peran koperasi untuk pembangunan sosial ekonomi indonesia

1. A. Cakra Gunar Putra, S.Pi
Penyuluh Perikanan
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan
Perikanan

2. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan
orang seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
beradasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Secara
harfiah Koperasi yang berasal dari bahasa Inggris
Coperation terdiri dari dua suku kata :
- Co yang berarti bersama
- Operation = bekerja
Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap
bentuk kerja sama dapat disebut koperasi.

3. Pembentukan organisasi koperasi yang mandiri dan
otonom telah diterima dengan alasan-alasan sebagai
berikut :
1. Organisasi koperasi relatif terbuka dan demokrasi
2. Melalui pembentukan perusahaan yang dimiliki
secara bersama
3. Stuktur dasar dari tipe organisasi kopersi yang
bersifat social ekonomis cukup fleksibel untuk
diterapkan pada berbagai kondisi social ekonomis
tertentu.
4. Para anggota yang termaksud golongan penduduk
yang social ekonominya “lemah”

4. A. Dampak Mikro dari suatu Koperasi
1. Dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggota dan
perekonomiannya, yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan perusahaan
koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi. Jika pelayanan tersebut
diterima oleh anggota dapat :
a. Menerapkan metode-metode produksi yang inovatif, yang memungkinkan
peningkatan produktivitas dan hasil produksi keseluruhannya dalam jumlah yang
besar.
b. Melakukan diversivikasi atau spesialisasi dalam proses produksinya.
2. Dampak mikro yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungann organisasi
kopersi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan social
dan ekonomi. Dampak-dampak persaingan dari koperasi; pembentukan suatu
perusahaan koperasi dalam situasi pasar yang ditandai oleh persaingan, akan
memaksa para pesaing lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan
mereka.
B. Dampak Makro dari Organisi Koperasi
1. Politik
2. Sosial

5.  sistem perekonomian swasta atau kapitalis, misalnya
Amerika Serikat, Republik Federasi Jerman, dan Negara-
negara industri Barat lainnya termasuk Jepang.
 Sistem perekonomian sosialis yang direncanakan dari
pusat, misalnya Republik Demokrasi Jerman dan Uni
Soviet.
 Sistem perekonomian pasar sosialis dengan pemilikan
masyarakat (Yugoslavia) atau denagn pemiliakn Negara
(Hongaria) yang telah dikembangkan berdasarkan
pengalaman-pengalaman negatif yang diperoleh dari
penerapan bentuk perencanaan administratif dari pusat
atau berbagai kegiatan ekonomi dan atas berbagai proses
pembangunan.

6. Ada 3 perbedaan penting mengenai koperasi sebagai sarana
pemerintah, sebagai sarana swadaya yang otonom dari para
anggota dan koperasi yang diawasi Negara:
 Koperasi sebagai sarana atau alat pemerintah, di mana pemerintah
mempengaruhi atau mengawasi organisasi ini secara langsung dan
secara administrasi untuk melaksanakan tigas-tugas khusus dan
kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka menerapkan kebijakan dan
program pembangunan.
 Koperasi dipertimbangkan pemerintah sebagai alat swadaya para
anggotanya, dan mencoba mempengaruhi secara tidak langsung agar
menunjang kepentingan para anggotanya dan untuk merangsang
timbulnya dampak-dampak yang berkaitan dengan pembangunan
 Koperasi diawasi Negara, di mana pengaruh administrasi pemerintah
secara langsung terhadap penetapan tujuan dan pengambilan
keputusan usaha pada organisasi-organisasi koperasi sering
diterapkan.

7. Suatu konsepsi pemerintah yang konsisten dan bersifat umum
mengenai usaha yang mendorong secara tidak langsung
pertumbuhan secara bertahap dan pengembangan sendiri dari
organisasi-organisasi koperasi trediri atas:
 Penggabungan-penggabungan secara sistematis dari berbagai
kebijakan untuk menciptakan kondisi-kondisi pokok, yang
disesuaikan dengan situasi social ekonomi dan budaya Negara-
negara yang bersangkutan.
 Menunjang pertumbuhan secara bertahap organisasi swadaya
koperasi dan gerakan koperasi.
 Kebijakan-kebijakan pokok pemerintah yang bersifat instrumental
bagi terciptanya berbagai kondisi pokok yang sesuai bagi
pertumbuhan bertahap organisasi-organisasi swadaya koperas

