kurikulum merdeka

1. KURIKULUM MERDEKA 2022 /
KURIKULUM
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
(PSP)

2. (KURIKULUM MERDEKA)

3. 7 PERUBAHAN KURIKULUM 2022
1.Kurikulum Merdeka 2022 Bukanlah Kewajiban tetapi
OPSIONAL,
Kurikulum Merdeka 2022 bukan kewajiban, tapi opsional; lembaga pendidikan bisa
menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum Merdeka 2022.
Kalau kita ingin mengadopsi kurikulum baru ini, maka bisa secara bertahap;
a. Pelatihan di tahun pertama, penerapan di tahun kedua,
b. Pelatihan dan/atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas
sederhana/dasar Pelatihan dan/atau,
c. penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sedang.

4. 2. Pengaturan jam belajar.
Kalau kurikulum 2013 Pengaturan jam belajar menggunakan satuan minggu
(per minggu) tidak memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan
untuk mengatur pelaksanaan mata pelajaran dan menyusun kalender
pendidikan. Akibatnya, kegiatan pembelajaran menjadi padat dan guru
hanya mengejar target tanpa terlalu peduli apakah siswa sudah memahami
atau tidak. Kurikulum Merdeka 2022 menetapkan jam pelajaran per tahun
agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan
pembelajarannya. Satuan pendidikan dan guru bisa fokus ke materi
essensial.

5. 3. Pendekatan pembelajaran
Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan tematik (jenjang PAUD dan SD)
dan berbasis mata pelajaran (jenjang SMP, SMA, SMK, Diktara, dan Diksus).
Itu adalah ketentuan pendekatan dalam Kurikulum 2013 tanpa ada pilihan
pendekatan lain. Kurikulum Merdeka 2022 lebih fleksibel. Kita bisa
menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran, tematik, inkuiri,
kolaborasi mata pelajaran ataupun lainnya. Pendekatan tematik yang
selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD, sekarang boleh dilakukan pada
jenjang pendidikan lainnya.

6. 4. Secara umum struktur Kurikulum
Merdeka dibagi menjadi dua bagian
(1) kegiatan intrakurikuler berupa tatap muka dalam kelas;
(2) kegiatan proyek. Kegiatan proyek dilakukan untuk mencapai Profil
Pelajar Pancasila.

7. 5. Satu hal yang menggembirakan bagi kalangan pendidkan yang membidangi
Teknologi Informasi, dimuatnya mata pelajaran Teknologi Informasi dan
Komputer (TIK) pada Kurikulum Merdeka.
Pada K-13 mata pelajaran ini sempat dihilangkan. Mata pelajaran TIK ini
diajarkan pada jenjang SMP, SMA/SMK.
Uniknya mata pelajaran TIK ini boleh diajarkan oleh guru yang tidak
berlatang belakang TIK dengan memenuhi persyaratan tertentu. Oleh
karena itu mata pelajaran TIK juga diikuti dengan buku panduan guru sebagai
acuan bagi guru pemula di bidang TIK untuk mengajarkan kepada siswa.

8. 6. Berbasis Kompetensi
Sama-sama berbasis kompetensi perbedaaannya hanya pada,
Jika K- 13 ( KI dan KD),
Pada kurikulum Merdeka kita akan lebih disederhanakan, karena antara
PENGETAHUAN, SIKAP dan KETERAMPILAN karena dilebur menjadi
CAPAIAN PEMBELAJARAN sesuai dengan MATERINYA.
Contoh dalama BAHASA INDONESIA ada MENYIMAK, ada
MENDENGARAKAN, ada BERBICARA, Dan ada MENULIS. Jadi 4 kompetensi
ini dijadikan satu kesatuan utuh antara KETERAMPILAN , PENGETAHUAN
dan SIKAP.

