Pengantar Keuangan Daerah dalam rangka Penyusunan APBD 2013 Perencanaan dan Kedudukan Keuangan DPRD

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan
Positioning Differentiation Brand
(PDB)
• Tupoksi DPRD
• Orientasi Dasar Politik DPRD
• Reformasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Daerah
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah
• Permendagri 37/2012 tentang
APBD 2013


Positioning Differentiation Brand (PDB)

POSITIONING DIFFERENTIATION

BRAND


PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
Brand Integrity

Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung

BRAND

Visi Provinsi
Gorontalo


PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
Brand Integrity

Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren

BRAND

Visi Kabupaten
Lamongan


PDB Triangle: Kota Sawahlunto
Brand Integrity

Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami

BRAND

Visi Kota
Sawahlunto


Wadah Perwakilan Rakyat
Pemerintah Daerah yang dipimpin  Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkan
kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik  Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang  Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya
sipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat
didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi
yang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu
 Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional rakyat?


Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan
Program Fungsi DPRD dan janji program khusus tekanan politik
Pembangunan kampanye LSM

Arena Pembangunan
Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan
Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan
bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif

Lembaga Intermediary
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk
SKPD Komisi, Fraksi, Biro-biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas
Kaukus Partai

Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi
Laki Kaya Tetap Mapan Kelompok

Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009

1. Legislasi

2. Anggaran

3. Pengawasan


Fungsi Legislasi
• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
• Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.


Fungsi Anggaran
• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
tentang APBD.
• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
DPRD dan pemerintah daerah.
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
satu tahun anggaran.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
pemerintah bertindak”.

Fungsi Pengawasan
• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kerjasama internasional di daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
kualitas pelayanan publik.
• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
penyediaan pelayanan publik di daerah.


Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
diprakarsai eksekutif.
• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
masukan dari masyarakat.
• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
prioritas konstituen.
• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
anggota DPRD yang loyal pada rezim.


Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
lalu.
• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses
penganggaran daerah.
• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


1/2
Tantangan bagi DPRD yang Efektif

• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
kehidupan sehari-hari di Indonesia.
• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.


2/2
Tantangan bagi DPRD yang Efektif

• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
kepercayaan publik.
• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
untuk menyetujuinya.


Mengapa Hal Ini Terjadi?
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
berpihak pada pemilih dan masyarakat.
• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota
DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
mereka kepada partai.
• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
pemilihan kembali.
• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
seringkali melibatkan uang.


Kemauan untuk Mereformasi
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
hari.
• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
para politisi.
• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
transparansi.


Agenda Politik Nyata

Agenda politik yang sangat nyata dan
langsung memenuhi kebutuhan warga.
 Penanggulangan kemiskinan;
 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan;
 Pemberantasan korupsi dan reformasi
birokrasi.


Argumentasi Politik Mendasar
Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
mendasar dan tidak klise.
 Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
pijakan mereka dalam proses politik yang
berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
 Dengan informasi dan pengetahuan yang
langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
anggota DPRD akan mampu membawakan
semua kepentingan warga ke dalam proses
pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD
dan pengawasan politik.


Positif dan Konstruktif
Pemikiran yang selalu mencari upaya
perbaikan.
 Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan
konstruktif dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
 Sering tanpa disadari kebiasaan ini
justru meningkatkan kapasitas
modal politik yang memang
dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
struktur politik pendukungnya.


Membangun Sistem Umpan Balik
Membangun dan memperkokoh sistem
umpanbalik yang cepat dan efektif.
 Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-
date terhadap informasi dan program
kerjanya.
 Partai politik yang diwakili oleh anggota
DPRD tersebut juga secara terus
menerus mengevaluasi diri apakah
mereka mempunyai akar yang kuat di
tingkat akar rumput atau justru
berkembang menjadi partai politik yang
mengambang.


Siklus Representasi Wakil Rakyat
 Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
 Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
 Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat
dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
yang akan datang.
 Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
delegitimasi di mata publik.


Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT

PEMILU

Representasi Rakyat
(keterwakilan)

Hubungan dengan DPRD
Fungsi Legislasi
Pemilih

Hubungan dengan MEMBUAT
media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran
kepentingan POLITIK

Sumber daya
(anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan
dan informasi)

Perlindungan Peningkatan
hak-hak Individu Kesejahteraan Individu
dan masyarakat dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP dadang-solihin.blogspot.com 32

1/2
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

 Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan.
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
individu-invidu warga negara.


