Dokumen tersebut membahas tentang koperasi di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa koperasi memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dengan fungsi mengembangkan potensi ekonomi anggota, meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperkuat ekonomi rakyat, dan mengembangkan ekonomi nasional. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip, jenis, pengelolaan, dan fak

1. NAMAKELOMPOK
1. Asmaul Husna (05)
2. Bayu Priyo J (06)
3. KholillulRizan (14)
4. Nafika E.R.C (23)
5. Salsabila Ayu S.M (27)

2. KOPERASI
INDONESIA

3. BAB 1
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG

4. 2. RUMUSAN MASALAH
Apa fungsi Koperasi Indonesia dalam
perekonomian Indonesia?
Jawaban:
Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992
Pasal 4 dijelaskan bahwa, koperasi memiliki
fungsi dan peranan antara lain yaitu :
a. Mengembangkan potensi dan kemampuan
ekonomi anggota dan masyarakat,
b. Berupaya mempertinggi kualitas kehidupan
manusia,
c. Memperkokoh perekonomian rakyat,
d. Mengembangkan perekonomian nasional,
serta
e. Mengembangkan kreativitas dan jiwa
berorganisasi bagi pelajar bangsa

5. BAB 2
KAJIAN TEORI
• DEFINISI KOPERASI
menurut Undang-undang Nomor 25 tahun
1992,
Koperasi ialah bidang usaha yang
beranggotakan orang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan.

6. PRINSIP DASAR KOPERASI
Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak
yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi
yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru
yang dikembangkan International Cooperative
Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah
internasional) adalah
• Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
• Pengelolaan yang demokratis,
• Partisipasi anggota dalam ekonomi,
• Kebebasan dan otonomi,
• Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi

7. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun
1992 tentang Perkoperasian adalah:
• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
• Pembagian SHU dilakukan secara adil
sesuai dengan jasa usaha masing-masing
anggota
• Pemberian balas jasa yang terbatas
terhadap modal
• Kemandirian
• Pendidikan perkoperasian
• Kerjasama antar koperasi

8. LAMBANGKOPERASI
• Logo baru Koperasi • Logo lama Koperasi

9. Pengunaanlambang Koperasibaru
Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
( Permen KUKM ) NOMOR : 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang
Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia , maka mulai tanggal 17
April 2012 telah terjadi penggantian lambang koperasi.
Pada Pasal 2 tertulis bahwa :
"Bagi Gerakan Koperasi diseluruh Indonesia agar segera
menyesuaikan penggunaan lambang koperasi Indonesia,
sebagaimana pada Lampiran Peraturan Menteri ini.“
Pada Pasal 3 tertulis :
"Bagi koperasi yang masih memiliki kop surat dan tatalaksana
administrasi lainnya dengan menggunakan lambang koperasi
Indonesia yang lama, diberi kesempatan selambat-lambatnya pada
tanggal 12 Juli 2012 telah menyesuaikan dengan lambang koperasi
Indonesia yang baru.“
Dan pada pasal 6 tertulis bahwa :
"Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini maka Lambang

10. JENIS-JENIS KOPERASI
1. Jenis Koperasi menurut fungsinya
• Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi
yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan
barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota
sebagai konsumen akhir.
• Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang
menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang
dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan
konsumen.
• Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan
barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai
pegawai atau karyawan koperasi
• Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan
pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya:
simpan pinjam, aasuransi, aangkutan, dan sebagainya

11. 2. Jenis koperasi berdasarkan tingkatdan luasdaerah kerja
• Koperasi Primer
Koperasi yang yang minimal memiliki anggota
sebanyak 20 orang perseorangan.
• Koperasi Sekunder
Koperasi yang terdiri dari gabungan badan-
badan koperasi serta memiliki cakupan daerah
kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi
primer. Koperasi sekunder dapat dibagi
menjadi :
- Koperasi pusat - adalah koperasi yang
beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
- Gabungan koperasi - adalah koperasi yang
anggotanya minimal 3 koperasi pusat
- Induk koperasi - adalah koperasi yang
minimum anggotanya adalah 3 gabungan
koperasi

12. 3. Jenis Koperasi menurutstatus keanggotaannya
• Koperasi produsen adalah koperasi yang
anggotanya para produsen barang/jasa dan
memiliki rumah tangga usaha.
• Koperasi konsumen adalah koperasi yang
anggotanya para konsumen akhir atau
pemakai barang/jasa yang ditawarkan para
pemasok di pasar.
• Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi
yang menjalankan usaha simpan pinjam
sebagai satu-satunya yang melayani
anggota

13. PENGELOLAAN KOPERASI
1) RAPAT ANGGOTA KOPERASI
•
a. Wewenang Rapat Anggota
• Menetapkan kebijakan umum koperasi
• Mengubah Anggaran Dasar
• Memilih, mengangkat, dan memberhentikan
pengawas dan pengurus
• Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran
pendapatan dan belanja koperasi
• Menetapkan batas maksimum pinjaman yang
dapat dilakukan oleh pengurus umtuk dan atas
nama koperasi
• Menetapkan pembagian Selisih Hasli Usaha.

