Pernikahan melalui teknologi seperti telepon dinilai tidak sah menurut pandangan kalangan ulama Syafi'iyah. Persyaratan bersatu majelis yang melibatkan kehadiran fisik kedua mempelai dan saksi tidak terpenuhi dalam pernikahan jarak jauh melalui telepon. Selain itu, tugas saksi untuk memastikan ijab kabul melalui penglihatan dan pendengaran juga menjadi kendala. Oleh karena itu, pernik
Hadith menjelaskan bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan dengan kehadiran wali dan dua orang saksi yang adil. Dokumen ini membahas hukum pernikahan tanpa kehadiran wali atau saksi berdasarkan beberapa hadist dari kitab-kitab hadist terkemuka. Hadist utama dalam dokumen ini diambil dari Sunan al-Daruqutni yang meriwayatkan sabda Nabi bahwa pernikahan hanya sah dengan kehadiran wali
Makalah ini membahas tentang akad nikah dengan teknologi baru, termasuk pengertian akad nikah, rukun-rukun akad nikah, dan keabsahan ijab qabul melalui telekomunikasi. Secara ringkas, makalah ini menjelaskan bahwa akad nikah merupakan syarat sah pernikahan menurut Islam yang terdiri atas ijab dari wali dan qabul dari mempelai pria beserta saksi-saksi. Beberapa fuq
Hadith menjelaskan bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan dengan kehadiran wali dan dua orang saksi yang adil. Dokumen ini membahas hukum pernikahan tanpa kehadiran wali atau saksi berdasarkan beberapa hadist dari kitab-kitab hadist terkemuka. Hadist utama dalam dokumen ini diambil dari Sunan al-Daruqutni yang meriwayatkan sabda Nabi bahwa pernikahan hanya sah dengan kehadiran wali
Makalah ini membahas tentang akad nikah dengan teknologi baru, termasuk pengertian akad nikah, rukun-rukun akad nikah, dan keabsahan ijab qabul melalui telekomunikasi. Secara ringkas, makalah ini menjelaskan bahwa akad nikah merupakan syarat sah pernikahan menurut Islam yang terdiri atas ijab dari wali dan qabul dari mempelai pria beserta saksi-saksi. Beberapa fuq
Makalah ini membahas tentang nikah siri dari berbagai perspektif. Secara umum, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan tanpa wali, pernikahan yang sah secara agama namun tidak tercatat, atau pernikahan yang dirahasiakan. Makalah ini juga membahas landasan hukum terkait pencatatan pernikahan menurut hukum Islam dan negara. Berbagai pendapat mengenai nikah siri dianalisis, termasuk dampak positif
1. Dokumen tersebut membahas tentang takhrij hadis yang berkaitan dengan nikah siri dan pandangan ulama terhadap nikah siri.
2. Beberapa hadis tentang nikah siri hanya diriwayatkan oleh tiga imam hadis, yaitu Imam Ahmad, Ibn Majah, dan At-Turmudzi.
3. Pandangan ulama beragam mengenai keabsahan nikah siri, dari tidak sah hingga boleh tetapi makruh.
PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakakhat dan Kompilasi Hukum IslamIAIN Tulungagung
This article aims to descriptively analyze the case when a woman is going to get married under guardian of the Judge from the perspective of Islamic jurisprudence. The finding confirms that a woman’s marriage under the guardian of the Judge whether or not her biological guardian is still alive is considered legal from the perspective of either Islamic sharia or the Compilation of Indonesian Islamic Jurisprudence. In this case the Judge functions as the replacement of the woman’s biological guardian for some conditions accepted by the sharia such as emergency situation.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pernikahan menurut Islam, termasuk pengertian pernikahan, rukun dan tujuan pernikahan, kewajiban suami istri, dan cara-cara perceraian seperti talak, fasakh, khulu', li'an, ila', dan zihar. Dokumen ini juga menjelaskan tentang orang-orang yang dilarang menikah (muhrim) karena pertalian darah atau menyusui.
Makalah ini membahas tentang nikah siri dari berbagai perspektif. Secara umum, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan tanpa wali atau yang tidak dicatatkan secara resmi meski sah secara agama. Makalah ini menjelaskan pandangan Islam, hukum negara, dan berbagai pendapat terkait nikah siri. Tujuannya adalah agar pembaca memahami berbagai aspek nikah siri.