8.  Prakarsa untuk membentuk koperasi diganti dengan aktivitas-aktivitas dri pegawai dinas
pengembangan koperasi
 Kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap modal koperasi diganti dengan donasi-
donasi pemerintah atau pinjaman-pinjaman lunak.
 Keterampilan manajemen untuk untuk menjalankan perusahaan koperasi diganti oleh pegawai-
pegawai pemerintah.
 Efisiensi ekonomis perusahaan koperasi dalam hubungan dengan dan untuk kepentingan anggota
diciptakan secara semu melalui pemberian hak-hak istimewa, seperti pengecualian pajak, monopoli
untuk mengusahakan produk-produk tertentu, audit tanpa pembayaran imbalan jasa dan
sebagainya
 Setelah jangka waktu tretentu diharapkan, bahwa koperasi-koperasi yang didukung dengan
bantuan pemerintah itu dapat merubah dirinya sendiri melalui suatu proses yang berlangsung
secara otomatis menjadi organisasi-organisasi yang benar-benar dapat berdiri sendiri.
 Secara sistematis persyratan-persyaratan yang diperlukan bagi pertumbuhan koperasi, yaitu
 Hanya menunjang kegiatan-kegiatan koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan-
kepentingan para anggota
 Mendorong para anggota untuk berperan serta dalam pemilihan pengurus, pengawas dan dalam
pengambiln putusan
 Membiarkan suatu tingkat otonomi tertentu kepada koperasi-koperasi itu dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan, sehingga kegiatan-kegiatan ekonominya selalu dapat disesuaikan
dengankepentingan-kepentingan ekonomi para anggotanya.

9. Berbagai kebijakan dan program yang diarahkan bagi perintisan
dan dukungan koperasi harus dirancang sesuai dengan suatu
konsepsi yang konsisten secara teoritis dan memenuhi syarat
kelayakan dalam praktek. Dengan demikian, sekurang-kurangnya
akan terdiri atas tiga tahap de-ofisialisasi (pengurangan pengaruh
pemerintah), yaitu sbb:
Tahap I
Mendukung perintisan organisasi koperasi.
Tahap II
Melepaskan koperasi dari ketergantungannya pada sponsor dan
pengawasan teknis, manajerial dan keuangan secara langsung dari
organisasi-organisasi pemerintah dan dikendalikan oleh Negara.
Tahap III
Perkembangan koperasi selanjutnya sebagai organisasi mandiri
yang otonom.

10.  Persysaratan-persyaratan bagi terbantuknya dan pertumbuhan koperasi, yaitu sbb:
 Terdapat sejumlah (calon) anggota yang cukup dan tidak puas dengan keadaan ekonomi dan sosial
yang ada dan bertujuan secara aktif memperbaikinya.
 Mereka memiliki gagasan-gagasan konkrit mengenai organisasi koperasi sebagai suatu sarana
yang sesuai untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan bersama.
 Terdapat keuntungan-keuntungan dari kerja sama yang potensial, yang dapat diwujudkan bagi
kemanfaatan mereka.
 Mereka menganggap pembentukan koperasi adalah alternative terbaik untuk mencapai tujuan-
tujuannya.
 Mereka bersedia untuk bekerja sama dan membentuk satu kelompok koperasi.
 Mereka cukup termotivasi dan mampu untuk berpartisipasi dalam pembentukan suatu
perusahaann koperasi dan untuk terlabih dahulu memberikan kontribusinya yang bersifat pribadi
dan keuangan yang dibutuhkan untuk maksud tersebut.
 Tidak ada kaidah tradisional maupun ketentuan dan peraturan hokum yang menghalangi suatu
organisasi swadaya koperasi yang baru, yang dapat dikatakan sebagai suatu inovasi terhadap
lingkungan setempat.
 Usaha-usaha secara langsung untuk membantu pengambangan koperasi dari bawah harus
dilakukan dengan menyediakan landasan perundang-undangan dan mekanisme administrasi yang
sesuai dengan usaha untuk menunjang perkembangan prakoperasi.
 Sesuai dengan kebijakan ini sebaliknya pemerintah memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha
yang membantu mempersiapkan landasan bagi pengembangan koperasi dan menciptakan suatu
iklim di mana koperasi dapat tumbuh atas kekueatannya sendiri.

11.  https://matakuliahekonomi.wordpress.com/t
ag/peranan-koperasi-di-negara-yang-sedang-
berkembang/
 http://oliviacindy.wordpress.com/2011/10/0
3/pengertian-koperasi/