Disampaikan untuk Pelatihan Dasar CPNS
Lembaga Administrasi Negara RI
Jakarta, 8 Mei 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Disampaikan untuk Pelatihan Dasar CPNS
Lembaga Administrasi Negara RI
Jakarta, 8 Mei 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
PKN Tingkat II Angkatan IV-2023 BPSDM Provinsi Jawa Barat dengan Tema “Strategi Pembangunan Daerah Melalui Kepemimpinan Digital dan Transformasional”
Bandung, 31 Maret 2023
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2015-2025. Acuan dalam menyusun dokumen RPJMN. Outline RPJPN adalah visi, misi, sasaran, arah pembangunan, tahapan.
Disampaikan untuk Pelatihan Dasar ASN, Gelombang VII, BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah
Jakarta, 10 November 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Melalui sertifikasi kompetensi pemerintahan, pegawai ASN harus jadi pelopor meminimalisir meluasnya musibah lima tahunan pasca pilkada dimana tim sukses tampil menjadi pejabat birokrasi pelayan masyarakat di daerah tanpa bekal kompetensi yang memadai
PKN Tingkat II Angkatan IV-2023 BPSDM Provinsi Jawa Barat dengan Tema “Strategi Pembangunan Daerah Melalui Kepemimpinan Digital dan Transformasional”
Bandung, 31 Maret 2023
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2015-2025. Acuan dalam menyusun dokumen RPJMN. Outline RPJPN adalah visi, misi, sasaran, arah pembangunan, tahapan.
Disampaikan untuk Pelatihan Dasar ASN, Gelombang VII, BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah
Jakarta, 10 November 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Melalui sertifikasi kompetensi pemerintahan, pegawai ASN harus jadi pelopor meminimalisir meluasnya musibah lima tahunan pasca pilkada dimana tim sukses tampil menjadi pejabat birokrasi pelayan masyarakat di daerah tanpa bekal kompetensi yang memadai
Seminar Mewujudkan Administrator Publik yang Berintegritas di Era Pemerintahan Baru
Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta
28 November 2014
Optimalisasi Komisi Informasi Pusat dalam rangka Penerapan Smart GovernmentDadang Solihin
10 November 2021 Kuliah Tamu Pemerintahan Cerdas (PEMDAS) Program Studi Magister Teknologi Informasi (MTI) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Jakarta
Analisis Isu Strategis merupakan salah satu mata pelatihan bagi Calon PNS bertujuan membangun fundamental pola pikir CPNS dalam mengarungi samudera birokrasi, dimana PNS milenial terbiasa untuk berpikir kritis & menyampaikan gagasan kreatif dalam merespons fenomena kepemerintahan
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...b hendarsyah
PPK dalam hal ini Menteri/Pimpinan LPNK/Gubernur/Wali Kota/Bupati sudah saatnya menerapkan Sistem Merit pada Manajemen ASN dimana penempatan ASN harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan bagi seluruh pegawai ASN. Dan ternyata penerapan itu sangat sederhana, mudah dan menyenangkan bila PPK mau. Kata kuncinya mau
Bisnis Proses Pembuatan Makalah-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagrib hendarsyah
Penyusunan bisnis proses sangat membantu perancang/penyusun apapun dalam menggambarkan sebuah alur pekerjaan dimana seseorang telah menetapkan hasil akhir yang harus dicapai secara detail di awal kegiatan
Budaya Kerja Dalam Efektivitas Kepemimpinan-Bambang Hendarsyah-BPSDM Kemendagrib hendarsyah
Budaya kerja di lingkungan birokrasi dimulai dari pembiasaan yang baik oleh keteladanan individu pemimpin dan pengikut secara konsisten dan terus menerus dengan cara menanamkan pengetahuan kerja, melatih keterampilan kerja serta mendorong penerapan sikap kerja yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi dan regulasi
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. ETIKA PEMERINTAHAN
disampaikan dalam
TOT Diklat Pimpemdagri di BPSDM Provinsi Sulsel
Oleh :
Bambang Hendarsyah
Widyaiswara Ahli Muda pada BPSDM
Kementerian Dalam Negeri
Makassar, 18 Mei 2019
Kontak :
0813-927-12345
bambanghendarsyah@gmail.com
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