9. Karakteristik Kurikulum Program Sekolah Penggerak (PSP)
1. Berbasis Kompetensi
Oleh karena itu maka ranah hasil belajar yang meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan serta sikap merupakan satu
kesatuan rangkaian dalam proses yang berkelanjutan. Pada akhirnya akan membangun kompetensi yang holistik. Kompetensi holistik
ini sebagai hasil belajar disebut dengan Capaian Pembelajaran (CP).
2. Fleksibilitas Pembelajaran
Terdapat pengurangan isi dalam muatan pelajaran ditujukan agar siswa memiliki waktu yang cukup dan memadai untuk menguasai
kompetensi yang hendak dicapai. Kemudian, siswa juga memiliki kesempatan yang cukup untuk belajar sesuai dengan grade
ketercapaiannya.
3. Karakter Pancasila
Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran diupayakan dapat disinergikan dengan kegiatan sehari-hari dan berorientasi pada
pencapaian penumbuhan dan penguatan profil pelajar Pancasila.
Beberapa aspek yang disempurnakan dari kurikulum sebelumnya antara lain: 1) Struktur Minimum, berkaitan dengan pengembangan
program dan kegiatan sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan visi serta misi satuan pendidikan; 2) Otonom, yang berarti setiap
satuan pendidikan memiliki kebebasan menentukan rancangan materi pembelajaran yang kontekstual serta sesuai dengan arah
kebijakan pemerintah; Sederhana, artinya sekolah dapat menentukan arah perubahan dengan rancangan yang jelas, dan dapat
dipraktikkan dengan optimal; 4) Gotong Royong; pelibatan beberapa institusi dalam merancang kurikulum dan bahan ajar.

10. PELAJAR
PANCASILA
1
Bergotong-
Royong
Berkebinekaan
Global
Mandiri
Bernalar
Kritis
Kreatif
Beriman, bertakwa
kepada Tuhan YME
dan berakhlak
mulia
VISI
PENDIDIKAN INDONESIA
Mewujudkan Indonesia maju
yang berdaulat, mandiri,
dan berkepribadian melalui
terciptanya Pelajar Pancasila
yang bernalar kritis, kreatif,
mandiri, beriman, bertakwa
kepada Tuhan YME, dan
berakhlak mulia, bergotong
royong, dan berkebinekaan
global

11. Kewenangan Pusat dan Satuan
Pendidikan
Setiap satuan pendidikan
memiliki kewenangan untuk
menyusun visi, misi, dan tujuan
sekolah, kebijakan sekolah
terkait kurikulum,
pembelajaran, dan asesmen.
Pemerintah pusat memiliki
kewenangan untuk
menetapkan:
1. Struktur kurikulum*,
2. Profil Pelajar Pancasila*,
3. Capaian pembelajaran,
4. Prinsip pembelajaran dan
asesmen*.
* yang akan dibahas di unit ini

13. SMA (Kelas 10)
Beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran SMA Kelas 10.
Struktur kurikulum SMA terdiri atas 2 (dua) Fase yaitu:
a. Fase E untuk kelas X; dan
b. b. Fase F untuk kelas XI dan kelas XII.
Struktur kurikulum untuk SMA/MA terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:
a. pembelajaran intrakurikuler; dan
b. projek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 30% (tiga puluh persen) total JP per
tahun.
Pelaksanaan projek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel, baik secara muatan
maupun secara waktu pelaksanaan. Secara muatan, projek profil harus mengacu pada capaian profil
pelajar Pancasila sesuai dengan fase peserta didik, dan tidak harus dikaitkan dengan capaian
pembelajaran pada mata pelajaran. Secara pengelolaan waktu pelaksanaan, projek dapat dilaksanakan
dengan menjumlah alokasi jam pelajaran projek dari semua mata pelajaran dan jumlah total waktu
pelaksanaan masing-masing projek tidak harus sama.

14. Seperti halnya di SMP, di kelas 10
SMA:
● IPA terdiri dari Fisika, Kimia, dan Biologi;
● IPS terdiri dari Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, dan Geografi
Sejarah Indonesia dan Sejarah Dunia
digabung menjadi “Sejarah”
Minimal 25% jam pelajaran dari setiap mata pelajaran wajib dialokasikan untuk projek kokurikuler
* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing.
**Pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi projek (hanya 27 minggu)
***Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni atau prakarya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni
Teater, Seni Tari, dan/atau Prakarya dan Kewirausahaan). Peserta didik memilih 1 (satu) jenis seni atau
prakarya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, Seni Tari, atau Prakarya dan Kewirausahaan).
Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata pelajaran tambahan yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan

15. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas X
SMA/MA tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Namun
demikian, satuan pendidikan dapat menentukan bagaimana muatan pelajaran
diorganisasi. Pengorganisasian pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu
Pengetahuan Sosial dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:
a. mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial secara
terintegrasi; - 16 - jdih.kemdikbud.go.id
b. mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial secara
bergantian dalam blok waktu yang terpisah; atau
c. mengajarkan muatan Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial secara
paralel, dengan JP terpisah seperti mata pelajaran yang berbeda-beda, diikuti
dengan unit pembelajaran inkuiri yang mengintegrasikan muatanmuatan pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial tersebut

