DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...sadoni
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Banten. Dokumen menjelaskan cakupan peraturan pelaksanaan dan peraturan menteri yang dikeluarkan berdasarkan UU tersebut, serta beberapa hal baru yang diatur dalam UU Perkoperasian baru seperti nilai dan prinsip Koperasi, perangkat organisasi, dan tantangan pasca berlakunya
Dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai asas pembentukan koperasi di Malaysia. Ia menjelaskan definisi koperasi, prinsip-prinsipnya, struktur organisasi, peranan dan tanggungjawab anggota lembaga koperasi serta anggota koperasi. Juga diberikan statistik pencapaian koperasi di Malaysia dan peranan Suruhanjaya Koperasi Malaysia.
Sijil Tinggi Muamalat 2 - Gerakan koperasi di malaysia: Tn. Hj Zakaria Bin Ma...Izzuddin Norrahman
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai gerakan koperasi di Malaysia. Ia menjelaskan sejarah, prinsip, dan sistem pengurusan koperasi serta bantuan yang disediakan oleh kerajaan untuk memacu pembangunan sektor koperasi. Dokumen ini juga membincangkan cabaran dan halatuju koperasi di negara ini.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, mencakup kronologi pembahasan undang-undang, cakupan bab dan pasalnya, serta implikasi bagi koperasi yang sudah ada dan yang baru didirikan."
DIKLAT KOPKAR PT.YUASA DENGAN MATERI SOSIALISASI UU NO.17/2012 TENTANG PERKOP...sadoni
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Banten. Dokumen menjelaskan cakupan peraturan pelaksanaan dan peraturan menteri yang dikeluarkan berdasarkan UU tersebut, serta beberapa hal baru yang diatur dalam UU Perkoperasian baru seperti nilai dan prinsip Koperasi, perangkat organisasi, dan tantangan pasca berlakunya
Dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai asas pembentukan koperasi di Malaysia. Ia menjelaskan definisi koperasi, prinsip-prinsipnya, struktur organisasi, peranan dan tanggungjawab anggota lembaga koperasi serta anggota koperasi. Juga diberikan statistik pencapaian koperasi di Malaysia dan peranan Suruhanjaya Koperasi Malaysia.
Sijil Tinggi Muamalat 2 - Gerakan koperasi di malaysia: Tn. Hj Zakaria Bin Ma...Izzuddin Norrahman
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai gerakan koperasi di Malaysia. Ia menjelaskan sejarah, prinsip, dan sistem pengurusan koperasi serta bantuan yang disediakan oleh kerajaan untuk memacu pembangunan sektor koperasi. Dokumen ini juga membincangkan cabaran dan halatuju koperasi di negara ini.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, mencakup kronologi pembahasan undang-undang, cakupan bab dan pasalnya, serta implikasi bagi koperasi yang sudah ada dan yang baru didirikan."
Dokumen tersebut membahas tentang Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) yang ditubuhkan untuk mengawal selia dan memajukan sektor koperasi di Malaysia. SKM bertanggungjawab memastikan koperasi beroperasi dengan kukuh dan selamat serta menggalakkan pembangunan koperasi yang mapan melalui perancangan strategik dan pemberian bantuan kepada koperasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan fungsi, visi, misi dan dasar SKM d
Koperasi Konsumen Pundi Mas Lebak meminta bantuan dana untuk meningkatkan modal kerja dan pelayanan kepada anggota. Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha kecil menengah, simpan pinjam, perdagangan, konveksi, konstruksi dan jasa keamanan. Koperasi ini didirikan pada 2022 dan membutuhkan dana Rp6,7 miliar untuk meningkatkan kapasitasnya.
Koperasi Konsumen Pundi Mas Lebak meminta bantuan dana untuk meningkatkan modal kerja dan pelayanan kepada anggota. Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha kecil menengah, simpan pinjam, perdagangan, konveksi, konstruksi dan jasa keamanan. Koperasi ini didirikan pada 2022 dan berlokasi di Lebak, Banten.
1. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur tentang landasan hukum pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat peran Koperasi.
2. UU ini mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, organisasi, modal, pengawasan, peranan Pemerintah, dan sanksi untuk mencapai tujuan pembangunan Koperasi.