Dokumen tersebut membahas tentang peradilan Islam, termasuk tentang saksi, penggugat, tergugat, bukti, dan sumpah dalam proses peradilan. Dibahas pula syarat-syarat menjadi saksi dan tergugat, konsekuensi pelanggaran sumpah, serta istilah-istilah yang digunakan dalam peradilan Islam.
Dokumen tersebut membahas tentang pernikahan dan keluarga dalam Islam. Terdapat dalil-dalil yang menganjurkan pernikahan, ketentuan pernikahan menurut hukum Islam seperti rukun dan syaratnya, hak dan kewajiban suami istri, hikmah pernikahan, jenis-jenis perceraian seperti talak, khulu', fasakh, dan rujuk. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang tata cara pernikahan dan keluarga yang sesuai
Dokumen tersebut merangkum tentang proses ta'aruf, khitbah, lamaran, dan akad nikah antara Erzawati dan Muhlisin. Dimulai dari perkenalan mereka pada September 2014, dilanjutkan dengan khitbah dan lamaran pada September-Oktober 2015, dan berakhir dengan akad nikah pada 1 Oktober 2015. Dokumen ini juga menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan proses pernikahan menurut ajaran
Nikah sirri dalam pandangan Muhammadiyah harus dicatatkan karena alasan kemaslahatan masyarakat dan perlindungan hak-hak istri serta anak. Fatwa Muhammadiyah menyatakan bahwa pernikahan wajib dicatatkan pada saat akad nikah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang pernikahan dalam Islam, mulai dari pengertian nikah, syarat-syarat yang harus dipenuhi, rukun-rukun nikah, hukum mahar, jenis-jenis pernikahan, cara putusnya pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, tata cara pernikahan, serta hikmah di balik pernikahan menurut ajaran agama Islam.
Makalah ini membahas tentang nikah siri dari berbagai perspektif. Secara umum, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan tanpa wali, pernikahan yang sah secara agama namun tidak tercatat, atau pernikahan yang dirahasiakan. Makalah ini juga membahas landasan hukum terkait pencatatan pernikahan menurut hukum Islam dan negara. Berbagai pendapat mengenai nikah siri dianalisis, termasuk dampak positif
1. Dokumen tersebut membahas tentang takhrij hadis yang berkaitan dengan nikah siri dan pandangan ulama terhadap nikah siri.
2. Beberapa hadis tentang nikah siri hanya diriwayatkan oleh tiga imam hadis, yaitu Imam Ahmad, Ibn Majah, dan At-Turmudzi.
3. Pandangan ulama beragam mengenai keabsahan nikah siri, dari tidak sah hingga boleh tetapi makruh.
PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakakhat dan Kompilasi Hukum IslamIAIN Tulungagung
This article aims to descriptively analyze the case when a woman is going to get married under guardian of the Judge from the perspective of Islamic jurisprudence. The finding confirms that a woman’s marriage under the guardian of the Judge whether or not her biological guardian is still alive is considered legal from the perspective of either Islamic sharia or the Compilation of Indonesian Islamic Jurisprudence. In this case the Judge functions as the replacement of the woman’s biological guardian for some conditions accepted by the sharia such as emergency situation.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pernikahan menurut Islam, termasuk pengertian pernikahan, rukun dan tujuan pernikahan, kewajiban suami istri, dan cara-cara perceraian seperti talak, fasakh, khulu', li'an, ila', dan zihar. Dokumen ini juga menjelaskan tentang orang-orang yang dilarang menikah (muhrim) karena pertalian darah atau menyusui.
Makalah ini membahas tentang nikah siri dari berbagai perspektif. Secara umum, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan tanpa wali atau yang tidak dicatatkan secara resmi meski sah secara agama. Makalah ini menjelaskan pandangan Islam, hukum negara, dan berbagai pendapat terkait nikah siri. Tujuannya adalah agar pembaca memahami berbagai aspek nikah siri.
Dokumen tersebut membahas tentang peradilan Islam, termasuk tentang saksi, penggugat, tergugat, bukti, dan sumpah dalam proses peradilan. Dibahas pula syarat-syarat menjadi saksi dan tergugat, konsekuensi pelanggaran sumpah, serta istilah-istilah yang digunakan dalam peradilan Islam.