16. SMA (Kelas 11 dan 12)
Paduan antara peminatan dan perkembangan holistik.
Fase F untuk kelas XI dan kelas XII, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 5 (lima) kelompok utama,
yaitu:
a. kelompok mata pelajaran umum Setiap SMA/MA wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata
pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua peserta didik SMA/MA.
b. kelompok mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Setiap SMA/MA wajib
menyediakan paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran dalam kelompok ini.
c. kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Setiap SMA/MA wajib menyediakan paling
sedikit 3 (tiga) mata pelajaran dalam kelompok ini.
d. kelompok mata pelajaran Bahasa dan Budaya Kelompok mata pelajaran ini dibuka sesuai dengan
sumber daya yang tersedia di SMA/MA.
e. kelompok mata pelajaran Vokasi dan Prakarya Kelompok mata pelajaran Vokasi dan Prakarya
dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA/MA.
Khusus untuk sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai sekolah keolahragaan atau seni, dapat
dibuka kelompok mata pelajaran Olahraga atau Seni, sesuai dengan sumber daya yang tersedia di
SMA/MA

17. *Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing.
**Pembelajaran reguler kelas XI tidak penuh 36 (tiga puluh enam)
minggu untuk memenuhi alokasi projek 27 (dua puluh tujuh) minggu
untuk Pendidikan Pancasila, Bahasa Inggris, Seni, dan Sejarah.)
***Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni (Seni
Musik, Seni Rupa, Seni Teater, dan/atau Seni Tari). Peserta didik
memilih 1 (satu) jenis seni (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, atau Seni
Tari).
****Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan (selain mata
pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan) yaitu 5 (lima) JP per minggu
atau 180 (seratus delapan puluh) JP per tahun. Paling banyak 2 (dua) JP
per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun.
Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata
pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

18. *Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing.
**Pembelajaran reguler kelas XII tidak penuh 32 (tiga puluh dua) minggu,
untuk memenuhi alokasi projek (24 (dua puluh empat) minggu untuk
Pendidikan Pancasila, Bahasa Inggris, Seni, dan Sejarah)
***Satuan pendidikan menyediakan minimal 1 (satu) jenis seni dan
budaya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, dan/atau Seni Tari). Peserta
didik memilih 1 (satu) jenis seni dan budaya (Seni Musik, Seni Rupa, Seni
Teater, atau Seni Tari).
Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan (selain mata pelajaran
Prakarya dan Kewirausahaan) yaitu 5 (lima) JP per minggu atau 180
(seratus delapan puluh) JP per tahun.
****Paling banyak 2 (dua) JP per minggu atau 64 (enam puluh empat)
JP per tahun.
****** Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau
mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan
Total JP tidak termasuk mata pelajaran Muatan Lokal dan/atau mata
pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

19. Satuan pendidikan wajib membuka kelompok mata pelajaran umum serta
sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelompok mata pelajaran pilihan. Setiap peserta didik
wajib mengikuti:
a. seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum; dan
b. memilih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) mata pelajaran dari minimal dua
kelompok mata pelajaran pilihan (maksimal mata pelajaran pilihan yang diambil
dari 1 (satu) kelompok mata pelajaran pilihan adalah 3 (tiga) mata pelajaran),
disesuaikan dengan minat, bakat, dan aspirasi peserta didik.

20. BEBAN KERJA GURU
1.Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
2.Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
3.Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
4.Membimbing dan melatih peserta didik;
5.Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada
pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja
guru.

21. Kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan harus
memenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per-minggu dan
paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka per-minggu. Penghitungan
kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dihitung
dengan cara jam tatap muka dalam 1 (satu) tahun dibagi per-minggu yang
menghasilkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka. Pemenuhan
beban kerja guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dilakukan
dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

22. Struktur Kurikulum Merdeka merupakan pengorganisasian atas capaian
pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur
muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Satuan pendidikan
dan/atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan lokal dan muatan
tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan/atau daerah.
Pembelajaran dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu pembelajaran
intrakurikuler dan projek penguatan profil pelajar Pancasila. Projek penguatan
profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler pada Kurikulum
Merdeka

