Paparan Koperasi

1. K o p e r a s i R S P P
P r o s p e k d a n P e n g e m b a n g a n U s a h a
Jakarta, 2022

2. 1
2
3
4
CONTENTS
Deskripsi Umum Koperasi
Koperasi RSPP
Tinjauan Konsep Pengembangan Koperasi RSPP
Dalam Lingkup PT. Pertamina Bina Medika – IHC
Q & A

3. D e s k r i p s i U m u m
K o p e r a s i
Pengertian, Konsep, Ciri-Ciri, Unsur-Unsur, Fungsi dan Peran, Tujuan, Landasan
Koperasi.

4. Pengertian Koperasi

5. Konsep Koperasi
Secara Umum Terdapat 3 Konsep
Koperasi:

6. Prinsip Koperasi
Beberapa Prinsip Koperasi
diantaranya:

7. Prinsip Koperasi Berdasarkan ICA
Beberapa Prinsip Koperasi berdasarkan International Cooperative
Alliance:

8. K O P E R A S I R S P P
Unit Usaha dan Pengembangan Usaha Koperasi RSPP

9. Pendirian
Koperasi
RSPP

10. Sekilas Tentang Koperasi RSPP
Sekilas Tentang Usaha Koperasi
RSPP

11. 1
2
3
4
5
Unit Usaha Koperasi RSPP
Unit Usaha
Koperasi RSPP

12. Unit Usaha Koperasi
Unit Sewa
Teknologi
Informasi

13. Bentuk Koperasi & Analisa Lingkungan
Usaha

14. Bentuk dan Jenis koperasi
Koperasi Primer Koperasi Sekunder

15. Bentuk Strategi
Strategi Intensif
Strategi Defensif
Strategi Integrasi
Vertikal
Strategi yang dilakukan untuk
mendapatkan control atas
distributor, pemasok, dan pesaing,
missal melalui merger, akuisisi
atau anak perusahaan
Strategi Diversifikasi
Intensif
Defensif
Integrasi
vertikal
Diversifikas
i

16. Analisa Lingkungan Usaha
Lingkungan Internal Lingkungan Eksternal

17. T I N J A U A N K O N S E P
Tinjauan Umum Tentang Konsep Pengembangan Koperasi RSPP

18. KONSEP PENGEMBANGAN (DEVELOPMENT
CONCEPT)
Penyebaran Unit Usaha Perubahan Jenis Koperasi

19. Konsep Modernisasi Koperasi
Peran Serta Pemerintah terhadap
Koperasi
Pemerintah telah mendorong pengembangan koperasi melalui regulasi dengan terbitnya UU Cipta Kerja pada tahun 2020 untuk memberi kemudahan koperasi dalam
berkembang dan berdaya saing.
Dalam UU Cipta Kerja telah diatur penyederhanaan anggota pendiri koperasi, yaitu koperasi primer dapat dibentuk paling sedikit 9 orang dari sebelumnya 20 orang, buku
daftar anggota dapat berbentuk dokumen tertulis atau elektronik dengan tujuan memudahkan pengadministrasian daftar anggota lebih cepat dan akurat, Rapat Anggota
dapat dilakukan secara daring dan/atau luring, usaha koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal atau serba usaha, dan pengaturan dasar hukum koperasi syariah dimana
koperasi dapat melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan koperasi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.
Selain itu, dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja juga memberikan pengaturan yang lebih terperinci mengenai kemudahan,
pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi.
Koperasi pada masa pandemi ini juga mengalami berbagai kendala untuk menjalankan usahanya. Sebagian besar koperasi mengalami pengembalian pinjaman yang
terganggu, omzet menurun, penarikan simpanan, penundaan Rapat Anggota Tahunan, dan kendala lainnya.
Pengembangan koperasi pun memiliki tantangan sendiri, sehingga perlu dilakukan upaya penguatan peran koperasi. Berkaitan dengan pengelolaan manajemen
kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM koperasi, penggunaan teknologi dan sistem informasi baik dalam manajemen koperasi maupun dalam menjalankan
usahanya, perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan serta kemitraan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi adalah melalui
modernisasi koperasi.

20. Penyebaran Unit Usaha Saat ini
RSPP RSPJ RSP Cirebon RSP Balongan

21. Konsep Penyebaran Usaha Koperasi RSPP
Penyebaran
Usaha
Maksud dan Tujuan
Management

22. Kons ep
Peny ebaran Us aha

23. Konsep Perubahan Jenis Koperasi
Gambaran Umum Koperasi Sekunder
UU Perkoperasian mengatur dua bentuk koperasi berdasarkan pendiriannya, yaitu: Koperasi
primer. Koperasi sekunder.
Setelah berlakunya UU Cipta Kerja terjadi perubahan ketentuan jumlah minimal orang untuk
mendirikan koperasi. Sebelumnya jumlah minimal orang pendirian koperasi sekurang-kurangnya,
sebagai berikut:
1. Koperasi primer didirikan paling sedikit oleh 20 orang.
2. Koperasi sekunder didirikan paling sedikit oleh 3 koperasi.
Setelah berlakunya UU Cipta Kerja jumlah minimal orang pendirian koperasi menjadi, sebagai
berikut:
1. Koperasi Primer didirikan paling sedikit oleh 9 orang.
2. Koperasi Sekunder didirikan paling sedikit oleh 3 koperasi.
Berdasarkan syarat pendirian secara umum tersebut di atas, ada syarat khusus yang harus
dipenuhi secara normative, seperti harus menggunakan persetujuan RAT, Perubahan Akta notarial,
membuat akta pendirian koperasi sedikitnya 3 koperasi, tempat operasional dan administrative
dan lain sebagainya.

24. 4 STEPS
RAT
PEMBENTUKA
N
MANAJEMEN
AKTA
NOTARIS
AKTA
PENDIRIAN

25. Hal Penting Lainnya
Aplikasi Koperasi RSPP

26. 1
2
3
4
5
6
Penggunaan Aplikasi Web Base
Informasi Keanggotaan
Informasi SHU
Informasi Pembiayaan
Informasi Transaksi
Laporan Koperasi
RAT

27. 1
2
3
3 Pilihan Kebijakan
Penyebaran Usaha berbasis aplikasi
Perubahan Jenis Koperasi
Pendirian Perusahaan

28. Konsep Kebijakan Bisnis
Konsep Bagi Hasil Secara Langsung dengan Anggota dan Usaha

29. 1
2
3
4
5
6
Kebijakan Penyebarluasan Usaha Berbasis
Aplikasi
Modal Awal Relatif Lebih Efisien
Proses lebih sederhana dan
singkat
Lebih efektif dan efisien
Menjaga persaingan usaha
Meminimalisir Biaya Operasional
Lebih optimal

30. T H A N K Y O U !
A n y Q u e s t i o n s ?
Koperasi RSPP
Jakarta 2022