PENATAAN KEWENANGAN (URUSAN) PEMERINTAHAN DESA DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PUSAT KAJIAN, PENDIDIKAN &...
Desentralisasi & Tuntutan Pelimpahan Urusan 2 types of autonomy local governance components district / city govt sub distr...
Tujuan : Terlaksananya urusan Da / Desa yg disusun scr aspiratif, partisipatif, adaptif, inovatif, efektif efisien, & alte...
Perbandingan Daerah  Immature  (Model Sentralisasi) & Daerah  Mature  (Desentralisasi) Tapi INI !!! BUKAN ini yang kita in...
Kebutuhan Penguatan OTDES <ul><li>Pemerintah Desa merupakan pemerintah yang  paling dekat dengan masyarakat  di tingkat ya...
TAHAPAN DESENTRALISASI <ul><li>PUSAT </li></ul>Kab / Kota Cam / Lur <ul><li>Tahap I: </li></ul><ul><li>Desentralisasi Poli...
Tarik Menarik Kab/Kota – DESA <ul><li>Keraguan  Kab.      Desa  tdk mampu menjalankan urusan pemerintahan. </li></ul>Kecu...
Kebutuhan Penguatan OTDES <ul><li>Pemerintah Desa merupakan pemerintah yang  paling dekat dengan masyarakat  di tingkat ya...
Pola sentralisasi pembangunan yang telah diterapkan selama puluhan tahun terbukti tidak bisa membawa kesejahteraan bagi ma...
Landasan Pemikiran Pengaturan Mengenai Desa (Berdasarkan UU 32/ 2004) Keanekaragaman Partisipasi Otonomi Asli Demokratisas...
<ul><li>Penyerahan pengaturan urusan yang lebih besar  kepada  desa yang disertai dengan peningkatan kualitas pemerintah d...
Pengertian Desa <ul><li>Desa adalah  kesatuan masyarakat hukum  yang memiliki batas-batas wilayah yang  berwenang untuk me...
Kewenangan Desa menurut UU No. 32/2004 Pasal 206 dan PP No. 72/2005 Pasal 7 <ul><li>Urusan pemerintahan yang sudah ada ber...
Skema Alur Berpikir UU No. 32/2004, PP No. 38/2007 PP No. 72/2005 PERMENDAGRI No. 30/2006 PERDA URUSAN KABUPATEN Potensi d...
Permendagri No. 30 / 2006 tentang  Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, memuat  31 bidang ...
<ul><li>Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; </li></ul><ul><li>Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;...
<ul><li>Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik; </li></ul><ul><li>Bidang Otonomi Desa; </li></ul><ul><li>Bida...
<ul><li>31 bidang urusan pemerintahan tersebut kemudian dirinci lagi menjadi 223 urusan pemerintahan yang dapat diserahkan...
SEKIAN & TERIMA KASIH Semoga Bermanfaat…
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penataan Kewenangan Pemdes

5,680 views

Published on

Published in: Business
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
  • Can I get the slides of 'Penataan kewenangan Pemdes?'
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
5,680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
375
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penataan Kewenangan Pemdes