3. Implementasi UU ini dihar
Regulasi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan SyariahPristiyanto SS
Regulasi Usaha Simpan Pinjam, Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Jenis-jenis Simpanan, Pinjaman dan Pembiayaan Syariah, Penghimpunan, Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, sedekah dan Wakaf, Pendayagunaan ziswaf untuk pemberdayaan UMK Mustahik
Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian membuat perubahan signifikan dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, termasuk mengatur pengertian koperasi yang sesuai dengan standar internasional, memperkenalkan prinsip-prinsip koperasi sesuai keputusan ICA 1995, mengatur pembentukan koperasi dengan akte notaris, dan mengatur permodalan koperasi serta pembagian hasil usahanya.
Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), mencakup identifikasi ketentuan dan aturan KJKS, struktur organisasi, kebijakan, serta pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan organisasi dan manajemen KJKS.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian koperasi sebagai asosiasi orang-orang yang bergabung untuk mendapatkan manfaat ekonomi bersama, struktur organisasi koperasi yang terdiri dari anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola, serta tujuan utama koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggota.
Digitalisasi koperasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas koperasi dengan menggunakan teknologi informasi. Langkah-langkah digitalisasi koperasi meliputi penyelesaian aspek hukum dan keanggotaan, implementasi sistem keuangan berbasis online, pengembangan bisnis melalui e-commerce, serta pencarian sumber pendanaan baru seperti kerja sama dengan investor. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan ke
Pendirian, Kinerja, dan Keanggotaan KoperasiNafisaAlyana
Dokumen tersebut membahas tentang pendirian, kinerja, dan keanggotaan koperasi syariah dan konvensional. Ia menjelaskan prosedur pendirian koperasi, persyaratan dewan pengawas syariah untuk koperasi syariah, dan cara mengukur kinerja koperasi berdasarkan tujuan dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen tersebut juga membedah perbedaan hak dan kewajiban anggota antara koperasi syariah dan kon
1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep koperasi yang didirikan di tempat ibadah sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa contoh koperasi yang didirikan di masjid seperti Koperasi Muslim United di Yogyakarta dan Koperasi Masjid Kapal Munzalan di Pontianak dibahas.
Dokumen tersebut membahas tentang Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) yang ditubuhkan untuk mengawal selia dan memajukan sektor koperasi di Malaysia. SKM bertanggungjawab memastikan koperasi beroperasi dengan kukuh dan selamat serta menggalakkan pembangunan koperasi yang mapan melalui perancangan strategik dan pemberian bantuan kepada koperasi. Dokumen tersebut juga menjelaskan fungsi, visi, misi dan dasar SKM d
Koperasi Konsumen Pundi Mas Lebak meminta bantuan dana untuk meningkatkan modal kerja dan pelayanan kepada anggota. Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha kecil menengah, simpan pinjam, perdagangan, konveksi, konstruksi dan jasa keamanan. Koperasi ini didirikan pada 2022 dan membutuhkan dana Rp6,7 miliar untuk meningkatkan kapasitasnya.
Koperasi Konsumen Pundi Mas Lebak meminta bantuan dana untuk meningkatkan modal kerja dan pelayanan kepada anggota. Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha kecil menengah, simpan pinjam, perdagangan, konveksi, konstruksi dan jasa keamanan. Koperasi ini didirikan pada 2022 dan berlokasi di Lebak, Banten.
1. UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur tentang landasan hukum pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperkuat peran Koperasi.
2. UU ini mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, organisasi, modal, pengawasan, peranan Pemerintah, dan sanksi untuk mencapai tujuan pembangunan Koperasi.
3. Implementasi UU ini dihar
Regulasi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan SyariahPristiyanto SS
Regulasi Usaha Simpan Pinjam, Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Jenis-jenis Simpanan, Pinjaman dan Pembiayaan Syariah, Penghimpunan, Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, sedekah dan Wakaf, Pendayagunaan ziswaf untuk pemberdayaan UMK Mustahik
Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian membuat perubahan signifikan dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, termasuk mengatur pengertian koperasi yang sesuai dengan standar internasional, memperkenalkan prinsip-prinsip koperasi sesuai keputusan ICA 1995, mengatur pembentukan koperasi dengan akte notaris, dan mengatur permodalan koperasi serta pembagian hasil usahanya.
Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), mencakup identifikasi ketentuan dan aturan KJKS, struktur organisasi, kebijakan, serta pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan organisasi dan manajemen KJKS.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian koperasi sebagai asosiasi orang-orang yang bergabung untuk mendapatkan manfaat ekonomi bersama, struktur organisasi koperasi yang terdiri dari anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola, serta tujuan utama koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggota.