Dokumen tersebut membahas tentang pernikahan dan keluarga dalam Islam. Terdapat dalil-dalil yang menganjurkan pernikahan, ketentuan pernikahan menurut hukum Islam seperti rukun dan syaratnya, hak dan kewajiban suami istri, hikmah pernikahan, jenis-jenis perceraian seperti talak, khulu', fasakh, dan rujuk. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang tata cara pernikahan dan keluarga yang sesuai
Dokumen tersebut merangkum tentang proses ta'aruf, khitbah, lamaran, dan akad nikah antara Erzawati dan Muhlisin. Dimulai dari perkenalan mereka pada September 2014, dilanjutkan dengan khitbah dan lamaran pada September-Oktober 2015, dan berakhir dengan akad nikah pada 1 Oktober 2015. Dokumen ini juga menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan proses pernikahan menurut ajaran
Nikah sirri dalam pandangan Muhammadiyah harus dicatatkan karena alasan kemaslahatan masyarakat dan perlindungan hak-hak istri serta anak. Fatwa Muhammadiyah menyatakan bahwa pernikahan wajib dicatatkan pada saat akad nikah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang pernikahan dalam Islam, mulai dari pengertian nikah, syarat-syarat yang harus dipenuhi, rukun-rukun nikah, hukum mahar, jenis-jenis pernikahan, cara putusnya pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, tata cara pernikahan, serta hikmah di balik pernikahan menurut ajaran agama Islam.
Makalah Hukum Perdata Islam di Indonesia tentang Pencatatan Perkawinan, Perja...AZA Zulfi
Makalah ini membahas tentang hukum pencatatan perkawinan, perjanjian perkawinan, dan larangan perkawinan dalam hukum perdata Islam di Indonesia. Pencatatan perkawinan dipandang penting untuk menjamin ketertiban rumah tangga dan memberikan bukti perkawinan yang sah, meskipun tidak diatur secara rinci dalam hukum Islam klasik. Perjanjian perkawinan meliputi perjanjian-perjanjian sebelum dan sesudah pernikahan. Larangan
Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Hukum Melakuka...NgazisMasturi
Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Hukum Melakukan Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Prinsip-prinsip Perkawinan, Hikmah Perkawinan, Rukun dan Syarat Sah Perkawinan
Tiga poin utama dokumen ini adalah:
1. Membahas tentang pengertian talak menurut fikih dan hukum positif Indonesia
2. Membandingkan pandangan ulama tentang apakah talak memerlukan saksi atau tidak
3. Memberikan saran bagi hakim dalam menangani kasus cerai talak di bawah tangan sementara pihak berkeinginan rujuk
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis-jenis transaksi modern seperti transaksi online dan nikah online berdasarkan perspektif hukum Islam.
2. Transaksi online dijelaskan memenuhi syarat sah menurut hukum Islam asalkan tidak ada pihak yang dirugikan. Nikah online dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat ijab kabul secara langsung.
3. Kloning manusia dianggap haram karena me
Dokumen tersebut membahas pendapat empat mazhab utama dan beberapa ulama tentang konsep 'bersatunya majlis' dalam pernikahan. Ada dua penafsiran tentang konsep ini, yaitu tidak boleh terputusnya antara ijab dan qabul, atau bahwa bersatunya majlis juga berkaitan dengan kehadiran dua saksi. Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor mengeluarkan fatwa bahwa nikah online sah asalkan memenuhi
Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka mengenai perkawinan. Pengertian perkawinan menurut undang-undang adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Syarat perkawinan terdiri dari syarat materiil seperti persetujuan kedua belah pihak dan um
Dokumen tersebut membahas tentang kawin kontrak dari berbagai perspektif hukum dan agama. Secara ringkas, kawin kontrak dianggap tidak sah menurut hukum perkawinan Indonesia karena bertentangan dengan tujuan pembentukan keluarga yang harmonis dan berkekal. Juga dilarang dalam pandangan agama Islam dan Kristen.
Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat lima tahapan dalam proses pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, yaitu: (1) mendaftar dan membayar biaya perkara, (2) mendapatkan nomor perkara, (3) persidangan, (4) penetapan, dan (5) pengesahan nikah. Pandangan hakim dalam menetapkan isbat nikah didasarkan pada adanya mudhorat dan maslahah bagi
Kawin Kontrak (Mut'ah) dan Siri dalam Tinjauan Fikih IslamRendra Fahrurrozie
Tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa kawin kontrak (nikah mut'ah) dan pernikahan siri adalah haram. Kawin kontrak dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa pernikahan bersifat mutlak dan tidak terbatas waktu. Pernikahan siri dianggap sah secara agama asalkan memenuhi rukun pernikahan, meski tidak dicatat negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pernikahan dan berbagai masalah yang terkait dengannya. Terdapat definisi pernikahan menurut istilah dan Islam, syarat-syarat sahnya nikah, jenis-jenis pernikahan, talak, asal usul poligami dan alasan-alasan yang memperbolehkan poligami.
Similar to Nikah Melalui Teknologi Dalam Perspektif Masail Fiqhiyah (20)
Iddah Ihdad dan Harta Bersama Wanita KarirAZA Zulfi
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang tiga topik utama yaitu:
1) Pengertian dan jenis-jenis iddah beserta dasar hukumnya menurut Al-Quran dan hadis.
2) Akibat hukum bagi wanita yang menjalani masa iddah.
3) Pengertian ihdad dan harta bersama pasangan suami istri yang berakhir perkawinannya.
Makalah Filsafat Hukum Islam tentang Asuransi Syariah dan Multi Level MarketingAZA Zulfi
Makalah ini membahas tentang pembidangan hukum Islam dalam bidang muamalah khususnya asuransi dan multi level marketing, dengan menjelaskan pengertian muamalah, ruang lingkup fiqh muamalah, pengertian asuransi dan asuransi syariah serta sistem kerja multi level marketing."
Makalah Peradilan Agama di Indonesia Tentang Peradilan Agama Setelah lahirnya...AZA Zulfi
Makalah ini disajikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Peradilan Agama Islam di Indonesia dan cocok untuk para pencari materi di lingkungan Peradilan Agama
Zhihar merupakan perbuatan seorang suami yang menyamakan istrinya dengan perempuan mahramnya seperti ibunya atau saudara perempuannya. Dasar hukum zhihar diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 2-4 yang melarang perbuatan tersebut.
Makalah ini membahas tentang instrumen HAM internasional. Terdapat dua instrumen umum yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menjadi salah satu instrumen umum yang penting.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Nikah Melalui Teknologi Dalam Perspektif Masail Fiqhiyah
1. RESUME MASAIL FIQHIYAH
PERNIKAHAN MELALUI TEKNOLOGI
Resume Ini Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Masail Fiqhiyah
Dosen Pengampu : Dr. Isnawati Rais, M.A
Disusun Oleh :
Ahmad Zulfi Aufar 11150440000003
Hukum Keluarga 5B
FAKULTAS SYARIAH dan HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2017
2. A. Pengertian Pernikahan Melalui Teknologi
Secara etimologi, arti kata nikah berarti “bergabung”, arti “hubungan
kelamin”, dan juga berarti “akad”. Adanya kemungkinan ketiga arti ini karena kata
nikah yang terdapat dalam AlQur’an memang mengindikasikan adanya arti-arti
tersebut.1
Golongan ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad
dalam arti yang sebenarnya (hakiki). Dalam arti yang tidak sebenarnya (majazi)
kata nikah berarti hubungan kelamin. Sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat
bahwa kata nikah itu mengandung arti secara haqiqi untuk hubungan kelamin.
Sedangkan mengandung makna akad jika dilihat dari pemahaman arti secara
majazi.2
Karena kedua pendapat diatas menerangkan bahwa nikah adalah akad baik
secara haqiqi maupun majazi, maka pernikahan melalui teknologi adalah
pernikahan yang akadnya menggunakan teknologi baik telepon atau semacamnya
dengan jarak yang jauh dan tidak satu majelis antara mempelai lakilaki dengan
mempelai wanita.
B. Persyaratan Bersatu Majelis Dalam Aqad
Menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun perkawinan terdiri
atas calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang
saksi lelaki, dan ijab kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut
terpenuhi, maka perkawinan adalah sah. Akan tetapi sebaliknya, jika salah satu atau
beberapa unsur atau rukun dari kelima unsur atau rukun perkawinan tidak
terpenuhi, maka perkawinan dinyatakan tidak sah.3
1
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.
36.
2
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 37.
3
Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), 107.