23. Pemenuhan Beban Kerja Guru pada Satuan Pendidikan Pelaksana
Kurikulum Merdeka
Pemenuhan beban kerja guru pelaksana Kurikulum Merdeka dapat tercapai apabila
jumlah guru pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka sesuai dengan
kebutuhan. Kepala satuan pendidikan menghitung kebutuhan guru berdasarkan
pemenuhan beban kerja dalam struktur Kurikulum Merdeka. Dalam hal guru tidak
dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan
paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per-minggu berdasarkan struktur
Kurikulum Merdeka, guru dapat diberikan:
• tugas tambahan;
• tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan
Tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditambah dengan tugas
sebagai koordinator projek penguatan profil pelajar Pancasila.

24. Tugas koordinator projek penguatan profil pelajar Pancasila
1. mengembangkan kemampuan, kepemimpinan, dalam mengelola projek
penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan;
2. mengelola sistem yang dibutuhkan oleh pendidik sebagai fasilitator projek
penguatan profil pelajar Pancasila dan peserta didik untuk menyelesaikan
projek penguatan profil pelajar Pancasila dengan sukses, dengan dukungan
dan kolaborasi dari koordinator dan pimpinan satuan pendidikan
3. memastikan kolaborasi pembelajaran terjadi di antara para pendidik dari
berbagai mata pelajaran;
4. memastikan tujuan dan asesmen pembelajaran yang diberikan sesuai dengan
capaian profil pelajar Pancasila dan kriteria kesuksesan yang sudah
ditetapkan.

25. Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas
dibuktikan dengan:
1. surat tugas sebagai koordinator projek penguatan profil pelajar Pancasila
dari kepala satuan pendidikan;
2. program dan jadwal kegiatan koordinator projek penguatan profil
pelajar Pancasila yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan;
3. laporan hasil kegiatan koordinator projek penguatan profil pelajar
Pancasila yang ditandatangani oleh kepala pendidikan

26. Ringkasan Dimensi dan Elemen
Profil Pelajar Pancasila
Beriman,
bertakwa
kepada Tuhan
YME, dan
berakhlak mulia
• Akhlak beragama
• Akhlak pribadi
• Akhlak kepada
manusia
• Akhlak kepada alam
• Akhlak bernegara
Berkebinekaan
global
• Mengenal dan
menghargai budaya
• Komunikasi dan
interaksi antar
budaya
• Refleksi dan
tanggung jawab
terhadap
pengalaman
kebinekaan
• Berkeadilan soial
Bergotong
royong
• Kolaborasi
• Kepedulian
• Berbagi
Mandiri
• Pemahaman diri
dan situasi
• Regulasi diri
Bernalar kritis
• Memperoleh dan
memproses
informasi dan
gagasan
• Menganalisis dan
mengevaluasi
penalaran
• Merefleksi dan
mengevaluasi
pemikirannya
sendiri
Kreatif
• Menghasilkan
gagasan yang
orisinal
• Menghasilkan karya
dan tindakan yang
orisinal
• Memiliki keluwesan
berpikir dalam
mencari alternatif
solusi
permasalahan

27. Kegunaan Profil Pelajar Pancasila
Profil
Pelajar
Pancasila
Tujuan Pendidikan
Nasional dalam Undang-
Undang Republik
Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 3
Ki Hadjar Dewantara telah
mengkonstruksi visi
pendidikan Indonesia
yang penting untuk
dijadikan acuan sistem
pendidikan nasional.
Pendidikan diselenggarakan agar setiap
individu dapat menjadi manusia yang
“beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung
jawab”.

28. Kegunaan Profil Pelajar Pancasila
Profil Pelajar Pancasila
merupakan upaya
menerjemahkan tujuan dan visi
pendidikan ke dalam format
yang lebih mudah dipahami
oleh seluruh pemangku
kepentingan pendidikan.
Rumusan Profil Pelajar
Pancasila dibuat dengan tujuan
sebagai kompas bagi pendidik
dan Pelajar Indonesia.
Segala pembelajaran, program,
dan kegiatan di satuan
pendidikan bertujuan akhir ke
Profil Pelajar Pancasila.

