
unit/topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran.
Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih,
dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan
konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik.
Pemerintah menyediakan contoh-contoh modul ajar.
Satuan pendidikan dan pendidik dapat mengembangkan modul
ajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik,
memodifikasi, dan/atau menggunakan modul ajar yang
disediakan sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik,
dan peserta didik.
Pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan
Pemerintah tidak perlu lagi menyusun perencanaan
pembelajaran/RPP/modul ajar.
35. Buku Teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping.
Buku teks utama merupakan buku pelajaran yang digunakan dalam
pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku.
Dalam konteks pembelajaran, buku teks utama terdiri atas buku
siswa dan buku panduan guru.
Buku teks utama yang fleksibel dan kontekstual dapat berbentuk
cetak dan digital, serta dapat disajikan dalam bentuk modular.
Buku teks utama diimplementasikan secara terbatas di satuan
pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka, dalam rangka pemulihan
pembelajaran.
Judul buku teks utama yang digunakan di satuan pendidikan
pelaksana Kurikulum Merdeka ditetapkan oleh pemimpin unit utama
yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan atas nama
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Buku Teks
36. Kurikulum operasional yang digunakan di satuan pendidikan untuk pembelajaran
dikembangkan dan dikelola oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada struktur
kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kurikulum operasional yang dikembangkan
menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, satuan
pendidikan, dan daerah.
Dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional, satuan pendidikan sebaiknya
melibatkan komite sekolah dan masyarakat.
Pemerintah menyediakan contoh-contoh kurikulum operasional sekolah yang dapat
dimodifikasi, dijadikan contoh, atau rujukan untuk satuan pendidikan dalam mengembangkan
kurikulum operasionalnya.
Komponen kurikulum operasional yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan
terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan,
pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran.
Kurikulum Operasional Satuan Pendikan
KTSP VS KOSP
37. Untuk dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran di ruang lingkup kelas, satuan
pendidikan dapat menggunakan, memodifikasi, atau mengadaptasi contoh modul ajar
yang disediakan Pemerintah, dan cukup melampirkan beberapa contoh
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)/modul ajar atau bentuk rencana kegiatan yang
mewakili inti dari rangkaian pembelajaran pada bagian Lampiran.
Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan format dan sistematika
penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dan asesmen
diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit
utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.
38. Hal Penting
Apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan Kurikulum Merdeka?
Berminat, yaitu berminat menerapkan Kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran.
Mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek tentang konsep Kurikulum Merdeka.
Mencoba menerapkannya, dengan mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei singkat.
Prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi.
Tidak terbatas di sekolah yang memiliki fasilitas yang bagus dan di daerah perkotaan.
Kemendikbudristek nantinya akan melakukan pemetaan tingkat kesiapan
Bagaimana Kurikulum Merdeka bisa terus diterapkan secara berkelanjutan?
Regulasi yang fundamental, yaitu Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan. Regulasi dapat menjadi acuan bagi pengembangan kompetensi guru dan kepala sekolah
Kedua, dari sisi asesmen. Kurikulum harus didampingi sistem penilaian atau asesmen yang baik
sebagaimana Asesmen Nasional (AN).
Apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya Kurikulum
Merdeka?
Tidak ada perubahan total jam pelajaran, hanya saja JP (jam pelajaran) untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2
kegiatan pembelajaran: (1) pembelajaran intrakurikuler dan (2) projek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, jika dihitung
JP kegiatan belajar rutin di kelas (intrakurikuler) saja, memang seolaholah JP-nya berkurang dibandingkan dengan
Kurikulum 2013. Namun, selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk projek penguatan profil Pelajar Pancasila
39. Apakah tetap ada penjurusan di jenjang SMA? Tidak ada penjurusan di jenjang SMA, peserta didik akan memilih mata
pelajaran kelompok pilihan di Kelas XI dan XII sesuai minat dan bakatnya dengan panduan guru Bimbingan Konseling
Rasa Ingin
Tahu Kita ?
40. Strategi yang disiapkan
Menyusun Program Sekolah (Program Sekolah Penggerak
Terintegrasi didalamnya)
Menyusun KTSP dan KOS
Mengadopsi, Mengkolaborasi, Menyusun Mandiri Modul Ajar
Mengadopsi, Mengkolaborasi, Menyusun Mandiri Modul P5
41. . "Hanya diri sendiri yang bisa menghadapi,
karena orang lain tak satupun yang bisa
mengerti."
"Yang berkembang bukan mereka yang
digenggam. Yang berkembang adalah mereka
yang berani untuk terbang.“
"Walau sempat sakit karena terhimpit,