3. 3
Dari kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut yang paling penting ialah
Ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Pelaksanaan ijab
kabul dalam akad nikah, dalam pasal pasal 27 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menentukan bahwa pelaksanaan ijab dan kabul antara wali (dari pihak calon
mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan
tidak berselang waktu. Akad nikah (dalam hal ijab) dilaksanakan sendiri secara
pribadi oleh wali nikah. Pelaksanaan ucapan ijab kabul yang semestinya dilakukan
oleh wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (Pasal
28 KHI). Sementara kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki secara pribadi.
Akan tetapi dalam kondisi tertentu, ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada
lelaki lain, dengan ketentuan bahwa calon mempelai lelaki yang bersangkutan
memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah
(kabul) itu adalah untuk mempelai lelaki. Hal ini sesuai dengan pasal 29 KHI.4
Oleh karena demikian penting arti ijab dan kabul bagi keabsahan akad
nikah, maka banyak persyaratan secara ketat yang harus dipenuhi untuk
keabsahannya. Di antaranya adalah ittihadul-majlis (bersatu majelis) dalam
melakukan akad.5
Pertama, yang dimaksud dengan ittihad al- majelis adalah bahwa ijab dan
kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad
nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah. Dengan demikian
adanya persyaratan bersatu majlis adalah menyangkut keharusan kesinambungan
waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Said sabiq dalam
kitabnya fiqh al-sunnah dalam menjelaskan arti bersatu majelis bagi ijab qobul,
menekankan kepada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab dan qobul. Satu
contoh di kemukakan oleh al-jaziri pengertian bersatu majelis dalam mazhab
Hanafi adalah seorang lelaki berkirim surat kepada perempuan yang
dikehendakinya, setelah surat itu sampai, surat itu di bacakan didepan wali wanita
4
Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, 116.
5
Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta:
Kencana, 2010), hlm. 3.
4. 4
dan para saksi, setelah surat tersebut di bacakan wali perempuan langsung
mengucapkan penerimaannya(kabulnya). Praktik akad nikah tersebut oleh kalangan
Hanafiyah di anggap sah. Dengan alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat
dalam surat calon suami dan pengucapan qobul dari pihak wali wanita, sama-sama
di dengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama, bukan dalam dua upacara
berturut-turut secara terpisah dan segi waktunya.6
Kedua, ialah pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majelis disyaratkan,
bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul, tetapi sangat erat
hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini, harus dapat
melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan oleh
kedua orang yang melakukan akad. Seperti diketahui bahwa diantara syarat syah
suatu akad nikah, dihadiri oleh dua orang saksi. Tugas dua orang saksi itu, seperti
disepakati para ulama, terutama untuk memastikan secara yakin keabsahan ijab dan
kabul, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi kepastiann bahwa ijab dan kabul
itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak.
Dimaklumi bahwa keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara
mendengarkannya. Akan tetapi bahwa redaksi itu benar-benar asli diucapkan oleh
kedua orang yang sedang berakad, kepastiannya hanya dapat dijamin dengan jalan
melihat para pihak yang mengucapkan itu dengan mata kepala. Pendapat ini lah
yang dipegangi dikalangan ulama-ulama mujtahid, terutama kalangan syafi’iyah.7
Oleh karena kesaksian harus didasarkan atas pendengaran dan pengelihatan,
menurut pandangan ijab dan kabul melalui surat tanpa mewakilkan, tidak sah. Oleh
karena itu pula mengapa Imam Nawawi dalam kitabnya al-Majmu’ menjelaskan,
apabila salah seorang dari dua pihak yang melakukan akad nikah mengucapkan
ijabnya dengan jaln berteriak dari tempat yang tidak dapat dilihat, dan teriakan itu
didengar oleh pihak lain, dan pihak yang terahir ini langsung mengucapkan
kabulnya, akad nikah seperti ini tidak sah.
6
Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, hlm. 3-5.
7
Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, hlm. 6-7.