  1. 1. PENATAAN KEWENANGAN (URUSAN) PEMERINTAHAN DESA DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PUSAT KAJIAN, PENDIDIKAN & PELATIHAN APARATUR (PKP2A) II LAN MAKASSAR Tri Widodo W. Utomo Disampaikan dalam Roundtable Discussion Penguatan Otonomi Desa Makassar, 29-30 Agustus 2008
  2. 2. Desentralisasi & Tuntutan Pelimpahan Urusan 2 types of autonomy local governance components district / city govt sub district & village govt purely private institutions semi-govt / semi-private institutions community groups / neighborhood association 2 stages of autonomy Autonomy of local government unit ( recent ) central role : government units located at the edge of the people + – priority line Autonomy of local community unit ( future ) 70 : 20 : 10 30 : 40 : 30  
  3. 3. Tujuan : Terlaksananya urusan Da / Desa yg disusun scr aspiratif, partisipatif, adaptif, inovatif, efektif efisien, & alternatif. URUSAN DAERAH OTONOM (DESA) KEWENANGAN PANGKAL Pemberian Urusan Pusat kpd Daerah / Desa pd saat pembentukannya PENYERAHAN URUSAN Urusan Tambahan yang diberikan seiring dengan peningkatan kemampuan Da / Des KEBUTUHAN LOKAL Kehendak Da / Desa utk menyelenggarakan urusan tertentu sesuai kemampuan & keadaan Daerah / Desa Untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan masy. & tugas umum pemerintahan serta tugas pembangunan secara efektif & efisien didasarkan pada pengkajian, penilaian & pertimbangan tertentu <ul><li>Kelemahan: </li></ul><ul><li>Kurang memperhatikan kondisi & kemampuan daerah. </li></ul><ul><li>Cenderung dilakukan penyeragaman. </li></ul><ul><li>Faktor Pendorong : </li></ul><ul><li>Perubahan lingk. Da / Des. </li></ul><ul><li>Peningkatan kapasitas Masy. </li></ul><ul><li>Kemajuan teknologi. </li></ul><ul><li>Kebutuhan baru yg makin beragam. </li></ul>Pola Pikir Penataan Urusan Pemerintahan Daerah / DESA
  4. 4. Perbandingan Daerah Immature (Model Sentralisasi) & Daerah Mature (Desentralisasi) Tapi INI !!! BUKAN ini yang kita inginkan !! Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah E N G A R A NEGARA Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah
  5. 5. Kebutuhan Penguatan OTDES <ul><li>Pemerintah Desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah. Karenanya, pemerintah desa memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. </li></ul><ul><li>Namun kondisi saat ini pemerintah desa kurang berperan dalam pemberdayaan masyarakat, peran desa selama ini lebih menonjol dalam pelayanan administratif surat menyurat. </li></ul>
  6. 6. TAHAPAN DESENTRALISASI <ul><li>PUSAT </li></ul>Kab / Kota Cam / Lur <ul><li>Tahap I: </li></ul><ul><li>Desentralisasi Politik </li></ul><ul><li>“ Penyerahan Urusan” </li></ul><ul><li>Tahap II: </li></ul><ul><li>Desentralisasi Administratif via Pendelegasian Urusan kpd Camat & Lurah. </li></ul><ul><li>Desentralisasi Politik via Penyerahan Urusan kpd DESA. </li></ul>DESA 1 2 2
  7. 7. Tarik Menarik Kab/Kota – DESA <ul><li>Keraguan Kab.  Desa tdk mampu menjalankan urusan pemerintahan. </li></ul>Kecurigaan Desa  Kab tdk serius menyerahkan pengaturan urusan pemerintahan. V.S. Pembagian urusan / kewenangan & 3P yg jelas & tegas !! Penguatan kapasitas DESA !! 1 2
  8. 8. Kebutuhan Penguatan OTDES <ul><li>Pemerintah Desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah. Karenanya, pemerintah desa memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. </li></ul><ul><li>Namun kondisi saat ini pemerintah desa kurang berperan dalam pemberdayaan masyarakat, peran desa selama ini lebih menonjol dalam pelayanan administratif surat menyurat. </li></ul>
  9. 9. Pola sentralisasi pembangunan yang telah diterapkan selama puluhan tahun terbukti tidak bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat secara merata dan adil, yang terjadi justru kesenjangan antar daerah . Dekat dari pusat pemerintahan Jauh dari pusat pemerintahan <ul><li>Menikmati fasilitas sarana dan prasarana </li></ul><ul><li>Kemudahan akses </li></ul><ul><li>Tertinggal jauh dalam pembangunan sarana dan prasarana </li></ul><ul><li>Kesulitan dalam akses ke pusat pemerintahan </li></ul>
  10. 10. Landasan Pemikiran Pengaturan Mengenai Desa (Berdasarkan UU 32/ 2004) Keanekaragaman Partisipasi Otonomi Asli Demokratisasi Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa
  11. 11. <ul><li>Penyerahan pengaturan urusan yang lebih besar kepada desa yang disertai dengan peningkatan kualitas pemerintah desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. </li></ul><ul><li>Bupati/Walikota melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan (pengaturannya) kepada desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas (Permendagri No.30/2006 Pasal 3 ayat (1). </li></ul>
  12. 12. Pengertian Desa <ul><li>Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. </li></ul>
  13. 13. Kewenangan Desa menurut UU No. 32/2004 Pasal 206 dan PP No. 72/2005 Pasal 7 <ul><li>Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa ( hak autochtoon ) </li></ul><ul><li>Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa </li></ul><ul><li>Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota </li></ul><ul><li>Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. </li></ul>
  14. 14. Skema Alur Berpikir UU No. 32/2004, PP No. 38/2007 PP No. 72/2005 PERMENDAGRI No. 30/2006 PERDA URUSAN KABUPATEN Potensi dan Karakteristik Desa Urusan yang Diserahkan kepada Desa Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Persepsi Aparat Desa Tipologi Desa PERDA Urusan Desa Peraturan Bupati
  15. 15. Permendagri No. 30 / 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa, memuat 31 bidang u rusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa, yaitu: 31 BIDANG URUSAN
  16. 16. <ul><li>Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; </li></ul><ul><li>Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral; </li></ul><ul><li>Bidang Kehutanan dan Perkebunan; </li></ul><ul><li>Bidang Perindustrian dan Perdagangan; </li></ul><ul><li>Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; </li></ul><ul><li>Bidang Penanaman Modal; </li></ul><ul><li>Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; </li></ul><ul><li>Bidang Kesehatan; </li></ul><ul><li>Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; </li></ul><ul><li>Bidang Sosial; </li></ul><ul><li>Bidang Penataan Ruang; </li></ul><ul><li>Bidang Pemukiman/Perumahan; </li></ul><ul><li>Bidang Pekerjaan Umum; </li></ul><ul><li>Bidang Perhubungan; </li></ul><ul><li>Bidang Lingkungan Hidup; </li></ul><ul><li>16. Bidang ... </li></ul>
  17. 17. <ul><li>Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik; </li></ul><ul><li>Bidang Otonomi Desa; </li></ul><ul><li>Bidang Perimbangan Keuangan; </li></ul><ul><li>Bidang Tugas Pembantuan; </li></ul><ul><li>Bidang Pariwisata; </li></ul><ul><li>Bidang Pertanahan; </li></ul><ul><li>Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; </li></ul><ul><li>Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum; </li></ul><ul><li>Bidang Perencanaan; </li></ul><ul><li>Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi; </li></ul><ul><li>Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; </li></ul><ul><li>Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; </li></ul><ul><li>Bidang Pemuda dan Olahraga; </li></ul><ul><li>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; </li></ul><ul><li>Bidang Statistik; dan </li></ul><ul><li>Bidang Arsip dan Perpustakaan. </li></ul>
  18. 18. <ul><li>31 bidang urusan pemerintahan tersebut kemudian dirinci lagi menjadi 223 urusan pemerintahan yang dapat diserahkan kepada desa. </li></ul>
  19. 19. SEKIAN & TERIMA KASIH Semoga Bermanfaat…

×