Digitalisasi koperasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas koperasi dengan menggunakan teknologi informasi. Langkah-langkah digitalisasi koperasi meliputi penyelesaian aspek hukum dan keanggotaan, implementasi sistem keuangan berbasis online, pengembangan bisnis melalui e-commerce, serta pencarian sumber pendanaan baru seperti kerja sama dengan investor. Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan ke
Pendirian, Kinerja, dan Keanggotaan KoperasiNafisaAlyana
Dokumen tersebut membahas tentang pendirian, kinerja, dan keanggotaan koperasi syariah dan konvensional. Ia menjelaskan prosedur pendirian koperasi, persyaratan dewan pengawas syariah untuk koperasi syariah, dan cara mengukur kinerja koperasi berdasarkan tujuan dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen tersebut juga membedah perbedaan hak dan kewajiban anggota antara koperasi syariah dan kon
1. Dokumen tersebut membahas tentang konsep koperasi yang didirikan di tempat ibadah sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa contoh koperasi yang didirikan di masjid seperti Koperasi Muslim United di Yogyakarta dan Koperasi Masjid Kapal Munzalan di Pontianak dibahas.
Similar to 221102 Isu Pokok RUU Perkoperasian (1).pptx (20)
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
1. Isu dan Pokok-pokok Pengaturan
Rancangan Undang-undang Perkoperasian
Tahun 2022
2. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM 2
LATAR BELAKANG TANTANGAN STRATEGIS
Dimensi Tantangan Strategis
Makro Ekonomi • Partisipasi masyarakat < 10% (rata-rata partisipasi dunia > 16%)
• Kontribusi koperasi terhadap PDB masih rendah. karena:
• Akselerasi investasi rendah
• Akses pembiayaan terhambat
• Ekspor produk koperasi rendah
• Kurang berperan dalam rantai pasok industri nasional
Mikro Ekonomi • Partisipasi anggota (modal dan kepelangganan) rendah
• Akses pendanaan tidak mudah
• Hubungan kemitraan stagnan
• Ekosistem perkoperasian lemah
Persaingan • Pasar input dan output mendorong koperasi untuk bersaing
• Jumlah koperasi banyak tetapi skala usaha kecil
SDM • SDM berpendidikan di koperasi semakin tinggi, tetapi pilihan menetap bekerja di koperasi rendah
• Bekerja di koperasi sebagai aktivitas sambilan
Manajemen • Perencanaan dan kontrol lemah
• Skala usaha kecil, sehingga remunerasi kepada Pengurus, Pengawas, Pengelola rendah
Anggota • Kaum muda berpendididikan, namun kurang disiapkan menyerap inovasi koperasi
• Regenerasi keanggotaan dan kepengurusan lambat
Manfaat Koperasi • Manfaat koperasi bagi anggota
• Manfaat koperasi bagi masyarakat
3. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM 3
LANDASAN BERPIKIR PERUMUSAN RUU
MASA LALU
MASA KINI
MASA DEPAN
• Penyusunan RUU memperhatikan
pengalaman, khazanah serta kebijakan dan
regulasi perkoperasian masa lalu
• Pengaturan-pengaturan yang ada saat ini
merupakan bagian penyempurnaan dari
pembelajaran praktik dan pengalaman masa
lalu
• RUU ini merekognisi, menyempurnakan dan memberi
penegasan terhadap praktik baik masa kini
• RUU ini menjawab masalah kontemporer yang dihadapi
koperasi
• RUU ini menyerap berbagai khazanah, praktik dan tren
perkoperasian di luar negeri
• RUU ini memperhatikan tren perubahan demografi, teknologi
dan bisnis secara jangka panjang
• RUU ini mengakomodasi dan mengantisipasi berbagai
perubahan, peluang serta kebaruan
4. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM 4
Koperasi adalah asosiat orang yang bersatu secara sukarela dan bersifat otonom
untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya
secara bersama
melalui perusahaan yang diselenggarakan secara demokratis
berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong
Definisi Koperasi dalam RUU 2022
Asosiat Orang Perusahaan Badan Hukum
A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic,
social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise
Definisi Koperasi, ICA 1995
DEFINISI KOPERASI: ASOSIAT ORANG
5. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM 5