6. Dasar Penyelenggaraan
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
10.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengembangan Sumber
Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan;
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.2 -218 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat
Pimpemdagri;
16.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/3771/SJ Tentang Pedoman Umum Penyusunan Pedoman
Umum Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (SP2PDN)
8. Kompetensi Pemerintahan
(Dasar: UU 23/2014 Pasal 233)
1. Kebijakan Desentralisasi;
2. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah;
3. Pemerintahan Umum;
4. Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
6. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD;
7. Etika Pemerintahan
15. Asas-asas Penyelenggaraan
Kebijakan dan Manajemen ASN
Kepastian Hukum
Profesionalitas
Proporsionalitas
Keterpaduan
Delegasi
Netralitas
Akuntabilitas
Efektif dan efisien
Keterbukaan
Tidak Diskriminatif
Persatuan dan Kesatuan
Keadilan dan Kesetaraan
Kesejahteraan
17. FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
ETIKA
PEMERINTAHAN
Pelaksanaan
Etika
Individu
1. Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi
2. Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik
3. Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik
4. Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan
Publik
5. Menerapkan Nilai Pelayanan Publik Dalam Perilaku Kerja
6. Menerapkan Etika Pelayanan Publik Dalam Perilaku Kerja
Pelaksanaan
Etika Organisasi
7. Melaksanakan Manajemen Pengetahuan Dalam
Organisasi
8. Melakukan Diplomasi Organisasi
9. Merumuskan Dokumen Informasi Organisasi
10. Melakukan Kajian Informasi Organisasi
11. Menangani Permintaan Informasi
Pencegahan
Tindak Pidana
Korupsi
12. Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
13. Mengidentifikasi Potensi Korupsi Dalam Organisasi
14. Mengimplementasikan Kegiatan Pencegahan Korupsi
Dalam Organisasi
15. Melakukan Pendataan Kasus Korupsi
PEMETAAN FUNGSI KOMPETENSI PEMERINTAHAN
18. Standar Kompetensi Etika Pemerintahan
pada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
untuk Diklat Pimpemdagri
19. JUDUL UNIT MENGELOLA HUBUNGAN DENGAN UNSUR MEDIA INFORMASI
ELEMEN KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan
ruang lingkup
pemberitaan
1. Tingkat aktualitas peristiwa sesuai kebutuhan dianalisis;
2. Minat masyarakat terhadap peristiwa dirumuskan;
3. Kebutuhan jangkauan berita ditetapkan;
4. Pokok-pokok bahan berita ditetapkan;
5. Pesan khusus untuk memperluas dampak berita dirumuskan.
2. Melakukan
klarifikasi
pemberitaan
1. Kontak media informasi tingkat lokal, regional dan nasional diinventarisir;
2. Proses dan prosedur dalam menjalin kerja sama dengan media informasi ditetapkan;
3. Model publikasi ditetapkan dengan mengacu kepada prosedur pelaksanaan informasi publik;
4. Substansi informasi diformulasikan;
5. Strategi pemberitaan ditentukan.
3. Melakukan
klarifikasi
pemberitaan
1. Ketidaksesuaian berita dievaluasi;
2. Sumber ketidaksesuaian berita ditelusur;
3. Dampak ketidaksesuaian berita dianalisis berdasarkan skala kepentingan;
4. Strategi klarifikasi ditetapkan ;
5. Perkembangan berita klarifikasi dimonitor.
4. Menjadi juru
bicara dalam
proses
pemberitaan
1. Teknik komunikasi publik ditetapkan sesuai dengan karakteristik media dan pola pemberitaan;
2. Karakteristik audien diidentifikasi;
3. Arah tanggapan diprediksi;
4. Teknik menanggapi dilakukan secara efektif untuk membuat berita dipahami sesuai pesan yang diinginkan;
5. Pencapaian tujuan pemberitaan dievaluasi;
6. Dalam situasi krisis, isi pesan disampaikan dengan daya simpati dan empati serta memuat pesan mengacu kepada kondidi
peristiwa;
7. Dalam wawancara tak terencana, pesan disampaikan dengan mengacu kepada informasi yang sudah diketahui dengan pasti;
8. Etika pegawai ditampilkan dalam ucapan dan tindakan ketika menyampaikan pemberitaan untuk menampilkan citra positif
organisasi dan profesi.