2/2
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

 Secara substansial
 perlindungan hak
 peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
 Secara prosedural
 mengikuti prosedur hukum yang benar
 melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
 Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
 Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:

 Memberikan pelayanan kepada  Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Mengelola sumber daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.

Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.

Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders

STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Sinkronisasi Kebijakan Pemda dengan
Kebijakan Pemerintah
RKP 2013 menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah
“MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN
DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”, dengan sasaran
utama:
1.Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat:
– pertumbuhan ekonomi paling tidak 7%,
– pengangguran terbuka menurun menjadi 6,0%-6,4%, dan
– tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,5%-10,5%.
2.Dalam rangka pembangunan demokrasi:
– Indeks Demokrasi Indonesia mencapai kisaran 68-70.
3.Dalam rangka pembangunan hukum:
– Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai 4,0.


PN (11 + 3)
1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2 Pendidikan
3 Kesehatan
4 Penanggulangan Kemiskinan
11 Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan
Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur
2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca‐konflik
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian
14 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Wujud Sinkronisasi
• Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara
lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah
daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Raperda
tentang APBD Tahun Anggaran 2013.
• KUA dan PPAS Pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada
RKPD kabupaten/kota Tahun 2013 yang telah disinkronisasikan
dengan RKP Tahun 2013 dan RKPD provinsi Tahun 2013.


Prinsip Penyusunan APBD
• Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
• Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
• Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui
dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
• Melibatkan partisipasi masyarakat;
• Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
• Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.


Teknis Penyusunan APBD
• Penetapan APBD harus tepat waktu, yaitu paling lambat
tanggal 31 Desember 2012
• sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.


Tahapan dan Jadwal Proses
Penyusunan APBD
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Minggu 1 bulan Juni 1 minggu
oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah

3. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Pertengahan bulan Juni 6 minggu
oleh kepala daerah kepada DPRD

4. Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Akhir bulan Juli
antara kepala daerah dan DPRD
5. Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman RKA- Awal bulan Agustus 1 minggu
SKPD dan RKA-PPKD
6. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA- Awal Agustus sampai dengan 7 minggu
PPKD serta penyusunan Rancangan APBD akhir September

7. Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD Minggu pertama bulan Oktober 2 bulan

8. Pengambilan persetujuan Bersama DPRD dan kepala Paling lama 1 (satu) bulan
daerah sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan
9. Hasil evaluasi Rancangan APBD 15 hari kerja (bulan Desember)

10. Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran Paling Lambat Akhir Desember
APBD sesuai dengan hasil evaluasi (31 Desember)


Jadwal dan Proses APBDP
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
1. Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Minggu pertama Agustus _
kepada DPRD
2. Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS antara Kepala Minggu kedua Agustus 7 hari
Daerah dan DPRD
3. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan APBD Minggu ketiga Agustus _
4. Penyampaian Raperda APBD berserta lampiran kepada Minggu kedua September _
DPRD
5. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala 3 bulan sebelum tahun anggaran Akhir September
daerah terhadap Raperda Perubahan APBD berakhir
6. Penyampaian kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur 3 hari kerja -
untuk dievaluasi
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Gubernur tentang hasil 15 hari kerja Pertengahan
evaluasi PAPBD Provinsi, Kabupaten/Kota TA 2013 Oktober
8. Pengesahan Perda PAPBD yang telah dievaluasi dan Pertengahan Oktober _
dianggap sesuai dengan ketentuan
9. Penyempurnaan perda sesuai hasil evaluasi apabila 7 hari kerja Minggu ke-III
dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan Oktober
peraturan yang lebih tinggi
10. Pembatalan Perda PAPBD apabila tidak dilakukan 7 hari kerja setelah pemberitahuan Minggu ke-IV
penyempurnaan untuk penyempurnaan sesuai hasil Oktober
evaluasi
11. Pencabutan Raperda P-APBD 7 hari kerja Minggu ke-I
Nopember
12. Pemberitahuan untuk penyampaian rancangan perubahan 3 hari kerja setelah P-APBD Minggu ke-III
DPA-SKPD disahkan Oktober


Pengantar Keuangan Daerah dalam rangka Penyusunan APBD 2013 Perencanaan dan Kedudukan Keuangan DPRD

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Pengantar Keuangan Daerah dalam rangka Penyusunan APBD 2013 Perencanaan dan Kedudukan Keuangan DPRD

Similar to Pengantar Keuangan Daerah dalam rangka Penyusunan APBD 2013 Perencanaan dan Kedudukan Keuangan DPRD (17)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Pengantar Keuangan Daerah dalam rangka Penyusunan APBD 2013 Perencanaan dan Kedudukan Keuangan DPRD