PERBANDINGAN NORMA PENGATURAN
Dimensi Pengaturan Lama (UU 25/1992) Pengaturan Baru (RUU 2022)
Karakteristik Orang-seorang, Badan usaha Asosiat orang, Perusahaan, dan Badan hukum
Nilai Tidak mengakomodasi kebaruan/ inovasi Mengakomodasi kebaruan/ inovasi
Jenis Diatur hanya lima jenis koperasi Diperluas mengikuti ketentuan KBLI
Modal Simpanan Pokok & Wajib, bisa ditarik Modal Anggota, tidak bisa ditarik hanya bisa dialihkan
Tata Kelola Hanya mengadopsi tipe Jenjang Dua Mengadopsi tipe Jenjang Dua dan Tunggal
Peran Pengawas Tidak menanggung kerugian Menanggung kerugian bila lalai mengawasi
Ekosistem Tidak diatur Diatur secara komprehensif
Digitalisasi Tidak diatur Diatur meliputi admisnistrasi, organisasi dan bisnis
Pengawasan Tidak diatur Diatur tentang Lembaga Pengawas Independen
Penjaminan Tidak diatur Diatur tentang Lembaga Penjamin Simpanan Anggota
Prinsip Kehati-hatian Tidak diatur Diatur prinsip kehati-hatian pengelolaan
Kepailitan Tidak diatur Diatur ketentuan kepailitan
Sanksi Tidak diatur Diatur, termasuk sanksi pidana
6. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM 6
DAFTAR ISI RUU PERKOPERASIAN
(17 Bab - 174 Pasal)
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II NILAI DAN PRINSIP
BAB III STATUS, BENTUK, PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR, DAN PENGUMUMAN
BAB IV KEANGGOTAAN
BAB V PERANGKAT ORGANISASI
BAB VI MODAL DAN UTANG
BAB VII USAHA
BAB VIII RENCANA KERJA DAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOPERASI
7. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM 7
DAFTAR ISI RUU PERKOPERASIAN
(17 Bab - 174 Pasal)
BAB IX SELISIH HASIL USAHA
BAB X OTORITAS PENGAWAS KOPERASI SIMPAN PINJAM
BAB XI KOMITE PENYEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI
BAB XII RESTRUKTURISASI KOPERASI
BAB XIII KEPAILITAN, PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN
BAB XIV EKOSISTEM KOPERASI
BAB XV KETENTUAN PIDANA
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
8. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM 8
IMPLIKASI PENGATURAN
CAKUPAN KEBAHARUAN SIMPAN PINJAM
SEKTOR RIIL
Struktur pendanaan koperasi untuk
perkuatan permodalan
Koperasi menyelenggarakan bisnis di
segala sektor (sesuai KBLI)
Tata kelola koperasi akan menjadi lebih
profesional
Kepercayaan anggota, masyarakat dan
mitra meningkat
Partisipasi masyarakat berkoperasi
meningkat
Kontribusi koperasi terhadap PDB
meningkat
Memberi jawaban terhadap kebutuhan
modal tinggi dalam investasi
infrastruktur
Bisnis koperasi berorientasi pada pasar
terbuka
Bisnis koperasi berorientasi pada
produk dengan nilai tambah tinggi
Bauran bisnis dan basis investasi yang
terbuka luas bagi koperasi
Pengawasan yang intensif membuat
KSP lebih kuat, prudent dan terpercaya
Adanya LPS Anggota KSP akan
meningkatkan keamanan dan
kepercayaan anggota
Akan terjadi konsolidasi (merger/
amalgamasi) di KSP untuk
meningkatkan skala ekonomi
Penyalahgunaan BH atau
penyelewengan praktik menurun
Digitalisasi akan meningkat
Koperasi menjadi lebih Sehat, Kuat, Mandiri dan Tangguh
12. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM 12
TATA KELOLA JENJANG TUNGGAL
(Pasal 70)
RAPAT ANGGOTA
PENGAWAS
DIREKSI
TATA KELOLA KOPERASI
Tugas dan kewenangan Pengurus
beralih kepada Pengawas dan semua
ketentuan mengenai Pengurus
melekat kepada Pengawas.
Pengangkatan Direksi bersifat kontrak kerja
untuk jangka waktu tertentu dan dapat
diangkat kembali karena prestasi kerja dan
disetujui Rapat Anggota, dan
dapat diberhentikan oleh Pengawas.
17. http://www.kemenkopukm.go.id @KemenkopUKM KemenkopUKM KemenkopUKM
RESTRUKTURISASI KOPERASI
(Pasal 126)
Dilakukan dengan cara:
a. penyehatan usaha koperasi, tanpa
perubahan badan hukum koperasi;
b. restrukturisasi koperasi dengan
perubahan badan hukum koperasi.
18. Pembenahan dan penguatan koperasi secara sistemik
hanya dapat dilakukan melalui revisi Undang-undang.
Semoga dimudahkan dan dilancarkan pembahasan RUU
mendatang. Amin.
TERIMAKASIH