5. Mengevaluasi
berita di
media
1. Berita terkait organisasi dibawahi kewenangannya dimonitor secara periodik;
2. Klasifikasi berita positif dan berita negatif dianalisis;
3. Metode monitoring berita ditetapkan;
4. Tingkat kualitas berita disimpulkan;
5. Langkah tindak lanjut hasil evaluasi ditetapkan.
20. Kompetensi Dasar
Etika Pemerintahan untuk JPT Madya:
Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi
1. Menetapkan ruang lingkup pemberitaan Antisipatif.
2. Melakukan kerja sama publikasi Ramah.
3. Melakukan klarifikasi pemberitaan
4. Menjadi juru bicara dalam proses pemberitaan
5. Mengevaluasi berita di media
21. Sikap Kerja
Etika Pemerintahan untuk JPT Madya:
Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi
1. Diplomatis.
2. Antisipatif.
3. Investigatif.
4. Ramah.
5. Cermat
22. Keterampilan Kerja
Etika Pemerintahan untuk JPT Madya:
Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi
1. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti
pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi;
b. pelayanan publik; c. sistem pemerintahan; d. komunikasi masa;
e. media komunikasi; f. komunikasi lintas budaya; g. manajemen
konflik; h. manajemen resiko; i. tindak pidana korupsi; j. kode etik
pemerintahan dan kode etik perilaku; k. prinsip kesetaraan dan
keragaman; dan l. kesehatan dan keselamatan kerja serta
lingkungan kerja.
2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti
keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan
menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data;
b. diplomasi; c. dialog; d. memberikan konsultasi kepada orang
lain; e. literasi; f. komputer; g. komunikasi; h. mengelola emosi;
dan i. menerapkan tata kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi .
23. Standar Kompetensi Etika Pemerintahan
pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
untuk Diklat Pimpemdagri
24. JUDUL UNIT MEMBUAT STRATEGI PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK
ELEMEN KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan
model penerapan
nilai-nilai dalam
etika pelayanan
publik
1. Nilai-nilai yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik diidentifikasi
2. Profesionalisme yang diperlukan dalam pelayanan publik dikomunikasikan kepada pegawai
lain
3. Pegawai dilatih untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mendahulukan yang utama
4. Kapasitas kompetensi pegawai dipetakan
5. Komitmen terhadap kepentingan organisasi ditampilkan dengan menghindari prioritas
kepentingan pribadi
6. Strategi penyelesaian masalah etika yang terjadi dalam lingkungan organisasi ditetapkan
7. Prosedur pengaduan pelanggaran etika ditetapkan
2. Menyelesaikan
konflik kepentingan
1. Fakta, data, dan informasi konflik dianalisa secara komprehensif
2. Bobot kepentingan dalam konflik dirumuskan
3. Strategi penyelesaian konflik ditetapkan
3. Merancang
implementasi etika
dalam budaya
organisasi
1. Kekuatan, kelemahan dan ancaman untuk melaksanakan etika dalam organisasi
diidentifikasi
2. Unsur manajemen dalam organisasi dianalisis
3. Respon terhadap kebijakan organisasi dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi
perbaikan
4. Budaya organisasi ditetapkan
4. Mengimplementasi-
kan etika dalam
pengambilan
keputusan
1. Dialog berkenaan dengan penerapan nilai-nilai budaya dilakukan untuk mengembangkan
komitmen dalam implementasi etika
2. Bimbingan diberikan terkait dengan pemberdayaan pegawai dalam membangun komitmen
implementasi etika
3. Tuntutan perubahan dan isu aktual yang membutuhkan pertimbangan etis dianalisis
4. Model pengambilan keputusan berbasis etika ditetapkan
25. Kompetensi Dasar
Etika Pemerintahan untuk JPT Pratama:
Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik
1. Mengembangkan model penerapan nilai-nilai dalam
etika pelayanan publik.
2. Menyelesaikan konflik kepentingan.
3. Merancang implementasi etika dalam budaya
organisasi.
4. Mengimplementa sikan etika dalam pengambilan
keputusan.
5. Melakukan evaluasi penerapan etika pelayanan publik
pada kinerja organisasi.
26. Sikap Kerja
Etika Pemerintahan untuk JPT Pratama:
Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik
1. Tegas;
2. Investigatif;
3. Rasa Ingin Tahu;
4. Ansipatif;
5. Koordinatif;
6. Penuh pertimbangan;
7. Teliti.
27. Keterampilan Kerja
Etika Pemerintahan untuk JPT Pratama:
Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik
1.Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti
pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b. nilai-
nilai histori setempat; c. pelayanan publik; d. manajemen sumber
daya manusia; e. memimpin; f. sistem pemerintahan; g. tata kelola
perubahan; h. manajemen konflik; i. manajemen resiko; j.
manajemen perubahan; k. tindak pidana korupsi; l. kode etik
pemerintahan dan kode etik perilaku; m. prinsip kesetaraan dan
keragaman; dan n. kesehatan dan keselamatan kerja serta
lingkungan kerja.