14. 2) PENGURUS KOPERASI
a. Ketentuan tentang pengurus koperasi
• Pengurus dipilih dari dan oleh anggota
koperasi pada saar Rapat Anggota
• Pengurus merupakan pelaksana hasil
keputusan Rapat Anggota
• Susunan dan nama anggota pengurus harus
dicantumkan dalam akta pendirian
• Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun
• Persyaratan untuk dipilih dan diangkat
menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam
anggaran dasar.

15. b. Tugas pengurus koperasi
• Mengelola koperasi berdasarkan Anggota
Dasar
• Mendorong dan memajukan usaha Anggota
• Menyusun rancangan rencana kerja serta
rencana anggaran pendapatan dan belanja
koperasi untuk diajukan kepada Rapat
Anggota
• Menyusun laporan keuangan dan
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
untuk diajukan kepada Rapat Anggota
• Menyelenggarakn pembukuan keuangan dan

16. c. Wewenang pengurus
Pengurus berwenang mewakili koperasi
dalam maupun luar pengadilan. Namun
pengurus tidak berwenang mewakili
koperasi apabila:
• Terjadi perkara di depan pengadilan dan
koperasi dan pengurus yang bersangkutan;
atau
• Pengurus yang bersangkutan mempunyai
kepentingan yang bertentangan denga
keputusan koperasi, semua diatur dalam

17. • PENGAWAS KOPERASI
Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada
Rapat Anggota. Pengawas diangkat untuk
jangka waktu tertentu dan dapat diangkat
kembali.
A. Tugas Pengawas
• Mengusulkan calon pengurus
• Memberi nasihat dan pengawasn kepada pengurus
• Melakukan pengawasn terhadap pelaksanaan
kebijakan dan pengelolaan koperasi yang
dilakukan pengurus
• Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat
Anggota

18. b. Wewnang Pengawas
• Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota
baru serta pemberitahuan anggota sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran dasar
• Meminta dan mendapatkan segala keterangan
yang diperlukan darinpengurus dan pihak lain
yang terkait
• Mendapatkan laporan berkala tentang
perkembangan usaha dan kinerja koperasi dan
pengurus
• Memberikan persetujuan / bantuan kepada
Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum
tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar
• Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara

19. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEHIDUPAN
KOPERASI
• Kesadaran berkoperasi
• Pengetahuan dan keterampilan pengurus
• Peran pemerintah
• Menciptakan iklim yang kondusif bagi
pertumbuhan dan perkembangan koperasi
• Menjamin ketersediaan pasar dan kelayakan
harga bagi produk koperasi
• Menciptakan organisasi dan manejemen
koperasi yang profesional
• Menyediakan modal
• Memberikan penyuluhan tentang kesadaran
berkoperasi di masyarakat

20. PROSEDUR PENDIRIANKOPERASI
• Pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan rapat
pembentukan koperasi primer didirikan oleh
sedikitnya 20 orang, dengan memisahkan kekayaan
pendiri / anggota
• Untuk koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit
3 koperasi primer
• Rapat pembentukan koperasi dihadiri oleh pejabat
setempat yang berwenang sesuai domisili anggota
serta notaris pembuat akta koperasi
• Jika disuatu kecamatan tidak terdapat notaris, maka
akta pendirian koperasi dapat dibuat oleh camat yang
telah disahkan sebagai pejabat pembuat akta koperasi
oleh menteri
• Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah
NKRI yang ditentukan dalam Anggaran Dasar yang

21. PERAN PEMERINTAH
• Peran pemerintah sangat diperlukan dalam
usaha pengembangan koperasi, terutama
pada hal-hal berikut.
• Membina dan mengembangkan koperasi
secara terpadu melalui kerja sama
antarinstansi
• Memberi kesempatan pada koperasi untuk
berperan lebih besar dalam pelaksanaan
pembangunan ekonomi
• Membentuk koperasi-koperasi pemerintah

22. BAB 3
PENUTUP
• SIMPULAN

23. • SARAN

24. TERIMA KASIH