29. Bagaimana Profil Pelajar Pancasila
diterapkan dalam pembelajaran dengan
kurikulum Sekolah Penggerak?

30. Budaya Sekolah
Iklim sekolah, kebijakan,
pola interaksi dan
komunikasi, serta norma
yang berlaku di sekolah
Intrakurikuler
Muatan Pelajaran
Kegiatan/ pengalaman
belajar
Projek
Pembelajaran berbasis
projek yang kontekstual
dan interaksi dengan
lingkungan sekitar
Ekstrakurikuler
Kegiatan untuk
mengembangkan minat
dan bakat
Pelajar
Indonesia
Penerapan Profil Pelajar
Pancasila di sekolah
Profil Pelajar Pancasila adalah
karakter dan kemampuan yang
dibangun dalam keseharian dan
dihidupkan dalam diri setiap
individu pelajar melalui budaya
sekolah, pembelajaran
intrakurikuler, kokurikuler,
maupun ekstrakurikuler

31. Projek
Penguatan
Profil Pelajar
Pancasila
Tahapan-tahapan dalam
mengelola projek penguatan
Profil Pelajar Pancasila

32. Latar Belakang
• Penting bagi siswa belajar lintas mata
pelajaran berbasis projek. Namun
demikian, pembelajaran berbasis projek
saat ini belum menjadi kebiasaan di
kebanyakan sekolah di Indonesia,
sehingga perlu dukungan kebijakan
pusat.
• Projek penguatan Profil Pelajar
Pancasila adalah terjemahan dari
pengurangan beban belajar di kelas
(intrakurikuler) agar siswa memiliki
lebih banyak kesempatan untuk belajar
di setting yang berbeda (less formal, less
structured, more interactive, engaged in
community)
• Beban kerja guru perlu
dipertahankan (tidak dikurangi)
sehingga alokasi waktu 1 mata
pelajaran “terbagi” 2,
intrakurikuler dan kokurikuler
(projek penguatan PPP)

33. Semua mapel wajib di SD dan SMP serta mapel fondasi di SMA
terdiri dari dua kegiatan utama
Kegiatan
pembelajaran
regular
(intrakurikuler)
Projek Profil
Pelajar
Pancasila
(ko-kurikuler)
Mata
Pelajaran
*Meskipun jam pelajaran projek dimasukkan dalam penghitungan jam pelajaran setiap mapel, namun implementasinya dilakukan secara lintas mata
pelajaran.
**Sasaran utama projek adalah Profil Pelajar Pancasila, sehingga semua mata pelajaran bisa terintegrasi.

34. Projek Profil Pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran
terintegrasi, bukan tematik (webbed)*
Unit Pembelajaran Integrasi (seperti jus)
Pengetahuan dan keterampilan
(kompetensi) yang dipelajari dari setiap
mata pelajaran berpadu dan melebur,
tidak dipisahkan lagi mana yang
merupakan bagian dari mapel Agama,
PPKn, Bahasa Indonesia, dsb.
*Webbed atau unit pembelajaran tematik (seperti gado-gado): Mata pelajaran dirangkai atau dipadu dengan menggunakan satu tema.
Pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing mata pelajaran dapat diuraikan.

35. Apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan Projek
Penguatan Profil Pelajar Pancasila?
• Pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru
• Pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap
sama
Guru
• Menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian
• Sistem pendokumentasian projek untuk dapat digunakan sebagai
portofolio
• Kolaborasi dengan narasumber pengaya projek: masyarakat,
komunitas, universitas, praktisi
Pengelolaan
Waktu dan
Kegiatan

36. Kemendikbud
• Menentukan tema* untuk setiap projek
yang diimplementasi di satuan pendidikan
Pemerintah
Daerah dan
Satuan
Pendidikan
• Merancang muatan lokal berupa projek
berdasarkan tema yang ditetapkan
• Mengembangkan menjadi topik yang
lebih spesifik dan kontekstual di satuan
pendidikan
*tema dapat berubah setiap tahun

37. Tujuh Tema untuk Dipilih Satuan Pendidikan
Perubahan Iklim
Global
Kearifan Lokal
Bhinneka Tunggal
Ika
Bangunlah Jiwa
dan Raganya
Suara Demokrasi
Berekayasa dan
Berteknologi
untuk
Membangun NKRI
Kewirausahaan
*TK dan SD wajib memilih min. 2 tema per tahun
**SMP, SMA, dan SMK wajib memilih min. 3 tema per tahun
***Sekolah menentukan tema dan mengembangkannya untuk setiap kelas/angkatan

