Contact: Kanaidi, SE., M.Si., cSAP HP. 0812 2353 284, WA.: 0878 2330 6608 e-mail : kanaidi63@gmail.com atau kanaidi@yahoo.com ---------------------------------------------

1. Poin-Poin OMNIBUS LAW
bagi UMKM & Koperasi Digital
Workshop Pemberdayaan Koperasi & UMKM

2. Introduction
• Pengembangan usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM) serta koperasi menjadi salah
satu usaha yang dilakukan pemerintah demi
meningkatkan investasi dan menciptakan
lapangan kerja. Upaya ini terekam dalam RUU
Cipta Kerja yang sudah diserahkan pemerintah
kepada DPR-RI.
• Seperti apa perubahan yang dibuat demi
memperbaiki UMKM dan koperasi di Indonesia?

3. • Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja
atau yang saat ini lebih populer disebut
dengan omnibus law telah menarik perhatian
sejumlah kalangan.
• Secara umum, omnibus law adalah peraturan
sapu jagat yang berisi aturan-aturan yang
mengatur banyak aspek.
• RUU Cipta Kerja sendiri merupakan omnibus law
yang berorientasi pada percepatan investasi dan
perluasan lapangan pekerjaan.
Introduction …

4. • Naskah RUU Cipta Kerja setebal 1.028 halaman
tersebut terdiri dari 79 RUU, 15 bab, dan 174
pasal.
• Cipta Kerja sendiri dalam RUU ini didefinisikan
sebagai upaya penciptaan kerja melalui
pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM), peningkatan ekosistem investasi, dan
percepatan proyek strategis nasional.
Introduction …

5. Ruang lingkup RUU Cipta Karya
Ruang lingkup RUU ini terdiri dari 10 bidang, yaitu :
1. Peningkatan ekosistem investasi,
2. Ketenagakerjaan,
3. UMKM dan perkoperasian,
4. Kemudahan usaha,
5. Riset dan inovasi,
6. Pengadaan lahan,
7. Kawasan ekonomi,
8. Percepatan strategis nasional,
9. Administrasi pemerintahan, serta
10.Sanksi.
Salah satu yang menarik untuk dibahas
adalah terkait upaya untuk
memudahkan, melindungi, dan
memberdayakan UMKM dan koperasi
yang diatur dalam RUU ini.

6. Perubahan RUU Cipta Karya
bidang UMKM dan Koperasi
• Setidaknya terdapat tujuh undang-undang (UU) terkait UMKM
dan koperasi yang diubah dalam RUU Cipta Kerja ini, yaitu:
1. UU No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau Kecil;
2. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah;
5. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
6. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
7. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
• Poin-poin Perubahan RUU Cipta Karya bidang UMKM dan
Koperasi sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini -

7. Poin-poin Perubahan RUU Cipta Karya
bidang UMKM dan Koperasi
Semula Perubahan pada RUU Cipta Karya
UU No.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil; Pasal 22A
Izin lokasi dan izin pengelolaan
diberikan kepada koperasi
Perizinan berusaha diberikan kepada koperasi
2. UU No.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil; Pasal 22B
Koperasi yang mengajukan izin
pengelolaan harus memenuhi syarat
teknis, administrasi dan operasional
Koperasi yang mengajukan pemanfaatan laut
wajib memenuhi perizinan berusaha dari
pemerintah pusat
3. UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Pasal 11 (3)
Untuk wilayah yang belum
mendapatkan pelayanan listrik,
pemerintah memberikan kesempatan
kepada koperasi sebagai
penyelenggara usaha penyediaan
tenaga listrik terintegrasi
Koperasi dalam melakukan usaha penyediaan
listrik untuk kepentingan umum wajib
mengutamakan produk dan potensi dalam
negeri

8. Poin-poin Perubahan …
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Pasal 13
(1) Pemerintah wajib menetapkan
bidang usaha yang dicadangkan
untuk UMKM dan koperasi serta
bidang usaha yang terbuka untuk
usaha besar dengan syarat harus
bekerjasama dengan UMKM dan
koperasi
(2) Pemerintah melakukan pembinaan
dan pengembangan UMKM dan
koperasi melalui program
kemitraan, peningkatan daya
saing, pemberian dorongan inovasi
dan perluasan pasar, serta
penyebaran informasi seluas-
luasnya
(1) Pemerintah pusat memberikan kemudahan,
pemberdayaan, dan perlindungan bagi UMKM
dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman
modal.
(2) Pembinaan dan pengembangan UMKM dan
koperasi melalui program kemitraan, pelatihan
sumber daya manusia, peningkatan daya
saing, pemberian dorongan inovasi dan
perluasan pasar, akses pembiayaan, serta
penyebaran informasi seluas-luasnya.
5. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus; Pasal 5 (2)
Dalam hal usulan diajukan oleh badan
usaha, usulan disampaikan melalui
pemerintah daerah secara bertingkat.
Badan usaha terdiri atas BUMN, BUMN, Koperasi
dan badan usaha swasta berbentuk perseroan
terbatas atau badan usaha patungan atau
konsorsium.

9. Poin-poin Perubahan …
Semula Perubahan pada RUU Cipta Karya
UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Pasal 6
(1) Berisi kriteria usaha mikro
menyangkut nominal kekayaan
bersih dan hasil penjualan.
(2) Berisi kriteria usaha kecil
menyangkut nominal kekayaan
bersih dan hasil penjualan.
(3) Berisi kriteria usaha menengah
menyangkut nominal kekayaan
bersih dan hasil penjualan.
(4) Kriteria pada ayat (1), (2), dan (3)
dapat diubah sesuai dengan
perkembangan perekonomian yang
diatur dengan Peraturan Presiden.
(1) Kriteria UMKM paling sedikit memuat
indikator kekayaan bersih, hasil penjualan
tahunan, nilai investasi, dan jumlah tenaga
kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor
usaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria
UMKM diatur dengan peraturan pemerintah
7. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Pasal 6 (1)
Koperasi primer dibentuk oleh
sekurang-kurangnya 20 orang
Koperasi primer dibentuk paling sedikit 3 orang

10. Poin-poin Perubahan …
Semula Perubahan pada RUU Cipta Karya
UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Pasal 22
(1) Rapat anggota merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi
dalam koperasi.
(2) Rapat anggota dihadiri oleh
anggota yang pelaksanaannya
diatur dalam anggaran dasar.
(1) Rapat anggota merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
(2) Rapat anggota dihadiri oleh anggota.
(3) Kehadiran anggota dapat dilakukan melalui
sistem perwakilan.
(4) Ketentuan mengenai rapat anggota diatur
dalam anggaran dasar/rumah tangga.
9. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Pasal 43
Penambahan ayat (4) berbunyi:
(4) Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah.
10 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
Disisipkan Pasal 53A berbunyi:
(1) Jalan tol antarkota harus dilengkapi dengan tempat istirahat dan pelayanan untuk
kepentingan pengguna jalan tol.
(2) Perusahaan tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilakukan dengan partisipasi usha mikro dan kecil melalui pola kemitraan.

11. Perubahan …
• Dua di antara UU yang paling pokok adalah:
 UU No 20/2008 tentang UMKM, dan
 UU No 25/1992 tentang Perkoperasian.
• Di masa ke depan, dengan adanya perubahan-
perubahan UU tersebut, maka diharapkan:
Sumber utama: Litbang Kompas, 18 Februari 2020

12. www.slideshare.net/kenkanaidi
(Narasumber)
www.ken-spektakuler.blogspot.com
e-mail: kanaidi63@gmail.com atau