2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti
keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan
menginterpretasikan data pada berbagai media data; b. diplomasi
organisasi; c. dialog; d. memberikan konsultasi kepada orang lain;
e. literasi; f. komputer; g. komunikasi; dan h. menerapkan tata
kelola informasi, kerahasiaan, dan privasi
29. JUDUL UNIT MENERAPKAN ETOS KERJA PELAYANAN PUBLIK
ELEMEN KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan
standar etika
1. Interpretasi standar etika didiskusikan dengan pimpinan organisasi untuk memastikan dukungan dan
kesamaan pemahaman
2. Historis penerapan etika diinventarisir untuk digunakan sebagai pembelajaran di masa yang akan datang
3. Standar etika ditetapkan
2. Melaksanakan
standar etika
1. Etika pelayanan publik dan konsekuensi pelanggaran etika dijelaskan kepada pegawai lain sesuai dengan
tingkat pemahaman, pengalaman dan kebutuhan khusus mereka
2. Perilaku kerja pegawai lain dinilai dengan merujuk kepada standar etika
3. Konsultasi hasil penilaian diberikan secara tepat waktu, konstruktif, dan konsisten
4. Penyelesaian pelanggaran etika ditetapkan dengan mempertimbangkan unsur kerahasiaan dan netralitas
3. Melakukan
pendampingan
pada situasi
konflik
kepentingan
1. Kebutuhan penyelesaian konflik kepentingan yang dihadapi oleh pegawai lain, diinventarisir sesuai dengan
kebutuhan dan situasi yang akan dihadapi
2. Sumber konflik kepentingan diidentifikasi
3. Langkah-langkah penyelesaian konflik ditetapkan
4. Mengembangkan
model etos kerja
1. Penjabaran operasional perilaku yang diharapkan ditetapkan melalui hasil konsultasi dengan pimpinan
2. Konsistensi perilaku kerja personal diinventarisir untuk memberikan model perilaku yang diharapkan
3. Petunjuk pelaksanaan perilaku kerja yang sesuai standar etika disusun sebagai rujukan pengembangan
pegawai dan dasar penerapan penilaian pelanggaran etika
4. Petunjuk pelaksanaan dijelaskan kepada pegawai lain dengan menggunakan konteks penjelasan yang sesuai
dengan tingkat kewenangan dan kebutuhan khusus mereka
5. Model pengambilan keputusan berbasis standar etika digunakan
6. Resiko pelanggaran etika diprediksi terkait dengan perubahan situasi dalam pelaksanaan tugas kerja
7. Usulan perbaikan peraturan kerja organisasi disusun untuk menyesuaikan dengan model etos kerja
organisasi
8. Laporan pelanggaran ditangani secara tertutup dan segera, serta merujuk kepada pedoman standar etika
9. Aplikasi teknologi yang menunjang penerapan etos kerja diidentifikasi
30. Kompetensi Dasar
Etika Pemerintahan untuk Administrator:
Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik
1. Menerapkan standar etika;
2. Melaksanakan standar etika;
3. Melakukan pendampingan pada situasi konflik
kepentingan;
4. Mengembangkan model etos kerja.
31. Sikap Kerja
Etika Pemerintahan untuk Administrator:
Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik
1. Tegas;
2. Investigatif;
3. Rasa Ingin Tahu;
4. Ansipatif;
5. Koordinatif;
6. Penuh pertimbangan;
7. Teliti.
32. Keterampilan Kerja
Etika Pemerintahan untuk Administrator:
Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik
1. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti
pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi;
b. pelayanan publik; c. manajemen sumber daya manusia;
d. memimpin; e. tindak pidana korupsi; f. sistem pemerintahan;
g. tata kelola perubahan; h. manajemen konflik; i. kode etik
pemerintahan dan kode etik perilaku; j. prinsip kesetaraan dan
keragaman; dan k. kesehatan dan keselamatan kerja serta
lingkungan kerja.
2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi,diperlukan bukti
keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan
menginterpretasikan data padaberbagai jenis media data;
b. menafsirkan regulasi; c. mentoring; d. memberikan konsultasi
kepada orang lain; e. literasi; f. mencari referensi;
g. komputer; h. komunikasi; dan i. menerapkan tata kelola
informasi, kerahasiaan, dan privasi.