5. 5
Dari pemahaman diatas secara tegas dapat diketahui bahwa, adanya persyaratan
satu majelis, bukan hanya untuk menjaga kesinambungan waktu, tetapi juga
mengandung persyaratan lain, yaitu al-mu’ayanah, yaitu kedua belah pihak sama-
sama hadir dalam satu tempat, karena dengan itu persyaratan dapat melihat secara
nyata pengucapan ijab dan kabul dapat diwujudkan.8
C. Analisis Terhadap Hukum Pernikahan Melalui Telepon
Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan no. No. 1751/P/1989 bila di
cocokkan dengan tafsiran pendapat pertama maka telah absah. Dalam perkara ini,
para saksi formal yang ada di Indonesia dapat memastikanterjadinya akad nikah
dengan cara melihat wali calon istri mengucapkanijabnya. Begitu pula para saksi
nonformal di Amerika yang memastikanterjadinya akad nikah dengan melihat calon
suami mengucapkan kabulnyasecara langsung. Dengan demikian, persyaratan
kesinambungan waktu dan persyaratan para saksi harus secara yakin dan melihat
pelaku akad telahterpenuhi. Walaupun terdapat dua kelompok saksi di tempat yang
berbeda.Adanya kekhawatiran pemalsuan suara sudah menjadi tidak berarti, ketika
para saksi formal yang ada di Indonesia dan para saksi non formal yang diamerika
sama-sama dapat dihadirkan oleh pengadilan agama jakarta selatan,dan serentak
memastikan terjadinya ijab dan kabul antara kedua belah pihak,dan kedua belah
pihak pun tidak mengingkari kesaksian tersebut.9
Bila dilihat dari pandangan pendapat kedua, maka jelas praktik akad
nikahmelalui telepon itu tidak sah. Berikut perbandingan antara praktik akad
nikahmelalui telepon dengan pokok-pokok pedoman kalangan syafi'iyah sebagai
berikut:
POKOK-POKOK PEDOMAN
KALANGAN SYAFI'IYAH
PRAKTIK AKAD NIKAH YANG
TERJADI
Para saksi harus dapat melihat
pelakuakad nikah, (al-mu'ayanah)
Para saksi di Indonesia hanya
mendengar suara calon suami di
8
Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, hlm. 7-8.
9
Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, hlm. 8-9.
6. 6
dalam arti berhadap-hadapan secara
fisik.
Amerika tanpa dapat melihatnya,
begitu juga sebaliknya.
Persyaratan bersatu majelis harus
dengan cara bersatu tempat untuk
mencapai al-mu'ayanah
Syarat al-mu'ayanah tidak tercapai
kecuali menggabungkan kesaksian dua
kelompok saksi Indonesia-Amerika
Masalah akad nikah berunsur ta'abbud,
karena itu harus sesuai dengan contoh
Nabi Saw
Praktik penyaksian akad dengan dua
kelompok saksi yang berbeda tidak
pernah terjadi pada zaman Nabi Saw
Bila mengikuti pendapat Syafi'iyah, maka bila ada peristiwa akad nikah
jarak jauh di kemudian hari, dapat para pihak dapat didengar suaranya
sekaligusgambarnya, tentu tetap dinyatakan tidak sah. Sebab syarat al-mu'ayanah
atau berhadap-hadapan secara fisik tidak terpenuhi. Karena pada permisalan
iniyang dilihat hanyalah gambarnya, bukan fisik jasmani.10
Untuk menghasilkan analisis kritis tentang hukum akad nikah melalui
telepon, Satria Effendi M. Zein mendasarkan pendapatnya pada satu hadits riwayat
muslim yakni: Rasulullah bersabda: “Takutlah kalian kepada Allah dalam hal
wanita. Mereka (perempuan) di tangan kalian sebagai amanah dari Allah, dan
dihalalkan bagi kalian dengan kalimat Allah”.
Beliau juga dua hadits riwayat Abu Daud tentang tawkil. Yang pertama dari
Uqbah bin Amir yakni: “Bahwa Rasulullah pernah berkata kepada seorang lelaki,
“Apakah engkau rela untuk saya kawinkan dengan perempuan fulanah?” Lelaki itu
menjawab, “Bersedia”. Kemudian Rasulullah berkata pula kepada perempuan yang
dimaksudkan, “Apakah kamu bersedia untuk saya kawinkandengan lelaki fulan?
Perempuan itu menjawab, “Bersedia”. Kemudian Rasulullah menikahkan
keduanya” (HR. Abu Daud No. 2117).11
10
Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, hlm. 8-9.
11
Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, hlm. 10-11.
7. 7
DAFTAR PUSTAKA
Djubaedah, Neng. 2010. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat.
Jakarta: Sinar Grafika.
Syarifuddin, Amir. 2014. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana
Zein, Satria Effendi M. 2010. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer.
Jakarta: Kencana.