38. Waktudan Durasi
Pelaksanaan Tema
Projek
• Menentukan durasi pelaksanaan untuk setiap tema projek yang dipilih dapat
disesuaikan dengan pembahasan tema.
• Durasi dapat dipilih antara dua minggu sampai 3 bulan, tergantung tujuan
dan kedalaman eksplorasi tema. J ika sekolah bertujuan untuk memberikan
dampak sampai pada lingkungan di luar sekolah maka bisa jadi durasi
pelaksanaan projek membutuhkan waktu yang lebih lama.
• Sekolah diharapkan dapat mengatur jadwal belajar yang membuka ruang
untuk kolaborasi mengajar antar guru dari mata pelajaran yang berbeda.
TAHAP AWAL TAHAP BERKEMBANG TAHAP LANJUTAN
Setiap tema dilakukan dengan
jadwal belajar yang seragam untuk
semua kelas
Setiap tema dilakukan dengan jadwal
belajar yang seragam per 2-3 kelas
Setiap kelas dapat memilih waktu
pelaksanaan projek yang berbeda
(Waktu pelaksanaan dapat ditentukan
sendiri oleh masing-masing kelas)

39. Prinsip Pembelajaran dan Asesmen
Mengapa
“prinsip”?
• Nilai-nilai yang melandasi kebijakan dan
praktik terkait pembelajaran dan asesmen
di kelas.
• Bukan pendekatan atau teknik konkrit
dalam mengajar dan melakukan asesmen.
• Penerapannya bisa beragam sesuai dengan
kondisi atau konteks.
• Guru perlu memahami prinsip-prinsip yang
melandasi pembelajaran dan asesmen,
bukan sekadar perilaku yang diharapkan;
misalnya ketika menggunakan rubrik, guru
perlu tahu mengapa instrumen tersebut
digunakan dalam asesmen.

40. Prinsip Asesmen
Untuk mencapai profil pelajar Pancasila, perlu terwujud asesmen yang:
1. merupakan bagian terpadu dari
proses pembelajaran,
memfasilitasi pembelajaran,
menyediakan informasi sebagai
umpan balik untuk guru, peserta
didik, dan orang tua
2. perlu dirancang dan dilakukan
sesuai dengan tujuan.
3. dirancang secara adil, valid dan
dapat dipercaya, memberikan
informasi yang kaya bagi guru,
peserta didik dan orang tua
mengenai kemajuan dan
pencapaian pembelajaran, serta
keputusan tentang langkah
selanjutnya
4. sebaiknya meliputi berbagai
bentuk tugas, instrumen, dan
teknik yang sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang ditargetkan.
5. laporan kemajuan belajar dan
pencapaian peserta didik bersifat
sederhana dan informatif,
memberikan informasi yang
bermanfaat untuk peserta didik
dan orang tua, dan data yang
berguna untuk penjaminan dan
peningkatan mutu pembelajaran.

41. 1. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran,
memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan
balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua.
• Hasil asesmen digunakan untuk kepentingan belajar peserta didik, di mana guru
merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen
• Asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran, sehingga kegiatan
asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran
• Rangkaian antara asesmen - perencanaan pembelajaran - kegiatan belajar adalah suatu
siklus yang berkelanjutan
• Keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang
• Termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa
• Asesmen yang targeted, tidak menyasar ke mana-mana dan sesuai kebutuhan belajar
• Dengan demikian, asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta
didik belajar, dan juga sebaliknya.

42. 2. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan.
• Sebagai contoh, asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses
belajar (asesmen formatif); untuk menjadi bagian dari pembelajaran (yakni
mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi diri peserta didik);
untuk menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu
tahapan (asesmen sumatif); dan untuk menentukan kebutuhan belajar dan
membentuk program pembelajaran individual peserta didik (asesmen
diagnosis).
• Mengacu pada Capaian Pembelajaran

43. 3. Asesmen dirancang secara adil, valid dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang
kaya bagi guru, peserta didik dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian
pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya.
• Asesmen yang berkeadilan, berarti penilaian tidak menguntungkan atau
merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan
latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi,
dan gender.
• Asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang
dihasilkan terpercaya
• Reliabel, dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten
• Adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis,
sistematis, dan jelas, dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah

44. 4. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas,
instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
yang ditargetkan.
5. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat
sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk
peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan
peningkatan mutu pembelajaran.
• Hasil penilaian memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran
(misalnya nilai 100 bermakna sama antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran
lainnya)

45. TERIMA KASIH
ATAS
PERHATIANYA