34. JUDUL UNIT MELAKUKAN PENGAWASAN PENERAPAN NILAI PELAYANAN PUBLIK
ELEMEN KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengawasi
penerapan nilai
pelayanan publik
dalam
pelaksanaan tugas
1. Pengetahuan tentang etika pelayanan publik ditafsirkan
2. Pemahaman etika pelayanan publik diterapkan
3. Penafsiran regulasi pelayanan publik dan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
diinformasikan kepada pegawai lain
4. Penerapan etika dalam pelaksanaan tugas dikonsultasikan dengan pimpinan
5. Pegawai lain dipandu untuk menerapkan etika pelayanan publik dalam perilaku kerja
6. Perbedaan etika pelayanan publik dengan etika sektor lain dijelaskan kepada pegawai lain
untuk mendorong kepatuhan
7. Dugaan pelanggaran etika diidentifikasi
8. Dugaan pelanggaran etika dikonsultasikan dengan pihak yang relevan, dalam rangka
pelaksanaan tugas pengawasan
2. Menerapkan etika
pelayanan publik
dalam
pengambilan
keputusan
1. Potensi pelanggaran etika dalam pengambilan keputusan diidentifikasi
2. Informasi terkini terkait etika pelayanan publik ditelusuri
3. Model pelaksanaan tugas disesuaikan dengan regulasi terkini
4. Diskusi dengan pegawai lain terkait perbaikan penerapan etika pelayanan publik dilakukan
5. Pemahaman pegawai lain terhadap penerapan etika pelayanan publik dikonfirmasi
6. Konflik kepentingan kerja diselesaikan dengan merujuk kepada etika pelayanan publik
7. Pencegahan pelanggaran etika oleh pegawai lain di bawah kewenangannya dilaksanakan
35. Kompetensi Dasar
Etika Pemerintahan untuk Pengawas:
Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik
1. Mengawasi penerapan nilai pelayanan publik dalam
pelaksanaan tugas.
2. Menerapkan etika pelayanan publik dalam pengambilan
keputusan.
36. Sikap Kerja
Etika Pemerintahan untuk Pengawas:
Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan
Publik
1. Ramah.
2. Rasa ingin tahu.
3. Proaktif.
4. Tekun.
5. Teliti.
37. Keterampilan Kerja
Etika Pemerintahan untuk Pengawas:
Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik
1. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti
pengetahuan sebagai berikut: a. visi dan misi organisasi; b.
pelayanan publik; c. manajemen; d. memimpin; e. hubungan antar
manusia; f. tindak pidana korupsi; g. urusan pemerintahan; h. kode
etik pemerintahan dan kode etik perilaku; i. prinsip kesetaraan dan
keragaman; dan j. kesehatan dan keselamatan kerja serta
lingkungan kerja.
2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti
keterampilan sebagai berikut: a. membaca dan
menginterpretasikan data pada berbagai jenis media data;
b. menafsirkan regulasi; c. melatih; d. memberikan konsultasi
kepada orang lain; e. komunikasi; dan f. menerapkan tata kelola
informasi, kerahasiaan, dan privasi.
39. Standar Perangkat Pembelajaran
Pemerintahan Dalam Negeri
Konfigurasi Standar Kompetensi
Konstekstualisasi Standar Kompetensi ke
dalam Standar Perangkat Pembelajaran
Komposisi Standar Perangkat
Pembelajaran
Contoh
41. PANDUAN PENILAIAN
BATASAN VARIABEL
1.1 K, S, A
1.2
1.3
2.1
2.2
1.
2.
3
4.
KRITERIA
UNJUK KERJA
ELEMEN
KOMPETENSI
DESKRIPSI UNIT
JUDUL UNIT KOMPETENSI
KODE UNIT
KODE UNIT diisi dengan
sejumlah huruf dan angka
sesuai dengan kategori
fungsi utama pekerjaan.
Satu pekerjaan yang diakui,
terukur & terobservasi
Penjelasan lebih lanjut
tentang judul unit dan dapat
berisi informasi tambahan
tentang unit tersebut
ELEMEN
KOMPETENSI (EK)
merupakan
Kompetensi Dasar
yang merupakan tugas-
tugas yang membentuk
rangkaian proses
tercapainya pekerjaan
sesuai judul unit
kompetensi
Memberi konteks serta
kondisi untuk
memenuhi indikator unjuk
kerja ditempat dimana
pekerjaan
dilaksanakan
Pada kolom ini berisi:
Peraturan perundang-
undangan, SOP, Kebijakan
Perusahaan, Manual,
Peralatan dan bahan yang
dibutuhkan
Panduan Penilaian berisi tentang panduan
pelaksanaan pengujian dan unit kompetensi
yang mungkin dipersyaratkan.
Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan
Keterampilan pendukung yang dibutuhkan
Level kompetensi Kunci
KONFIGURASI UNIT KOMPETENSI
KRITERIA UNJUK
KERJA (KUK)
merupakan Indikator
Keberhasilan yang
merupakan rumusan
tentang tindakan -
tindakan yang
menjadi patokan
untuk menilai
pelaksanaan suatu
pekerjaan oleh
seseorang/individu
43. Penerapan SKKNI
Telusur & Ekivalensi dengan Sistem Diklat, Sertifikasi & SOP Organisasi
SKKNI
PENERAPAN DALAM
DIKLAT
SERTIFIKASI
PENERAPAN PADA
ORGANISASI
Judul Unit
Judul Learning material/
Judul Mata Diklat
Skema sertifikasi
unit kompetensi
Judul SOP
Deskripsi
unit
Ruang lingkup diklat
Ruang lingkup
asesmen
Ruang lingkup SOP
Elemen
Pencapaian hasil
pembelajaran/
Judul Bab
Elemen asesmen
Langkah-langkah
proses
KUK
Kriteria evaluasi belajar/
Indikator keberhasilan
Kriteria pencapaian
Kompetensi
Instruksi kerja
Batasan
Veriabel
Kontektualisasi diklat
Kontektualisas
asesmen &
spesifikasi
Spesifikasi sesuai
dengan konteks
Panduan
Penilaian
Evaluasi Penduan asesmen
Pengawasan &
pengendalian
44. Kriteria Penyusunan SP2PDN
Judul Unit Kompetensi=Judul Mata Diklat
Setiap Bab menjelaskan:
Pengetahuan, Keterampilan & Sikap Kerja
KUK = Indikator Keberhasilan = Sub Pokok
Bahasan
Elemen Kompetensi=Kompetensi Dasar=Pokok
Bahasan
47. FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
UNIT
KOMPETENSI
(UK)
Etika
Pemerintahan
Pelaksanaan
Etika Individu
Menerapkan
Etos Kerja
Pelayanan
Publik
Menerapkan
Etos Kerja
Pelayanan
Publik
Pemetaan Fungsi:
Etika Pemerintahan
METODE DEDUKTIF
48. Susunan Buku Informasi
Judul Unit Kompetensi=Judul Mata Diklat
Setiap Bab dapat menjelaskan:
Pengetahuan, Keterampilan & Sikap Kerja
KUK = Indikator Keberhasilan = Sub Bab
Elemen Kompetensi=Kompetensi Dasar=Bab
49. Informasi Kunci
• Etika diartikan sebagai moral,
• Etiket berarti sopan santun.
• Etik diartikan sebagai prinsip-prinsip yang berhubungan
dengan perbuatan benar atau salah.
• Etis adalah perbuatan yang beretika baik.
• Etos diartikan sebagai sifat atau adat.
• Standar Etika mencakup: peraturan perundang-
undangan, kode etik, aturan organisasi, visi dan misi
organisasi, pedoman pelaksanaan tugas, kebijakan
pemerintah, perintah pimpinan, dan norma hukum dan
norma sosial.
• Konsekuensi Pelanggaran Etika terdiri atas: (1) Sanksi
Administratif; (2) Sanksi Perdata; dan (3) Sanksi Pidana.
50. Nilai-Nilai Dasar Pegawai ASN
Dasar: UU ASN pasal 5
a. Memegang teguh ideologi Pancasila
b.Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah
c. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia
d.Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak
e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
f. Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif
g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur
h.Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik
i. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah
j. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat,
berdaya guna, berhasil guna, dan santun
k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi
l. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama
m.Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai
n.Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan
o.Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai
perangkat sistem karier
51. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN
Dasar: UU ASN pasal 5
a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi
b.Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
d.Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang
Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan etika pemerintahan
f. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara
g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab,
efektif, dan efisien
h.Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain
yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan
j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan
jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri
sendiri atau untuk orang lain.
52. Disiplin ilmu yang
mempelajari ttg nilai
nilai yang dianut
manusia beserta
pembenarannya. Nilai nilai
hidup
dan hak hak
yang
mengatur
tingkah
laku manusia.Ilmu ttg apa yg
baik dan apa yg
Buruk dan ttg hak
dan kewajiban
moral
Kumpulan asas atau
nilai yg berkenaan
dengan ahlak
Nilai
mengenai
Benar dan
salah
Yg dianut
suatu
Golongan
atau
masyarakat
Kebiasaan,
Adat atau Ahlak
dan Watak
Etika
Bertens,
2000
Solomon,
1987
DepDikBud,
1988
54. Manusia
menentukan
apa yang
baik dan
buruk
berdasar
penalaran
atau logika
Manusia
secara
naluriah atau
otomatis
mampu
membedakan
hal yang baik
dan buruk
Etika diambil
dari
pengalaman
dan
dirumuskan
sebagai
kesepakatan
Ketentuan
baik dan
buruk
datang
dari Yang
Maha
Kuasa
Aliran Pemikiran Etika
56. PERBUATAN NILAI
MELAKUKANNYA LAGI
KEBIASAAN
S I F A T
KARAKTER
Proses Aktualisasi Nilai Menjadi Karakter
NILAI YANG DIHIDUPI
Perilaku yang dilakukan
terus-menerus membentuk
kebiasaan (habit)
Kebiasaan yang sangat
menonjol, diulangi pada
berbagai kondisi dan situasi.
Sifat yang sangat
menonjol, melekat
pada diri (pola
pikir, pola rasa,
pola laku)
57. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik
(Zeithaml et.al, 1990)
TANGIBLES: Appearance of physical facilities, equipment,
personnel, and communication materials;
RELIABILITY: Ability to perform the promised service
dependably and accurately;
RESPONSIVENESS : Willingness to help customers and
provide prompt service;
ASSURANCE: Knowledge and courtesy of employees and
their ability to convey trust and confidence; and
EMPATHY: Caring, individualized attention the firm provides
its customers.
60. JUDUL UNIT MENERAPKAN ETOS KERJA PELAYANAN PUBLIK
ELEMEN KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan
standar etika
1. Interpretasi standar etika didiskusikan dengan pimpinan organisasi untuk memastikan dukungan dan kesamaan
pemahaman
2. Historis penerapan etika diinventarisir untuk digunakan sebagai pembelajaran di masa yang akan datang
3. Standar etika ditetapkan
2. Melaksanakan
standar etika
1. Etika pelayanan publik dan konsekuensi pelanggaran etika dijelaskan kepada pegawai lain sesuai dengan tingkat
pemahaman, pengalaman dan kebutuhan khusus mereka
2. Perilaku kerja pegawai lain dinilai dengan merujuk kepada standar etika
3. Konsultasi hasil penilaian diberikan secara tepat waktu, konstruktif, dan konsisten
4. Penyelesaian pelanggaran etika ditetapkan dengan mempertimbangkan unsur kerahasiaan dan netralitas
3. Melakukan
pendampingan
pada situasi
konflik
kepentingan
1. Kebutuhan penyelesaian konflik kepentingan yang dihadapi oleh pegawai lain, diinventarisir sesuai dengan kebutuhan
dan situasi yang akan dihadapi
2. Sumber konflik kepentingan diidentifikasi
3. Langkah-langkah penyelesaian konflik ditetapkan
4. Mengembangkan
model etos kerja
1. Penjabaran operasional perilaku yang diharapkan ditetapkan melalui hasil konsultasi dengan pimpinan
2. Konsistensi perilaku kerja personal diinventarisir untuk memberikan model perilaku yang diharapkan
3. Petunjuk pelaksanaan perilaku kerja yang sesuai standar etika disusun sebagai rujukan pengembangan pegawai dan
dasar penerapan penilaian pelanggaran etika
4. Petunjuk pelaksanaan dijelaskan kepada pegawai lain dengan menggunakan konteks penjelasan yang sesuai dengan
tingkat kewenangan dan kebutuhan khusus mereka
5. Model pengambilan keputusan berbasis standar etika digunakan
6. Resiko pelanggaran etika diprediksi terkait dengan perubahan situasi dalam pelaksanaan tugas kerja
7. Usulan perbaikan peraturan kerja organisasi disusun untuk menyesuaikan dengan model etos kerja organisasi
8. Laporan pelanggaran ditangani secara tertutup dan segera, serta merujuk kepada pedoman standar etika
9. Aplikasi teknologi yang menunjang penerapan etos kerja diidentifikasi
61. Bab I. Pendahuluan
Bab II. Menerapkan Standar Etika
Bab III. Melaksanakan Standar Etika
Bab IV. Melakukan Pendampingan Pada
Situasi Konflik Kepentingan
Bab V. Mengembangkan Model Etos Kerja
Bab VI. Penutup
Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik
65. MENDISKUSIKAN INTERPRETASI STANDAR ETIKA
MENGINVENTARISIR HISTORIS PENERAPAN
ETIKA
MENETAPKAN STANDAR ETIKA
BAB II. Menerapkan Standar Etika
A
B
C
66. MENJELASKAN ETIKA PELAYANAN PUBLIK DAN KONSEKUENSI
PELANGGARAN ETIKA
MENILAI PERILAKU KERJA PEGAWAI LAIN
MEMBERIKAN KONSULTASI HASIL PENILAIAN
MENETAPKAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIKA
BAB III. Melaksanakan Standar Etika
A
B
C
D
67. MENGINVENTARISIR KEBUTUHAN PENYELESAIAN KONFLIK
KEPENTINGAN YANG DIHADAPI OLEH PEGAWAI LAIN
MENGIDENTIFIKASI SUMBER KONFLIK KEPENTINGAN
MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN KONFLIK
A
B
C
BAB IV. Melakukan Pendampingan Pada
Situasi Konflik Kepentingan
68. BAB V. MENGEMBANGKAN MODEL ETOS KERJA
A. MENETAPKAN PENJABARAN OPERASIONAL PERILAKU YANG DIHARAPKAN
B. MENGINVENTARISIR KONSISTENSI PERILAKU KERJA PERSONAL
C. MENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN PERILAKU KERJA YANG SESUAI
D. MENJELASKAN PETUNJUK PELAKSANAAN
E. MENGGUNAKAN MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS STANDAR ETIKA
F. MEMPREDIKSI RESIKO PELANGGARAN ETIKA
G. MENYUSUN USULAN PERBAIKAN PERATURAN KERJA ORGANISASI
H. MENANGANI LAPORAN PELANGGARAN
I. MENGIDENTIFIKASI APLIKASI TEKNOLOGI YANG MENUNJANG PENERAPAN ETOS
KERJA
75. DOMAIN
KOMPETENSI
METODE
UJI
PENJELASAN CONTOH
Pengetahuan
(Knowledge)
Tes
tertulis
Menggunakan sejumlah pertanyaan
tertulis untuk menggali jawaban dari
peserta penilaian.
Pertanyaan-pertanyaan tertulis
yang membutuhkan jawaban
singkat, essay, pilihan ganda, atau
melengkapi kalimat.
Tes lisan Menggunakan pertanyaan-pertanyaan
lisan untuk memperoleh jawaban lisan
dari peserta penilaian, yang menunjukan
kemampuan peserta penilaian dalam hal
mendengarkan, menginterpretasi, dan
mengkomunikasikan gagasan yang dia
miliki.
Pertanyaan-pertanyaan lisan
terbuka ataupun tertutup yang
diajukan oleh penilai kepada
peserta penilaian.
Keterampilan
(Skill)
Observasi Mengamati peserta penilaian ketika
melakukan kegiatan yang menunjukan
kompetensi yang dia miliki.
Mengamati peserta penilaian
ketika membuat suatu produk.
Simulasi,
bermain
peran,
studi
kasus
Menciptakan situasi yang menyerupai
kondisi tempat peserta penilaian bekerja.
● Simulator penerbangan.
● Interaksi bermain peran dengan
pelanggan.
● Studi kasus yang berkaitan
dengan kasus-kasus yang
biasanya muncul atapun kasus
baru yang harus dipecahkan oleh
peserta penilaian.
Sikap
/Perilaku
(Attitude)
Portofolio Peserta penilaian menunjukan berbagai
bukti yang mendukung kompetensi yang
dia miliki.
Sertifikat pelatihan, piagam
penghargaan, laporan pihak
ketiga.
78. AGENDA 1
Core Competency Pemerintahan
Kebijakan Desentralisasi:
JPT Madya, JPT Pratama, Administrator & Pengawas
Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah:
JPT Madya, JPT Pratama, Administrator & Pengawas
Pemerintahan Umum:
JPT Madya, JPT Pratama, Administrator & Pengawas
Pengelolaan Keuangan Daerah:
JPT Madya, JPT Pratama, Administrator & Pengawas
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah:
JPT Madya, JPT Pratama, Administrator & Pengawas
Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD:
JPT Madya, JPT Pratama, Administrator & Pengawas
Etika Pemerintahan:
JPT Madya, JPT Pratama, Administrator & Pengawas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
79. • Mengidentifikasi
akar penyebab
masalah yang
terjadi di lingkup
organisasi peserta
diklat sesuai
dengan lingkup
jabatannya
Define A
Problem
• Menggali solusi
dan inovasi dari
organisasi lain
untuk kemudian
bisa direplikasi
sesuai kebutuhan
organisasi asal
peserta
Studi
Lapangan • Simulasi aplikasi
pemecahan
masalah
kepemimpinan
dan pemerintahan
berdasarkan kasus
yang terpilih
Geladi
• Rumusan strategi
yang akan
diterapkan di
organisasi asal
peserta sesuai
tahapan kerja
dalam Standar
Kompetensi
Back Home
Action Plan
AGENDA 2
Tahapan Pembelajaran
REHEARSAL & BHAP